dokumen ustek

5/25/2018 Dokumen Ustek

1/136

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor : 027/Bid-SDA/0114.ULP/65/III/2014

Tanggal : 12 Maret 2014

Untuk

PENGADAAN PEKERJAAN

UKL/UPL PENGAMANAN PANTAI MARATUA

KEGIATAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PAKET PEKERJAAN UKL/UPL PENGAMANAN PANTAI MARATUA

DINAS PEKERJAAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2014


2/136

BAB. I BENTUK UNDANGAN

A. BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN UNTUKSELEKSI UMUM METODE PEMASUKAN SATU SAMPUL/DUA SAMPUL

( Tidak ada Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan)

B. BENTUK UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

(SAMPUL II) UNTUK SELEKSI UMUM METODE PEMASUKAN SATU

SAMPUL/DUA SAMPUL

( Tidak ada Undangan Pembukaan Sampul II)


3/136

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir

diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan olehpeserta untuk menyiapkan penawarannya serta ketentuan teknis operasionalpengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:

- Jasa Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware);

- KAK : Kerangka Acuan Kerja;

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- Kemitraan/KerjaSamaOperasi(KSO)

: kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjiantertulis;

- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah unit kerja di dalamorganisasi ULP yang berfungsi untukmelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

- LDP

- KPA

- PPK

:

:

:

Lembar Data Pemilihan;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD;

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa;

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- SPMK- LPSE

Aplikasi SPSE :

: Surat Perintah Mulai KerjaLayanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unitkerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang diserver LPSE yang dapat diakses melalui websiteLPSE.

- E-Seleksi : Proses seleksi umum/sederhana dengan tahapan


4/136

sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya sertapetunjuk teknisnya yang disesuaikan denganteknis operasional pengadaan secara elektroniksebagaimana diatur dalam Perka 18/2012.Semua Istilah seleksi pada dokumen ini merujukpada pengertian e-seleksi.

1. LingkupPekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan jasa konsultansi barang sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrak dengan

mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biayasesuai kontrak.

2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3 PesertaPemilihan

3.2 Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapatdiikuti oleh semua penyedia yang tercantumdalam Daftar Pendek.

3.3 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4 LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan

1.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pemilihan, dan/atauperaturan perundang-undangan;

b.melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pemilihan, sehinggamengurangi / menghambat / memperkecil/

meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;

c.membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPemilihan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pemilihan atau pembatalan penetapanpemenang;


5/136

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata;dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang

5 LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya, dilarang menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yang terkait,baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksudpada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi,atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada seleksi yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan

perencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,

merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Seleksi;

e. PPK/KPA dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecualicuti di luar tanggungan K/L/D/I

6 PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.2 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan jasa konsultansi

yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga ahlidalam negeri.

6.3 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansidimungkinkan menggunakan komponen berupatenaga ahli dan perangkat lunak yang berasal dariluar negeri (impor) dengan ketentuan:


6/136

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluan

yang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia;

b.komponen berupa perangkat lunak yangdiproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan;

c. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan.

7 Satu PenawaranTiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu

penawaran untuk satu paket pekerjaan.B. Dokumen Pemilihan

8 Isi DokumenPemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan;d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f. Bentuk Surat Perjanjian;

g. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

h. Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskandalam LDP;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis(file I) dan Surat Penawaran Harga (file2);

2) Dokumen Penawaran Teknis; dan3) Dokumen Penawaran Biaya

j. Tata cara evaluasi penawarank. Bentuk Dokumen lain:

1) SPPBJ;2) SPMK;

3) Jaminan Sanggahan Banding;4) [Jaminan Uang Muka (apabila

dipersyaratkan)].

8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan ini sepenuhnya merupakan resikopeserta.

9 BahasaDokumen

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa


7/136

Pemilihan Indonesia.

10 PemberianPenjelasan(aanwijzing)

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara onlinemelalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasiSPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pemilihan.

10.4 Apabila dipandang perlu Pokja ULP melalui timatau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yangditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Biaya peninjauan lapangan ditanggung olehpeserta.

10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).

10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP)

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan

Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11 PerubahanDokumenPemilihan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapathal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting

yang perlu ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, spesifikasiteknis, gambar dan/atau nailai total HPS, harusmendapatkan persetujuan KPA sebelum

dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pemilihan maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan yang awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi


8/136

substansi Dokumen Pemilihan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPemilihan.

11.6 Pokja ULP dapat mengumumkan AdendumDokumen Pemilihan dengan cara mengunggah(upload) file adendum dokumen Pemilihanmelalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) fileAdendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2(dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download) AdendumDokumen Pemilihan yang diunggah (upload)Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

12. Tambahandan PerubahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Apabila adendum dokumen pengadaanmengakibatkan kebutuhan penambahan waktupenyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULPmemperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. Penyiapan Penawaran

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.2 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.3 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugianapapun yang ditanggung oleh peserta.

14. BahasaPenawaran

14.2 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakanBahasa Indonesia.

14.3 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa

Indonesia atau bahasa asing.

14.4 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka

yang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.

15. DokumenPenawaran

15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua)file, dokumen Penawaran meliputi :a. Penawaran Administrasi dan Teknis (file I); danb.Penawaran biaya (file II).


9/136

15.1.A Dokumen Penawaran Administrasi danTeknis yang disampaikan pada file Imeliputi :

a. surat penawaran yang didalamnyamencantumkan;1) tanggal;dan2) masa berlaku penawaran;

b. surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

c. dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) data pengalaman perusahaan, terdiri

dari :a) data organisasi perusahaan

(apabila ada perubahan setelahpengumuman hasil kualifikasi),

b) daftar pengalaman kerja sejenis

10 (sepuluh) tahun terakhir(apabila ada perubahan setelahpengumuman hasil kualifikasi),

c) uraian pengalaman kerja sejenis10 (sepuluh) tahun terakhir,diuraikan secara jelas denganmencantumkan informasi : namapekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan

(menyebutkan bulan dan tahun),d) uraian data pekerjaan yang

sedang dilaksanakan diuraikansecara jelas denganmencantumkan informasi : namapekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun).

2) pendekatan dan metodologi, terdiridari :a) tanggapan dan saran terhadap

Kerangka Acuan Kerja,b) uraian pendekatan, metodologi

dan program kerja,c) jadwal waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serahterima pekerjaan,

d) komposisi tim dan penugasan,e) jadwal penugasan tenaga ahli,

3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :a) Daftar Riwayat Hidup personil


10/136

yang diusulkan,b) surat pernyataan kesediaan untuk

ditugaskan

15.1.B. Penawaran Biaya yang disampaikan padafile II terdiri dari:

a. surat penawaran biaya yang didalamnyatercantum masa berlaku penawaran dantotal biaya penawaran (dalam angka danhuruf);

b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian Biaya Langsung Personil

(remuneration);d. rincian Biaya Langsung Non-Personil

(direct reimburseable cost);e. dokumen lain yang dipersyaratkan.

16 Biaya

Penawaran

16.1Untuk kontrak harga satuan atau kontrak

gabungan lumpssum dan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan biaya totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamRincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidakdicantumkan maka kegiatan dalam matapembayaran tersebut dianggap telah termasukdalam harga satuan kegiatan yang lain dankegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan.

16.2Biaya overhead, asuransi dan keuntungan sertasemua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain

yang sah harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi inidiperhitungkan dalam total biaya penawaran.

16.3untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan, ditulis : penyesuaianharga diberlakukan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

17Mata UangPenawarandan Cara

Pembayaran

17.1Semua biaya dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP.

17.2Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasakonsultansi ini dilakukan sesuai dengan carasebagaimana tercantum dalam LDP dandiuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/KhususKontrak.

18Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai denganketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktu

sebagaimana tercantum dalam LDP.


11/136

D. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

19 Penyampulandan PenandaanSampulPenawaranTahap I

19.1 [Untuk metode 2 (dua) file].a. Penawaran yang disampaikan

oleh peserta terdiri dari 2 (dua) File yangmemuat Penawaran Administrasi dan Teknis(File I) dan Penawaran Biaya (FileII).

b. File I dan file II masing-masingdisandikan dengan Aplikasi PengamanDokumen (APENDO).

c. Peserta mengirimkan file I danfile II yang telah disandikan/dienkripsi)melalui aplikasi SPSE.

20 PenyampaianDokumenPenawaran

20.1 [Untuk metode 2 (dua) file].a. File penawaran administrasi dan teknis

(file I) dienkripsi menggunakan Apendo,selanjutnya peserta melakukan enkripsi

terhadap file penawaran biaya (file II)menggunakan Apendo.b. Peserta pertama-tama mengunggah

(upload) file I berupa file penawaranadministrasi dan teknis yang telahterenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE,kemudian setelah file I berhasil terkirimpeserta melanjutkan dengan mengunggah(upload) file II berupa file penawaranbiaya yang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang telahditetapkan.

c. File I dan File II yang telah dienkripsidiunggah (upload) melalui tempat/fasilitas

yang telah tersedia pada aplikasi SPSE.d. Peserta dapat mengunggah file penawaran

(file I dan file II) secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. File penawaran terakhir akanmenggantikan file penawaran yang telahterkirim sebelumnya

21 Batas AkhirWaktu

PemasukanPenawaran

21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling

lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh PokjaULP..

21.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran kecuali keadaankahar atau terjadi gangguan teknis. Apabilaterpaksa dilakukan perubahan waktu batasakhir pemasukan penawaran maka Pokja ULPharus menginputkan alasan yang sebenarnyadan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasiSPSE.

21.3 Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran


12/136

yang dikirimkan setelah batas akhir waktupemasukan penawaran.

E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis

22 PembukaanPenawaran

22.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh dan melakukan dekripsi filepenawaran dengan menggunakan APENDOsesuai waktu yang telah ditetapkan.

22.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapatdibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikanfile penawaran tersebut kepada LPSE untukmendapat keterangan bahwa file yangbersangkutan tidak dapat dibuka dan biladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LKPP.

22.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file penawaran tidak dapatdibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebuttidak memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidakmemasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka,maka Pokja ULP akan melanjutkan proses ataspenawaran yang bersangkutan.

22.4 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran

yang berhasil dibuka dan sekurang-kurangnyamemuat :a) satu file: harga penawaran, daftar kuantitas

dan harga untuk kontrak harga

satuan/gabungan, jangka waktu

penawaran, dan deskripsi/spesifikasi

barang/jasa yang ditawarkan.

b) dua file: daftar kuantitas dan harga untuk

kontrak harga satuan/gabungan, jangka

waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi

barang/jasa yang ditawarkan hargapenawaran, jangka waktu penawaran, dan

dekripsi barang/jasa yang ditawarkan.

22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.

22.6 Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran,kecuali untuk file penawaran yang sudah

dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkanketerangan LPSE


13/136

23 EvaluasiPenawaran

23.1 Evaluasi penawaran untuk metode 2 (dua) file:

23.2.A) Metode evaluasi, kriteria, dan tata caraselain yang disebutkan dalam IKP tidakdiperbolehkan

23.2.B) Penawaran dievaluasi dengan caramemeriksa dan membandingkan DokumenPenawaran terhadap pemenuhanpersyaratan yang diurut mulai dari tahapanpenilaian persyaratan dan administrasi,persyaratan teknis

23.2.C) Metode evaluasi, kriteria, dan tata caraselain yang disebutkan dalam IKP tidakdiperbolehkan

23.2.D) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran

fileI yang meliputi:a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis

23.2.E) Pokja ULP menetapkan peringkat teknispada aplikasi SPSE dan menayangkannyapada aplikasi SPSE melalui menupengumuman atau menu upload informasilainnya pada aplikasi SPSE.

23.2.F) Pokja ULP melakukan pembukaanpenawaran fileII:

23.2.H).1) Dokumen penawaran file II milikpeserta yang tidak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka

23.2.H).2) ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaanDokumen Penawaran file II, kecualipenawaran file II tersebut berdasarkanketerangan dari LPSE atau LKPP tidakdapat dibuka (didekripsi)

23.2.H).3) [Untuk seleksi yang menggunakan

evaluasi kualitas dan biaya, paguanggaran, biaya terendah, seleksisederhana Metode BiayaTerendah/Pagu Anggaran, Setelah

penawaran file II dibuka, Pokja ULPmelakukan evaluasi biaya denganketentuan sebagaimana butir 23.9]

23.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan

persyaratan yang telah ditetapkan dalam


14/136

Dokumen Pemilihan ini;b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang

menambah, mengurangi, mengganti,dan/atau mengubah isi DokumenPenawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan ruang lingkup sertakualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan, tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

yang mempengaruhi lingkup, kualitas,dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan

persyaratan tambahan di luar ketentuanDokumen Pemilihan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantarapeserta yang memenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkanpenawaran dengan alasan:1) Ketidakikutsertaan dalam pemberian

penjelasan; dan/atau2) kesalahan yang tidak substansial,

misalnya kesalahan pengetikan,penyebutan sebagian nama atau

keterangan, surat penawaran tidakberkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULPselama proses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULPdan/atau PPK/KPA, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lainsebagaimana dimaksud pada angka 2),maka seleksi dinyatakan gagal.

23.4 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidakdinilai pada saat penilaian kualifikasi;


15/136

b. Evaluasi terhadap data administrasi hanyadilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi.

c. Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihandipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut :a) jangka waktu berlakunya surat

penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;dan

b) bertanggal.3) untuk menghindari kesalahan-kesalahan

kecil yang dapat menggugurkanpenawaran, maka syarat-syarat lainnya

yang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat prakualifikasi dantidak perlu dilampirkan pada dokumenpenawaran;

4) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis;

6) Apabila tidak ada peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi,maka seleksi dinyatakan gagal.

.23.5 Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pesertayang memenuhi persyaratan administrasi.

b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuaidengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP.

c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengancara memberikan nilai angka tertentu padasetiap kriteria yang dinilai dan bobot yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,kemudian membandingkan jumlahperolehan nilai dari para peserta, denganketentuan:1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a) pengalaman perusahaan (bobot nilaiantara 10 % s.d 20 %),

b) pendekatan dan metodologi (bobotnilai antara 20 % s.d 40 %),

c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilaiantara 50 % s.d 70 %);

2) penilaian dilakukan sesuai pembobotandari masing-masing unsur sebagaimana


16/136

tercantum dalam LDP;3) bobot masing-masing unsur ditetapkan

oleh Pokja ULP berdasarkan jenispekerjaan yang akan dilaksanakan;

d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaandilakukan atas:1) pengalaman perusahaan peserta dalam

melaksanakan pekerjaan sejenis denganpekerjaan yang dipersyaratkan dalamKAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;

2) pengalaman kerja di lokasi kegiatanmendapat tambahan nilai;

3) pengalaman tersebut diuraikan secarajelas dengan mencantumkan informasi:nama pekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat, lokasi,pemberi tugas, nilai, dan waktu

pelaksanaan (menyebutkan bulan dantahun);4) penilaian juga dilakukan terhadap

jumlah pekerjaan yang sedangdilaksanakan oleh peserta, disampinguntuk mengukur pengalaman juga dapatdipergunakan untuk mengukurkemampuan/kapasitas peserta yangbersangkutan dalam melaksanakantugasnya;

5) pengalaman perusahaan peserta harusdilengkapi dengan referensi/kontrak

sebelumnya, yang menunjukkan kinerjaperusahaan peserta yang bersangkutanselama 10 (sepuluh) tahun terakhir dandapat dibuktikan kebenarannya denganmenghubungi penerbit referensi/KPA/pemilik pekerjaan;

6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yangdinilai adalah:a) pengalaman melaksanakan kegiatan

sejenis (bobot 4-8%);b) pengalaman melaksanakan di lokasi

kegiatan (bobot 2-5%);

c) pengalaman manajerial dan fasilitasutama (bobot 2-5%);

d) kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahlitetap (bobot 2-5%);

e) [sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan](bobot 0-2%).

f) Jumlah bobot sub unsur PengalamanPerusahaan 10-20%.

7) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan

jenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan sebagaimana tercantum


17/136

dalam LDP.e. Penilaian terhadap Pendekatan dan

Metodologi dilakukan atas:1) pemahaman perusahaan peserta atas

lingkup pekerjaan/jasa layanan yangdiminta dalam KAK, pemahaman atassasaran/tujuan, kualitas metodologi, danhasil kerja;

2) sub unsur Pendekatan dan Metodologiyang dinilai adalah:a) pemahaman atas jasa layanan yang

tercantum dalam KAK, penilaianterutama meliputi: pengertianterhadap tujuan kegiatan, lingkupserta jasa konsultansi yangdiperlukan (aspek-aspek utama yangdiindikasikan dalam KAK), danpengenalan lapangan;

b) kualitas metodologi, penilaianterutama meliputi: ketepatanmenganalisa masalah dan langkahpemecahan yang diusulkan dengantetap mengacu kepada persyaratanKAK, konsistensi antara metodologidengan rencana kerja, tanggapanterhadap KAK khususnya mengenaidata yang tersedia, uraian tugas,

jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, programkerja, jadwal pekerjaan, jadwal

penugasan, organisasi, dankebutuhan fasilitas penunjang;

c) hasil kerja (deliverable), penilaianmeliputi antara lain: analisis,

gambar-gambar kerja, spesifikasiteknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;

d) peserta yang mengajukan gagasanbaru yang meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalamKAK diberikan nilai lebih;

e) [sub unsur lain yang dinilai dan

dipersyaratkan].

3) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan

jenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukanatas:1) tenaga ahli yang diusulkan untuk

melaksanakan pekerjaan denganmemperhatikan jenis keahlian,


18/136

persyaratan, serta jumlah tenaga yangtelah diindikasikan di dalam KAK;

2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yangdinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan

perguruan tinggi negeri atauperguruan tinggi swasta yang telahlulus ujian negara atau yang telahdiakreditasi, atau perguruan tinggiluar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;

b) pengalaman kerja profesional sepertiyang disyaratkan dalam KAK,didukung dengan referensi/kontraksebelumnya. Bagi tenaga ahli yangdiusulkan sebagai pemimpin/wakilpemimpin pelaksana pekerjaan(team leader/co team leader) dinilai

pula pengalaman sebagaipemimpin/ wakil pemimpin tim.Ketentuan penghitunganpengalaman kerja profesionaldilakukan sebagai rikut :(1) tidak boleh terjadi tumpang

tindih (overlap), bila terjadioverlap yang dihitung hanyasalah satu,

(2) apabila terdapat perhitunganbulan menurut Pokja ULP lebihkecil dari yang tertulis dalam

penawaran, maka yang diambiladalah perhitungan Pokja ULP.Apabila perhitungan Pokja ULPlebih besar dibandingkandengan yang tertulis dalampenawaran, maka yang diambiladalah yang tertulis dalampenawaran,

(3) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis secara lengkap tanggal,bulan, dan tahunnya, maka

pengalaman kerja akan dihitungsecara penuh (kecuali bilaterjadi overlap, maka bulan

yang overlapdihitung satu kali),(4) apabila jangka waktu

pengalaman kerja profesionalditulis bulan dan tahunnya saja(tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitungadalah total bulannya dikurangi1 (satu) bulan,

(5) apabila jangka waktupengalaman kerja profesional


19/136

ditulis tahunnya saja (tanpatanggal dan bulan), makapengalaman kerja yang dihitunghanya 25 % dari total bulannya,

(6) kesesuaian lingkup pekerjaandan posisi pengalaman kerjaprofesional dibandingkandengan yang dipersyaratkandalam KAK, dinilai dengankriteria sebagai berikut:(a) lingkup pekerjaan :

i. sesuaiii. menunjang/terkait

(b) posisi :i. sesuaiii. tidak sesuai

(c) nilai masing-masing kriteriaditetapkan oleh Pokja ULP

berdasarkan jenis pekerjaanyang akan dilaksanakansesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

(7) bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3), (4),dan (5) dikalikan dengan nilaikesesuaian lingkup pekerjaandan posisi yang didapatkan dariangka (6),

(8) total seluruh bulan kerjaprofesional dibagi dengan angka

12 sehingga didapatkan jangkawaktu pengalaman kerjaprofesional seorang tenaga ahli.

(9) Nilai jangka waktu pengalamankerja profesional tenaga ahlidicantumkan dalam LDP

c) sertifikat keahlian/profesi yangdikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan, sesuaidengan keahlian/profesi yangdisyaratkan dalam KAK;

d) apabila sertifikat keahlian/profesi

dipersyaratkan, tenaga ahli yangtidak memiliki sertifikatkeahlian/profesi, tidak diberi nilai;

e) lain-lain : penguasaan bahasaInggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasa setempat,aspek pengenalan (familiarity) atastata-cara, aturan, situasi, dan kondisi(custom) setempat. Personil yangmenguasai/memahami aspek-aspektersebut di atas diberikan nilai secaraproporsional;

f) [sub unsur lain yang dinilai dan


20/136

dipersyaratkan].3) bobot masing-masing sub unsur

ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkanjenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yangkurang dari tingkat pendidikan yangdipersyaratkan dalam KAK diberi nilai 0(nol).

5) Kualifikasi dari tenaga ahli yangmelebihi dari kualifikasi yangdipersyaratkan dalam KAK tidakmendapat tambahan nilai.

g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambangbatas nilai teknis (passing grade) seperti yangtercantum dalam LDP.

h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)

peserta yang lulus evaluasi teknis, makaproses seleksi tetap dilanjutkan; dani. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi

teknis maka seleksi dinyatakan gagal.

23.6 [Dalam hal metode 2 (dua) (file) Pokja ULPmembuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi penawaran file I yang palingsedikit memuat:a. nama seluruh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan

teknis termasuk alasan ketidaklulusan

peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari

nilai tertinggi;d. ambang batas nilai teknis;e. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus

pada setiap tahapan evaluasi;f. tanggal dibuatnya Berita Acara;

g. keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu mengenai pelaksanaan seleksi;

h. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidakada penawaran yang memenuhi syarat]

23.7 [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULPmenetapkan dan menayangkannya padaaplikasi SPSE melalui menu pengumuman ataumenu upload informasi lainnya pada aplikasiSPSE. Kemudian Pokja ULP dan melanjutkanpembukaan penawaran file 2 (dua)]

23.8 [Untuk metode 2 (dua) file dokumenpenawaran file II milik peserta yang tidak lulusevaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka]

23.9 Evaluasi Biaya/evaluasi penawaran file II


21/136

23.9.A) sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi

aritmatik dengan ketentuan :

a. untuk Kontrak Harga Satuan atauKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian harga satuan:

1) volume dan/atau jenis pekerjaanyang tercantum dalam RincianAnggaran dan Biaya (RAB)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Penawaran Teknis.

2) kesalahan hasil pengalian antaravolume dengan harga satuan, harusdilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan pekerjaan

yang ditawarkan tidak bolehdiubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain, dan hargasatuan pada surat penawaran tetapdibiarkan kosong;

4) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam Rincian Anggarandan Biaya (RAB) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPenawaran Teknis dan harga satuan

pekerjaan dianggap nol;5) hasil koreksi aritmatik dapat

mengubah nilai penawaransehingga urutan peringkat dapatmenjadi lebih tinggi atau lebihrendah dari urutan peringkatsemula;

6) penawaran setelah koreksi aritmatikyang melebihi nilai total HPS tidakdinyatakan gugur.

23.9.B) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai

dalam evaluasi penawaran biaya padaKontrak Harga Satuan atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuanpada bagian harga satuan dilakukanterhadap:a. kewajaran biaya pada Rincian Biaya

Langsung Personil (remuneration);b. kewajaran penugasan tenaga ahli (man

month) sesuai Penawaran Teknis;c. kewajaran penugasan tenaga

pendukung (man month);d. kewajaran biaya pada Rincian Biaya

Langsung Non-Personil (direct


22/136

reimbursable cost).

23.9.C) [Untuk metode evaluasi kualitas, kualitasdan biaya, Pokja ULP melakukan

perhitungan kombinasi teknis dan biaya,dengan ketentuan sebagai berikut:a. menghitung nilai kombinasi antara nilai

penawaran teknis dan nilai penawaranbiaya terkoreksi dengan cara

perhitungan sebagai berikut :NILAI AKHIR = {Nilai/skor PenawaranTeknis x Bobot Penawaran Teknis} +{Nilai/skor Penawaran Biaya Terkoreksix Bobot Penawaran Biaya}.catatan:

pembobotan nilai/skor teknis dan biayasesuai dengan bobot yang telahditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

Pada saat menyusun DokumenPemilihan, acuan yang digunakan untukpembobotan sesuai dengan rentangsebagai berikut:

- bobot penawaran teknis sebesar 0,60sampai 0,80;

- bobot penawaran biaya sebesar 0,20sampai 0,40.

b. bobot masing-masing unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenis

pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalam

LDP.c. nilai penawaran biaya terendah

diberikan nilai/skor tertinggi, sementaraitu untuk nilai penawaran biaya yanglain secara proporsional. Rumus yangdigunakan adalah sebagai berikut:NBt = (PBt / PBt) x 100NBn = (PBt / PBn) x 100dimana :NBt = nilai/skor untuk peserta dengan

penawaran biaya terendah;NBn = nilai/skor untuk peserta dengan

penawaran biaya yang di atasnya;PBt = penawaran biaya terendah;PBn = penawaran biaya di atasnya.]

23.9.D) Untuk metode evaluasi kualitas, kualitas danbiaya apabila terdapat 2 (dua) atau lebih

peserta mendapatkan nilai gabunganpenawaran teknis dan penawaran biayayang sama, maka penentuan peringkatpeserta didasarkan pada perolehan nilaiteknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat

dalam Berita Acara Hasil EvaluasiPenawaran Biaya dan Perhitungan


23/136

Kombinasi Teknis dan Biaya.]

23.9.E) Pokja ULP membuat dan menandatanganiBerita Acara Hasil Evaluasi denganketentuan:

1) [Untuk metode 2 (dua) file:Pokja ULP membuat danmenandatangani Berita Acara HasilEvaluasi Sampul II yang sekurang-kurangnya memuat:a. nama dan alamat peserta;b. kelengkapan isi sampul II;c. besaran usulan biaya dan biaya

terkoreksi;d. nilai/skor penawaran:

1) teknis; dan2) biaya.

e. nilai/skor gabungan penawaranteknis dan penawaran biaya;f. kesimpulan tentang kewajaran:

1) biaya pada Rincian BiayaLangsung Personil(remuneration);

2) penugasan tenaga ahli;3) penugasan tenaga pendukung;

dan4) biaya pada Rincian Biaya

Langsung Non-Personil (directreimbursable cost).

g. keterangan lain yang dianggapperlu;

h. tanggal dibuatnya berita acara.]

23.9.F) [Untuk metode 2 (dua) file, dalam hal terjadipenundaan waktu pembukaan sampul II,maka penyebab penundaan tersebut harusdimuat dengan jelas dalam Berita Acara]

23.9.G) [Untuk metode 2 (dua) file Berita Acara

dilampiri Dokumen Penawaran Biaya]

23.9.H) [Untuk metode evaluasi kualitas, Pokja ULPmenyampaikan undangan untukmenghadiri acara klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya segera setelah acara

pembukaan dan evaluasi file II selesai.Undangan mencantumkan tempat, hari,tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya]

23.9.I) [Untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,pagu anggaran, biaya terendah, seleksi

sederhana Metode Biaya Terendah/Pagu


24/136

Anggaran setelah melakukan evaluasi biayaPokja ULP menetapkan dan mengumumkan

pemenang.

24.EvaluasiPenawaran

Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melaluiaplikasi SPSE. setelah melalui pembahasan internalseluruh anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PAsecara offline untuk nilai paket di atas Rp.10.000.0000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). PokjaULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu)penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam padainformasi paket dalam aplikasi SPSE.

25.PengumumanPemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang melalui aplikasiSPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDPdan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

26. Sanggahan 26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronik

melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK,PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalamLDP.

26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

26.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat[5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umum atau3 (tiga) hari kalender untuk Seleksi Sederhana]setelah menerima surat sanggahan.

26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan gagal.

26.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melaluiaplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan

adanya keadaan kahar atau gangguan teknis,


25/136

disampaikan kepada kepada PA/KPA, PPK ataubukan kepada Pokja ULP atau disampaikandiluar masa sanggah, dianggap sebagaipengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

27 SanggahanBanding

27.1 Peserta yang tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukansanggahan banding secara tertulis kepada[Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima

penugasan menjawab sanggahan banding]sebagaimana tercantum dalam LDP, palinglambat [5 (lima) hari kalender untuk SeleksiUmum atau 3 (tiga) hari kalender untuk SeleksiSederhana] setelah menerima jawabansanggahan, dengan tembusan kepada PPK, PokjaULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamLDP.

27.2 [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerimapenugasan menjawab sanggahan banding]sebagaimana tercantum dalam LDP wajibmemberikan jawaban secara tertulis atas semuasanggahan banding paling lambat [15 (limabelas) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 5(lima) hari kalender untuk Seleksi Sederhana]setelah surat sanggahan banding diterima.

27.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Bandingsebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1%

(satu perseratus) dari nilai total HPS) denganmasa berlaku [15 (lima belas) hari kalenderuntuk Seleksi Umum atau 5 (lima) hari kalenderuntuk Seleksi Sederhana] sejak tanggalpengajuan sanggahan banding.

27.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalahPokja ULP.

27.5 Dalam hal substansi sanggahan banding padaseleksi dinyatakan dinyatakan salah, JaminanSanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke

kas Negara/Daerah, kecuali jawaban SanggahanBanding melampaui batas akhir menjawabsanggahan banding.

27.6 Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.

27.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada [Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/ Pimpinan Institusi/Pejabat yangmenerima penugasan wewenang menjawabsanggahan banding] sebagaimana tercantumdalam LDP atau disampaikan diluar masasanggah banding, dianggap sebagai pengaduan


26/136

dan tetap harus ditindaklanjuti.

27.8 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi] dapatmenugaskan kepada Pejabat Eselon I atau PejabatEselon II untuk menjawab sanggahan banding.]

27.9 Kepala Daerah dapat menugaskan kepadaSekretaris Daerah atau PA untuk menjawabsanggahan banding.

27.10 Penugasan yang dimaksud pada angka 27.8 danangka 27.9 tidak diberlakukan jika Pejabatdimaksud merangkap sebagai PPK/KPA atauKepala ULP untuk paket kegiatan yangdisanggah

28 UndanganKlarifikasi dan

NegosiasiTeknis danBiaya

28.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasikualitas dan biaya, Pokja ULP menyampaikan

undangan kepada peserta yang ditetapkansebagai pemenang untuk menghadiri acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya segerasetelah masa sanggah terhadap pengumuman

pemenang berakhir (apabila tidak ada sanggah)atau setelah sanggah dijawab.]

28.2 [Untuk metode evaluasi biaya terendah danseleksi sederhana metode biaya terendah/paguanggaran, Pokja ULP menyampaikan undangankepada peserta yang ditetapkan sebagai

pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi

dan negosiasi teknis segera setelah masa sanggahterhadap pengumuman pemenang berakhir(apabila tidak ada sanggah) atau setelah sanggahdijawab.]

28.3 undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal,dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya.

29 Klarifikasidan/atauNegosiasi

Teknis danBiaya &KlarifikasiNegosiasiTeknis

29.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasikualitas dan biaya]

a. [untuk metode evaluasi kualitas Pokja ULP

melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya kepada peserta yang diundang]

b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

dilakukan oleh Pokja ULP dengan:1) direktur utama/pimpinan perusahaan/

pengurus koperasi;2) penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahan/anggaran dasar;

3) Pihak lain yang bukan direkturutama/pimpinan perusahan/ pengurus


27/136

koperasi yang namanya tidak tercantumdalam akta pendirian/anggaran dsar,sepanjang pihak lain tersebut adalahpengurus/karyawan perusahaan/karyawankoperasi yang berstatus sebbagai tenagakerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan aktapendirian/ anggaran dasar;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik pada saat pembuktiankualifikasi; atau

5) pejabat yang menurut PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)berhak mewakili kemitraan/ KSO.

c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan untuk:1) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya,

dengan memperhatikan kesesuaian antara

bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau

tenaga pendukung yang ditugaskan, serta

mempertimbangkan kebutuhan perangkat/

fasilitas pendukung yang proporsional guna

pencapaian hasil kerja yang optimal;2) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien

dan efektif dengan tetap mempertahankan

hasil yang ingin dicapai sesuai denganpenawaran teknis yang diajukan peserta.

d. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;2) cara penanganan pekerjaan dan rencana

kerja;3) kualifikasi tenaga ahli;4) organisasi pelaksanaan;5) program alih pengetahuan;6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

7) jadwal penugasan personil; dan8) fasilitas penunjang.

29.2 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:

1) kesesuaian rencana kerja dengan jenispengeluaran biaya;

2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya

yang berlaku di pasaran.

29.3 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya


28/136

personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yangtelah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan, dengan ketentuan:

1) biaya satuan dari biaya langsung personil,maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gajidasar yang diterima oleh tenaga ahli tetapdan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima)kali penghasilan yang diterima oleh tenagaahli tidak tetap berdasarkan perhitungandari daftar gaji yang telah diaudit dan/ataubukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan;

2) unit biaya personil dihitung berdasarkansatuan waktu yang dihitung berdasarkantingkat kehadiran dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP

29.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenagapendukung (tenaga teknik danpenunjang/administrasi), seperti: tenagasurvey, sekretaris, atau manajer kantor,dilakukan berdasarkan harga pasar tenagapendukung tersebut.

29.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap totalpenawaran biaya terkoreksi yang melebihipagu anggaran, agar didapatkan totalpenawaran biaya hasil negosiasi yang tidakmelampaui HPS, tanpa mengurangi kualitas

penawaran teknis.

29.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaituBiaya Langsung Non-Personil yang dapatdiganti (direct reimbursable cost) dan/atauBiaya Langsung Personil (remuneration) yangdinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan padaangka 29.3).

29.7 Apabila hasil evaluasi Sampul II serta klarifikasidan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukanhal-hal yang tidak wajar, maka total

penawaran biaya dapat diterima sepanjangtidak melebihi pagu anggaran.

29.8 [untuk metode evaluasi kualitas apabilaklarifikasi dan negosiasi dengan peserta teknisterbaik tidak menghasilkan kesepakatan, maka

pokja ULP melanjutkan dengan megundangpeserta yang memiliki peringkat teknis keduadan lulus ambang batas nilai teknis (apabilaada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana diatur dalam huruf a.]

[untuk evaluasi kualitas dan biaya, Apabila


29/136

klarifikasi dan negosiasi dengan pemenangseleksi tidak menghasilkan kesepakatan, makaPokja ULP melanjutkan dengan mengundang

pemenang cadangan pertama (apabila ada)untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1dan seterusnya]

29.9 [Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi denganpeserta yang memiliki peringkat teknis keduadan lulus ambang batas nilai teknis tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundangpeserta yangmemiliki peringkat teknis ketiga dan lulusambang batas nilai teknis (apabila ada), untukmenghadiri acara pembukaan Sampul II, yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada huruf a

dan seterusnya.

[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabiladalam klarifikasi dan negosiasi dengan

pemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundangpemenangcadangan kedua (apabila ada), untukmenghadiri acara pembukaan Sampul II, yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1dan seterusnya]

29.10 [untuk metode evaluasi kualitas, apabilaklarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadenganpeserta yang memiliki peringkat teknisterbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulusambang batas nilai teknis tidak menghasilkankesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal]

[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabilaklarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua)

pemenang cadangan tidak menghasilkan

kesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.]

29.11ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

29.12Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampaidengan tahapan Klarifikasi Dan NegosiasiTeknis dan Biaya, dan akan mengakibatkansurat penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada),untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai dengan


30/136

perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

29.13 [untuk metode evaluasi kualitas, peserta yangmemiliki peringkat teknis terbaik pertama,kedua, dan ketiga yang lulus ambang batasnilai teknis (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat

penawaran, dianggap mengundurkan diri dantidak dikenakan sanksi]

[untuk evaluasi kualitas dan biaya, pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada)

yang tidak bersedia memperpanjang masaberlaku surat penawaran, dianggapmengundurkan diri dan tidak dikenakansanksi.]

29.14 [Untuk metode evaluasi biaya terendah dan

seleksi sederhana metode biaya terendah/paguanggaran]a.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

dilakukan oleh Pokja ULP dengan:1) direktur utama/pimpinan perusahaan/

pengurus koperasi;2) penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahan/anggaran dasar;

3) Pihak lain yang bukan direktur

utama/pimpinan perusahan/ penguruskoperasi yang namanya tidak tercantumdalam akta pendirian/anggaran dsar,sepanjang pihak lain tersebut adalahpengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yangberstatus sebagai tenaga kerja tetap danmendapat kuasa atau pendelegasianwewenang yang sah dari direkturutama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik pada saat pembuktiankualifikasi; atau

5) pejabat yang menurut PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)berhak mewakili kemitraan/ KSO.

b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untukmeyakinkan kejelasan teknis, denganmemperhatikan kesesuaian antara bobotpekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenagapendukung yang ditugaskan, serta


31/136

mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional gunapencapaian hasil kerja yang optimal;

c.Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;2) cara penanganan pekerjaan dan rencana

kerja;3) kualifikasi tenaga ahli;4) organisasi pelaksanaan;5) program alih pengetahuan;6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;7) jadwal penugasan personil; dan8) fasilitas penunjang.

d. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis tidakmengubah biaya penawaran.

e.Apabila klarifikasi dan negosiasi denganpemenang seleksi tidak menghasilkankesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkandengan mengundang pemenang cadangan

pertama(apabila ada) untuk melakukan prosesklarifikasi dan negosiasi sebagaimana di aturpada angka 29.1 dan seterusnya.

f. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi denganpemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP

melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan kedua (apabila ada), untukmenghadiri acara pembukaan Sampul II, yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1dan seterusnya.

g.Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dengan 1(satu) pemenang dan 2 (dua) pemenangcadangan tidak menghasilkan kesepakatan,maka seleksi dinyatakan gagal.

h. ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

i. Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampaidengan tahapan Klarifikasi dan NegosiasiTeknis, dan akan mengakibatkan suratpenawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada),untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.


32/136

j. Pemenang cadangan pertama dan kedua(apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku suratpenawaran, dianggap mengundurkan diri dantidak dikenakan sanksi

30 PembuatanBerita AcaraHasil Seleksi(BAHS)

30.1 BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yangdibuat oleh Pokja ULP dan ditandatangani olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah anggota Pokja ULP, dan hasil pemindaianBAHS diunggah (upload) pada aplikasi SPSE olehPokja ULP.

30.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya:a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut

prakualifikasi;b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar

Pendek;c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan

nilai evaluasi teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran

terkoreksi dari peserta seleksi yang lulusambang batas nilai teknis (passing grade);

e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;

g. metode evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;

j. keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan

Seleksi;k. jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;dan

l. tanggal dibuatnya Berita Acara.

G. Penunjukan Pemenang Seleksi

31 PenunjukanPenyedia JasaKonsultansi

31.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilSeleksi (BAHS) kepada KPA dengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

31.2 KPA menerbitkan SPPBJ, bila sependapat denganPokja ULP, kepada peserta seleksi denganperingkat teknis terbaik yang telah mencapaikesepakatan dengan Pokja ULP dalam acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan.

31.3 KPA menginputkan data SPPBJ dan mengunggahhasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkanpada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJtersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia

yang ditunjuk.


33/136

31.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

31.5 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhanametode biaya terendah/pagu anggaran, apabila

pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, KPAmeminta Pokja ULP untuk mengundang

pemenang cadangan pertama (apabila ada) untukmelakukan proses klarifikasi dan negosiasi sesuaidengan biaya penawaran terkoreksinya, denganketentuan masa berlaku surat penawaran pesertatersebut masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa berlakunya.]

31.6 [untuk metode evaluasi kualitas, apabila

pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, KPAmeminta Pokja ULP untuk mengundang pesertadengan peringkat teknis berikutnya yang telahlulus ambang batas nilai teknis (apabila ada)untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasisesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya,dengan ketentuan masa berlaku surat penawaran

peserta tersebut masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.]

31.7 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana

metode biaya terendah/pagu anggaran, apabilapemenang cadangan pertama yang akan ditunjuksebagai Penyedia juga mengundurkan diri, KPAmeminta kepada Kelompok Kerja ULP untukmengundang pemenang cadangan kedua (apabilaada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sesuai dengan biaya penawaranterkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku

penawarannya masih berlaku]

31.8 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhana

metode biaya terendah/pagu anggaran, apabilapemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yangakan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkandiri, seleksi sinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapatkan laporan dari Pokja ULP]

31.9 [untuk metode evaluasi kualitas, apabila seluruhpeserta yang memiliki peringkat teknis terbaikpertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambangbatas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai

penyedia mengundurkan diri, maka seleksidinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapatkan laporan dari Pokja ULP]


34/136

31.10 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima,dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalamDaftar Hitam.

31.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.

32 BAHP, BeritaAcara Lainnya,danKerahasiaanProses

32.31Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

32.32Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 32.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu upload

informasi lainnya pada aplikasi SPSE

32.33Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE.

33 Seleksi Gagal 33.1 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada

proses prakualifikasi kurang dari [5 (lima)peserta untuk Seleksi Umum atau 3 (tiga)

peserta untuk Seleksi Sederhana;b. seluruh peserta yang masuk sebagai Calon

Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi;

c. jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga), jikasebelumnya belum pernah dilakukanprakualifikasi ulang;

d. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan usaha yangtidak sehat;

e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;f. sanggahan dari peserta yang memasukkan

Dokumen Kualifikasi terhadap hasilprakualifikasi dinyatakan benar;

g. sanggahan dari peserta yang memasukkanpenawaran terhadap hasil Seleksi dari pesertaternyata benar;

h. calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan pemenang cadangan 2, tidak hadir dalamklarifikasi dan negosiasi dengan alasan yangtidak dapat diterima; atau

i. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis.


