tim peneliti kppod · instrumen yang dapat mendorong daerah daerah ... dalam persepsi dunia usaha,...

iii

Koordinator / Principal Investigator:P. Agung Pambudhi, MM

Penasehat Ahli / Resource Persons:Dr. Bambang P.S. BrodjonegoroDr. Hadi SoesastroDr. Djisman Simanjuntak

Anggota Peneliti / Research Associates:Sri Mulyono, MAIg. Sigit Murwito, S.SosRobert EndiJaweng SIP

Peneliti Lapangan / Area Researchers:Frits O. Fanggidae, M.Sc.; A. Kadir Kastella, M.Sc; Hasbullah Hasan, SEZulfahmi, SIP, M.Si.; Idham Cholid, SE; Imam Bachtiar S.SosDr. Paulus Kindangen; R. Alam Surya Putra; La Ode Asadi, SEIr. M. Herman Sulistio, ME; Ir. Aris Yunanto; A. Ika Rahutami, M.Sc.Ir. Tauhid Achmad; Ir. M. Ridwan, ME; Ir. Prasetyo SudrajatA. Edi Widiantoro, SH; Agus Widodo, S.Sos; Gumpita, SPErric Wijaya, SE; Murbanto Sinaga, MA

Asisten Peneliti / Research Assistants:Regina Retno Budiastuti, SHF. SundokoKurniawaty Septiany Musdar

TIM PENELITI KPPODKPPOD Research Team

v

KATA PENGANTARAcknowledgement

Selain perwujudan demokratisasi, danpelembagaan hubungan pemerintahan pusat – daerahdan antar daerah, kesejahteraan rakyat menjadi salahsatu dari tiga tujuan utama otonomi daerah; hal iniberarti bahwa dari segi ekonomi, keberhasilan otonomidaerah diukur dari sejauhmana warga daerah mendapatakses ekonomi yang lebih dari masa sebelumnya.Berbagai tolok ukur bisa digunakan dalam hal aksesekonomi itu, namun ukuran yang sangat jelas adalahketerserapan tenaga kerja secara langsung serta multipliereffect yang muncul dari adanya investasi.

Dasar itulah yang mendorong KPPOD (KomitePemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) melakukanstudi mengenai daya tarik investasi Kabupaten/Kota,yang dimaksudkan selain untuk menyediakan salah satusumber informasi bagi dunia usaha, juga agar menjadiinstrumen yang dapat mendorong daerah daerahotonom untuk meningkatkan kinerjanya dalammemfasilitasi aktivitas perekonomian dalam suatukompetisi yang sehat. Para pemimpin daerah diharapkanmampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagikepentingan pembangunan ekonomi yangberkelanjutan, melalui kebijakan kebijakan publik danpraktek pelaksanaan kebijakan yang baik.

Melanjutkan kegiatan serupa yang dilakukannyatahun 2001, KPPOD kembali melakukan studipemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kotadalam persepsi dunia usaha, yang kali ini mencakup134 daerah dari 97 Kabupaten dan 37 Kota dari 26Propinsi di Indonesia. Pemeringkatan ini menggunakan42 (empat puluh dua) indikator yang dikelompokkandalam 5 (lima) faktor pemeringkatan, yaitu faktor:Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, TenagaKerja dan Produktivitas, dan Infrastruktur Fisik. Secarametodologis, data data yang digunakan untukmenganalisis indikator indikator pemeringkatan berasaldari gabungan data sekunder dan data primer yangdiolah secara kualitatif maupun kuantitatif. Sementaraitu pembobotan indikator indikator dan prosespengolahan data penelitian dilakukan denganmenggunakan metode AHP (The Analytic HierarchyProcess). Untuk survei data primer, pilihan responden

Committed to bring regional autonomy policyto a more meaningful existence, KPPOD (RegionalAutonomy Watch) again comes up with result ofanother rating. This time, statistical aspects anddynamic aspects were combined to better rateautonomous regions and capture their real dynamics.

Our focuses remain two: policy variables andendowment variables. Policy variables are groupedinto two factors, namely institutional factor and socio-political factor; endowment variables into three:regional economy, labor and productivity, andphysical infrastructure. For the whole, 42 indicatorswere employed here, each with its value different fromothers from the perception of business community. Theresearch includes 134 regions, consisting of 97regencies and 37 cities spread in 26 provinces inIndonesia.

Data used in the analysis of indicators wereprimary and secondary, qualitative and quantitative.Valuation of variables and processing of data weredone using AHP (The Analytic Hierarchy Process)method.

Primary data were sourced from the respondentswho are business players in the region, be nationalbusinessmen, regional businessmen, or multinationalbusinessmen. Questionnaire was the main instrumentin data gathering, but interviews were also extensivelyconducted to obtain in-dept view on problems fromthe point of view of business community, regionalgovernment officials, and members of people’srepresentatives assemblies. Through these valuableinterviews, we identify also specific problems incertain sectors that hopefully are indicative enoughto imply what actions should be taken for them to besettled.

The result of this extensive research can be seenin the body of the text. It is expected that the findingpresented inside can encourage regions to improvetheir performance. And the fact that policy variables,and not the endowment variables, are the mainconcern of the businessmen is supposed to be a goodnews for the poor region. By maintaining a favorable

vi

Pengusaha yang mempunyai usaha di daerah (PengusahaNasional, Pengusaha Daerah, maupun PengusahaMultinasional) dimaksudkan untuk sepenuhnyamenggambarkan penilaian serta harapan dunia usahapada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkandaya tarik investasinya.

Selain penyajian peringkat daya tarik investasi antardaerah yang dikemas dengan berbagai kategoripemeringkatan, studi ini juga mencoba memetakanbeberapa hal khusus yang dihadapi masing masing sektorusaha. Untuk menghasilkan gambaran daya tarikinvestasi tiap sektor usaha ini, selain dilakukanpengumpulan data primer dari kuesioner, juga dilakukaninterview mendalam secara langsung dengan berbagaiunsur nara sumber dari pengusaha, eksekutif daerah,dan legislatif daerah.

Penyusunan laporan penelitian ini merupakankerjasama tim penelitian KPPOD yang dilakukan daribulan Mei – Desember 2002 yang melibatkan timpenelitian tetap KPPOD dengan didukung para penelitimasing masing daerah penelitian lapangan dari berbagaiinstitusi perguruan tinggi maupun institusi penelitian.Untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasihkepada para Area Researcher dan Anggota Tim-nyamasing masing, yang telah memberikan kontribusiterbaiknya bagi terselesaikannya studi ini. Terimakasihjuga kami sampaikan kepada Dirjen Otonomi DaerahDepartemen Dalam Negeri dan segenap unsurPemerintahan Daerah di daerah penelitian yangmendukung kegiatan ini sehingga memungkinkan kamimendapatkan data data penelitian.

Akhirnya, kami ucapkan banyak terimakasih padalembaga lembaga pembentuk KPPOD (KadinIndonesia, CSIS, LPEM-FEUI, Sekolah TinggiManajemen Prasetia Mulya, Bisnis Indonesia, TheJakarta Post dan Suara Pembaruan) yang sangatmembantu KPPOD secara finansiil dan pemikiranpemikirannya; serta The Asia Foundation atas dukunganfinansialnya dalam penelitian ini.

climate and good policy orientation, they may attractinvestment for the progress of their regions.

We are doing all these with the assumption thatsocial welfare is the main goal of regional autonomy,aside from democratization and institutionalizationof fair relations between various levels of governments.If it is so, investment is an indispensable factor andmeasures to create favorable conditions for it arenecessary. At the end, we all expect that regionalautonomy, properly settled to suit investmentrequirement, can bring about better access to economicopportunity and resources to people in the region.

We thank all the parties involved in the processand supporting the conduct of the research. Fieldresearchers in the regions that come from varioushigher educational institutions and researchinstitutions are our partners in this research, addingto our existing team members in KPPOD. Severalother team members supported these area researchers.We thank all of them.

The Director General of Regional Autonomywithin the Ministry of Home Affairs also providessupport for the conduct of this research. The same isalso true for so many parties in regional governments.We thank all of them.

Finally, we extend our thanks to the institutionsestablishing KPPOD : (Indonesia’s Chamber ofCommerce and Industry (Kadin Indonesia), Centerfor Strategic and International Studies (CSIS),Intitute for Economic and Social Research - Facultyof Economic, University of Indonesia (LPEM-FEUI),Prasetiya Mulya Business School, Bisnis Indonesiadaily newspaper, The Jakarta Post, and SuaraPembaruan afternoon-daily newspaper) for theircontinuous support. And for The Asia Foundationfor its financial support to this research, we thankyou very much.

Atas Nama Tim Penelitian / On Behalf of Research Team

Koordinator Tim Peneliti / Pricipal Investigator

P. Agung Pambudhi

vii

DAFTAR ISITable of Contents

i JUDUL PENELITIAN / Title

iii TIM PENELITI / Research Team

v KATA PENGANTAR / Acknowledgement

vii DAFTAR ISI / Table of Contents

ix DAFTAR GAMBAR / List of Diagram

xi DAFTAR LAMPIRAN / List of Appendix

1 BAB.I PENDAHULUAN / Introduction1 A. LATAR BELAKANG / Background2 B. TUJUAN PENELITIAN / Research Objective3 C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN / Significance of the Research

5 BAB. II KERANGKA PEMIKIRAN / Analytical Framework6 A. FAKTOR KELEMBAGAAN / Institutional Factor8 B. FAKTOR SOSIAL POLITIK / Socio-Political Factor

10 C. FAKTOR EKONOMI DAERAH / Factor of Regional Economy11 D. FAKTOR TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS / Factor of Labor and Productivity12 E. FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK / Factor of Physical Infrastructure

13 BAB. III METODOLOGI / Methodology13 A. RUANG LINGKUP PENELITIAN /Research Scope13 A.1. Daerah Pemeringkatan / Regions for Rating14 A.2. Daerah Penelitian Lapangan /Field Research Areas15 B. DATA PENELITIAN / Research Data15 B.1 Jenis Data / Type of Data15 B.2. Pengumpulan Data / Data Collection17 B.3. Pengolahan dan Analisis Data / Data Proccesing and Analysis

21 BAB. IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN / Description of Survey Result21 A. FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MENENTUKAN DAYA TARIK INVESTASI

DAERAH / Primary Factors that Determine the Attractiveness of Region to Investment22 A.1. Bobot Indikator Faktor Kelembagaan / Weight of the Indicators of Institutional Factor23 A.2. Bobot Indikator Faktor Sosial Politik / Weight of the Indicators of Socio-Political Factor24 A.3. Bobot Indikator Faktor Ekonomi Daerah /Weightof the Indicators of Regional Economy Factor25 A.4. Bobot Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas / Weight of the Indicators of Labor

and Productivity Factor26 A.5. Bobot Indikator Faktor Infrastruktur Fisik / Weight of the Indicators of Physical Infrastructure

Factor28 B. HASIL PEMERINGKATAN 134 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA / Result of Rating to

134 Regencies/ Cities in Indonesia28 B.1. Peringkat Daerah Berdasarkan Nilai Total / Rating of Regions According to the Overall Score

viii

32 B.2. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Kelembagaan /Rating of Regions According to theInstitutional Factor

33 B.3. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Sosial Politik /Rating of Regions According to the Socio-Political Factor

35 B.4. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Ekonomi Daerah /Rating of Regions According to theFactor of Regional Economy

37 B.5. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas /Rating of RegionsAccording to the Factor of Labor and Productivity

39 B.6. Peringkat Daerah Berdasarkan Faktor Infrastruktur Fisik /Rating of Regions According to theFactor of Physical Infrastructure

41 C. GAMBARAN DAYA TARIK INVESTASI DAERAH KABUPATEN/KOTA /Description ofAtrractiveness of Regencies/Cities to Investment

41 C.1. Gambaran Daya Tarik Investasi Daerah Kabupaten / Kota Secara Umum / General Descriptionon Atrractiveness of Regencies/Cities to Investment

42 C.2. Pola-Pola Daya Tarik Investasi Daerah / Pattern of Investment Atrractiveness42 C.2.1. Sektor Usaha Manufaktur /Manufacturing Sector43 C.2.2. Sektor Usaha Perdagangan dan Jasa /Trade and Service Sector47 C.2.3. Sektor Usaha Perkebunan /Plantation Business Sector49 C.2.4. Sektor Usaha Pertambangan /Mining Business Sector50 C.2.5. Sektor Usaha Peternakan / Animal Business Husbandry Sector51 C.2.6. Sektor Usaha Perikanan / Fishery Business Sector52 D. KEBIJAKAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN DUNIA USAHA / INVESTASI

/ Regional Policies Related to Investment and Business53 D.1. Distorsi Perda-perda Terhadap Iklim Investasi di Daerah / The Regional Regulation Distort

Regional Investment Climate54 D.2. Kesenjangan antara Aturan Formal dengan Pelaksanaan / Gap Between Formal Rules and

Their Implementation55 D.3. Pelibatan Masyarakat dalam Perumusan Perda / Public Involment in the Formulation of Regional

Regulation57 D.4. Pengaruh Proses Pelibatan Masyarakat / Dunia Usaha dalam Perumusan Kebijakan Daerah

terhadap Pemahaman Masyarakat / Dunia Usaha atas Kebijakan yang Dihasilkan / The Processof Public and Business Involment in Formulating Policies Influences the Quality of Policies andPublic Knowledge on the Policies

59 D.5. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perumusan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakanyang Dihasilkan / Parties Involved in Policy Formulation and Quality of Issued Policy

60 D.6. Rendahnya PAD Memicu Munculnya Perda-Perda Distortif / Low PAD Encourages the Issuanceof Distorting Local Regulations

65 E. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN DAYATARIK INVESTASI / Regional Goverment’s Effort in Encouraging Investment

65 E.1. Pembenahan Birokrasi Pelayanan / Reform of Investment Service Bureaucracy68 E.2. Perbaikan Sistem Informasi Potensi Investasi / Improvement of Information System of Potential

Investment69 E.3. Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Fisik / Improvement and Provision of Physical

Infrastructure

71 V. KESIMPULAN DAN SARAN / Conclusion and Recommendations71 A. KESIMPULAN / Conclusion74 B. SARAN / Recommendations

77 LAMPIRAN / Appendix

ix

DAFTAR GAMBAR

6 Diagram 1. Hirarki Faktor, Variabel, Indikator, dan Intensitas Pemeringkatan / Rating Variable andFactor

21 Diagram 2. Bobot Indikator Faktor Pemeringkatan / Weight of Rating Factors

22 Diagram 3. Bobot Indikator Faktor Kelembagaan / Weight of the Indicators of Institutional Factor

24 Diagram 4. Bobot Indikator Faktor Sosial-Politik /Weight of the Indicators of Socio-Political Factor

25 Diagram 5. Bobot Indikator Faktor Ekonomi Daerah / Weight of the Indicators of Regional EconomyFactor

26 Diagram 6. Bobot Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas / Weight of the Indicators of Laborand Productivity Factor

27 Diagram 7. Bobot Indikator Faktor Infrastruktur Fisik /Weight of the Indicators of Physical InfrastructureFactor

28 Grafik / Graph 1. Peringkat 10 Besar Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Daya Tarik InvestasiDaerah Secara Total / The First and Last Ten Rank Regions According to the OverallValue

30 Grafik / Graph 2.1 Peringkat 10 Besar Teratas Daya Tarik Investasi Daerah Secara Total / The FirstTen Rank Regions According to the Overall Value

31 Grafik / Graph 2.2 Peringkat 10 Terbawah Daya Tarik Investasi Daerah Secara Total/ The Last TenRank Regions According to the Overall Value

32 Grafik / Graph 3 Peringkat 10 Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Faktor Kelembagaan / TheFirst and Last Ten Rank of Regions According to the Institutional Factor

34 Grafik / Graph 4 Peringkat 10 Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Faktor Sosial-Politik / The Firstand Last Ten Rank of Regions According to the Socio-Political Factor

36 Grafik / Graph 5 Peringkat 10 Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Faktor Ekonomi Daerah / TheFirst and Last Ten Rank of Regions According to the Regional Economy

38 Grafik / Graph 6 Peringkat 10 Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Faktor Tenaga Kerja danProduktivitas / The First and Last Ten Rank of Regions According to the Labor andProductivity

40 Grafik / Graph 7 Peringkat 10 Teratas dan Peringkat 10 Terbawah Faktor Infrastruktur Fisik /The First and Last Ten Rank of Regions According to the Physical Infrastructure

List of Diagram

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pemeringkatan77 Lampiran 1.1. Peringkat Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten / Kota di Indonesia78 Lampiran 1.1.1. Neraca Faktor Peringkat Daya Tarik Investsasi 134 Kabupaten Kota80 Lampiran 1.1.2. Neraca Variabel Peringkat Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten Kota82 Lampiran 1.2. Peringkat Daya Tarik Investasi 97 Kabupaten di Indonesia83 Lampiran 1.3. Peringkat Daya Tarik Investasi 47 Kota di Indonesia84 Lampiran 1.4. Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Pulau Jawa dan Bali85 Lampiran 1.5. Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali86 Lampiran 1.6. Peringkat Faktor Kelembagaan87 Lampiran 1.7. Peringkat Faktor Sosial-Politik88 Lampiran 1.8. Peringkat Faktor Ekonomi Daerah89 Lampiran 1.9. Peringkat Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas90 Lampiran 1.10. Peringkat Faktor Infrastruktur Fisik91 Lampiran 1.11. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Perdagangan dan Jasa92 Lampiran 1.12. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Manufaktur93 Lampiran 1.13. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Pertambangan94 Lampiran 1.14. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Perkebunan dan Kehutanan95 Lampiran 1.15. Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Pertanian Non Pangan

