presentasi bppt 7 februari 2014
TRANSCRIPT
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAANUMUM DAN
KEPEGAWAIANKEUANGAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN ADMINISTRASI,
INFORMASI DAN
PENGADUAN
PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN JASA USAHA
PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN TERTENTU
PELAYANAN
PENGENDALIAN NON
PERIJINAN
TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS
VISI & MISI
• Visi :
“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”
• Misi :
1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitassumber daya aparatur perizinan;
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akuntable di Pemerintah Kota Bekasi ;
3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.
JENIS PERIZINAN & NON PERIZINANIZIN JASA USAHA
1. IMB
2. IPB
3. GANGGUAN/HO
4. PEMANFAATAN RUANG
5. IUTM (Toko Modern)
6. IPPL
7. RENCANA TAPAK
8. TDG
9. IUI (Usaha Industri)
NON PERIZINAN
1. IZIN PELAYANAN KESEHATAN
2. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
3. SIUP / CABUT SIUP
4. TDP
5. TUTUP USAHA
6. PEMBUBARAN PT, CV, HAPUS TDP
7. PROTEKSI KEBAKARAN
8. AMDAL, UKL, UPL
9. PEIL BANJIR
10.SEKOLAH SWASTA
11.ANDAL LALIN
12.IZIN LOKASI
PERIZINAN TERTENTU
1. IZIN TRAYEK
2. KP TRAYEK
3. IZIN ANGK. (SIPA)
4. REKLAME
5. IPTM
6. TDUP / HIBURAN
7. GALIAN C
8. AIR TANAH :
- Perusahaan
- Juru Bor
- Pengeboran
- Eksplorasi
9. LIMBAH CAIR
10. IUJK
Perizinan yang memiliki Target PAD
1. Pajak Reklame
2. Retribusi Pelayanan
3. Retribusi IMB
4. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
5. Retribusi Izin Trayek
6. Sewa Kekayaan Daerah
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI (WTA)
Secara umum merupakan suatu capaian SKPD yang
menggambarkan :
Tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan
secara efisien,
Tertib penataan Barang Milik Daerah,
Tertib pengelolaan keuangan,
Ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan APIP,
Penyerapan anggaran yang optimal dalam rangka
mendukung kinerja dan kepatuhan kepada peraturan,
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi pada
SKPD tersebut.
Indikator dan Parameter WTA
• Indikator dan Parameter dikembangkan sesuai dengan kondisi organisasi.
• Apabila setiap Indikator dan Parameter telah dapat dicapai oleh seluruh Unit Organisasi, Indikator dan Parameter akan ditingkatkan.
INDIKATOR
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
1. Implementasi SPIP2. Perencanaan Daerah3. Pengelolaan Organisasi4. Pengelolaan SDM5. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja6. Pengelolaan Keuangan dan BMD7. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan8. Pemberantasan Korupsi9. Zona Integritas10. Peningkatan Level Inspektorat
INDIKATOR W T A
KOTA BEKASI
1. Implementasi SPIP2. Perencanaan Daerah3. Pengelolaan Organisasi3. Pengelolaan SDM4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja5. Pengelolaan Keuangan dan BMD6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan8. Pemberantasan Korupsi9. Zona Integritas10. Peningkatan Level Inspektorat
( Hasil Workshop di Bogor 4 - 5 Des 2013 )
3. Pengelolaan SDM4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja5. Pengelolaan Keuangan dan BMD6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
1. Implementasi SPIP
• BPPT telah melakukan sosialisasi internal tentang SPIP dan SOP
• Telah menyusun Kode Etik bagi pegawai BPPT
Hasil DA Satgas SPIP tingkat Kota yang belumditindaklanjuti:
• Penilaian Risiko
• Penyediaan ruang khusus Arsip
Kelemahan dalam Implementasi SPIP
• SOP belum benar-benar dijadikan acuan bakudalam pemberian pelayanan, baik oleh BPPT maupun 14 Dinas/Instansi terkait
( ada persyaratan tambahan di luar SOP, waktu penyelesaian
Izin melampaui SOP)
• Belum adanya evaluasi berkala yang memadaiatas implementasi SOP (terutama sinkronisasiantara BPPT dengan Dinas Teknis)
• Mekanisme pemberian hukuman dalam Kode Etikyang telah disusun belum sepenuhnya diterapkanterhadap para pelanggarnya.