35/136

33.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/KPA tidak bersedia menandatangani SPPBJ

karena pelaksanaan seleksi melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;

b. pengaduan masyarakat atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalampelaksanaan seleksi yang melibatkan PokjaULP dan/atau KPA, ternyata benar;

c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri;

d. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaan Seleksidinyatakan benar oleh pihak berwenang;

e. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yangtercantum dalam Dokumen Seleksi PenyediaBarang/Jasa ternyata benar;

f. Dokumen Seleksi tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;

g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

h. pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya.

33.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Lainnyamenyatakan seleksi gagal, apabila:a.sanggahan banding dari peserta ternyata benar;

ataub.pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN

yang melibatkan KPA, ternyata benar.

33.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:a.sanggahan banding dari peserta ternyata benar;

ataub.pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN

yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyatabenar.

33.5 Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

33.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka


36/136

Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya seleksi gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. seleksi ulang; ataud. penghentian proses seleksi.

33.7 PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan gantirugi kepada peserta Seleksi bila penawarannyaditolak atau Seleksi dinyatakan gagal.

33.8 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyaseleksi gagal, mengharuskan adanya perubahanDokumen Seleksi, maka dilakukan Seleksi ulangdengan terlebih dahulu memperbaiki DokumenSeleksi.

34 Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, KPA melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, denganketentuan sebagai berikut:

33.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ.

33.2 KPA dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai dengan

penandatanganan Kontrak, kecualimempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yangditetapkan sebelumnya akan melewati batastahun anggaran.

33.3 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.

33.4 KPA dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

33.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a.adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b.pokok perjanjian;c.Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;


37/136

d.surat penawaran, beserta rincian penawaranbiaya;

e.syarat-syarat khusus Kontrak;f. syarat-syarat umum Kontrak;

g.Kerangka Acuan Kerja;h. daftar kuantitas (apabila ada);i. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS,

gambar-gambar, BAHP.

33.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a.sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yang

ditandatangani oleh KPA.b.rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

33.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleksdan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draftkontrak memperoleh pendapat ahli hukumkontrak.

33.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama penyedia adalah direktur

utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasiyang disebutkan namanya dalam aktapendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi yang namanyatidak tercantum dalam akta pendirian/anggarandasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/ karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa

atau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi atau pihak yang sah berdasarkan aktapendirian/anggaran dasar.

33.10 KPA menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak

yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE


38/136

1

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LingkupPekerjaan

1. Pokja ULP :Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Paket PekerjaanUKL/UPL Pengamanan Pantai Maratua Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014

2. Alamat Pokja ULP:Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan TimurJl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Lantai 3, Samarinda

3. Alamat website:

4. Alamat websiteLPSE :http://lpse.kaltimprov.go.id

5. Nama paket pekerjaan:UKL/UPL Pengamanan Pantai Maratua

6. Uraian singkat pekerjaan:Lingkup pekerjaan UKL/UPL Pengamanan Pantai Maratua

yaitu memberi masukan secara langsung dalam menangani

dampak yang timbul akibat rencana kegiatan dengan

menggunakan teknologi yang ada, serta penyusunan dokumen

UKL/UPL dalam pelaksanaan Pembangunan Pengamanan

Pantai Maratua.7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 210 (dua ratus

sepuluh) hari kalender.

B. SumberDana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD ProvinsiKalimantan Timur Tahun Anggaran 2014

C. PemberianPenjelasanDokumenPemilihan

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D. Peninjauan

Lapangan(apabiladiperlukan)

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :

Hari : __________ Tanggal : __________Waktu : ____s.d____Tempat : __________

E. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran :Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan caraAngsuran (termin)


39/136

2

F. MasaBerlakuPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalendersejak tanggal batas akhir pemasukan penawaran sampaidengan tanggal penandatanganan kontrak.

G. JadwalPemasukanDokumenPenawaran


H. Batas AkhirPemasukanPenawaran


I. PembukaanPenawaran


J. EvaluasiTeknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 20%

a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapidengan referensi/kontrak sebelumnya, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yangbersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dandapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungipenerbit referensi KPA/pemilik pekerjaan.

b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnyamaka tidak dinilai.

c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidakbenar, maka penawaran digugurkan dan pesertadikenakan Daftar Hitam.

d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,

dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaiansub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungansebagai berikut:

= 100

Keterangan:X = Nama perusahaanNP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasikegiatan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuanpenilaian sub unsur :Dihitungjumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan(Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalaman

perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan


40/136

3

tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

= 100

Keterangan:X = Nama perusahaanNPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama1,dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaiansub unsur :i) Pengalaman sebagai lead firm:

Dihitung jumlah pengalaman menjadi lead firm.Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembanding

untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperolehdikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

= 100

Keterangan:X = Nama perusahaanNPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai LeadFirm

ii) Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan

yang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobotsub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

= 100 1

3

Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak

iii)Ketersediaan fasilitas utama :Bila fasilitas utama tersedia, dihitung denganrumusan sebagai berikut :


41/136

4

=3

Keterangan :X = Nama perusahaanNFU = Nilai Fasilitas Utama

NFU bernilai 0 (nol) apabila :(a) fasilitas utama yang dibutuhkan tidak

dicantumkan di dalam KAK.(b) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan

di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalamPenawaran Teknis.

(c) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkandi dalam KAK dan diusulkan dalam PenawaranTeknis, namun tidak memenuhi salah satukriteria.

NFU bernilai 1 (satu) apabila :Fasulitas utama yang diusulkan dalam PenawaranTeknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.

iv)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama= NPLF + NPK + NFU

g. Sub unsur kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobotsub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyak untuk

kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

= 100

Keterangan:X = Nama perusahaanKP = Kapasitas Perusahaan

JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap

h. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].Dihitung dengan jumlah unsur lain yangdipersyaratkan yang tertinggi/terbanyak, untukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.

i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

j. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL +Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP

+ Nilai Sub Unsur Lainnya.


42/136

5

2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 30%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang

tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20%,dan ketentuan penilaian sub unsur :1) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik

yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100(seratus);

2) apabila memberikan tanggapan baikmenggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80(delapan puluh);

3) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baikyang menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60(enam puluh);

4) apabila memberikan tanggapan yang kurang

menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40(empat puluh);

5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20(dua puluh);]

6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainyaapabila ada]

7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atasjasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidakdiberikan nilai.

8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan YangTercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan Xbobot sub unsur.

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah

pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik,cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengantujuan yang akan dicapai,

2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,

3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai,4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK[sangat

baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,

5) uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai,

6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai,7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal


43/136

6

penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai,

8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai,

9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik,cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengantujuan yang akan dicapai,

10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidakdiberikan nilai.


12) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40

sangat kurang = 2013) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.

c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot subunsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja2

[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,

2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis2

[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,

3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup

baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuanyang akan dicapai,


5) apabila peserta tidak menyajikan maka tidakdiberikan nilai.

6) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20

7) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable) = Nilairata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.

d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh pesertauntuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkandalam KAK, dengan bobot sub unsur 20%, danketentuan penilaian sub unsur :1) [apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta

sangat baik, diberi nilai 100 (seratus);2) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta

baik, diberi nilai 80 (delapan puluh);


44/136

7

3) apabila gagasan baru yang diajukan oleh pesertacukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh);

4) apabila gagasan baru yang diajukan oleh pesertakurang, diberi nilai 40 (empat puluh);

5) apabila gagasan baru yang diajukan oleh pesertasangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);]


7) Apabila peserta tidak mengajukan gagasan baruuntuk meningkatkan kualitas keluaran yangdiinginkan dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.

8) Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan OlehPeserta Untuk Meningkatkan Kualitas KeluaranYang Diinginkan dalam KAK = nilai yangdidapatkan X bobot sub unsur .

e. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].f. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

g. NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total

NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan danMetodologi.

3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 50%a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur

20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) Tingkat pendidikan:

a) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalamKAK, diberi nilai : 100 (seratus);

b) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalamKAK, diberi nilai : 0 (nol).

2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang

didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang

disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 50%,dan ketentuan penilaian sub unsur :1) dukungan referensi :

a) apabila melampirkan referensi dan dapatdibuktikan kebenarannya dengan menghubungipenerbit referensi, maka pengalaman kerja diberinilai 100 (seratus);

b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidakdiberi nilai 0 (nol);

c) apabila melampirkan referensi namun terbuktitidak benar, maka penawaran digugurkan danpeserta dikenakan Daftar Hitam.

2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitungberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, :(i) lingkup pekerjaan :

a) sesuai, diberi nilai : 10b) menunjang/terkait, diberi nilai : 5c) lingkup pekerjaan yang :

i. sesuai adalah : sesuai dengan KAKii. menunjang/terkait adalah : sesuai

dengan KAK

(ii) posisi :a) sesuai, diberi nilai : 10


45/136

8

b) tidak sesuai, diberi nilai : 0c) posisi yang :

i. sesuai adalah : sesuai dengan KAKii. tidak sesuai adalah : sesuai dengan KAK

(iii) perhitungan bulan kerja X nilai lingkuppekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerjaprofesional

(iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerjaprofesional dibagi angka 12 = jangka waktupengalaman kerja profesional

(v) nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesional :

a) memiliki 2 tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 100(seratus);

b) memiliki < 2 tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 50 (limapuluh);

3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional =Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional XBobot Sub Unsur.

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi3, dengan bobotsub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki, diberi nilai : 100 (seratus).2) tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol).3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya

apabila ada]4) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai

yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikatkeahlian/profesi.

d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK,dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaiansub unsur :1) penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan],

diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secaraproporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur

yang dinilai;2) penguasaan bahasa setempat [apabila dibutuhkan],

diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secaraproporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur

yang dinilai ;3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing

[apabila dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus)atau dinilai secara proporsional sesuai denganbanyaknya sub unsur yang dinilai ;

4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara,aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat,diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secaraproporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur

yang dinilai ;5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya

apabila ada]


46/136

9

6) Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yangdidapatkan X bobot sub unsur lain-lain.

e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.f. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)

ORANG TENAGA AHLI.g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu)

maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobottenaga ahli :1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot =40 %2) Tenaga Ahli 2 (AhliLingkungan/ Sosial- Ekonomi),

diberi bobot = 20 %3) Tenaga Ahli 3 (Ahli Ilmu Tanah), diberi bobot

=20 %4) Tenaga Ahli 4 (Ahli Biologi), diberi bobot = 20 %

h. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =NILAI tenaga ahli

i. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsurKualifikasi Tenaga Ahli =NILAI KUALIFIKASI TENAGA

AHLI.

4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMANPERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI

5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 70

K. JadwalTahapanPemilihan

L. PembukaanPenawaran



M. EvaluasiBiaya

1. [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya]Bobot Penawaran Teknis : 80 %Bobot Penawaran Biaya : 20 %

2. Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :25 April 2014 s.d 30 April 2014

N. Unit BiayaPersonilBerdasar-kan SatuanWaktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitungsebagai berikut:

1 (satu) bulan : 30 (tiga puluh) hari kerja1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja

O. Sanggahan,SanggahanBandingdanPengaduan

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi

SPSE (offline) ditujukan kepada :a. Kuasa Pengguna Anggaran :

Bidang Sumber Daya Airb. Pengguna Anggaran :

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim

3. Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luar


47/136

10

aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :Gubernur Kalimantan Timur Cq. Pengguna AnggaranDinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

4. Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :a. Kuasa Pengguna Anggaran

Bidang Sumber Daya Airb. Pokja ULP

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa PaketPekerjaan UKL/UPL Pengamanan Pantai MaratuaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan TimurTahun Anggaran 2014

P. JaminanSanggahanBanding

1. Besarnya jaminan sanggahan bandingRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa PaketPekerjaan UKL/UPL Pengamanan Pantai MaratuaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan TimurTahun Anggaran 2014

3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkanpada Kas Daerah

Q. JaminanUangMuka

1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)

2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Kepala BidangSumber Daya Air selaku Kuasa Pengguna Anggaran

3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada KasDaerah.


48/136

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kebijaksanaan pembangunan/pengembangan wilayah

yang dituangkan dalam RUTR seyogyanya merupakan

suatu perpaduan dari peluang dan tantangan yang

didasarkan pada kekuatan daya dukung wilayah terutama

sumber daya tanah, air dan manusianya.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang

berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan

berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana

dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk

meningkatkan mutu hidup, maka perlu dijaga antara

berbagai usaha dan atau kegiatan.

Perlu disadari makin meningkatnya usaha atau kegiatan

pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Berau akan

memberikan konsekuensi logis timbulnya dampak

(perubahan) terhadap lingkungan, oleh karena itu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha selalu

mengedepankan masalah lingkungan di segala kegiatan

pembangunannya.

Pada dasarnya setiap usaha atau kegiatan menimbulkan

dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa

sejak awal perencanaannya sampai pada saat operasionalusaha atau kegiatan, sehingga langkah pengendalian

dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat

disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan kerusakan

lingkungan.

Adapun salah satu upaya pencegahan kerusakan

lingkungan atau perlindungan/ penyelamatan lingkungan

secara dini sebelum suatu kegiatan dimulai dengan

menerapkan/meningkatkan efektifitas kegiatan dan ataujenis usaha yang akan berdiri untuk melengkapi upaya


49/136

pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap

rencana dan /atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan. Dalam pelaksanaannya diatur

dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha/ kegiatan

yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan.

Apabila jenis usaha/kegiatan tidak menimbulkan dampak

yang penting atau dampak yang timbul dapat di kelola

dengan teknologi, tidak wajib menyusun AMDAL, tetapi

harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai

dengan Keputusan Menteri Kimpraswil No

17/KPTS/M/2003. Penyusunan UKL dan UPL bidang

sumber daya air harus sesuai Petunjuk Teknis UKL dan

UPL bidang pekerjaan umum Nomor 296/KPTS/1996yang merupakan penjabaran dari pedoman umum

penyusunan

dokumen ustek

Documents