Lampiran 2. Daerah Penelitian96 Lampiran 2.1 Statistik Daerah Pemeringkatan (Propinsi, Kabupaten / Kota; Sektor Ekonomi

Dominan; PDRB Perkapita)97 Lampiran 2.2 Daftar Daerah Pemeringkatan Total (134 Daerah)99 Lampiran 2.3 Statistik Daerah Penelitian Lapangan (Propinsi, Kabupaten / Kota; Sektor

Ekonomi Dominan, PDRB Perkapita)100 Lampiran 2.4. Daftar Daerah Penelitian Lapangan (20 Daerah)

Lampiran 3. Data Penelitian101 Lampiran 3. Data Penelitian - Daftar Data, Jenis Data, dan Sumber Data Pemeringkatan103 Appendix 3. Research Data - List of Data, Type of Data, and Source Data Used in Rating

Lampiran 4. Faktor, Variabel, dan Indikator , Intensitas Pemeringkatan :105 Lampiran 4. Daftar Faktor, Variabel, dan Indikator Pemeringkatan108 Appendix 4. List of Factors, Variables, Indicators111 Lampiran 4.1. Metode Klasifikasi Intensitas Indikator Pemeringkatan115 Lampiran 4.2. Hasil Klasifikasi Indikator Pemeringkatan115 Lampiran 4.2.1. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Kelembagaan115 Lampiran 4.2.1.1. Indikator Peraturan Daerah116 Lampiran 4.2.1.2. Indikator Rasio Retribusi thd Pajak119 Lampiran 4.2.1.3. Indikator Rasio Anggaran Pembangunan terhadap APBD122 Lampiran 4.2.2. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Ekonomi Daerah122 Lampiran 4.2.2.1. Variabel Potensi Ekonomi

List of Appendix

xii

122 Lampiran 4.2.2.1.1. Indikator PDRB Perkapita125 Lampiran 4.2.2.1.2. Indikator Pertumbuhan PDRB128 Lampiran 4.2.2.1.3. Indikator Indeks Pembangunan Manusia131 Lampiran 4.2.2.2. Variabel Struktur Ekonomi - Indikator Nilai Tambah Sektor Primer - Sektor

Sekunder - Sektor Tersier134 Lampiran 4.2.3. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas134 Lampiran 4.2.3.1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja134 Lampiran 4.2.3.1.1 Indikator Penduduk Usia Produktif137 Lampiran 4.2.3.1.2 Indikator Tenga Kerja Berijasah SLTP Berpengalaman140 Lampiran 4.2.3.1.3 Indikator Rasio Pencari Kerja terhadap Angkatan Kerja143 Lampiran 4.2.3.2. Variabel Biaya Tenaga Kerja143 Lampiran 4.2.3.2.1. Indikator Biaya Tenaga Kerja Berdasarkan Aturan Formal146 Lampiran 4.2.3.2.2. Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual149 Lampiran 4.2.3.3. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja152 Lampiran 4.3. Hirarki dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkatan157 Lampiran 4.4. Penghitungan Bobot Intensitas dengan Metode AHP159 Lampiran 4.5. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator dengan Metode AHP159 Lampiran 4.5.1. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Kelembagaan dengan

Metode AHP164 Lampiran 4.5.2. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Sosial-Politik dengan

Metode AHP169 Lampiran 4.5.3. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Ekonomi Daerah

dengan Metode AHP174 Lampiran 4.5.4. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Tenaga Kerja dan

Produktivitas dengan Metode AHP179 Lampiran 4.5.5. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Infrastruktur Fisik

dengan Metode AHP

Lampiran 5. Kajian Peraturan Daerah :184 Lampiran 5.1. Panduan Kajian Peraturan Daerah189 Lampiran 5.2. Contoh Kajian Peraturan Daerah190 Lampiran 5.3. Statistik Kebermasalahan Perda191 Lampiran 5.4. Peraturan Daerah dan Jenis Pelanggarannya

1PEMERINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI

134KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2002

A. LATAR BELAKANG

Dari segi ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah(OTDA) sejak 1 Januari 2001 ditunggu hasilnyaapakah membawa indikasi positif ke arah perbaikanekonomi atau sebaliknya. Adalah terlalu awal untukmenilai hasil pelaksanaan OTDA bagi perekonomiandaerah maupun nasional, selain karena kondisiperekonomian nasional Indonesia saat ini yang amatberat, terlebih juga pada dasarnya pembangunanekonomi tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.Namun setidaknya selama hampir dua tahunpelaksanaannya, bisa dilihat beberapa indikator awalyang memberikan gambaran arah pembangunanekonomi yang tepat atau tidak, utamanya ketikaberbicara mengenai faktor kelembagaan yang beradadi bawah kendali pemerintah daerah dalammemfasilitasi aktivitas ekonomi baik dalamkebijakannya maupun dalam praktik pelaksanaan.

Mencermati pembangunan ekonomi daerahmenjadi semakin penting mengingat Indonesiatergabung dalam organisasi perdagangan global, yangmulai 1 Januari 2003 sepenuhnya memasuki AFTA,juga dalam keterkaitannya dalam kesepakatanperdagangan global lainnya dalam APEC dan WTO.Sebagai bagian dari NKRI, daerah daerah otonomterikat dan harus mengikuti praktik perdagangan glo-bal tersebut. Pasar yang semakin luas denganhambatan tarif nol di hampir semua komoditi selainmendatangkan suatu kesempatan, juga membawaancaman bagi produk produk Indonesia. Katakuncinya adalah persaingan; bagaimana Indonesiadengan daerah daerah otonomnya mampumembangun keunggulan bersaing nasional sehinggaIndonesia dapat mengambil manfaat globalisasi,bukannya justru termakan oleh globalisasi itu.

Tantangan globalisasi tersebut semestinyamendorong daerah daerah otonom untukmemposisikan dirinya secara tepat; sayangnya berbagailaporan penelitian menunjukkan bahwa banyak daerahotonom justru mempunyai kecenderungan

I. PENDAHULUANIntroduction

A. BACKGROUND

From economic point of view, the implementationof regional autonomy (OTDA) since January 1, 2001still does not provide any clear indication concerningwhether or not a positive economic development impactwill be the end. Any assessment on this matter, however,needs to be done very carefully since the presentdisappointing national economic situation might confusesuch assessment. The fact that any strategy towardeconomic development always requires a long period oftime also suggests caution of any premature assessment.But at least, in its two years of implementation, someearly indicators can be identified upon which its possiblecontribution toward economic development may beestimated, especially the striking ones, namelyinstitutional factors, which are under the control ofregional government that is expected to facilitateeconomic activities through its policies and practices.

As Indonesia’s entire economy is increasinglyintegrating with global economy, as manifested in theapplication of AFTA (ASEAN Free Trade Area) effectiveon January 1, 2003, and its preceding participation inglobal trading agreement through APEC and WTO,attention on regional economic development is becomingmore and more important. As part of the Unitary Stateof the Republic of Indonesia (NKRI), autonomousregions have no other choice but to be bound and followthe practices of the global trade. Increasingly extendedmarkets with zero tariffs in nearly all commodities bringnot only opportunities but also threat for Indonesianproducts. The key word for the survival in this era isnothing but competition: how Indonesia, including itsautonomous regions, can develop nationalcompetitiveness so as to ensure that it can gain and enjoythe benefits of globalization, and not to loose in thecompetition.

Such challenge brought about by globalization issupposed to encourage autonomous regions here toposition themselves in a right track ready to exploit anypossible benefits. But, unfortunately, as various researchesshow, many of the autonomous regions tend to have no

2PEMERINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI134KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2002

mengembangkan berbagai pungutan baik pajakmaupun retribusi terhadap dunia usaha, yangmengakibatkan biaya ekonomi tinggi pada skalanasional. Ada juga daerah daerah yang cenderungmengembangkan kebijakan ekonomi eksklusif dandiskriminatif. Salah satu penyebabnya adalahkewenangan sebagai daerah otonom diterjemahkanbaru sebatas keleluasaan untuk membuat berbagaikebijakan. Akibatnya banyak dijumpai kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut justru berdampakinflatoir - jika tidak dikatakan justru menciptakanketidakpastian baru - yang kontraproduktif bagipeningkatan investasi dan aktivitas ekonomi lainnya.Seperti kebijakan daerah yang hanya berorientasi jangkapendek dan terfokus pada peningkatan PAD, tanpamemperhatikan dampaknya terhadap perekonomiansecara berkelanjutan.

Pada aspek yang lain, ketidakstabilan politik ditingkat nasional dan di beberapa daerah, dan gangguankeamanan yang sering terjadi terhadap kegiatan usahadi berbagai daerah juga masih menghawatirkan inves-tor. Kurangnya data-data dan informasi mengenaipotensi perekonomian yang dimiliki oleh daerah jugamerupakan kendala dalam upaya meningkatkan dayatarik daerah terhadap investasi.

Melanjutkan upaya yang telah dibuatnya tahun2001, KPPOD (Komite Pemantauan PelaksanaanOtonomi Daerah) kembali melakukan pemeringkatandaya tarik investasi daerah otonom Kabupaten/Kotadi Indonesia tahun 2002, yang dimaksudkan untukmenjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Faktor-faktor apa yang dominan dalammenentukan daya tarik daerah terhadapinvestasi berdasarkan persepsi dunia usaha ?

2. Seperti apakah peringkat daya tarik daerahKabupaten / Kota terhadap investasi dalampersepsi dunia usaha ?

3. Seperti apakah gambaran daya tarik investasidi daerah Kabupaten / Kota di Indonesiadalam persepsi dunia usaha ?

4. Seperti apakah kebijakan-kebijakan daerahyang berhubungan dengan investasi dan duniausaha ?

5. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemdauntuk menarik investasi ke daerahnya ?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dominandalam menentukan daya tarik Kabupaten /Kota terhadap Investasi berdasarkan persepsidunia usaha.

concern on improving their attractiveness. Immediateneeds in meeting revenue target seem to have been leadingregional governments to take short-cut solutions, amongothers, by imposing various taxes and retributions forbusiness community, producing high cost to the economynationwide. Understanding regional autonomy simplyas freedom in policy making, some of the regions areeven developing exclusive and discriminatory economy.As a result, many of the policies produce counter-productive inflationary impact –and, indeed, as a whole,new uncertainties– in an era when effort to boostinvestment and other economic activities should be putin priority. This is manifested in many regional policiesthat are short-term in nature, learning toward theincrease of Regional Original Revenue (PAD) unmindfulof their impact on the sustainability of the economy.

On other aspects, political instability at thenational level and in several regions, and frequentsecurity disturbances to business activity in someregions still give apprehension to the investors. Thelack of data and information on the economicpotential of regions also hamper effort to enhanceattractiveness of regions to investment.

As an extension of the effort it made in 2001,the Regional Autonomy Watch (KPPOD) once moreconducted an investment attractiveness rating onautonomous Regencies/Cities in Indonesia in 2002,intended to answer the following questions:

1. What are the dominant factors determiningregional attractiveness to investment fromthe perception of business community?

2. How does business community rank theattractiveness of Regency/City to investment?

3. How can the investment attractiveness ofRegencies/Cities in Indonesia as perceivedby business community be described?

4. How are regional policies related toinvestment and business community?

5. What are the efforts done by regionalgovernments to attract investment in theirregions?

B. RESEARCH OBJECTIVES

1. To identify the dominant factorsdetermining the attractiveness of Regency/City to investment from the perspective ofthe business community.



2. Membuat pemeringkatan daya tarik daerahterhadap investasi berdasarkan persepsi duniausaha.

3. Membuat gambaran daya tarik investasi daerahberdasarkan persepsi duni usaha.

4. Membuat gambaran kebijakan daerahkhususnya yang berhubungan dan bertujuanuntuk peningkatan investasi dan kegiatanusaha.

5. Melihat upaya-upaya yang dilakukan olehpemda untuk meningkatkan daya tarikdaerahnya terhadap investasi.

C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Sebagai suatu panduan bagi kalangan duniausaha atau investor dalam membuat keputusanberinvestasi.

2. Dapat membantu daerah-daerah dalam melihatdaya tariknya terhadap investasi ditinjau dariberbagai aspek.

3. Sebagai masukan kepada pembuat kebijakandaerah, khususnya dalam pembuatan kebijakanyang berhubungan dengan investasi dan duniausaha (perda - pajak, retribusi, dan perizinan,dll) agar tidak semata-mata untukmeningkatkan PAD dan mendistorsiperekonomian daerah.

2. To rate investment attractiveness of theregions based on the perception of businesscommunity.

3. To describe investment attractiveness of theregions as perceived by the businesscommunity.

4. To describe policies especially related to andaimed at increasing investment and businessactivities.

5. To describe the efforts done by regionalgovernments to boost investmentattractiveness of their regions.

C. SIGNIFICANCE OF THE RESEARCH

1. As guideline for business community andinvestors in making investment decision.

2. As tool for the regions in analyzing theirinvestment attractiveness viewed fromvarious aspects.

3. As input for regions, especially in policymaking related to investment and businesscommunity (regional regulations –taxation,retribution, permits, etc.) to avoid thetendency of producing any policy orientedto increasing Regional Original Revenue,which is in fact distorting regional economy.



II. KERANGKA PEMIKIRANAnalytical Framework

Berkaitan dengan persepsi dunia usaha tentangdaya tarik investasi suatu negara atau daerah, beberapastudi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwapenanaman modal baik dalam bentuk penanamanmodal dalam negeri maupun asing membutuhkanadanya iklim usaha yang sehat dan kemudahan sertakejelasan prosedur penanaman modal. Secara umuminvestasi akan masuk ke suatu daerah tergantung daridaya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanyaiklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerahuntuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasisalah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalammerumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasidan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayananterhadap masyarakat. Kemampuan daerah untukmenentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagaiukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadapdaerah lainnya juga sangat penting dalam upayameningkatkan daya tariknya dan memenangkanpersaingan. Hal yang juga penting untuk diperhatikandalam upaya menarik investor, selain makroekonomiyang kondusif juga adanya pengembangan sumber dayamanusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal inimenuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah,yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubahmenjadi supervisor, sehingga peran swasta dalamperekonomian dapat berkembang optimal.

Dalam penelitian ini, sejumlah variabel - konsep yangmempunyai variasi nilai / intensitas / jumlah yangmenggambarkan atribut dari variabel tersebut; -digunakan untuk menentukan daya tarik investasi suatudaerah. Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan pemeringkatan daya tarik daerahKabupaten/Kota terhadap investasi, dan untuk menjawabpertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini; daripemahaman studi literatur, opini para pelaku usaha,masukan para ahli dan hasil pemeringkatan yangdilakukan KPPOD sebelumnya; variabel-variabel yangmempengaruhi daya tarik investasi daerah dapatdikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut: I. Kelembagaan, II. Sosial Politik, III. Ekonomi Daerah,IV. Tenaga Kerja dan Produktivitas, V. Infrastruktur Fisik,

Several studies on the perception of businesscommunity on inve s tment a t t rac t ivene s s o fcertain region or state reveal that investment,both as domestic and foreign, requires favorablebusiness climate and easy and clear investmentprocedures. By and large, the flow of investmentin t o t h e re g i on d ep end s on inve s tmen tat t rac t ivene s s o f that reg ion and favorableinvestment climate. The success of a region inincreasing its attractiveness to investment, for onething, depends on its ability to formulate policieson investment and business community as wellas increasing service quality for the people. Theability of region to determine factors that can beused as measurement of its regional economiccompetitiveness vis-à-vis other regions is also veryimportant to increase attractiveness and win thecompetition. One of the very important factorsthat should be considered in attracting investors,b e s i d e s f a vo rab l e mac ro - e c onomy, i s t h ed eve l opmen t o f human re s ou r c e andinfrastructure in broad sense. This demands ash i f t in o r i en ta t ion o f government ro l e a sregulator into supervisor, to optimally develop therole of private sectors in the economy.

In this research, several variables -concepts thathave variability in value/intensity/numberattributable to such variables- are used to determineinvestment attractiveness of any region. Study ofrelated literature, opinion of business actors, inputfrom experts, and results of rating previously done byKPPOD are the guides in identifying the levels andelements of variables, so as to ensure properapplication of those variables in answering theresearch questions and meeting the objectives of ratingon investment attractiveness of Regency/City. At theend, the variables that influence regional investmentattractiveness applied here can be classified into 5 (five):I. Institution, II. Socio-political Condition, III.Regional Economy, IV. Labor and Productivity,


Diagram 1.Faktor dan Variabel Pemeringkatan / Rating Variable and Factor

seperti terlihat pada Diagram 1. di bawah ini.