2. Perencanaan Daerah
BL Urusan
1. Pemeliharaan SIMYANDU (50 Juta)
2. Update Running Text & Pemeliharaan ModulDashboard (60 Juta)
BL Non Urusan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (30,75 Juta)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik(dari pagu Rp. 21 Juta hanya terealisasi Rp. 975 ribu)
Terdapat Sub Kegiatan Yang Tidak Direalisasikan (TA 2013):
3. Pengelolaan SDM
• Penempatan SDM Belum Sepenuhnya SesuaiDengan Kompetensi Yang Dibutuhkan
• Belum dilakukan evaluasi berkala ataspemahaman SOP terhadap pegawai Front Office (FO)
• Hasil Assessment Pegawai BelumDimanfaatkan
• Masih adanya praktek percaloan yang melibatkan pegawai BPPT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2013 (unaudited by SIMDA)
No URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
IBELANJA TIDAK LANGSUNG
7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718
Belanja Pegawai 7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718
II BELANJA LANGSUNG 4.638.499.500 4.002.521.277 85,83 660.978.223
1 Belanja Pegawai 1.928.779.500 1.830.527.000 94,91 98.252.500
2 Belanja Barang & Jasa 2.091.199.000 1.603.081.777 75,75 513.117.223
3 Belanja Modal 618.521.000 568.912.500 91,98 49.608.500
JUMLAH I & II 11.760.918.500 10.421.025.559 88,42 1.364.892.941
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
No JENIS BELANJA PAGU REALISASIREALISASI (%)
KEUANGAN FISIK
1BELANJA LANGSUNGURUSAN
1,547,500,000 1,294,459,500 82,34 92,86
2BELANJA LANGSUNG NON URUSAN
3,115,999,500 2,708,061,777 75,20 78,83
PERBANDINGAN PERSENTASI
REALISASI FISIK dan KEUANGAN
BELANJA LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2013
SELISIH BEBERAPA ANGKA PELAPORAN
No. JENIS PAD TARGETREALISASI
Versi BPPT Versi DISPENDA
1 PAJAK REKLAME 24.844.000.000 23.791.040.843 23.946.900.043
2 IPTM 212.650.000 305.525.000 305.525.000
3 RETRIBUSI IMB 17.425.089.900 17.982.239.715 17.961.213.924
4RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2.769.180.700 2.854.385.112 2.854.385.112
5RETRIBUSI IZIN TRAYEK
350.000.000BPPT : 178.726.100
DISHUB: 61.345.900 240.072.000
6SEWA KEKAYAAN DAERAH
1,526,767,200.00 1.417.369.800 1,347,999,800.00
Pelaksanaan Kinerja Pelayanan
Berdasarkan hasil survei KPK terhadap 3 unit Layanan Daerah (SIUP, Kesehatan Dasar, PBJ) tentang Integritas Sektor Publik Tahun 2013 diketahui :
• Terdapat 15,6% dari 90 pengguna layananpublik daerah di Kota Bekasi menyatakanpernah memberikan gratifikasi saat menguruslayanan. Dari ketiga unit layanan daerah yang disurvei, persentase lebih banyak terjadi diUnit Layanan SIUP (26,7%).
• Dari responden yang mengaku pernah melihatcalo, 83,3%-nya menyatakan calo yang dilihatadalah orang luar (eksternal sebagaiperseorangan).
• Persentase responden yang menyatakan fasilitas diLingkungan Pelayanan kurang memadai lebihbanyak terjadi di Unit Layanan SIUP (20,0%).
• 36,7% dari 90 pengguna layanan daerahmenyatakan bahwa waktu pengurusan layananlambat dan tidak jelas batas waktunya
(salah satu penyebab Investor EngganBerinvestasi di Bekasi)
• Teknologi Informasi belum banyakdimanfaatkan dalam layanan publik daerah diKota Bekasi (33,3% responden penggunalayanan publik daerah di Kota Bekasimenyatakan bahwa tidak ada teknologiinformasi yang digunakan)
• Mekanisme Pengaduan Masyarakat beradapada posisi jauh dibawah standar minimalintegritas dan menunjukkan bahwa masyarakatbelum memanfaatkan media pengaduan yang tersedia di unit layanan daerah
HASIL STUDI BANDING Ke SRAGEN DAN YOGYAKARTA
SRAGEN :
1. Layanan Sistem Online
• Pemohon dapat mendaftar via website
• Izin yang memerlukan tinjau lapangan, jadwaldiinformasikan online (2 kali dalam seminggu)
• Setelah peninjauan lapangan, bila dapatdiproses oleh Tim Teknis dan BPTPM, pelanggan diberikan perhitungan biaya danpembayaran via ATM atau langsung ke Kasir
SRAGEN (lanjutan) :
2. Adanya Sistem Monitoring Perjalanan DokumenPerizinan;
3. Penunjukan Tim Teknis tidak ditujukan kepadaDinas atau Jabatan melainkan langsung pada stafyang bertanggung jawab atas izin tersebut;
