PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2009TENTANGPEKERJAAN KEFARMASIAN

Oleh Kelompok 1

OUTLINE

BAB IKetentuan Umum(Pasal 1 4)

Pasal 1 (1)-(2)

PEKERJAAN KEFARMASIANPembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika.

Tenaga Kefarmasian

ApotekerTenaga Teknis Kefarmasian

Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker

Tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker

Pasal 1 (3)-(6)

Pelayanan Kefarmasian

Suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pasal 1 (4)

Pasal 1 (7)-(11)

Pasal 1 (12)-(14)

Standar prosedur operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentangPekerjaan Kefarmasian

Standar KefarmasianAdalah pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik.

Pasal 1 (15)-(17)

IAI

ASOSIASIOrganisasi Profesi

Pasal 1 (18)-(19)

Surat izin yang diberikan kpd apoteker dan tenaga teknis kefarmasian u/ dpt mlksnakan pekerjaan kefarmasiaan.Surat izin diberikan kpd apoteker u/ dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pd apotek / instalasi farmasi RS.Bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kpd tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi.Bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kpd apoteker yg telah diregistrasi.

STRASTRTTKSIPASIK

Pasal 1 (20)-(23)

Rahasia KefarmasianAdalah pekerjaan kefarmasian yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 1 (25)

PEKERJAAN KEFARMASIANDILAKUKANBERDASARKAN

Nilai ilmiahKeadilan Kemanusiaan Keseimbangan Perlindungan Keselamatan

Pasal 2

Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasianmempertahankan dan meningkatkan mutupenyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undanganmemberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian

Pasal 3,4

BAB IIPenyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian(Pasal 5 32)

Pengadaan sediaan farmasiProduksi sediaan farmasiDistribusi atau penyaluran sediaan farmasiPelayanan sediaan farmasi

Pasal 5Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian:

Dilakukan pada fasilitas produksi , fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan sediaan farmasiHarus dilakukan oleh tenaga kefarmasianHarus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat sediaan farmasiKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 6Pengadaan Sediaan Farmasi

Harus memiliki apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasianFasilitas produksi sediaan farmasi dapat berupa industri farmasi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetikaIndustri farmasi harus memiliki 3 apoteker sebagai penanggung jawab dalam bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu sediaan farmasiIndustri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 apoteker sebagai penanggung jawab

Pasal 7-13Produksi Sediaan Farmasi

Harus memenuhi ketentuan Cara Pembuatan yang Baik yang ditetapkan oleh menteriApoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional dan harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undanganProses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasianTenaga kefarmasian harus mengikuti perkembangan iptek di bidang produksi dan pengawasan mutu

Pasal 7-13Produksi Sediaan Farmasi

Harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasianHarus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh menteriApoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional dan harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerusProses distribusi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasianTenaga kefarmasian harus mengikuti perkembangan iptek di bidang distribusi

Pasal 14-18Distribusi Sediaan Farmasi

Berupa: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersamaApoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasianApoteker harus menetapkan standar pelayanan kefarmasianPenyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker

Pasal 19-29Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Dalam hal di daerah terpencil tidak ada apoteker, menteri dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasienDalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

Pasal 19-29Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional dan harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui terus menerusDalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat:Mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPAMengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lan atas persetujuan dokter dan/atau pasienMenyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika atas resep dokter

Pasal 19-29Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaanDalam hal apoteker yang mendirikan apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apotekerToko obat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STRTTKTenaga teknis kefarmasian harus menetapkan standar pelayanan kefarmasian di toko obat

Pasal 19-29Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian Tenaga kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan iptek

Pasal 19-29Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Setiap tenaga kefarmasian wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasianHanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 30Rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian

Setiap tenaga kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan biayaPelaksanaan kegiatan kendali mutu dan biaya dilakukan melalui audit kefarmasianPembinaan dan pengawasan terhadap audit kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh menteri

Pasal 31Kendali mutu dan kendali biaya

BAB IIITenaga Kefarmasian(Pasal 33 55)

ApotekerTenaga Teknis KefarmasianTENAGA KEFARMASIANSarjana FarmasiAhli Madya FarmasiAnalis FarmasiTenaga Menengah Farmasi/Asisten ApotekerPekerjaan KefarmasianProduksiDistribusiPelayanankewenangan

APOTEKERApotekerPendidikan profesiOleh Perguruan Tinggi

kemampuan akademikKemampuan profesi (aplikasi)

Ijazah Apoteker

ApotekerPekerjaan Kefarmasian

Sertifikat Kompetensi ProfesiSurat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)Surat Izin

Sertifikat Kompetensi ProfesiApoteker Baru LulusDianggap lulus uji kompetensiSertifikat Kompetensi Profesi

Dapat diperbarui setelah 5tahun

Apoteker memenuhi persyaratan:Memiliki ijazah apotekerMemiliki sertifikat kompetensi profesiMemiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apotekerMempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktikmembuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesiSurat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)

Surat IzinSIPA (Surat Izin Praktek Apoteker)SIK (Surat Izin Kerja)Apotek, puskesmas atauinstalasi farmasi rumah sakit (hanya 1)sebagai Apoteker pendamping (max 3)Fasilitas kefarmasian diluar Apotek dan instalasi farmasi rumah sakit

Surat IzinApoteker memiliki:STRA, STRA Khusus yang masih berlakuTempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas Kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izinRekomendasi dari Organisasi Profesi setempat

APOTEKER LULUSAN LUAR NEGERIApoteker Lulusan Luar NegeriPekerjaan KefarmasianAdaptasi pendidikanSurat Tanda Registrasi Apoteker (STRA/ STRA khusus)Surat Izin

Sertifikat Kompetensi Profesi

STRAApoteker warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker di Indonesia dan memiliki sertifikat kompetensi profesiApoteker warga negara asing lulusan program pendidikan Apoteker di Indonesia yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi dan telah memiliki izin tinggal tetap untuk bekerja Apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan Apoteker di luar negeri dengan ketentuan:A. telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker di IndonesiaB. telah memiliki sertifikat kompetensi profesiC. telah memenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.STRA KhususDiberikan kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri dengan syarat:Atas permohonan dari instansi pemerintah atau swastaMendapat persetujuan MenteriMelakukan pekerjaan Kefarmasian dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.

Tenaga Teknis KefarmasianTenaga Teknis KefarmasianPekerjaan Kefarmasian

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)Surat Izin

Tenaga Teknis Kefarmasian memenuhi persyaratan:Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannyaMemiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktikMemiliki rekomendasi tentang kemampuan daro Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerjamembuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

Surat IzinSIK (Surat Izin Kerja)Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Kefarmasian

Surat IzinTenaga Teknik Keframasian memiliki:STRTTK yang masih berlakuTempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas Kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izinRekomendasi dari Organisasi Profesi setempat

STRASTRA KhususSTRTTK

Tidak Berlaku jika:Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjangDicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undanganPermohonan yang bersangkutanYang bersangkutan meninggal duniaDicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang

BAB IVDisiplin Tenaga Kefarmasian(Pasal 56 57)

Sebagai tenaga kesehatan, seorang Apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasiannya (praktiknya) harus patuh atau taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan .

Pasal 56,57

BAB VPembinaan dan Pengawasan(Pasal 58 59)

Pekerjaan Kefarmasian

Dibina&Diawasi Oleh :MENTERIPemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah Kabupaten/KotaOrganisasi profesiDiarahkan untukMelindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan KefarmasianMempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan KefarmasianMemberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian

Pasal 58,59

BAB VIKetentuan Peralihan (Pasal 60 - 62)

ApotekerAsistent Apoteker dan Analis FarmasiTenaga Teknis farmasiSurat Izin/ SIKDapat menjalankanPekerjaan KefarmasianDalam jangka waktu 2(dua)Tahun menyesuaikan denganPeraturan pemerintahMemenuhi persyaratanSurat izin batalDemi hukum

Pasal 60-62

BAB VIIKetentuan Penutup (Pasal 63 - 64)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2009TENTANGPEKERJAAN KEFARMASIANPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang ApotikPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang ApotikPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker

Penutup

TERIMA KASIH