Penjabaran dan pengembangan kelima faktor/kelompok variabel tersebut ke dalam masing-masingindikator dari setiap variabel, dilakukan juga atas dasarstudi literatur, diskusi dengan para ahli dan kalangandunia usaha. Penjabaran dari variabel-variabel yangdigunakan untuk penelitian ini, dapat dijelaskan dengandiagram hirarkhi sebagaimana terlampir, yang diuraikandalam penjelasan di bawah ini.

A. FAKTOR KELEMBAGAAN

Kelembangaan, mencakup kapasitas pemerintahdalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalamhal kepastian dan penegakan hukum, pelayanan kepadamasyarakat, perumusan kebijakan, dan pembangunandaerah. Dalam penelitian ini, faktor kelembagaan terbagidalam 4 (empat) variabel, yaitu :

A.1. Variabel Kepastian HukumYang dimaksud dengan kepastian hukum disini

adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakanhukum di daerah. Konsistensi peraturan yang dimaksudadalah adanya peraturan yang dapat dijadikan pedomanuntuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidakterkesan setiap pergantian pejabat selalu diikutipergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kualitas aparatpenegak hukum dalam melakukan penegakan peraturandan keputusan pengadilan tanpa membedakan subyekhukum. Termasuk dalam variabel kepastian hukum yangdilihat adalah keberadaan pungutan liar diluar birokrasiyang dapat terjadi baik di jalur distribusi maupun tempatproduksi. Indikator lain dalam variabel ini adalahhubungan antara eksekutif dan legislatif; bilamanahubungan kedua unsur pemerintahan itu terjalin baik

and V. Physical Infrastructure. (seeDiagram 1.)

The elaboration and development of the fivegroups of variables/factors into indicators for everyvariable is also done based on study of relatedliterature, and discussion with experts and businesscommunity. The elaboration of variables used inth i s re s ea rch i s e xp la ined in the enc l o s edh i e rarch i ca l d iag ram, bu t th e f o l l owingexplanation can provide their more operationaldefinitions.

A. INSTITUTIONAL FACTOR

Institution includes government capacity inperforming governmental functions in terms ofproviding law certainty and law enforcement,public service, policy formulation, and regionaldevelopment. In this research, institutional factoris divided into 4 (four) variables, namely:

A.1. Variable of Law CertaintyLaw certainty here refers to the consistency of

rules and law enforcement in the region. Thismeans that there are rules that can be used asguidance for enough length of time, which is notsubject to frequent change due to succession ofofficial. Whereas law enforcement is viewed fromthe capacity of law enforcers to enforce rules andcourt verdicts without discriminating law subjects.Included in the variable of law certainty observedhere is the presence of illegal levy that operate bothin distribution and production places. Anotherindicator under this variable is the relationshipbetween executive and legislative governmentalbodies . If the relation of said governmentalbranches is good, law certainty would be moreapparent in broad sense (in business practice,



maka akan kondusif bagi kepastian hukum dalampengertian luas (dalam praktik dunia usaha, aturan for-mal bisa terabaikan ketika terjadi perselisihan antarkedua unsur pemerintahan tersebut yang berimbas kedunia usaha).

A.2. Variabel Aparatur dan PelayananYang dimaksud dengan aparatur di sini adalah

orang / pejabat atau pegawai pemerintah daerah yangmelaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerahdalam menyediakan pelayanan publik, infrastrukturfisik, serta merumuskan peraturan / aturan main dariaktivitas dunia usaha dan investasi. Indikator dariaparatur pemda yang diukur dalam pemeringkatanini adalah penggunaan wewenang aparat pemdadalam menjalankan peraturan apakah terdapatpenyalahgunaan wewenang atau tidak. Sedangkandari sisi pelayanan yang di berikan oleh aparaturpemda adalah kejelasan rantai birokrasi dalam halpengurusan perizinan dan hal hal lain terkait dengandunia usaha serta perilaku aparat pemda dalammelakukan pelayanan.

A.3. Variabel Kebijakan Daerah/PeraturanDaerah

Pada prinsipnya peraturan / kebijakan daerahadalah segala kebijakan atau aturan main secara for-mal yang dibuat dan di tetapkan oleh pemerintahdaerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha daninvestasi. Kebijakan Daerah tersebut dapat berupaPeraturan Daerah (Perda) dan Keputusan KepalaDaerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentangPajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanankepada masyarakat, dan lain-lain. Untuk keperluanpenelitian ini difokuskan pada dua hal utama dalamkaitannya dengan Prosedur dan Biaya yang diaturdalam Perda.

Prosedur merupakan aturan main, tahapan-tahapan yang harus dilalui dan/atau persyaratan yangharus dipenuhi oleh seseorang atau sekelompok oranguntuk memperoleh sesuatu hal (pelayanan publik).Dalam kasus ini hal-hal tersebut adalah yang berkaitandengan dunia usaha, dan investasi, seperti perizinan,legalitas, perlindungan, dan sebagainya. Perda yangmengatur mengenai prosedur pelayanan terhadapdunia usaha / investasi yang menarik para investorbiasanya adalah yang antara lain memuat kemudahandalam birokrasi pelayanan usaha, konsistensi kebijakanpemda, harmonisasi antar produk hukum, tidakadanya hambatan-hambatan birokrasi dan sebagainya.Dalam hal Biaya, berbagai pungutan wajib terhadapmasyarakat dan dunia usaha yang diatur dalamperaturan daerah tentang pajak dan retribusi yang

formal rules are easily ignored if there is conflictbetween governmental branches which interferebusiness).

A.2. Variable of Apparatus and ServiceApparatus here refers to the person/official or

regional government employee responsible in theadministration of regional government in providingpublic service, physical infrastructure, andformulating regulations on business activities andinvestment. The indicators under regionalgovernment apparatus measured in this rating includethe use of authority of regional government apparatusto enforce rules, regardless of the existence of abuse ofauthority or its absence; and in terms of provision ofservice by regional government apparatus, the clarityof bureaucracy chain in permit handling and otherthings related with business community and thebehavior of regional government apparatus inproviding such service.

A.3. Variable of Regional Policy/Regulation

Basically, regional regulation/policy refers toall formal policies or implementing rules that arestipulated and established by regional governmentin regulating the activity of business communityand investment. This Regional Policy can be inthe form of Regional Regulation (Perda) andDeci s ion o f the Regent /Mayor (SK Bupat i /Wal iko ta ) tha t re gu la t e Reg iona l Tax andRetribution, public service procedures, etc. Thisresearch, however, focuses on two main aspects:Procedure and Tariff as regulated in RegionalRegulation (Perda).

Procedure is the rule of the game, stages thatmust be undertaken and/or requirements that mustbe fu l f i l l ed by anyone or any group to ge tsomething (public service). In this case, they arethose that are related to business community, andinvestment, like securing of permit, legalization,protection, etc. Regional Regulations regulatings e r v i c e p ro c edure f o r bu s ine s s c ommuni t y /investment that attract investors are usually thosewhich provide ease in business service procedure,consistency of regional government policy, harmonyamong legal products, absence of bureaucraticbarriers, etc. In terms of tariff, focus was directedto various mandatory levies applied to public andbusines s communit ie s regulated in regionalregulation regarding tax and retribution intended


hanya sekedar ditujukan untuk peningkatan PADtanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi,filosofi pungutan dan dampak terhadap perekonomianberkelanjutan, merupakan distrorsi bagi kegiatan usahadan investasi. Distorsi dari pungutan tersebut bisaterjadi pada harga komoditas, hambatan lalu lintasperdagangan antar daerah, perda yang mengaturketenagakerjaan, ekonomi biaya tinggi akibatpungutan berganda atau yang melampaui kewajaran,dan sebagainya. Terlampir panduan kajian PeraturanDaerah. (Lampiran 5.1.)

A.4. Variabel Keuangan DaerahYang dimaksud Keuangan Daerah dalam penelitian

ini adalah kebijakan, strategi, dan tehknik yangditerapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untukmemperoleh dana, serta pembelanjaan ataupengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayaikegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atautugas pemerintahan yang diemban oleh pemda(pelayanan, pembangunan, dan lain-lain). Kebijakanpemerintah daerah dalam menggali dana dan mengeloladana yang telah mereka peroleh untuk peningkatanperekonomian daerahnya tersebut tertuang dalamAPBD. Variabel keuangan daerah ini dikelompokkanmenjadi dua, yaitu struktur pungutan, dan komitmentpemda dalam pembangunan.

Struktur pungutan digunakan untuk melihat upayapemerintah daerah dalam memperoleh dana yangberasal dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakatseperti melalui pajak dan retribusi daerah serta pungutanlainnya. Dalam penelitian ini dilihat rasio antara retribusiterhadap pajak daerah, dengan asumsi bahwa rasioretribusi yang lebih kecil dari pajak akan mendukungdunia usaha, karena pada umumnya struktur pungutandalam pajak relatif lebih jelas dibanding pungutan dalamretribusi. Sedangkan struktur pembelanjaan APBDdigunakan untuk melihat komitmen pemerintah daerahdalam melakukan pelayanan publik. Dalam hal inidilihat rasio anggaran pembangunan terhadappengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatanpembangunan yang merupakan indikasi komitmenpemerintah daerah dalam melakukan pembangunaninfrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukungkegiatan usaha, dan mendorong perekonomian daerah.

B. FAKTOR SOSIAL POLITIK

Yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerahadalah berbagai dampak atau akibat dari hubungantimbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segikehidupan politik, antara segi hukum dan segikehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan

only for increasing PAD without considering theprinciples of economy, philosophy in applicationof levies, and its impact in terms of economicsustainability, which are distorting business andinvestment activities. The levies may be distortingthe price of commodity, hampering inter-regionaltrade traf f ic , regional regulation regulatingmanpower, and producing high cost economy dueto double or multiple levies applied based on veryweak justification. Guidance for study of RegionalRegulation is reflected in Appendix 5.1.

A.4. Variable of Regional FinanceRegional Finance encompasses all policies,

strategies, and techniques applied by regionalgovernment to generate fund, and in allocatingthe fund to finance its function or duty as regionalgove rnment ( s e r v i c e de l i ve r y, d eve l opmentin i t ia t i ve s , e t c . ) . The po l i c y o f re g i ona lgovernment in generating and managing fund toboost regional economy is stipulated in APBD(Regional Budget). This variable of regionalfinance is grouped into two, namely levy structure,and the commitment of regional government fordevelopment.

Levy structure is used to see the efforts of theregional government in generating fund from thepublic through tax and regional retribution andother charges. In this research, the ratio betweenregional retribution and regional tax is considered,wi th the a s sumpt ion that a l ower ra t io o fretribution than that of tax supports businesscommunity, because the levy structure in tax is byand large re lat ive ly c l earer than levy f romretribution. Whereas the structure of RegionalBudget is used to observe the commitment ofregional government in public service delivery. Theratio between development budget and regionaloperational budget to fund development activitiesis considered. This is an indication of regionalgovernment’s commitment in developing physicalinfrastructure needed to support business activity,and to promote regional economy.

B. SOCIO-POLITICAL, FACTOR

Regional socio-political condition refers tovarious impacts or results of reciprocal relationshipbetween economy and politics, between law andreligion, between politics and security, and soforth. This variable group is used to measure how



dan sebagainya. Kelompok variabel ini digunkan untukmengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik,keamanan, dan budaya dalam mendukungperekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah.

B.1. Variabel KeamananAdalah situasi keamanan di daerah yang

mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapatmendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasidan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisikeamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkatgangguan keamanan terhadap dunia usaha maupunterhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, sertakecepatan aparat dalam menanggulangi gangguankeamanan.

B.2. Variabel Sosial PolitikKondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang

merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satusistem sosial di daerah, baik antar pranata politik danpemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat,maupun antar pranata formal dalam pemerintahanmaupun antara elemen masyarakat. Beberapa aspekyang membentuk kondisi sosial politik daerahdiantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadappartisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yangmenyangkut kepentingannya, konflik sosial antarkelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatanunjuk rasa.

B.3. Variabel Budaya MasyarakatMerupakan seperangkat ide atau gagasan yang

dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu,yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakanbaik secara individu maupun kolektif dari kelompokorang tersebut. Untuk melihat daya tarik investasi daerahterhadap investor, nilai-nilai budaya masyarakat yangdapat mendukung masuknya investasi ke suatu daerahpaling tidak dibagi dalam 4 (empat) hal, yaituketerbukaan masyarakat terhadap dunia usaha,masyarakat yang tidak diskriminatif, etos kerjamasyarakat, dan adat istiadat masyarakat. Yangdiperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatudaerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbukaterhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimanamasyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha.Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif darimasyarakat setempat dengan perlakuan yang samakepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras,agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor usahasangat diperlukan oleh investor. Etos kerja masyarakat,dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untukberprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga

conducive is the aspects of social, politics, security,and culture in supporting regional economy andregional investment attractiveness.

B.1. Variable of SecurityReg iona l s e cur i t y s i tua t i on in f luenc e s

business/investment activity, either as support orimpediment for the business/investment activityand s e cur i t y o f l i f e and proper ty. Secur i t ycondition can be measured from the sense ofsecurity and level of security disturbance towardbusiness community and social environment wherethe business is, as well as the pace of apparatus indealing with security disturbance.

B.2. Variable of Socio-Political ConditionSoc io-po l i t i ca l condi t ion re la t e s to the

situation in the region as a result of relationshipamong institutions in one social system in a region,e i th e r among f o rmal in s t i tu t i on s in thegovernment, among social institutions, or betweenformal institutions and social institutions. Severalaspects that form regional socio-political conditionare among others: openness of bureaucracy for thepar t i c ipa t i on o f bu s ine s s c ommuni t y informulating policy concerning their interest, socialconflicts, political stability, and demonstrationactivity.

B.3. Variable of Society’s CultureCulture is defined as a set of ideas possessed

by a group of people in a certain area, on whichbehavior or attitude of the group, individually orcol lectively, i s based. To determine regionalinvestment attractiveness for investors, society’svalue that can support the influx of investment toa region is divided at least into 4 (four) aspects,namely community’s openness/receptiveness towardbus ine s s c ommuni t y, non-d i s c r imina t iv ecommunity, community’s working ethos, andcommunity’s custom. Investors who are planningto come into a region need a culture that is opento the incoming business community, a conditionin which the society is not antipathy toward anybusiness investment. Beside openness, investorsneed non-discriminating attitude of the localcommunity with the same treatment toward allpeople without discriminating the origin, race,religion, and gender in every business sector. Inopening a business in a certain area, investors alsoconsider the community’s working ethos – reflectedin their willingness to work hard – competition


menjadi pertimbangan investor untuk membuka usahadi suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyaietos kerja yang baik maka akan memudahkan investordalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkantenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yangjuga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat,khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidakmengganggu produktivitas usaha.

C. FAKTOR EKONOMI DAERAH

Merupakan ukuran kinerja sistem ekonomi daerahsecara makro. Perekonomian daerah mencakup beberapahal, antara lain variabel utama makro ekonomi (sepertitotal output / PDRB, tingkat harga, dan kesempatankerja) yang membentuk struktur ekonomi daerah.Perekonomian daerah digunakan untuk mengukur dayadukung potensi ekonomi, (ketersediaan sumber dayaalam, dan lain-lain), serta struktur ekonomi terhadapkegiatan usaha / investasi.

C.1. Variabel Potensi EkonomiPotensi ekonomi daerah : mencakup potensi fisik

dan non fisik dari suatu daerah/wilayah sepertipenduduk / manusia, sumber daya alam, sumber dayabuatan dan sumber daya sosial. Faktor penduduk yangdianalisis dalam kaitannya dengan daya tarik investasidaerah adalah kemampuan masyarakat untukmemenuhi kebutuhan hidupnya, yang dapat dilihat dariPDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan nilaiPDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah pendudukdi suatu daerah. Selain itu potensi ekonomi juga dapatdilihat dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstandari suatu periode / tahun terhadap periode / tahunsebelumnya. Indikator IPM juga digunakan sebagaiidentifikasi potensi ekonomi yang menggambarkankemampuan masyarakat setempat dalam cakupan yangluas.

C.2. Variabel Struktur EkonomiJumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan

ekonomi yang terjadi / muncul di suatu daerah,digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah yangbersangkutan, yang semuanya terukur dalam PDRB.Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusisektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai brutoseluruh sektor yang ada di daerah tersebut (nilai tambahsektoral). Berdasarkan kontribusi sektoral tersebut dapatdilihat apakah struktur ekonomi daerah yangbersangkutan berbasis sumber daya alam (primer), sudahterbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif danindustrialisasi (sekunder), dan pada jasa pelayanan dan

f o r a ch i ev ement , hone s t y and wi l l ingne s s /f l e x ib i l i t y t o d eve l op . If th e su r roundingcommunity has good working ethos, investors willfind it easy to recruit employees without importingworkers from outside the area. Another thingconsidered by investors is custom, especially localcommunity’s custom that does not disturb businessproductivity.

C. FACTOR OF REGIONAL ECONOMY

Regional economy measures the performanceof macro regional economic system. Regionaleconomy includes several aspects, such as macroeconomic main variables (like total output/PDRB,price level , and job opportunity) that formregional economic structure. Regional economy isused to measure the capacity of the regionaleconomy (natural resources, etc), and economicstructure toward business/ investment activities.

C.1. Variable of Economic PotentialRegional economic potential includes the potential

of physical and non-physical resources of any area likepopulation/human resources, natural resources, man-made resources, and social resources. The populationfactor analyzed in relation to regional investmentattractiveness is the society’s capability to meet theirneed, which can be seen from Gross Regional DomesticProduct (PDRB) per capita. PDRB per capita is thevalue of PDRB based on prevailing market pricedivided by the population of the region. Moreover,economic potential can also be seen from economicgrowth, that is the average of PDRB growth value basedon constant price of a certain period/year against theprevious period/year. Human Development Index(IPM) indicator is also used as one of the indicationsof economic potential that describes the localcommunity’s ability in a broad scope.

C.2. Variable of Economic StructureThe amount of gros s value-added of al l

economic activities that transpired in a certainarea is used to analyze the economic structure of aregion, all of which are measured in PDRB.Economic structure is seen from the contributionof certain economic sectors to the gross value of allsectors in the area (value-added by sector). Basedon this contribution by sector we can see whetherthe relevant regional economic structure is basedon natural resources (primary), accustomed toproduc t ive e conomic a c t i v i t i e s andindustrialization (secondary), and on service and



perbankan (tersier). Indikator indikator strukturekonomi tersebut penting bagi investor untukmengetahui kegiatan ekonomi yang telah berkembangdi daerah yang bersangkutan.

D. FAKTOR TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yangsangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatukegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakansumber daya manusia adalah komponen utama daripembangunan karena pelaku utama pembangunanadalah manusia. Untuk melihat gambaran tentangberapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yangdiberikan oleh setiap pekerja pada suatu kegiatanekonomi dapat dilihat dengan menghitungproduktivitas tenaga kerja. Beberapa hal yangberhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapatmempengaruhi daya tarik terhadap investasi adalah :

D.1. Variabel Ketersediaan Tenaga KerjaUntuk kegiatan investasi / usaha diperlukan adanya

tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belumberpengalaman maupun yang sudah berpengalaman.Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yangbersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerahlain. Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan olehsebuah kegiatan usaha dilihat dari rasio jumlahpenduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadapangkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basispendidikan minimal SLTP yang sudah memilikipengelaman kerja.

D.2. Variabel Biaya Tenaga Kerja,Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara

keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan olehpengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gajiuntuk pekerjanya. Pedoman normatif pengupahan yangditetapkan pemerintah UMP/UMK menjadi faktorpenting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya.Selain panduan normatif yang ada, investor jugamembutuhkan ‘pasar’ upah yang berlaku di daerah yangbersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterimaoleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi ataulebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecilupah menjadi semakin menarik bagi investor.

D.3. Variabel Produktivitas Tenaga KerjaPada dasarnya produktivitas tenaga kerja

merupakan salah satu alat ukur atau indikatorketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi.Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektor-sektor ekonomi agregatif, yaitu bukan

banking (tertiary). The mentioned economicstructure indicators are important for investors toidentify the economic activity that has developedin the relevant region.

D. FACTOR OF LABOR AND PRODUCTIVITY

Manpower const i tute s a ver y importantproduction factor in the formation of value-addedof an economic activity. Furthermore, humanre sourc e in the f o rm o f l abor i s the maincomponent of development because the main agentof development is human being. The value-addedof an economic activity (as provided by everyworker in any economic activity) can be measuredby counting labor productivity. Several things thathave relationship with manpower, and which caninfluence investment attractiveness, are as follows:

D.1. Variable of Manpower AvailabilityInve s tment /bu s ine s s a c t i v i t y ne ed s th e

availability of manpower, whether experienced ornot. The labor can be obtained from the relevantregion or by importing from other regions. Theavailability of manpower needed in a businessactivity can be measured by calculating the ratioof the productive age population, ratio of peoplelooking for a job and work force, and labor of atleast junior high school with work experience.

D.2. Variable of Labor CostLabor cost refers to the compensation for the entire

workers as the cost expended by businessman, in the formof wage or salary. Normative guidance on wagesestablished by the government in the form of ProvincialMinimum Wage (UMP) or City Minimum Wage(UMK) becomes an important factor for businessmanin calculating his business. In addition to the existingnormative guidance, investor also needs wage ‘market’effective in the relevant region or the wage actuallyaccepted by workers that may be higher or lower thanUMP/UMK. The assumption is that the lower the wagethe more interesting the business is to the investors.

D.3. Variable of Labor ProductivityEssentially labor productivity is one of the

indicators of labor that i s c losely related toeconomic factor. In macro level, we can only obtainaverage productivity on the aggregate economicsectors, that is the amount of economic (PDRB)


besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnyapertumbuhan (PDRB) ekonomi . Produktivitas diukurberdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagidengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode inibanyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikiancara pengukuran seperti ini masih memadai untukmenunjukkan perbandingan kecenderunganpeningkatan produktivitas kesempatan kerja.

E. FAKTOR INFRASTRUKTUR FISIK

Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik adalahberbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistemtransportasi, komunikasi, dan listrik), yang sangatdiperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitasperdagangan dan kelancaran pergerakan orang, barang,dan jasa dari satu daerah ke daerah atau ke negara laindalam proses kegiatan usaha. Faktor infrastruktur fisikuntuk penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu :

E.1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur FisikUntuk kelancaran kegiatan usaha perlu didukung

oleh ketersediaan fasillitas atau infrastruktur fisik sepertijalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, saranakomunikasi (telpon), dan sumber energi ataupenerangan (listrik).

E.2. Kualitas dan Akses terhadap InfrastrukturFisikSelain ketersediaan infrastruktur fisik, kelancaran

arus pergerakan faktor-faktor produksi dalam kegiatanusaha juga harus didukung oleh infrastruktur dengankualitas yang baik. Kualitas infrastuktur selainmemperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layakuntuk digunakan, juga menunjukkan kemudahan aksesterhadap infrastruktur pendukung tersebut.

Variabel-variabel sebagaimana dijabarkan di atasmerupakan variabel-variabel yang membentuk dayatarik investasi daerah (Lampiran 4. Daftar faktor, variabeldan indikator penelitian). Dengan menggunakan metodeThe Analytic Hierarchy Proccess (AHP) terlebih dahuluakan dilakukan pembobotan terhadap masing-masingvariabel-variabel serta indikator-indikator sebagaimanadijelaskan di atas untuk menentukan bobot pengaruhtiap variabel dan indikator tersebut dalam membentukdaya tarik investasi daerah.

growth and not the amount of goods and servicesproduced. Productivity is measured based on theamount of PDRB in certain sector divided by thenumber of workers in such sector. This method hasmany disadvantages and is less accurate, but thisway of measurement is still sufficient to comparet endency in produc t iv i t y inc rea s e and j obopportunity.

E. FACTOR OF PHYSICAL INFRASTRUCTURE

Physical infrastructure encompasses variousinstal lations and basic faci l i t ies (especial lytransportation system, communication, andelectricity), which are very much needed by the societyin trading activity and to ease the mobilization ofpeople, goods and service from one region to otherregions or states. Physical infrastructure factor for thisresearch is divided into two variables:

E.1.Variable of Physical InfrastructureAvailability A smooth business activity requires support of

the availability of facility or physical infrastructures likeroad, railway, harbor and airport, communicationfacility (telephone), energy source or electricity.

E.2. Quality and Access to PhysicalInfrastructure Besides the availability of physical infrastructure,a smooth production factors’ movement in businessactivity should also be supported by good qualityinfrastructure. Infrastructure quality can, apart fromits physical condition ready to use, also be measuredby assessing the accessibility toward the relevantinfrastructure.

Variables elaborated above are those that formregional investment attractiveness (Appendix 4.List of factors, variables, and indicators of theresearch). Employing the method of The AnalyticHierarchy Process (AHP), each variable as wellas indicator as explained above is measured toobta in i t s magni tude in the f ramework o fdetermining the influence of each variable andindicator on regional investment attractiveness.



III. METODOLOGI PENELITIANResearch Methodology

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten /Kota di Indonesia dilakukan terhadap 134 daerah (97Kabupaten dan 37 Kota) di 26 Propinsi dari 343 daerah(271 Kabupaten dan 72 Kota) di seluruh Indonesia.Dari 134 daerah tersebut 20 Daerah diantaranya (13Kabupaten, 7 Kota) di 18 Propinsi dijadikan sampeluntuk penelitian mendalam / penelitian lapangan,dengan tujuan untuk membuat gambaran pola-poladaya tarik investasi Daerah Kabupaten / Kota diIndonesia.

Penelitian ini difokuskan pada daerah-daerahKabupaten dan Kota, dengan pertimbangan bahwaotonomi daerah menempatkan daerah Kabupaten/Kotasebagai ujung tombak dalam pelayanan kepadamasyarakat dan pembangunan. Selain itu juga bahwadalam kerangka AFTA, adanya pembebasan ataupengurangan tarif perdagangan barang dan jasa antarnegara, menempatkan daerah Kabupaten/Kota padaposisi strategis dalam persaingan antar negara karenapersaingan menjadi bergeser pada level daerahKabupaten / Kota.

A.1. Pemilihan 134 Daerah UntukPemeringkatanPenentuan daerah yang diteliti didasarkan pada

pertimbangan dan tahapan sebagai berikut :1. Dipilih daerah-daerah yang kontribusi salah satu

atau lebih PDRB sektoral terhadap total PDRBminimal sebesar 20%. Sektor-sektor tersebutadalah :(1). Pertanian Non Pangan (Perkebunan,

Perikanan, dan Kehutanan),(2). Industri Pengolahan (Manufaktur),(3). Pertambangan, dan(4). Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar,

Eceran, Hotel dan Restoran).Pertimbangan memilih sektor-sektor tersebutsebagai dasar penarikan sampel karena sektor-sektor dapat digunakan untuk melihat dayadukung perekonomian daerah dan menjadi

A. RESEARCH SCOPE

The rating on investment attractiveness ofRegency/City in Indonesia covers 134 regions (97regencies and 37 cities) in 26 provinces from 343regions (271 regencies and 72 cities) all overIndonesia. Out of the 134 regions, 20 regions (13regencies and 7 cities) in 18 provinces are takenas samples for the intensive field research to getthe description of investment attractiveness patternof regencies/cities in Indonesia.

The research focuses on the regencies andc i t i e s , s ince reg ional autonomy emphas iz e sregencies and cities as front liners in servicedeliver y to the people and in the proces s ofdevelopment. Apart from that, in the AFTAframework on tariff exemption and reduction ofinternational goods and service trade barriers,regencies and cities are placed in strategic positionin the competition among nations, in the sense thatcompetition is expected to happen more at theregency and city level.

A.1. Selecting 134 Regions for Rating

The regions were chosen for this ratingfollowing these considerations and phases:

1. Regions were selected on the basis that oneor more of the following sectors recorded atleast 20% of the total PDRB:

(1) Non- food Agr i cu l tura l Se c t o r(Plantation, Fishery and Forestry),

(2) Manufacture,(3) Mining, and(4) Trading Sector (Groceries, Retailing,

Hotel and Restaurant).Those sectors are chosen as sample to observetheir economic capacity and as investmenttarget. Each sector must have a contributionof at least 20%, because it is assumed that


sasaran investasi. Sedangkan pertimbanganbesarnya kontribusi PDRB masing-masingsektor minimal sebesar 20%, karena diasumsikanbahwa dengan kontribusi sebesar 20%memperlihatkan bahwa di daerah yangbersangkutan telah terjadi aktivitas ekonomiproduktif (terutama pada sektor-sektor yangbersangkutan) yang dapat menunjang kegiataninvestasi. Dengan cara seperti ini terpilihsebanyak 226 Daerah (172 Kabupaten dan 54Kota dari 30 Propinsi).

2. Dari 226 daerah yang terpilih pada tahappertama dilihat ketersediaan data pendukunguntuk analisis (variabel dan indikator) daya tarikdaerah terhadap investasi dalam penelitian ini;seperti data PDRB, APBD, Ketenagakerjaan,Peraturan Daerah dan sebagainya. Terdapat 134daerah (97 Kabupaten dan 37 Kota) yang berasaldari 26 Propinsi yang mempunyai kelengkapandata pendukung (variabel/indikator) untuk dapatdianalisis, dan yang akhirnya dijadikan obyekpenelitian untuk pemeringkatan. (Lampiran 2.2.)

A.2. Pemilihan 20 Daerah Penelitian LapanganDalam penelitian ini diambil 20 daerah dari 134

daerah pemeringkatan, yang selanjutnya akan diamatisecara mendalam melalui penelitian lapangan. Penelitianlapangan terhadap 20 daerah bukan dimaksudkan untukmembuat generalisasi iklim investasi Indonesia, tetapilebih dimaksudkan untuk mendapatkan ilustrasi daripola-pola daya tarik investasi daerah-daerah di Indonesia.Ke-20 daerah yang dipilih untuk penelitian lapanganyang dapat menggambarkan keberagaman daerah-daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkanketerwakilan dilihat dari struktur dan potensi ekonomi,persebaran wilayah, serta keterwakilan daerah rural danurban.

Dasar yang digunakan sebagai pertimbangan dalammenentukan 20 daerah untuk penelitian lapanganadalah sebagi berikut :1. Daerah-daerah yang struktur ekonominya

memperlihatkan sebagai daerah sentra sektor-sektorekonomi antara lain :(1) Daerah sentra Perkebunan,(2) Daerah sentra Kehutanan,(3) Daerah sentra Perikanan,(4) Daerah sentra Pertambangan,(5) Daerah sentra Industri Pengolahan

(Manufaktur), dan(6) Daerah sentra Perdagangan.Untuk memperoleh daerah-daerah yang mewakilimasing-masing sentra sektoral seperti di atas dipilihKabupaten / Kota yang termasuk 10 besar dalam

the contribution of at least 20% indicatesth e p re s enc e o f p roduc t ive e conomicactivities in particular area (especially forthe related sectors), which can supportinvestment activities. There are 226 selectedareas (172 regencies and 54 cities from 30provinces) arranged through this selectionmethod.

2. The selected 226 regions were then furtheranalyzed using supporting data availablefor the regional investment attractivenessanalysis (variables and indicators) in thisresearch; like PDRB, APBD, manpower,Regional Regulation and the like. There are134 regions (97 regencies and 37 cities) in26 provinces with complete supporting data(variables/ indicators) for analysis, andfinally decided as research objects for thisrating (Appendix 2.2.)

A.2. Selecting 20 Field Research AreasThis research covers 20 regions from the entire

134 areas ranked as regions under detailedobservation through field research. The field researchto the 20 regions is not intended to generalize theinvestment condition in Indonesia but rather to getthe pattern of regional investment attractiveness inIndonesia. The 20 regions were chosen for fieldresearch because of the intention of describing thediversity of the regions in Indonesia, taking intoaccount their representativeness in the light ofdifferences in economic structures and potentials,regional diversity, and array of urban and ruralcharacteristics.

The criteria to select the 20 field researchareas are as follows :

1. Regions with economic structure representingsectoral economic centers are as follows:(1) Plantation center region,(2) Forestry center region,(3) Fishery center region,(4) Mining center region,(5) Manufacture Industry region, and(6) Commercial Center region.

To obtain the regions that can represent eacheconomic sector as mentioned above, the tenbiggest regencies/cities in terms of their sectoral



kontribusi PDRB sektoral terhadap total PDRB-nya,sehingga diperoleh sekitar 70 Daerah Kabupaten /Kota.

2. Dari daerah-daerah sentra kegiatan perekonomiansektoral tersebut secara proporsional dipilih daerah-daerah yang mewakili persebaran wilayah Indonesia,yaitu daerah-daerah Indonesia Bagian Barat,Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia BagianTimur, Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali;

3. Kemudian secara proporsional juga dipilih daerah-daerah yang mewakili daerah urban (kota) dan rural(Kabupaten). (Lampiran 2.4. Daftar 20 Daerahuntuk Penelitian Lapangan)

B. DATA PENELITIAN

B.1. Jenis DataData-data yang digunakan untuk penelitian ini

merupakan gabungan antara data primer kuantitatif dankualitatif yang diperoleh dengan melakuan survei danmelalui field research, serta data sekunder berupa existingstatistic data.

1. Data Primer,- Data bobot faktor, variabel, dan indikator

yang mempengaruhi daya tarik terhadapinvestasi, berdasarkan persepsi duniausaha.

- Data persepsi dunia usaha berkaitandengan daya tarik investasi suatudaerah.

2. Data Sekunder berupa data-data stastistikdaerah yang dikumpulkan pada penelitianterdahulu maupun laporan yang diberikanoleh pemerintah, iantaranya adalah Perda,Data Ekonomi, Ketenagakerjaan,Infrastruktur, Demografi dan sebagainya.

(Lampiran 3. Daftar Data dan Jenis Data).

B.2. Pengumpulan Data(1) Data pembobotan masing-masing faktor,

variabel dan indikator dilakukan melaluiwawancara (face to face interview) denganbantuan kuesioner The Analytic HierarchyProccess (AHP) kepada 2 sanpai dengan 3 orangresponden pengusaha daerah di setiap daerahpenelitian dari 20 daerah penelitian, dan 7orang pengusaha nasional, serta 3 orangpengamat ekonomi dari Jakarta.

(2) Pengumpulan data persepsi dunia usaha tentangdaya tarik investasi daerah dilakukan dengansurvei menggunakan kuesioner (daftarpertanyaan terstruktur) yang disebarkan secaramail questionnaries ke 10 responden di 114

contributions to the total PDRB are taken,resulting in 70 regencies/cities.

2. From the regions representing sectoral economiccenters, this research proportionally selected theregions that can represent different Indonesianregions, namely Western part of Indonesia, Centralpart of Indonesia, and Eastern part of Indonesia,Java-Bali and outside of Java and Bali;

3. Afterward, the regions that can represent urban(city) and rural (regency) areas wereproportionally chosen. (See appendix 2.4. List of20 Regions chosen for Field Research)

B. RESEARCH DATA

B.1. Types of DataData u s ed in th i s re s ea rch a re a

combination of qualitative and quantitativeprimary data obtained from survey and fieldresearch, and secondary data in the form ofexisting statistical data.

1. Primary Data- Data on the magnitude of factors, variables

and indicators determining investmentattractiveness based on business communities’perception.

- Data on business community’s perceptionrelated to investment attractiveness of aregion.

2. Secondary Data in the form of existingstatistical data collected from previous researchand reports provided by the government,including, among others, regional regulation,Economic Data, Manpower, InfrastructureDemography etc.

(See Appendix 3. List of Data and Types of Data)

B.2. Data Collection(1) Data on the value of each factor, variable

and indicator are co l l e c t ed throughinterview (face-to-face interview) withthe help of The Analytic Hierarchy Process(AHP) wi th 2 t o 3 l o ca l bu s ine s srespondents in each research area for 20re s ea rch a rea s , and 7 na t i ona lbusinessmen along with 3 economists fromJakarta.

(2) The data on the perception of businesscommunity regarding regional investmentattractiveness were collected through surveyusing questionnaire (structured question list)distributed through mail to 10 respondents


daerah penelitian dan dengan face to faceinterviews kepada minimal 20 responden di 20daerah penelitian lapangan. Denganmenggunakan kuesioner yang dirumuskansecara terstruktur, sistematis serta pemilihanresponden yang representatif memungkinkandata yang diisi dalam kuesioner merupakansuatu data yang telah mempunyai nilaiobyektivitas yang tinggi sesuai denganpengetahuan / pengertian / kepercayaanindividu tentang obyek sikap (kognitif ) karenapengalaman, lamanya seseorang mengalamiaktivitas (bekerja) atau menghadapi persoalanyang diteliti. Penentuan responden didasarkanpada kriteria sebagai berikut :• Kalangan dunia usaha yang mewakili

perusahaan yang bergerak di bidang,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan,Perikanan, Pertambangan, IndustriPengolahan (Manufaktur), dan Perdagangan(tergantung dari keterwakilan karakteristikmasing-masing daerah),

• Mewakili perusahaan skala kecil, sedang, danbesar, berdasarkan modal usaha.

• Perusahaan yang berasal dari daerah yangbersangkutan (investor daerah setempat), dan

• Perusahaan yang berasal dari luar daerah(cabang perusahaan, investor dari luardaerah, PMA, dlsb);

(3) Pengumpulan data daya tarik investasi daerah jugadilakukan dengan In dept interview (wawancaramendalam) menggunakan pedoman wawancarakepada sejumlah nara sumber yang paham akanberbagai situasi yang berhubungan dengan iklimusaha / investasi di 20 daerah penelitian lapangan,diantaranya : dari kalangan pengusaha danpemerintah daerah, baik eksekutif maupunlegislatif. In dept interview ini dilakukan untukmemperoleh gambaran lebijh jelas lagi mengenaigambaran daya tarik daerah terhadap investasi sertapole-pole khusus daya tarik investasi daerah, selainitu juga untuk melihat kebijakan-kebijakan yangdibuat oleh pemerintah daerah yang berkaitandengan investasi dan dunia usaha. Di setiap daerahpenelitian lapangan paling tidak dilakukaninterview ke 5 nara sumber, sehingga jumlahnarasumber yang diwawancarai mendalamsebanyak 112 orang berasal dari 20 daerah.Pemilihan narasumber yang telah diwawancaraididasarkan kriteria berikut :• Seseorang yang mengetahui dengan baik,

dan menyaksikan kejadian-kejadian yangberhubungan dengan aktivitas dunia usaha

in 114 research areas and face-to-faceinterview to at least 20 respondents in 20field research areas. With the use of saidstructured and systematically designedquestionnaire, and the se lection ofrespondents based on strongrepresentativeness consideration, it is likelythat data gathered through the questionnaireare highly objective in terms of knowledge,comprehension and reliance of individualrespondent. This research makes it sure thatthe respondents are knowledgeable in theirarea due to their individual experience. Thefollowing criteria are the bases in theselection of respondents:• Businessmen representing companies

operating in the field of Plantation,Forestry, Animal Husbandry, Fishery,Mining, Manufacturing and Trading(depending on the representativeness ofthe characteristics of respective region),

• Representing small, medium and big-scalecorporation in terms of business capital,

• Local companies (local investor), and

• Companies from other regions (branch,investor from outside the region, foreigninvestor, etc.);

(3) Data on re g i ona l inve s tmentattractiveness were also collected throughin-dept interview using interview guidewith the interviewees knowledgeable onthe business climate/investment in the 20field research areas, including, amongo the r s , bu s ine s smen and re g i ona lgovernment officials either executive orl e g i s l a t i ve . In -dep th in t e r v i ew wasconducted to get a clearer picture aboutthe special patterns of regional investmentattractiveness and to know the policies ofth e l o ca l gove rnment on bu s ine s scommunity and investment. In everyre s ea rch a rea the re a re a t l ea s t 5respondents interviewed, so from 20regions there were 112 people subjectedto in-depth interview. The intervieweeswere se lected based on the fol lowingcriteria:

• Knowledgeable and have experience indealing with business issues related toinvestment in the research area.



/ investasi di daerah penelitian.• Terlibat secara mendalam dengan kegiatan

usaha, kebijakan-kebijakan pemerintahdaerah yang berhubungan dengan duniausaha dan investasi di daerah penelitian.

• Non-analitis. Orang yang tidak analitisnamun mengetahui dengan baik situasidaerahnya tanpa berpretensi menganalisissuatu kejadian-kejadian tersebut.

(4) Pengumpulan data yang berupa existing statistic(data sekunder), dengan mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagailaporan yang diberikan oleh lembagapemerintah (seperti BPS, BI, Depdagri,Pemda, dll), serta berbagai laporan penelitiansebelumnya.

B.3. Pengolahan Data dan Analisis DataB.3.1. Data untuk Pemeringkatan.B.3.1.1. Pembobotan Faktor, Variabel, dan

IndikatorPenentuan bobot faktor, variabel, dan indikator

yang telah ditentukan untuk pemeringkatan daya tarikinvestasi Kabupaten / Kota dilakukan dengan metodeAHP (The Analytic Hierarchy Proccess) dengan bantuanperangkat lunak yang disebut ‘Expert Choice’. AHPmerupakan salah satu model untuk pengambilankeputusan yang dapat membantu kerangka berpikirmanusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuahhirarkhi fungsional dengan input utamanya persepsimanusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yangmemecah suatu masalah yang kompleks dan tidakterstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya,mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatuhirarkhi; memasukkan nilai numerik sebagai pengantipersepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatifdan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemenmana yang mempunyai prioritas tertinggi. Atau dengankata lain, prinsip metode AHP adalah memberikanbobot tiap faktor, variabel, dan indikator denganperbandingan antar faktor, variabel, indikator satudengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatuindikator, menunjukkan indikator yang lebih pentingdibandingkan indikator lainnya dalam menentukandaya tarik investasi suatu daerah.

Pembobotan dengan model AHP untuk faktor,variabel, dan indikator ditentukan melalui dua tahap,yaitu :• Pertama pembobotan terhadap faktor, variabel dan

indikator, pemeringkatan oleh 34 orang respondenpengusaha daerah yang berasal dari 20 daerahpenelitian lapangan dengan menggunakan kuesionerAHP. Hasil pembobotan 34 responden ini diolah

• Extens ive invo lvement in bus ine s sactivities, local government policiesre lated to business community andinvestment in the research area.

• Non-analytical, in the sense that saidrespondent is knowledgeable about thesituation in his/her region but has nopretension to analyze the situation.

(4) Data on ex i s t ing s t a t i s t i ca l da ta(secondary data) were taken from regionals ta t i s t i ca l repor t s f rom d i f f e ren tgovernment institution such as CentralBureau o f Sta t i s t i c s (BPS) , BankIndonesia, Ministry of Home Affairs,Local Government etc.), and from otherprevious research report.

B.3. Data Processing and AnalysisB.3.1. Data for RankingB.3.1.1. Weighing of Factors, Variables

and IndicatorsThe we igh t o f fa c to r s , var iab l e s and

indica tor s u s ed in ranking the inve s tmentattractiveness of Regency/City were determinedthrough AHP (The Analytical Hierarchy Process)with the help of a software program called ‘ExpertChoice’. AHP is an instrument that aides peoplein making dec i s ion. The main too l o f th i sinstrument is a functional hierarchy with humanperception as its main input. Basically, AHP is ame thod u s ed t o s imp l i f y a c ompl ex andunstructured problem, dividing said problem intosmal l e r o rganized g roup s o f p rob l ems andarranging the groups in a hierarchy, assigning anumeric value as substitute for human perceptionfor the purpose of relative comparison, and finallythrough a synthetical process the highest prioritycan be determined. Or in other word, theunderlying principle in AHP is giving a weight toevery factor, variable and indicator in comparisonwith other factors, variables and indicators. Thehigher the weight of an indicator the moreimportant it is compared to other indicator indetermining investment attractiveness of a region.

Through AHP model, the weight of factors,variables and indicators was determined followingthese two stages:• 34 regional respondents (businessmen) from 20

regional field research areas were asked to rankthe factor, variable and indicator using AHPquestionnaire. The result of this weighing isthen processed with geometrical average to


dengan rata-rata geometris sehingga menghasilkansuatu ‘bobot pengusaha daerah’. Selain dilakukan olehpara pelaku usaha di daerah, pembobotan terhadapfaktor, variabel, dan indikator pemeringkatan jugadilakukan oleh 7 orang pengusaha nasional dan 3orang pengamat ekonomi. Hasil pembobotan olehpara pengusaha nasional dan pengamat ekonomitersebut juga diolah dengan rata-rata geometrissehingga menghasilkan ‘bobot pengusaha nasional danpengamat ekonomi’.

• Tahap selanjutnya adalah dilakukan rata-ratageometris atas ‘bobot pengusaha daerah’ dan ‘bobotpengusaha nasional dan pengamat ekonomi’ untukmenghasilkan bobot akhir faktor, variabel, danindikator pemeringkatan.

(Lampiran 4.3. Hasil pembobotan faktor, variabel, danindikator pemeringkatan)

B.3.1.2. Klasifikasi Intensitas Tiap Indikator

Sebelum diolah dengan ‘expert choice’, setiapindikator baik yang berasal dari data primer maupunsekunder diklasifikasikan untuk memperoleh intensitasmasing-masing. Data-data primer yang diperoleh darikuesioner persepsi responden (dari 20 daerah penelitianlapangan, dan kuesioner yang disebarkan ke 114 daerahpemeringkatan lainnya) diolah dengan bantuan SPSSatau Exel sehingga diperoleh ditabulasi yangmenunjukkan intensitas tiap-tiap indikatorpemeringkatan berdasarkan. Intensitas tersebut berupaskala likert 1 sampai dengan 5 yang menunjukkanukuran dari kondisi yang paling buruk sampai kondisiyang paling baik. Indikator-indikator kuantitatif berupadata sekunder (existing statistik data), masing masingjuga diklasifikasikan dengan menggunakan ‘metode ratarata’ dan ‘metode distribusi’ sehingga diperolehintensitasnya ke dalam skala likert yang sama.(lihatLampiran 4.1)

Daftar intensitas indikator-indikator yang berasalhasil olahan data primer berupa persepsi dunia usahadaerah tersebut di atas, dijadikan bahan masukan bagipara pengusaha nasional dan pengamat ekonomi dalamforum panel judgement untuk memperoleh intensitasakhir setiap idikator. Keputusan akhir atas intensitassetiap indikator dari panelis inilah yang selanjutnya akandiolah dengan menggunakan perangkat lunak ‘expertchoice’ untuk mendapatkan nilai intensitas tiap indikatordan peringkat daya tarik investasi daerah.

B.3.1.3. Penentuan Nilai Intensitas TiapIndikator dan PeringkatIntensitas masing masing indikator kemudian

dimasukkan ke dalam data base perangkat lunak ‘expert

produce a “ local businessmen weight”. Inaddit ion to the above re spondent s , the 7national businessmen and 3 economic analystswere requested to rank the factor, variable andindicator. Result of weighing done by nationalbusinessmen and economic analysts was furtherprocessed through geometrical average producinga “national businessman and economic analystweight

• The next step done is calculating the geometricalaverage for the “local businessmen weight” and“national businessmen and economic analystweight” to produce final weight of factors,variables and indicators for ranking purpose.

(See appendix 4.3. Result of weighing of factors,variables and indicators used in Ranking)

B. 3. 1. 2. Classification of Intensity for EachIndicatorBefore an indicator is processed with ‘Expert

Choice’, every indicator either from primary orsecondary data was classified to determine itsintensity. Primary data collected through thequestionnaire for respondents’ perception (from 20field research areas, and questionnaire distributedto 114 other regions) were then processed usingSPSS or Exel for tabulation showing the intensityof each indicator. The intensity was determinedusing the likert scale of 1-5, one as the worstcondition and five as the best condition. Thequantitative indicator in the form of secondarydata (existing statistical data) was also classifiedusing “average method” and “distribution method”to get the intensity to be put in the same likertscale. (see Appendix 4.1.)

The list of Intensity of Indicators from the resultof primary data processing showing the perception ofregional businessmen and analysts was used as inputfor the national businessmen and economic analystsduring the panel judgment to obtain the finalintensity of every indicator. The final decision on theintensity of each indicator from panelist was thenprocessed using ‘Expert Choice’ software to get theintensity value of each regional indicator andinvestment attractiveness rank.

B. 3.1. 3. Determination of Intensity Valueof Each Indicator and RankThe intensity of every indicator was then used

as input in the database of ‘Expert Choice’ software



choice’ berdasar hirarki dan bobot pemeringkatan yangtelah ditentukan sebelumnya. Olahan perangkat lunaktersebut menghasilkan nilai masing masing indikatoryang secara kumulatif membentuk urutan peringkatnilai dari yang tertinggi sampai yang terendah diantara134 daerah pemeringkatan. Terlampir cara perhitunganperingkat berdasar prinsip kalkulasi perangkat lunak‘expert choice’.

B.3.2. Data Gambaran Daya Tarik InvesatasiDaerah Kabupaten/Kota.Untuk melihat gambaran daya tarik investasi

Kabupaten / Kota dilakukan survai denganmenyebarkan kuesioner ke sejumlah responden daridunia usaha di 20 Kabupaten / Kota. Untukpertanyaan tertutup pada kuesioner, menggunakanskala likert antara 1 sampai dengan 5 yangmenunjukkan ukuran dari kondisi yang paling buruksampai kondisi yang paling baik, dipergunakan untukkuantifikasi persepsi atau sikap yang merupakan satuhal yang bersifat kualitatif. Penelitian yang dilakukanmengenai daya tarik investasi daerah kabupaten kotabersifat deskriptif, dengan melakukan eksplorasi danklarifikasi mengenai fenomena-fenomena ataukenyataan di lapangan dengan jalan mendeskripsikansejumlah variabel yang berkenaan dengan daya tarikinvestasi suatu daerah. Dengan demikian dalampenelitian ini tidak dimaksudkan untuk menarikgeneralisasi yang menjelaskan variabel-variabelantesenden yang menyebabkan suatu gejala-gejalaatau kenyataan tertentu yang berkaitan dengan dayatarik investasi suatu daerah. Dengan kata lain untukpenelitian gambaran daya tarik investasi daerahKabupaten/Kota tidak dilakukan pengujian hipotesa.Dalam pengolahan dan analisis data, menggunakanpengolahan data statistik yang bersifat deskriptif(statistik deskriptif ). Analisis hasil temuan lapanganmengenai situasi dan kondisi yang mempengaruhidaya tarik daerah terhadap investasi dibuat secaradeskriptif, didukung pula dengan hasil temuanlapangan berdasarkan wawancara mendalam. Selaindidukung oleh wawancara mendalam untukmempertegas dan memperjelas analisis didukung puladengan data-data kuantitatif statistik daerah, seperti: Data Kependudukkan, Susenas, PDRB, Perda,APBD dan sebagainya. Karena data-data kuantitatif/ statistik tersebut merupakan data pendukung danmerupakan salah satu rujukan, berarti data-datakuantitatif tersebut tidak ditolak atau menolak datakualitatif, melainkan ditempatkan sebagai salah saturujukan dalam rangka memahami atau memperolehpengertian yang mendalam dan komprehensifmengenai permasalahan yang diteliti atau dianalisis.

following the previous hierarchy and rankingvalue. The processing of the software results in thevalue of each indicator, cumulatively forming thehierarchy of value from the highest to the lowestfor 134 ranking areas. Enclosed is the procedurein calculation of the rank based on calculationprinciples in ‘Expert Choice’ software.

B.3. 2. Descriptive Data on Regency/City Investment Attractiveness.To assess the attractiveness of Regency/

City, a survey was conducted with the use ofquestionnaire to a number of respondents frombusiness communities in 20 regencies/cities.Likert scale from 1 to 5 was used in closedquestionnaire showing the least to mostconducive climate to see the level of perceptionand attitude, which are actually somehowqualitative. This research on the regency/cityinvestment attractiveness is indeed descriptivein nature, carried out through exploration andclarification on phenomena and real situationin the research area by making a descriptionof a number of variables re lated to theinvestment attractiveness of an area. So thisre s ea rch i s no t in t ended t o d raw ageneralization that can explain antecedentvariables causing certain reality or indicationrelated to investment attractiveness of aregion. In other word, this descriptive researchon the investment attractiveness of a regency/city was not done using hypothetical testing.Processing and analysis of statistical data aremerely descriptive in this research. Analysis onthe f inding o f f i e ld re s earch about thesituation and condition in the area thatinfluence investment attractiveness is alsodescr ipt ive in nature , suppor ted by thef inding s in the f i e ld through in-dep thinterview. In addition to the result of the in-depth interview, there are al so data ondemographic picture, data from NationalCensus Survey (Susenas), data on PDRB,Regional Regulation, and APBD that wereused to support the analysis. Because thementioned data are supporting data and serveas reference, it means that the above datacannot be rejected by nor reject qualitativedata, but used as reference to understandfurther the research problems.


Dari masing-masing gambaran mengenai dayatarik daerah tersebut juga akan diperoleh intensitasmasing-masing indikatornya menurut skala likertyang telah ditentukan sebelumnya. Data-datapersepsi yang sudah dikuantifikasi tersebut diolahuntuk mendapatkan pemeringkatan daya tarikinvestasi 134 daerah Kabupaten / Kota diIndonesia.

From each description of the regionalattractiveness, this research has obtained theintensity of every indicator based on the likertscale previously explained. The data onperception that were already quantified werethen processed to obtain the level of investmentattractiveness of 134 regencies and cities inIndonesia.



IV. PEMAPARAN HASIL PENELITIANDescription of Survey Result

A. FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANGMENENTUKAN DAYA TARIK DAERAHTERHADAP INVESTASI BERDASARKANPERSEPSI DUNIA USAHA

Dalam penelitian ini, ada 5 (lima) faktor yangdigunakan untuk menilai daya tarik investasi suatudaerah, yang terperinci dalam 14 variabel, dan 42indikator (Diagram1.). Kelima faktor yang digunakandalam penelitian ini yaitu; Faktor Kelembagaan; FaktorSosial Politik; Faktor Perekonomian Daerah; FaktorKetenagakerjaan dan Produktivitas; dan FaktorInfrastruktur Fisik. Berdasarkan studi literatur danpendapat para pakar dan pelaku usaha kelima faktortersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhidaya tarik suatu daerah terhadap investasi. Faktor-faktoryang mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerahtersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaknifaktor-faktor yang tergabung dalam policy variable(kelembagaan, sosial politik) dan faktor-faktor yangtergabung dalam endowment variable (perekonomiandaerah, ketenagakerjaan, dan infrastruktur). Yangdimaksud dengan policy variable di sini adalah faktor-faktor yang dapat dengan cepat dipengaruhi olehkebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementaraendowment variable maksudnya adalah faktor-faktoryang merupakan anugerah yang dipunyai oleh daerahdan tidak dapat dengan segera dapat dirubah melaluikebijakan yang dibuat pemerintah. (lihat Diagram 2)

Diagram 2.Bobot Faktor Pemeringkat / Weight of Rating Factors

A. PRIMARY FACTORS THAT DETERMINETHE ATTRACTIVENESS OF REGION TOINVESTMENT FROM THE PERCEPTIONOF BUSINESS COMMUNITY

In this research, there are five (5) factors usedto eva lua t e the a t t rac t iv ene s s o f re g ion toinvestment that were segregated into 14 (fourteen)variables and 42 indicators (Diagram 1.). Thefive primary factors used in this research are asfollows: Institution, Socio-political and CulturalCondi t i on , Reg iona l Economy, Labor andProductivity, and Physical Infrastructure. Basedon a study of literature and opinion of experts andemployers, those five factors can influence theattractiveness of a region to investment. Theinfluencing factors on the attractiveness of a regionto investment can be classified into two types,namely the factors on policy variables (such asinstitution and socio-political condition) and thefactors on endowment variables (such as regionaleconomy, labor and productivity, and physicalinfrastructure). Policy variables refer to the factorsthat can be directly influenced by government’spolicy. While endowment variables refer to thefactors that naturally set for a district or regionand thus, cannot be directly changed through agovernment’s policy (see Diagram 2).


Dengan menggunakan metode AHP yang diolahdengan program expert choice, berdasarkan persepsipara pelaku usaha dan para pengamat ekonomi,faktor-faktor yang dianggap penting dalammenentukan daya tarik investasi suatu daerah secaraberurutan adalah; pertama Faktor Kelembagaandengan bobot sebesar 31%, diikuti oleh Faktor SosialPolitik (termasuk di dalamnya keamanan dan budaya)sebesar 26%, Faktor Ekonomi Daerah sebesar 17%,dan terakhir Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas,serta Faktor Infrastruktur Fisik masing-masingdengan bobot yang sama yaitu 13%. (Diagram 2.)

Dari pembobotan tersebut terlihat bahwa ternyatafaktor-faktor yang tergabung dalam policy variable masihditempatkan lebih penting daripada faktor-faktor yangtergabung dalam endowment variable. Hal inimenujukkan bahwa daya tarik investasi daerah-daerahdi Indonesia masih berada dalam kondisi yang belumnormal atau belum ideal. Dalam keadaan normal, untukmenentukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangankeputusan berinvestasi semestinya bobot lebih besardiberikan pada faktor potensi ekonomi, infrastruktur,dan ketenagakerjaan (endowment variable). Selanjutnya,hasil pembobotan tiap-tiap indikator setiap faktorperingkatan diperlihatkan dalam diagram-diagramberikut ini.

A.1. Bobot Indikator Faktor KelembagaanDiagram 3. memperlihatkan pembobotan setiap

indikator dalam Faktor Kelembagaan. Indikator-indikator dalam faktor kelembagaan tersebut dapatdikelompokkan menjadi 4 Variabel, yaitu: VariabelAparatur dan Pelayanan, Variabel Kepastian Hukum,Variabel Keuangan Daerah, dan Variabel PeraturanDaerah. Dari keempat variabel tersebut variabelkepastian hukum mendapatkan bobot terbesar yaitu39%, diikuti variabel perda 25%, variabel, aparatur dan

Diagram 3.Bobot Faktor Kelembagaan / Weight of the Indicators of Institutional Factor

By using the AHP method which are thenprocessed using the Expert Choice program, basedon the perception of employers and economicanalysts, the important factors in determining theattractiveness of district or region to investmentare the following: the top most important factoris the Institution (31%) fol lowed by Socio-political Factor (including security and culturalfactor) at 26%, Regional Economy at 17% withLabor and Produc t iv i t y and Phy s i ca lInfrastructure as the last factors with the samevalue at 13% (See Diagram 2).

From the weight above, it shows that thefactors under the policy variable are still moreimportant than the factors in endowment variable.It indicates that the attractiveness of regions inIndonesia to investment is still not in ideal ornormal condi t ion . In a normal condi t ion ,consideration in investment decision is usuallydirected more to the factors of economic potential,in f ra s t ruc ture and manpower ( endowmentvar iable s ) . The re su l t o f weighing on eachindicator for each factor i s shown in the sefollowing diagrams.

A.1. Weight of the Indocators of InstitutionalFactorDiagram 3 shows the weight given on each

ind i ca to r under In s t i tu t i ona l Fac to r. Theindicators under the institutional factor arec la s s i f i ed in to f our (4) var iab l e s , namely :Apparatus and Service, Law Certainty, RegionalFinance, and Regional Policy/Regulation. Amongsaid four factors, the variable of Law Certaintyhas obtained the highest weight at 39% followedby Variable of Regional Policy/Regulation (25%),



pelayanan sebesar 22%, dan yang terakhir variabelkeuangan daerah sebesar 14%.

Bila ditelusuri lebih jauh dengan melihat bobottiap-tiap indikator dalam faktor kelembagaan ini, terlihatbahwa indikator perda mendapat bobot terbesar yaitu25%, diikikuti oleh indikator penegakan hukum sebesar17%, pelayanan oleh birokrasi 15%, konsistensiperaturan 11%, rasio retribusi terhadap pajak dalamAPBD sebesar 10%. Bila diperhatikan ternyataindikator-indikator yang mendapat bobot di atas 10%tersebut (Perda, penegakan hukum, pelayanan birokrasi,konsistensi peraturan, dan rasio retribusi terhadap pajak)berkaitan langsung dengan hal-hal yang diatur secaraformal dalam berbagai kebijakan oleh pemerintahdaerah. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa berkaitandengan faktor kelembagaan, ternyata para pelaku usahasaat ini sangat memperhatikan berbagai kebijakan yangdibuat oleh pemerintah daerah dalam berbagai aturanformal yang ada di daerah. Sementara untuk keempatindikator lainnya (pungli diluar birokrasi danpenggunaan wewenang oleh aparat, anggaranpembangunan, hubungan eksekutif - legislatif )mendapat bobot kurang dari 10%. Terlihat bahwakhusus untuk indikator-indikator yang bersifat informal(pungli diluar birokrasi dan penyalahgunaan wewenangoleh aparat pemda) porsi bobotnya lebih kecildibandingkan dengan indikator-indikator yang bersifatformal. Hal ini dapat diintepretasikan karena dalampandangan para pelaku usaha, kendala-kendala dari hal-hal yang bersifat informal tersebut dapat teratasi atauberkurang dengan aturan formal yang baik danpenegakan hukum yang baik pula. Atau bisa juga karenahal-hal yang bersifat informal tersebut menurut parapelaku usaha dapat mereka selesaikan sendiri denganjalur informal pula.

A.2. Bobot Faktor Sosial PolitikDiagram 4. memperlihatkan pembobotan

setiap indikator dalam Faktor Sosial Politik.Indikator-indikator dalam faktor sosial politik dapatdikelompokkan kedalam tiga variabel, yaitu:Variabel Keamanan, variabel Sosial Politik, danvariabel Budaya. Untuk faktor Sosial Politik ternyatavariabel Keamanan mendapat bobot tertinggi yaitusebesar 60%, kemudian diikuti oleh variabel SosialPolitik dengan bobot sebesar 27%, sementaravariabel Budaya mendapat bobot terkecil yakni 8%.Dari besarnya bobot variabel kemanan yangdiberikan oleh para pelaku usaha di daerahmenunjukkan bahwa hingga saat ini kondisikeamanan di sejumlah daerah di Indonesiadipandang perlu untuk mendapat perhatian yangserius karena sangat signifikan mempengaruhi

Apparatus and Service (22%) and lastly RegionalFinance at 14% (see Diagram 3).

If we evaluate more comprehensively bylooking at each indicator under the institutionalfactor, it shows that regional regulation indicatorhas the highest weight at 25% followed by lawenforcement indicator at 17%, government service(15%), consistency of regulation (11%), and ratioof retribution over tax in APBD (10%). We cannotice here that the indicators that obtain weightabove 10% (Reg iona l Regu la t i on , l awenforcement, government service, consistency ofregulation and ratio of retribution over tax) aredirectly related with items regulated formally insome policies made by regional government. At thispoint, we can state that in line with institutionalfactor, businessmen today are really concernedabout some policies made by regional governmentthrough several formal regulations in the region.While the other four factors (illegal levy and theabuse of authority by government officials, budgetfor development, relationship between executiveand legislative branches) have obtained weight ofl e s s than 10%. It i s evident that informalindicators (illegal levy and the abuse of authorityby government official) have smaller proportionin terms of weight compared to formal indicators.It is because business community assumes thatthose informal constraints can be handled orlessened if good formal regulation has been inplaced and therefore law enforcement may still berelied upon. Or it is possible also that businesscommunity thinks that it can solve those informalproblems through certain informal ways.

A.2. Weight of the Indocators of Socio-Political FactorDiagram 4 indicates the weight of each

indicator under Socio-pol i t ical Factor. Theindicators under the socio- political factor arecategorized into three variables, namely security,socio-political condition, and cultural condition.Under the socio-political factor, it shows thatvariable of security has obtained the highest weightat 60% and followed by socio- political factor with27%; while variable of culture has the smallestweight at 8%. From the weight of variable ofsecurity given by business community in certainregions, it shows that security condition in someareas in Indonesia must be given serious attentionbecause it can significantly influence investor’sdecision to invest its capitals in a region inIndonesia.


keputusan investor untuk menanamkan modalnyadi suatu daerah.

Dari variabel keamanan yang mendapat bobotterbesar (60%) seperti di atas ternyata jika ditelusuri kedalam indikator-indikator pembentuknya, indikatorkecepatan apatat keamanan dalam menangani gangguankeamanan di daerah mendapat perhatian besar yaknidengan bobot tertinggi sebesar 28%, diikuti oleh indikatorgangguan keamanan terhadap kegiatan usaha sebesar 20%dan gangguan keamanan di lingkungan masyarakatsebesar 12%. Di luar variabel keamanan indikator yangcukup mendapat perhatian lebih dari para pelaku usahaadalah indikator stabilitas politik dengan bobot 11%,diikuti indikator konflik sosial dalam masyarakat denganbobot 7%, dimana kedua indikator tersebut merupakanbagian dari variabel sosial politik.

A.3. Bobot Faktor Ekonomi DaerahFaktor Perekonomian daerah merupakan

Endowment Variabel, yaitu faktor yang perubahannyatidak dapat dengan segera terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.Indikator-indikator dalam faktor perekonomian daerahini lebih banyak merupakan “anugerah” yang diterimasecara alamiah oleh daerah yang bersangkutan sepertisumber daya alam misalnya. Indikator-indikator dalamfaktor perekonomian daerah ini dapat dikelompokkanmenjadi dua variabel utama yaitu : variabel potensiekonomi dan variabel struktur ekonomi. Dari hasilpembobotan yang dilakukan oleh para pelaku usaha,ternyata variabel potensi ekonomi mendapat bobot lebihbesar dari pada variabel struktur ekonomi yaitu sebesar71%, sementara variabel struktur ekonomi hanya sebesar29%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalammelakukan investasi para pelaku usaha lebih banyakmenekankan pada potensi ekonomi dari daerah yangakan dituju sebagai tempat melakukan kegiatan usahadibandingkan dengan struktur ekonomi yang sudah

Diagram 4.Bobot Faktor Sosial Politik / Weight of the Indicators of Socio-Political Factor

From the variable of security that obtainedthe highest weight (60%) as mentioned above, theindicator of quick response of security officers inhandling security problems in a region needsserious attention, as it obtained the highest value(28%) followed by the indicator of businesssecurity (20%) and community security (12%).Beyond the variable of security, the indicator thatattract s enough attention from the busines scommunity is political stability (11%) followedby social conflict indicator (7%) wherein bothindicators are integral part of socio-political factor.

A.3. Weight of the Indicators of RegionalEconomy FactorReg iona l e conomy fa c t o r i s one o f th e

Endowment Variables; that is, a factor that cannotbe changed immediately through certain policiesmade by regional government. Indicators underthe regional economy factor seems more like a“blessing” accepted naturally by relevant region,for example natural resources. Indicators under theregional economy factor are categorized into two(2) main variables, namely variable of economicpotential and economic structure. From the weightgiven by business community, the variable ofeconomic potential got a higher weight (71%)compared to variable of economic structure gettingonly 29%. Thus, it can be said that in investment,bus ine s sman emphas ize s more on economicpotential of the destination area as a place to dobusiness than to the economic structure present inthat area. (See Diagram 5)



berkembang di daerah tersebut.Jika dilihat dari bobot masing-masing indikator

dalam faktor perekonomian daerah terlihat pula bahwaindikator-indikator yang termasuk dalam variabelpotensi ekonomi semuanya mendapat bobot lebih besardibandingkan indikator-indikator yang termasuk dalamvariabel struktur ekonomi. Indikator PDRB Perkapitayang merupakan ukuran daya beli masyarakat mendapatbobot terbesar yakni sebesar 29%, diikuti oleh indikatorpertumbuhan ekonomi sebesar 28%, dan IPM 14%.Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan ukuranuntuk melihat prospek pertumbuhan dari usaha yangakan mereka lakukan di daerah tujuan investasi.Sementara indikator-indikator yang tergabung dalamstruktur ekonomi (nilai tambah sektor primer, sekunderdan tersier) mendapat bobot lebih kecil karena oleh parapelaku usaha lebih ditempatkan untuk melihat kegiatanekonomi apa yang telah berkembang ataudikembangkan di daerah yang bersangkutan sebagaipendukung kegiatan usaha yang akan mereka lakukan.Dari sini kita dapat ketahui bahwa dalam menentukanlokasi usaha, para pelaku usaha terlebih dahulu melihatpotensi ekonomi suatu daerah, setelah itu barukemudian melihat sektor usaha apa yang telahberkembang atau yang dapat mendukung kegiatanusaha mereka.

A.4. Bobot Faktor Tenaga Kerja danProduktivitas

Faktor yang juga penting dalam kegiatan usahaadalah Ketenagakerjaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.Faktor keternagakerjaan terdiri dari tiga variabel, yakniVariabel Ketersediaan Tenaga Kerja, Variabel BiayaTenaga Kerja dan Variabel Produktivitas Tenaga Kerja.Dari ketiga variabel dalam faktor ketenagakerjaan danproduktivitas ini, variabel produktivitas tenaga kerjamendapat bobot terbesar yakni 41%, kemudian disusuloleh variabel ketersediaan tenaga kerja sebesar 35%, danterakhir variabel biaya tenaga kerja sebesar 24%. Tampakbahwa variabel produktivitas tenaga kerja mendapatperhatian paling besar dibandingkan dua variabel yang

Diagram 5.Bobot Faktor Ekonomi Daerah / Weight of the Indicators of Economy Factor

From the weight of each indicator underregional economy, it shows that the indicatorsunder the variable of economic potential havebigger weight compared to the indicators underthe variable of economic structure. The indicatorof PDRB per capita as an indicator of society’spurchasing power got the highest weight (29%)followed by the indicator of economic growth(28%) and IPM (14%). Those indicators can beused as a gauge to see the prospect of growth frombusiness activities in a target area for investment.While the indicators under the economic structure(weight-added of primary, secondary and tertiarysectors) have smaller weight because the businesscommunity assumes them as simply a picture ofeconomic activities that have been performed anddeveloped in relevant areas that may be exploitedas support ing unit for i t s p lanned busines sactivities in that area. From this point, we knowtha t in de t e rmin ing a bu s ine s s a rea , th ebusinessman has to see first the potential foreconomic growth of an area or district. Afterward,he/she has to see the kinds of businesses that havebeen developed or can support his/her businessactivities.

A.4. Weight of the Indicators of Labor andProductivity FactorAnother important factor in business activity

is labor and its productivity. The labor factorconsists of three (3) variables, namely ManpowerAvailability, Labor Cost and Labor Productivity.From these three (3) variables under Labor andProductivity, the variable of labor productivity gotthe highest weight (41%) followed by variable oflabor availability (35%) and finally variable oflabor cost (24%). It shows that the variable oflabor productivity is the highest concern comparedto two other variables. It indicates that in choosinga business area, businessman is more interested in


an area that can provide qualified workers interms of productivity.

Whereas the variable of labor cost got thesmal l e s t weight compared to the two o thervariables because for businessmen labor cost is acost that they have to expend as a component ofproduction cost. High labor cost may not be a bigproblem for businessman as long as the labor yieldshigh productivity. A small weight given by thebusiness community to the indicator of labor costis also caused by the fact that the standard salaryof workers in Indonesia is relatively lower thanthat of other countries. (See Diagram 6)

In terms of manpower availability that has a35% weight, the business community is moreconcerned about unemployment problem. It wasproven that from the three indicators undermanpower availability variable, the indicator ofjob seekers (the ratio between job seeker and laborforce) got the highest value (19%) compared totwo other indicators (productive age and educatedlabor force of at least junior high school) in whicheach of them got only 8%. Following said data,we can conclude that businessmen in Indonesiaare concerned about unemployment problem.While for the variable of labor cost, the businesscommunity gives a higher weight on actual salary,that is the salary it should pay to it workers (13%),compared to the worker’s salary regulated formallyin UMP or UMK.

lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih lokasiusaha, para pelaku usaha lebih tertarik pada daerah-daerah yang dapat menyediakan tenaga kerja dengankualitas yang baik yaitu dilihat dari produktivitasnya.

Sementara variabel biaya tenaga kerja mendapatbobot yang paling kecil dibandingkan dua variabelyang lain, karena menurut para pelaku usaha biayatenaga kerja merupakan sesuatu yang memangseharusnya mereka keluarkan sebagai suatu komponenbiaya produksi. Dengan upah tenaga kerja yang tinggitidak terlalu menjadi persoalan besar bagi para pelakuusaha, dengan catatan produktivitas tenaga kerja yangbersangkutan tinggi. Kecilnya bobot yang diberikanpara pelaku usaha terhadap indikator biaya tenaga kerjatersebut juga bisa disebabkan karena selama ini kitaketahui bahwa standar upah tenaga kerja di Indonesiarelatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. (lihat Diagram 6.)

Dari variabel ketersediaan tenaga kerja yangmendapat bobot 35%, jika diuraikan ke dalam tiap-tiap indikator, diketahui bahwa para pelaku usaha cukupmenaruh perhatian pada masalah penganggangguran.Hal ini terbukti bahwa dari tiga indikator dalam variabelketersediaan tenaga kerja, ternyata indikator pencarikerja (rasio antara pencari kerja terhadap angkatan kerja)mendapat bobot tertinggi yaitu 19%, dibandingkandengan dua indikator lainnya (usia produktif dan pekerjaberpendidikan SLTP) yang masing-masing hanyamendapat bobot 8% . Dari sini kita bisa ketahui bahwapara pelaku di Indonesia cukup besar menaruh perhatianpada masalah pengangguran. Sementara untuk variabelbiaya tenaga kerja para pelaku usaha memberikan bobotyang lebih besar pada upah aktual yang harus merekabayarkan kepada pekerja (13%) dibandingkan denganupah pekerja yang diatur secara formal dalam UMPatau UMK.

Diagram 6.Bobot Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas / Weight of the Indicators of Labor & Productivity Factor



A.5. Bobot Faktor Infrastruktur Fisik

Faktor Infrastruktur Fisik terdiri dari dua variabelyaitu Variabel Ketersediaan Infrastruktur Fisik danVariabel Kualitas Infrastruktur Fisik. Tampak bahwadiantara kedua variabel ini mendapat bobot yang cukupseimbang yakni untuk variabel ketersediaan infrastrukturfisik sebesar 54% dan untuk variabel kualitasinfrastruktur sebesar 46%. Ketersediaan Infrastrukturfisik yang mendapat bobot lebih besar menunjukkanbahwa dalam melakukan kegiatan usaha ketersediaaninfrastruktur lebih dibutuhkan oleh para pelaku usaha.Bobot yang berimbang menunjukkan bahwa disampingketersediaan infrastruktur ada tuntutan akan kualitasyang baik dari infrastruktur yang ada. Kualitas yang baikini mempermudah akses dan kelancaran mobilitas darikegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha.(lihat Diagram 7.)

Indikator-indikator dalam faktor infrastruktur fisikterlihat bahwa proporsi tiap indikator mendapat bobotyang hampir berimbang dan merata. Dari 10 indikatordalam faktor infrastruktur, indikator kualitas telponmendapat bobot teringgi yakni sebesar 15% dan bobotterkecil adalah inikator kualitas pelabuhan laut yaitusebesar 6%. Dari sini terlihat bahwa indikator-indikatorinfrastruktur fisik yang digunakan untuk menilai dayatarik investasi suatu daerah merupakan saranapendukung yang benar-benar dibutuhkan oleh parapelaku usaha untuk kelancaran usaha mereka.

Hasil pembobotan faktor, variabel, dan indikatoryang digunakan untuk menentukan daya tarik investasidaerah di atas menunjukkan prioritas pertimbanganyang dipakai oleh para pelaku usaha untuk menentukandaerah lokasi usaha mereka. Hasil pembobotan tersebutjuga dapat digunakan sebagai panduan oleh parapengambil kebijakan di daerah - dalam hal inipemerintah daerah - untuk menentukan strategi yang

A.5.Weight of the Indicators ofPhysicalInfrastructurePhysical infrastructure factor consists of two (2)

variables, namely variable of the availability of physicalinfrastructure and variable of the quality of physicalinfrastructure. Variable of the availability of physicalinfrastructure got 54% and variable of the quality ofphysical infrastructure at 46%. The higher the weightof availability of physical infrastructure indicates thatin performing business activities, the availability ofphysical infrastructure is more vital for businessman.The proportionally high weight got by the indicator ofquality of infrastructure indicates that the demand isnot only for the availability of infrastructure, but alsofor the quality of the available infrastructure. Suchquality infrastructure is assumed to facilitate easy accessand smooth mobility for any business activities performedby businessman (See Diagram 7.)

Indicators under physical infrastructure factorindicate that each indicator has a proportional equalweight. From ten indicators under the physicalinfrastructure factor, the indicator of quality oftelephone service got the highest weight at 15% whilethe lowest weight was given to the indicator of qualityof seaport (6%). It seems that all indicators underphysical infrastructure are equally important andneeded by businessmen in conducting their businessessuch that they are important attractiveness indicators.

The result of weighing of factors, variables andindicators used to determine the attractiveness of a regionto investment as presented above reveals the primaryconsiderations of businessmen in determining the locationof their business. That kind of result can also be used as areference for decision makers in the region —in this case,the regional governments— to determine a strategy toenhance the attractiveness of their regions to investment.

Diagram 7.Bobot Faktor Infrastruktur Fisik / Weight of the Indicators of Physical Infrastructure Factor


diambil untuk meningkatkan daya tarik daerahnyaterhadap investasi. Dengan melihat kelemahan dankekuatan daerahnya, pengambil kebijakan di daerah jugadapat menentukan prioritas pembangunan di daerahnyaagar menarik bagi investor.

B. HASIL PEMERINGKATAN 134KABUPATEN/KOTA DI INDONESIAHasil pemeringkatan 134 daerah penelitian

disajikan berdasarkan urutan peringkat total danberdasarkan urutan peringkat masing-masing faktor,guna memberikan gambaran lengkap terhadap hasilakhir nilai total, serta untuk mengetahui keunggulandan kelemahan masing-masing daerah di tiap faktor /kelompok variabel. Dalam laporan penelitian ini jugadilampirkan pemeringkatan berdasarkan kegiatanekonomi yang dominan di daerah-daerahpemeringkatan, yaitu Daerah Sentra Manufaktur,Perdagangan dan Jasa, Pertambangan, Perkebunan danKehutanan, serta daerah Sentra Pertanian Non Pangan.Disamping itu juga dilampirkan hasil pemeringkatanberdasarkan Kabupaten dan Kota. Untuk keperluanpembahasan hasil penelitian hanya akan ditampilkandaerah yang menempati peringkat 10 besar teratas dan10 terbawah berdasarkan peringkat total, dan per faktor,sedangkan untuk hasil pemeringkatan keseluruhan (134daerah) disajikan pada bagian lampiran.

B.1. Peringkat Daerah Berdasarkan Nilai TotalUntuk peringkat secara total dari 134 daerah

Kabupaten / Kota yang diperingkat hanya ada 126peringkat karena ada beberapa daerah yang menempati

Grafik / Graph 1.Daerah Peringkat 10 Teratas dan Terbawah

Dalam Daya Tarik Terhadap Investasi Secara Umum /The First and Last Ten Rank Regions According to the Overall Score

Grafik / Graph 1.1.Daerah Peringkat 10 Teratas

Dalam Daya Tarik Terhadap Investasi Secara Umum /The First Ten Rank of Regions According to the Overall Score

Grafik / Graph 1.2.Daerah Peringkat 10 Terbawah

Dalam Daya Tarik Terhadap Investasi Secara Umum /The Last Ten Rank of Regions According o the Overall Score

Taking into consideration the strengths and weaknesses oftheir districts or regions, the decision-makers in the regionmay also use this to prioritize development initiatives intheir areas in order for their regions to become moreinteresting for investors.

B. RESULT OF RATING TO 134 REGENCIES/CITIES IN INDONESIAThe result of rating to 134 research areas is

presented following the order of rank for all factorsand then for each factor to give a complete descriptionof the final result of the total score, as well as to findout the strengths and weaknesses of each region forevery factor. As attached, this report also presents theresult of rating based on the dominant economicactivities in the research areas, namely ManufactureCenter Region, Trade and Service Center Region,Mining Center Region, Plantation and ForestryCenter Region, and Non-Food Agricultural CenterRegion. The result of rating according to Regency andCity is likewise presented. For the purpose of discussionof research result, this paper only presents the regionsthat belong to the first ten and the last ten rank basedon the over-all rating and rating per factor, whereasthe result of the total rating for all regions (134regions) is presented in the appendix section.

B.1. Rating of Regions according to the OverallScoreOf the total 134 rated regions, this rating

produces only 126 ranks since there are several



peringkat yang sama. Daerah-daerah yang mendudukiperingkat 10 besar teratas dan terbawah dalam dayatariknya terhadap investasi secara umum terlihat dariGrafik 1. di bawah ini (Peringkat daya tarik investasi134 Kabupaten / Kota secara keseluruhan dapat dilihatpada Lampiran 1.1).

Daerah-daerah yang menempati peringkat 10 besarteratas adalah Kota Semarang pada peringkat pertama,disusul Kota Balikpapan dan Kota Sawahlunto diperingkat kedua, dan Kota Tegal di peringkat ketiga.Peringkat empat sampai sepuluh ditempati secaraberurutan oleh Kabupaten Dairi, Kota Batam, KotaTangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Kediri, KotaPekanbaru dan Kabupaten Kendal. Sementara untukdaerah-daerah yang menempati peringkat 10 terbawahadalah, Kab. Ende pada urutan ke 117, dikuti Kab.Sumedang (118), Kab. Tasik Malaya (119), Kab.Pamekasan dan Kab. Flores Timur bersama-sama padaperingkat ke-120, selanjutnya peringkat ke-121 sampaidengan peringkat ke-126 secara berutan diduduki olehKab. Bengkulu Selatan, Kab. Lampung Selatan, Kab.Pesisir Selatan, Kab. Lombok Barat, Kab. LampungTimur, dan terakhir Kab. Bima di urutan ke 126. Urutanperingkat tersebut dihasilkan dari persepsi pelaku usahadaerah dan data-data sekunder dari 42 (empat puluhdua) indikator yang tercakup dalam 5 (lima) faktorpemeringkatan, yaitu faktor kelembagaan, sosial-politik,ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, sertainfrastruktur fisik.

Dari Grafik 2.1. terlihat bahwa daerah-daerahyang berhasil menempati peringkat 10 besar teratas,karena ke-5 faktor daya tarik investasi yang merekamiliki mempunyai rata-rata yang baik, terutamauntuk faktor-faktor yang mempunyai bobot besarseperti faktor kelembagaan (31%) dan sosial-politik(26%). Dengan nilai rata-rata setiap faktorbaik maka secara akumulatif mereka akanmemperoleh skor tinggi, dan menduduki peringkatteratas.

Sebagai contoh Kota Semarang yang menempatiperingkat pertama secara umum,. Bila diperhatikandengan seksama ternyata kelima faktor penentu dayatarik investasi yang dipunyai oleh Kota Semarang tidaksatupun yang menempati urutan pertama, namunmempunyai nilai rata-rata baik. Peringkat pertama secaraumum ini terutama diperoleh dari faktor kelembagaandan sosial-politik yang mempunyai bobot penilaian yangsangat besar. Untuk faktor kelembagaan Kota Semarangyang berada pada posisi ke 14 (empat belas) dan posisike 3 (tiga) untuk faktor sosial-politik. Selain karenakedua faktor tersebut, faktor-faktor lainnya juga sangatmendukung, karena tiga faktor lainnya juga berada padaposisi 20 teratas (faktor Ekonomi Daerah pada posisi

regions that obtained the same rate. Regions thatbelong to the first and the last ten ranks in termsof their general investment attractiveness areshown in Graph 1. below (Over-all InvestmentAttractiveness Rate of 134 Regencies/Cities can beseen in Appendix 1.1).

The first ten regions in the rank are SemarangCity in the first rank, followed by Balikpapan Cityand Sawahlunto City in the second rank, and TegalCity in the third rank. The fourth until the tenthranks are consecutively taken by Dairi Regency,Batam City, Tangerang City, Bekasi Regency, KediriCity, Pekanbaru City and Kendal Regency. Whereasthe regions that belong to the last ten ranks are theRegency of Ende on the 117th rank, followed byRegency of Sumedang (118th), Regency of TasikMalaya (119th), Regency of Pamekasan andRegency of East Flores on the 120th rank, and the121th until the 126th ranks are consecutively takenby Regency of South Bengkulu, Regency of SouthLampung, Regency of Pesisir Selatan, Regency ofWest Lombok, Regency of East Lampung, andRegency of Bima on the 126th rank. Said ratingsare based on the perception of the local businesscommunity and secondary data for 42 (forty-two)indicators under the 5 (five) factors of rating,namely inst i tution, socio-poli t ical , regionaleconomy, labor and productivity, and physicalinfrastructure.