4. Distribusi surat antar SKPD sudah menggunakanSurat Maya (online dan terintegrasi);
5. Data Perizinan terintegrasi dengan dinas-dinasterkait secara online.
YOGYAKARTA :
1. Sistem Layanan Online.
2. Pembayaran retribusi/pajak dilakukan via ATM atau langsung ke BPD.
3. Sistem loket terbuka dan terintegrasi.
4. Adanya kejelasan riwayat proses perizinan(terintegrasi pd mesin antrian & running text)
5. Adanya Gerai Investasi (memuat informasiRTRW, prospek usaha, & prediksi kondisisosial ekonomis 20 tahun ke depan)
YOGYAKARTA (lanjutan):
6. Setiap ruangan (Kepala, Sekretaris, Kabid, Kasubid) hanya tersekat kaca transparan.
7. Pembatasan jam layanan sampai denganpukul 14.30 WIB. (sisa waktu kerja untukverifikasi, distribusi, & pengarsipan izin sertapenyetoran ke Bank Pembangunan Daerah.
8. Sarana arsip telah memanfaatkan teknologimodern;
9. Tim Teknis siap survey lapangan sehinggahasilnya dapat segera diketahui
YOGYAKARTA (lanjutan):
10.Adanya ruangan untuk Seksi Evaluasi Kinerja(untuk mengevaluasi, monitoring, danmengawasi proses pelayanan perizinan)
11.Adanya ruang sekretariat ISO (untukmemastikan pelayanan sesuai standar mutuinternasional)
12.Survei Indeks Kepuasan Masyarakatdilaksanakan langsung kepada pemohonsetelah proses mendaftar.
5. Penatausahaan Keuangan& Pengelolaan B M D
• Proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkanpihak penyedia kadang memerlukan waktuyang lama karena proses verifikasi dokumenoleh Kepala BPPT
• Adanya 77 unit Peralatan dan Mesin yang belum disajikan di Neraca.
(Temuan BPK RI Tahun 2009)
KIOS – K(Memuat informasi SOP pengurusan berbagai macam perizinan,
termasuk besaran biaya dan waktu penyelesaian izin)
Unplug (tidak terpasang)
(Lokasi : Kec. Bekasi Selatan)
6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
• BPPT termasuk salah satu SKPD tercepatdalam menindaklanjuti hasil Temuan (baik BPK maupun Inspektorat)
• Pelayanan Pengaduan Masyarakat baruditangani oleh 1 (satu) orang pegawai yang sifatnya hanya menampung danmendistribusikan ke Bidang Terkait.
KESIMPULAN
• Masih adanya gap/celah pengendalian terkait pelaksanaanSOP yang telah disusun antara BPPT dengan 14 Dinas teknisterkait
• Perencanaan Daerah telah cukup baik walaupun masihharus mengantisipasi perubahan
• Pelaksanaan Kinerja telah cukup baik• Pengelolaan SDM masih perlu pembenahan• Penatausahaan Keuangan telah cukup Baik• Pengelolaan BMD masih memerlukan sedikit perbaikan
terutama terhadap fisik barang.• Pemanfaatan teknologi Informasi masih harus ditingkatkan
SARAN
1. Agar BPPT segera menindaklanjuti hasil DA (Diagnostic Assessment) SPIP terutamaPenilaian Risiko terkait pelaksanaan SOP danhasilnya dituangkan dalam RTP (RencanaTindak Pengendalian);
2. Meningkatkan pemahaman SOP kepadaseluruh pegawai BPPT;
3. Meningkatkan kualitas laporan penerimaandan melakukan rekonsiliasi berkala agar selisih pencatatan dengan Dinas PendapatanKota Bekasi dan Kas Daerah dapat dieliminir;
4. Membentuk unit layanan pengaduan yang lebih representatif agar pengaduan yang masuk dapat dianalisis, dicarikan solusipermanen, didokumentasikan dan dijadikandasar perbaikan SOP dan pelayanan secaraumum;
5. Membangun Sistem Informasi yg dapatdiakses oleh masyarakat yang memuatData Real Time Proses Perizinan sehinggadapat diketahui :
- Waktu dimulainya proses perizinan hinggaizin selesai.
- Titik Hambat Penyelesaian Perizinan
6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasidengan 14 Dinas/Instansi Teknis Terkait.
JANGANLAH SEPERTI INI….
APALAGI SEPERTI INI….
Jadilah PASangan
Yang Serasi lagi Indah….
Dan….
( JANGAN MENUNDA-NUNDA PEKERJAAN )
“…Faidza Faraghta Fanshab…”…Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan makakerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain…