presentasi pp no 27 tahun 2012

8/17/2019 Presentasi PP no 27 tahun 2012

1/50


2/50

1982

1997

2009

UU Lingkungan

Hidup

Peraturan

Pemerintah

tentang AMDAL

1986

1993

1999 2010

2

tonggak awal

(PP Nomor 29

tahun 1986)

Pengembangan(PP Nomor 51 tahun 1993

Perbaikan

(PP Nomor 27 tahun 1999)revitalisasi


3/50

Beberapa Perbedaan

Filosofis

Mendasar

PP 27/1999 dengan

PP 27/2012

No PP 27 Tahun 1999 tentang

Amdal

PP No. 27/2012 tentang Izin

Lingkungan

1. Durasi penilaian amdal sekitar180

hari kerja, dokumen Amdal terdiri

atas 5 dokumen

Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining

Proses Amdal

Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja,

dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen

2. Penilaian amdal oleh komisi penilaiamdal cenderung mereduksi makna

amdal sebagai kajian ilmiah

Kemajuan Mendasarnya adalahMengembalikan Kaidah Amdal sebagai

Kajian Ilmiah

Dengan memperkuat peran dan kompetensi

tim teknis dalam penilaian amdal

3. Terdapat kesulitan terhadap upayapenegakan hukum atas pelanggar

Amdal & UKL-UPL (Kajian

Lingkungan Hidup) mengingat amdal

& UKL-UPL adalah bukan keputusan

TUN

Kemajuan Mendasarnya adalah MemberikanRuang Penegakan Hukum atas Pelanggar

Amdal-UK-UPL

Dengan skema izin lingkungan yang

merupakan keputusan TUN yang enforceable

dan memiliki konsekuensi hukum atas

pelanggarannya sesuai dengan yang diatur

dalam UU 32/2009


4/50

No PP 27 Tahun 1999 tentang

Amdal

PP No. 27/2012 tentang Izin

Lingkungan

4. Terdapat ruang untuk

keterlibatan masyarakat

Kemajuan Mendasarnya adalah

Memperkuat Akses PartisipasiMasyarakat

Dengan terdapat 3 kali pengumuman

dalam tahap perencanaan suatu usaha

dan/atau kegiatan, maka ruang

masyarakat untuk memberikan saran,

tanggapan dan pendapat akan lebih

luas

5. Amdal dan UKL-UPL masih

dipandang sebagai instrumen

perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang bersifat

“dibuat bagus, tidak dibuat tidak

apa-apa”

Kemajuan Mendasarnya adalah

Mengubah Mindset Seluruh Pemangku

KepentinganDengan terbitnya PP ini maka banyak

konsekuensi hukum yang dapat

diterapkan kepada pemerintah,

pemerintah daerah, dan pemrakarsa

apabila terlibat dalam pelanggaran

amdal & UKL-UPL

Lanjutan Beberapa Perbedaan Filoso f is Mendasar


5/50

Ketentuan Umum

BAB 1


6/50

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau

Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha

dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting

suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakanpada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

Usaha dan/atau Kegiatan.

Ketentuan Umum


7/50

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah

telaahan secara cermat dan mendalam tentang

dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau

Kegiatan.

Ketentuan Umum


8/50

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

adalah upaya penanganan dampak terhadaplingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari

rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

(RPL) adalah upaya pemantauan komponen

lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari

rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi

pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu

Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ketentuan Umum


9/50

Penyusunan AMDAL dan

UKL-UPL

BAB 2


10/50

IZINLINGKUNGAN

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan

Usahadan/atau

Kegiatan

Wajib AMDAL

Usaha

dan/atauKegiatan

Wajib UKL/UPL

Wajib Memiliki

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL

wajib memiliki izin lingkungan

Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan


11/50

Izin

Lingkungan

11

Penyusunan Amdal

& UKL-UPL

1

Penilaian Amdal &

Pemeriksaan UKL-UPL

2

3

Permohonan &

Penerbitan Izin

Lingkungan

Proses Izin Lingkungan

Sumber : Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan


12/50

Rencana

Umum

Studi

Kelayakan

Disain

Rinci

Konstruksi Operasi

1 4 5

Dokumen AMDAL

Penyusunan Dokumen Amdal

2 3

Tahap Perencanaan

Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha

dan/atau kegiatan

Lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan wajib

sesuai dengan rencana tata

ruang

Sumber : Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Tidak sesuai dengan

rencana tata ruang,

dokumen Amdaltidak dapat dinilai

dan wajib

dikembalikan

kepada pemrakarsa

KA

ANDAL

RKL-RPL

1

2

3


13/50

Pengikutsertaan Masyarakat dalam AmdalPemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal

mengikutsertakan masyarakat:

•terkena dampak;

• Pemerhati lingkungan hidup

• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan

dalam proses Amdal

12

3

PengumumanKonsultasi Publik

10 HARI[Pengumuman]

Pengikutsertaan

masyarakat dilakukan

sebelum penyusunandokumen kerangka

acuan

1

2

Pemrakarsa


Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada

pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota


14/50

Penyusun Dokumen Amdal

Menyusun

Dokumen Amdal

Pihak Lain:

• Penyusun

Perorangan

• Penyusun yang

tergabungdalam LPJP

Penyusun dari

Pemrakarsa

sendiri

1

2

3

Pemrakarsa

Persyaratan Penting !Penyusun dokumen Amdal

wajib memiliki sertifikat

kompetensi penyusunAmdal

DILARANG !PNS di Instansi

Lingkungan Hidup(Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota)

1. Pendidikan dan pelatihan

penyusunan Amdal; dan

2. Uji kompetensi

1

2Sumber : Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan


15/50

Rencana

Umum

Studi

Kelayakan

Disain

Rinci

Konstruksi Operasi

1 4 5

Formulir UKL-UPL

Penyusunan UKL-UPL

2 3

Tahap Perencanaan

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan

suatu usaha dan/atau kegiatan

1. Identitas pemrakarsa;

2. Rencana usaha dan/atau

kegiatan;3. Dampak lingkungan yang

akan terjadi; dan

4. Program pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

hidup.

1

2

3


4 1.Lokasi sesuai denganrencana tata ruang.

2.Tidak sesuai: tidak dapat

dinilai dan dikembalikan


16/50

Penilaian AMDAL dan

Pemerikasaan UKL-UPL

BAB 3


17/50

Penerbitan Persetujuan

Kerangka Acuan

Pemrakarsa

Dokumen

Kerangka

Acuan

Kelengkapan

Administrasi

Tim Teknis

Menilai KAdengan

Melibatkan

Pemrakarsa

Tidak

Jika Hasil Penilaian:KA memerlukan perbaikan, Komisi

mengembalikan KA ke pada permrakarsa.Pemrakarsa menyampaikan kembali

perbaikan kerangka acuan

Jika Hasil Penilaian:KA dapat disepakati, Komisi

menerbitan persetujuan

kerangka acuan

Komisi

Penilai

AMDAL

Tim

Teknis

Menugaskan

YAHasil Penilain

Sekretariat

Penilaian Kerangka Acuan

Jangka waktu Penilaian,Penyampaian hasil

penilaian dan

penerbitan KA:

30 Hari Kerja tidaktermasuk perbaikan/

penyempurnaan

1

2 3

3

4

5b

5a

Sumber : Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lin kun an


18/50

Pemrakarsa

Dokumen

ANDAL dan

RKL-RPL

Kelengkapan

Administrasi

Tim Teknis

Menilai

ANDAL dan

RKL-RPL

secara Teknis

Tidak

Komisi

Penilai AMDAL

(KPA)

Tim

Teknis

Menugaskan

YA

Hasil Penilain

Sekretariat

Penilaian Andal dan RKL-RPL

Rapat Komisi

Penilai AMDAL

Hasil Rapat KPA: Dok.

Andal dan RKL-RPL perlu

diperbaiki

REKOMENDASI

HASIL

PENILAIAN

Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan

RKL-RPL tidak perlu diperbaiki

Menteri, Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya

Jangka waktu Penilaian

ANDAL dan RKL-RPL

75 Hari Kerjatidak termasuk perbaikan/penyempurnaan

1

2 3

4 5

6

7

8b

8a

Sumber : Pasal 28-31 PP

27/2012 Izin Lingkungan

P bi K K l k Li k Hid


19/50

1. jumlah dan jenis izin PPLH yang

diwajibkan (Jika wajib memiliki izinPPLH)

Rekomendasi HasilPenilai an Andal & RKL-

RPL dari Komisi Penilai

Amdal

Keputusan Kelayakan

Lingkungan atau

Ketidaklayakan

MENTERI

GUBERNUR

Bupati/Walikota

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

10 Hari Kerja

1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya

penetapan; dan

2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha

dan/atau kegiatan;

3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai

dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.

4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak

terkait

Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan

1

2

3

5

Jangka waktu penetapan

Sumber : Pasal 32-33 PP 27/2012Izin Lingkungan

4

P ik UKL/UPL P bit R k d i UKL UPL


20/50

• Menteri

• Gubernur

• Bupati/

Walikota

Rekomendasi

UKL-UPLYA

Pemeriksaan

Teknis UKL-UPL

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

Pemrakarsa

UKL-UPL

Kelengkapan

Administrasi YA

Tidak

Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL-

UPL dapat dilakukan oleh:

• Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri,

•Kepala Instansi LH Provinsi, atau;• Kepala Instansi LH Kab/kota

Jangka waktu Pemeriksaan

Teknis UKL-UPL

14 Hari Kerjatidak termasuk perbaikan/

penyempurnaan

Hasil

Pemeriksaan :

UKL-UPLperlu

diperbaiki


•Persetujuan , atau

•penolakan


21/50

Rekomendasi

UKL-UPL

MENTERI

GUBERNUR

Bupati/Walikota

Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya

persetujuan UKL-UPL;

2. Peryataan persetujuan UKL-UPL

3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa

sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-

RPL.

Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

1

2

Pemeriksaan

Teknis

UKL-UPLSumber : Pasal 38 PP 27/2012

Izin Lingkungan

Menerbitkan

3

1. jumlah dan jenis izin PPLH yang

diwajibkan (Jika wajib memiliki izin

PPLH)

4

Melalui pejabat yang

ditunjuk Menteri,

atau kepala isntansi

LH prov atau

kab/kota


22/50

Permohonan dan

Penerbitan Izin Lingkungan

BAB 4


23/50

• Menteri

• Gubernur• Bupati/

Walikota

Permohonan Izin Lingkungan

Permohonantertulis

Penanggung Jawab

Usaha/Kegiatan


Persyaratan

1. Dokumen Amdal atau

formulir UKL-UPL;

2. Dokumen pendirianusaha dan/atau kegiatan,

dan

3. Profil usaha dan/atau

kegiatan

Permohon izin lingkungan

disampaikan bersamaandengan pengajuan

penilaian Andal dan RKL-

RPL atau Pemeriksaan

UKL-UPL

P P h I i Li k


24/50

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Masyarakat

PengumumanMultimedia & Papan Pengumuman

• Menteri

•Gubernur

• Bupati/

Walikota

Saran, Pendapat & Tanggapan

Paling lama 5

(lima) hari

kerja terhitungsejak dokumen

persyaratan

administratif serta

Andal dan RKL-RPL

yang dimohonkandinyatakan lengkap

10 hari: Andal &RKL-RPL

3 hari: UKL-UPL

Paling lama 2

(Tiga) hari

kerja terhitungsejak dokumen

persyaratan

administratif serta

UKL-UPL yang

dimohonkandinyatakan lengkap

Sumber :

Pasal 45-46

PP 27/2012 Izin

Lingkungan

P bit I i Li k Hid


25/50

AMDAL

SK Kelayakan LH dari Menteri

SK Kelayakan LH dari gubernur

SK Kelayakan LH dari bupati/

walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernur

Izin lingkungan dari bupati/

walikota

UKL-UPL

Rekomendasi dari Menteri

Rekomendasi dari gubernur

Rekomendasi dari bupati/

walikota

Izin lingkungan dari Menteri

Izin lingkungan dari gubernur

Izin lingkungan dari bupati/

walikota

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup


Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan

dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

P P bit I i Li k


26/50

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

Masyarakat

Pengumuman Penerbitan

Izin LingkunganMedia Massa dan/atau multimedia

• Menteri

• Gubernur

•Bupati/Walikota

Paling lama 5 (lima) hari kerjasejak Izin Lingkungan diterbitkan


K jib P I i Li k


27/50

•Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat

dalam izin lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan terhadap persyaratan dankewajiban dalam izin lingkungan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan

fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6

(enam) bulan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan



28/50

Komisi Penilai AMDAL

BAB 5

K i i P il i A d l


29/50

Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Komisi Penilai Amdal yang dimaksud adalah :

a. Komisi Penilai Amdal Pusat

b. Komisi Penilai Amdal provinsi dan

c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota

Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

a. Ketua

b. Sekretaris danc. Anggota

Komisi Penilai Amdal



30/50

Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:

a. Tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya

disebut tim teknis dan

b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Sekretariat Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas

di bidang kesekretariatan, perlengkapan,penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain

yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.



31/50

Pembinaan dan Evaluasi

Kinerja

BAB 6

Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL UPL


32/50

Instansi Lingkungan Hidup Pusat

Instansi

LingkunganHidup

Provinsi

Komisi Penilai AMDAL Provinsi

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi

LH Kabupaten/Kota

Pembinaan

Pembinaan

Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL


Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal


33/50

Instansi Lingkungan Hidup Pusat

Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal

Evaluasi Kinerja

dilakukan terhadap:

a. Pelaksanaannorma, standar,

prosedur, dan

kriteria di bidang

Amdal dan UKL-

UPL;

b. Kinerja komisi

penilai Amdal

provinsi dan

kabupaten/kota;

dan

c. Kinerja pemeriksaUKL-UPL di

instansi

lingkungan hidup

provinsi dan

kabupaten/kota

Instansi Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota



34/50

Pendanaan

BAB 7

Pendanaan


35/50

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL

didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usahadan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah.

Dana Amdal yang dialokasikan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan :

a. Penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi

Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi

Penilai Amdal;

b. Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh

instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau

kabupaten/kota

Pendanaan


36/50

Sanksi Administratif

BAB 8



37/50


Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif

yang meliputi:• teguran tertulis;

• paksaan pemerintah;

• pembekuan izin lingkungan; atau

• pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

1

2


Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam

izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan

kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana

penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secaraberkala setiap 6 (enam) bulan


38/50

Penutup

BAB 9

Ketentuan Penutup


39/50

Ketentuan Penutup

Dokumen lingkungan yang telah mendapat

persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakantetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin

lingkungan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakantidak berlaku.



40/50

Studi Kasus

Sejumlah warga kawasan lereng Pegunungan Kendeng, KabupatenPati, bersuka cita meyambut putusan hakim dalam sidang tentang

gugatan pembangunan pabrik semen yang dilayangkan warga

kepada Bupati Pati dan PT. Sahabat Mulia Sakti di Pengadilan Tata

Usaha


41/50

Studi Kasus


42/50

Studi Kasus


43/50

Studi Kasus


44/50

1. Enrico 2313100089

Perizinan UKL-UPL dll berapa total biayanya?KPA, dia backgroudnya apa?

Pendanaan, dari pemrakarsa, golongan ekonomi lemah yang

seperti apa?

Untuk regulasi pembuatan ukl-upl belum ada. Dari sumber

yang kami baca, misalnya di Bekasi, biaya pembuatan ukl-

upl berkisar antara 50-60 jut, bahkan ada yang dibanderol

dengan harga 150 juta. Jadi, biaya yang dikeluarkan sesuai

dengan keinginan penerbit dokumen lingkungan

Background untuk kpa adalah masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti

pelatihan AMDAL

Yang termasuk golongan ekonomi lemah misalnya home

industri yang kapasitas produksinya rendah.


45/50

2. Fiona LJ 43

AMDAL Diajukan ke menteri,gubernur, bupati apakah adakriterianya?

Apakah ada studi kasus yang lebih dekat dengan kita,

misalnya home industri? Sehingga home industri juga

membuat AMDAL juga?

Jawaban

Kriteria untuk pengajuan amdal kepada

bupati/gubernur/menteri didasarkan daerah yang terkena

dampak industri tersebut. Misalkan, dampakya hanya

dirasakan oleh satu kabupaten maka amdal diajukan kepada

bupati. Jika dampaknya dirasakan oleh banyak kabupatenmaka amdal diajukan ke gubernur, jika dampaknya dirasakan

oleh banyak provinsi maka amdal diajukan ke menteri

Misalnya home industri pembuatan minyak sawit. Limbah

yang mereka hasilkan cukup berbahaya untuk lingkungan


46/50

3. Arga 23131000067

Harus menyampaikan pelaporan 6 bulan sekali, bagaimanacara pemberian administratifnya?

Klasifikasi pelanggaran ada tidak?

Jawaban

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang

meliputi:

1. teguran tertulis; (ketika tidak digubris maka lanjut nomor 2)

2. paksaan pemerintah; (ketika tidak digubris maka lanjut nomor

3)

3. pembekuan izin lingkungan; (ketika tidak digubris maka lanjutnomor 4)

4. pencabutan izin lingkungan (ketika izin lingkungan dicabut

maka perusahaan tidak bisa beroperasi)

Tidak ada klasifikasi pelanggaran


47/50

4. Wenny 2313100083

Persyaratan harus melibatkan masyarakat? Tapi kenapa distudi kasus masyarakat tidak tahu izin lingkungan

diterbitkan.

(PP no 27 tahun 2012 ini merupakan perbaruan dari PP no 27

tahun 1999, dan kekurangan dari PP lama ini adalah poin

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang

masih belum jelas.)

5. Ali 2313100097

Proses pengajuan AMDAL, proyek kereta cepat Indonesia

China, 27 September – Januari? Harusnya minimal 6 bulan.

(Prosesnya bukan minimal 6 bulan melainkan maksimal 6bulan, jadi proyek tersebut masih dapat dilakukan)


48/50

6. Fahrudin LJ 08

Izin amdal, apakah ada masa berlakunya? Apakah adaperpanjangannya? Apakah ada analisa kembali?

Apakah ada sidak dari pihak terkait?

Studi kasus, masyarakat punya peran, ketika masyarakat

keberatan, Amdal bisa jadi batal. Pada kenyataannya,

perusahaan membeli peran masyarakat? Sedangkan dampak

lingkungannya besar. Apakah ada sanksinya?

Jawaban

amdal tidak ada masa berlakunya tetapi wajib membuat

laporan secara berkala setiap enam bulan sekali

Sidak dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat sekitar

terkait lingungan sekitar pabrik

Sanksinya yaitu pembatalan penerbitan amdal meskipun

sudah diterbitkan, jika ada kejanggalan maka amdal akan


49/50

7. Annisa 2312100089

Perbedaan PP yang sebelumnya dengan PP yang sekarang

tentang peran masyarakat? Perbandingan dengan

perundang undnagan sebelumnya sebaiknya dicantumkan.


50/50

presentasi pp no 27 tahun 2012

Documents