Graph 2.1. shows that the regions in the firstten rank got hold of said positions because the fivefactors on investment attractiveness that theypossess are by average good, especially the factorsthat are the focus of attention, such as institution(31%) and socio-political(26%). With averagevalue of “good” for each factor, said regionsaccumulate high scores, and obtain the highestranks.

For example, Semarang City, which obtains thefirst rank in general. If subjected to keen observation,not one of the five factors that determine investmentattractiveness enjoyed by Semarang City takes thefirst rank, but the region has obtained a good averagescore. This ranking is especially attributed to thefactors of institution and socio-political, which havevery high weight. Semarang City lands on the 14th(fourteen) rank in terms of Institutional factor, and3rd (third) position in terms of socio-political factor.In addition to those factors, the other factors arevery supporting too; the other three factors are alsoon the upper 20th positions (Regional Economy onthe 12th position, Labor and Productivity on the


ke-12, faktor Ketenagakerjaan dan Produktivitas ke-17,dan faktor Infrastruktur Fisik pada posisi ke-2).

Daerah-daerah yang menempati peringkat 10 besarteratas bukan berarti tidak ada kekurangan. Grafik 2.1.memperlihatkan kekurangan dan kelebihan masing-masing daerah yang menduduki peringkat 10 besarteratas. Walaupun sebagai peringkat pertama, KotaSemarang perlu memperhatikan secara khusus dalamhal produktivitas, karena meskipun lebih ungguldibandingkan banyak daerah lainnya, namun masihkalah dibandingkan daerah-daerah di Jawa Barat danJawa Timur yang sektor manufakturnya sudah lebihberkembang. Jika Kota Semarang ingin bertahan padaperingkat teratas, maka harus berupaya kerasmeningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, karena jikadilihat dari sisi biaya tenaga kerja hampir sama denganbiaya tenaga kerja dari sentra-sentra industri Jawa Barat.Dari 11 Kabupaten / Kota yang berada pada peringkat10 besar teratas, permasalahan tenaga kerja paling besardialami oleh Kab. Dairi. Untuk faktor Tenaga Kerja Kab.Dairi mendapat penilaian paling rendah, bahkan untukperingkat faktor ketenagakerjaan berada pada posisi ke95 (lihat Lampiran Peringkat Berdasarkan FaktorKetenagakerjaan dan Produktivitas ). Kab. Dairi berhasilpada posisi ke 4 lebih banyak diperoleh dari faktorKelembagaan (peringkat 1), dan faktor Sosial Politik(peringkat 8).

Kota Sawahlunto di peringkat ke 2 serta KotaSemarang harus berupaya keras untuk mendatangkaninvestasi riil ke daerahnya, karena dari indikasipertumbuhan ekonomi kedua daerah ini menunjukkanpertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya terutama daerah-daerah industri diJawa Barat, Kota Batam, Kabupaten Dairi, KabupatenKutai, dll. Bahkan untuk variabel Ekonomi Daerahkedua daerah tersebut masih kalah dibandingkan Kota


Dalam Daya Tarik Terhadap Investasi Secara Umum /The First Ten Rank of Regions According to the Overall Score

17th position, and Physical Infrastructure on the2nd position).

This rating does not imply that the regionsbelonging to the first ten ranks do not have anyweaknesses. Graph 2.1. shows the strengths andweaknesses of each region that belongs to the firstten ranks. Eventhough it assumes the number onerate, Semarang City needs to pay special attentionon productivity. Although it is better than manyother regions, it is still inferior to the regions withmore advanced manufacture sector in West Javaand Eas t Java. I f Semarang City want s tomaintain the top rating, it must endeavor toimprove the productivity of its manpower, becauseif seen from labor cost, it has nearly the same laborcost with industrial centers in West Java. Among11 Regencies/Cities which are on the first tenranks, the Regency of Dairi faces labor as its worstproblem. For this factor the Regency of Dairi gotthe lowest rating, that is 95 (see the Appendix ofRating according to Labor and ProductivityFactor). The Regency of Dairi succesfully takes the4th position more for Institutional factor (1stplace), and Socio-Political factor (8th place).

Sawahlunto City, which is on the 2nd rank,and Semarang City have to strive to attract realinvestment to the region, because following theindicator of economic growth, these two regionsshow low growth compared to the other regionsespecially the industrial regions in West Java,Batam City, Regency of Dairi, Regency of Kutai,and so on. Even with the variable of RegionalEconomy, these two regions are still inferior to



Balikpapan. Artinya pada tahun-tahun mendatangsangat mungkin terjadi Kota Balikpapan dapatmenggeser kedudukan kedua daerah ini. Kedua daerahtersebut (Semarang dan Sawahlunto) perlumemfokuskan diri pada sektor yang masih potensialdikembangkan, serta tidak perlu menghabiskan banyakenergi untuk mengejar investasi dari sektor yang sudahjenuh di daerahnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagikedua daerah itu, namun juga bagi daerah lain dalamfokus pengembangan ekonomi daerahnya.

Daerah-daerah yang berada pada peringkat 10terbawah, tidak berarti terpuruk untuk semua faktornya(lihat Grafik 2.2.) Keterpurukan peringkat secara umumdari daerah-daerah tersebut lebih banyak disebabkanoleh adanya kekurangan pada faktor Kelembagaan danfaktor Sosial Politik, seperti diperlihatkan pada Kab.Bima, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatandan Lombok Barat dimana faktor Kelembagaan danSosial-Politik juga berada pada posisi 10 besar terbawah(lihat Lampiran Peringkat Faktor Kelembagaan dan FaktorSosial Politik). Bila kita telusuri masing-masing faktorpembentuk daya tarik daerah terhadap investasi untukdaerah-daerah yang berada pada peringkat 10 terbawahini, sebenarnya ada daerah-daerah yang berpotensi untukmenduduki peringkat menengah ke atas. Sebagai contohKab. Lampung Timur, Kab. Pesisir Selatan, Kab. TasikMalaya, dan Kab. Sumedang, ternyata untuk faktor-faktor yang tergabung dalam Endowment Variablemempunyai peringkat yang lumayan baik. Untuk Kab.Lampung Timur dan Kab. Pesisir Selatan misalnya;untuk faktor Ekonomi Daerah masing-masing beradapada peringkat ke 73 dan 77, sedangkan untuk faktorTenaga Kerja dan Poduktivitas, berada pada peringkat56 dan 59 (lihat Lampiran Peringkat Faktor EkonomiDaerah dan Peringkat Faktor Tenaga Kerja danProduktivitas). Dengan dua endowment variable seperti

Balikpapan City. This means that in the nextyears, it is possible for Balikpapan City to surpassthese two regions. The two regions –Semarang andSawahlunto— need to focus on sectors that arestill potential to be developed, and they do notneed to spend much energy to pursue investmentfrom saturated sectors in the region. This appliesnot only to the two regions, but also to otherregions for the economic development of theregions.

This rating does not suggest that the regionsthat are on the last ten ranks maintain factors thatare all low (see Chart 2.2.) Low rating of theseregions in general is caused more by Institutionaland Socio-Political factors as discovered in theRegency of Bima, Regency of East Lampung,Regency of South Lampung and Regency of WestLombok where the factors of Institution and Socio-political are also in the last ten position (seeAppendix of Rating on Institutional and Socio-Political Factors). If we look at each factor thatdetermines investment attractiveness of these lastten regions, we can see that several of them arepotential of taking the middle and upper ranks.The Regency of East Lampung, Regency of PesisirSelatan, Regency of Tasik Malaya, and Regency ofSumedang are examples. In fact, for factors underthe Endowment Variable, they make good enoughrating. The Regency of East Lampung and Regencyof Pesisir Selatan obtain the 73rd and 77th rankon Economic factor respectively, while 56th and59th for Labor and Productivity (see Appendix ofRating on Regional Economy and Labor andProductivity Factors). With these two endowmentvariables that they possess at present, the tworegions are capable of raising their rating on


Dalam Daya Tarik Terhadap Investasi Secara Umum /The Last Ten Rank of Regions According to the Overall Score


yang mereka miliki sekarang ini, kedua daerah tersebutdapat menaikkan peringkat daya tarik investasinyadengan memperbaiki faktor-faktor yang tergabungdalam policy variable yaitu Kelembagaan dan SosialPolitiknya. Hal yang sama juga dapat terjadi pada Kab.Tasik Malaya, Kab. Sumedang, Kab. Pamekasan danKab. Lombok Barat yang secara berurutan berada padaperingkat ke 30, 36, 45, dan 52 untuk faktorInfrastruktur Fisik (lihat Lampiran Peringkat FaktorInfrastruktur Fisik).

B.2. Peringkat Daerah Berdasarkan FaktorKelembagaanSembilan indikator kelembagaan prinsipnya

mengukur empat variabel yaitu penggunaan wewenangaparat birokrasi, peraturan daerah, penggunaankeuangan daerah yang tercermin dalam APBD, dankepastian hukum. Untuk peringkat daerah berdasarkanfaktor kelembagaan dari 134 daerah yang diperingkatmenghasilkan 114 peringkat karena ada beberapa daerahyang secara akumulasi per indikator dan variabelmempunyai nilai yang sama sehingga berada padaperingkat yang sama pula.

Nilai tertinggi Kabupaten Dairi dari tujuh indikatormenjadikan posisi Kab. Dairi sebagai daerah yangdipersepsikan paling baik faktor kelembagaannya.Sementara Kota Sawahlunto menempati urutan keduayang didapat dari keunggulannya di delapan indikatorkelembagaan. Meskipun Kota Sawahlunto lebih ungguldi dua indikator yaitu indikator ‘pungutan liar di luarbirokrasi’ dan ‘hubungan eksekutif-legislatif ’, hanyakalah di indikator ‘pelayanan birokrasi’ dibandingkan

Grafik / Graph 3.Daerah Peringkat 10 Teratas Terbawah Faktor Kelembagaan /

The First and Last ten Rank of Regions According to the Institutional Factor


Faktor Kelembagaan /The First Ten Rank of Regions According to

the Institutional Factor


Faktor Kelembagaan /The Last Ten Rank of Regions According to

the Institutional Factor

investment attractiveness by improving the factorsunder th e po l i c y var iab l e , meaning theInstitutional factor and Socio-political factor. Thesame case is true for the Regency of Tasik Malaya,Regency of Sumedang, Regency of Pamekasan andRegency of West Lombok, that take consecutivelythe 30th, 36th, 45th, and 52nd ranks in terms ofPhysical Infrastructure Factor (see Appendix ofPhysical Infrastructure Factor).

B.2. Rating of Regions According to theInstitutional FactorThe nine indicators under the institutional

factor applied here are actually the measurement offour variables, namely abuse of authority ofgovernment official, regional regulations, use ofregional finance as reflected in the Regional Budget(APBD), and law certainty. The rating according tothe institutional factor for 134 regions produces only114 ranks because there are several regions thatobtained the same cummulative value per indicatorand variable such that they are in the same rank.

The Regency of Dairi obtains the highest score inseven indicators making it a region perceived as havingthe best institutional factor. While Sawahlunto Citytakes the second position for its superiority on eightinstitutional indicators. Eventhough Sawahlunto Cityis superior on two indicators, namely on indicators of‘illegal levy’ and ‘relationship between executive andlegislative branches’, it is still inferior to the Regency ofDairi in terms of the indicator of ‘government service’,



Kab. Dairi, namun secara kumulatif Kab. Dairi lebihunggul untuk faktor kelembagaan ini. Hal inidikarenakan bobot indiktor ‘pelayanan birokrasi’ jauhlebih signifikan dibandingkan bobot indikator lainnya.Sementara itu, kontribusi yang sangat signifikan dariindikator ‘peraturan daerah’ dan ‘pelayanan birokrasi’membuat Kabupaten Batanghari menempati urutan ke3 (tiga) faktor kelembagaan karena di dua indikatortersebut Batanghari dinilai sangat baik (lihat Grafik 3.1.)

Dalam persepsi umum secara nasional, dapatdikatakan cukup mengherankan masuknya duaKabupaten dari Sulawesi Tengah yaitu Donggala danToli Toli yang merupakan daerah yang berdekatandengan daerah konflik Kab. Poso ini dipersepsikan baikuntuk indikator-indikator kelembagaan oleh pelakuusaha daerah. Padahal untuk daerah-daerah konflik inisecara umum dapat diasumsikan bahwa daerah yangberbatasan dengan daerah konflik akan disibukkanuntuk perbaikan dan penanganan urusan yang berkaitandengan faktor sosial politik dan keamanan. Dengandemikian pemerintah daerah kurang cukup waktuuntuk membenahi hal-hal yang berkaitan dengankelembagaan. Namun ternyata untuk faktorkelembagaan mereka dapat menempati peringkat 10besar teratas yaitu untuk daerah Donggala berada padaperingkat 4 (empat) dan Kab. Toli Toli berada padaperingkat 5 (lima) untuk faktor kelembagaan. Sayangnyauntuk indikator-indikator pada faktor pemeringkatanlainnya mendapat skor kecil (infrastruktur, keuangandaerah, dll) mereka kurang baik sehingga kedua daerahtersebut hanya menempati urutan tiga puluh besaruntuk peringkat secara total.

Sementara itu untuk daerah-daerah yangmenempati peringkat 10 terbawah untuk faktorkelembagaan ternyata lima diantaranya juga berdadapada peringkat 10 terbawah untuk pemeringkatan secaratotal. Kelima daerah tersebut adalah Kab. LampungSelatan peringkat total 122 untuk kelembagaanperingkat 106 (122 / 106), Kab. Bima (126/108), Kab.Lombok Barat (124/109), Kab. Lampung Timur (125/113) dan Kab. Pesisir Selatan (123/114). Selanjutnyadiketahui pula bahwa kecuali Kota Probolinggo yangberada pada peringkat 92 untuk peringkat total, seluruhdaerah yang berada pada peringkat 10 terbawah untukfaktor kelembagaan, untuk peringkat secara total merekajuga berada di bawah peringkat ke-100. Keterpurukandaerah-daerah ini lebih banyak disebabkan selain karenaindikator aparatur dan pelayanan birokrasi, dankepastian hukum yang tidak baik juga karena perda didaerah ini dinilai dapat mendistortisi iklim usaha didaerah tersebut(lihat Grafik 3.2.)

but cumulatively the Regency of Dairi is superior onover-all institutional factor. This is because the weightof the indicator of ‘government service’ is much moresignificant than that of other indicators. Whereas, thevery significant contribution from the indicators of‘regional regulation’ and ‘government service’ enablesthe Regency of Batanghari to win the 3 (three)institutional factors as it shows its advantage on them.(see Graph 3.1.)

Genera l l y, a t th e na t i ona l l ev e l , i t i ssurpri s ing that two Regencie s f rom CentralSulawesi, namely the Regency of Donggala andRegency of Toli Toli, which are located near thecenter of conflict in Poso Regency, are perceivedby the local business community to have goodinsitutional indicators. This is inspite of generalassumption that regions bordering conflictingregion are busy with improving and handlingthings related to socio-political and securityfactors, thus the regional governments do not haveenough time to conduct any institutional building.But it turns out that they hold of the 10 upperpositions, i.e. Regency of Donggola on the 4th(fourth) and Regency of Toli Toli on the 5th (fifth)position for institutional factor. Unfortunately, forthe indicators under the other factors, they gotsmall rate (physical infrastructure, regionalfinance, etc), thus these two regions only took theupper thirty rank for the over-all rating.

While, five of the regions that belong to thelast ten ranks for institutional factor turn out tobe on the last ten ranks for the over-all rating.The five regions are the Regency of South Lampungwi th 122 f o r ove r -a l l ra t ing and 106 f o rinstitutional rating (122/106), Regency of Bima(126/108), Regency of West Lombok (124/109),Regency of East Lampung (125/113) and Regencyof Pesisir Selatan (123/114). It also shows that,except for Probolinggo City, which is on the 92ndposition for the over-all rating, all regions in thelast ten ranks for institutional factor got below100 for over-all rating. The low position of thesereg ions i s caused more by the indica tor o fapparatus, government service, and law certainty.Moreover, the regional regulations of these regionsare perceived to interfere with business climate.(see Graph 3.2.)


B.3. Peringkat Daerah Berdasarkan FaktorSosial PolitikSecara keseluruhan untuk peringkat daerah

berdasarkan Faktor Sosial Politik Budaya terdapat 94peringkat. Tujuh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengahmendominasi peringkat atas dari urutan 1 (satu) sampai7 (tujuh), baru diikuti Kab. Dairi, Kota Sawahluntodan Kab. Gianyar di urutan 8 (delapan), 9 (sembilan),dan 10 (sepuluh). Peringkat Kab. Pekalongan (1),Kabupaten Magelang (2), Kota Semarang (3) dan empatdaerah lainnya di Jawa Tengah yang dipersepsikankondusif dalam hal keamanan, sosial politik, danbudaya, menegaskan pengetahuan umum tentangkondusifnya sebagian besar daerah Jawa Tengah bagiinvestasi dalam faktor sosial-politik. Walaupun beradapada peringkat tujuh besar untuk faktor sosial politik,namun jika dilihat dari indikator ‘partisipasi masyarakatdalam penyusunan peraturan daerah’ dan indikator ‘etoskerja’, yang merupakan 2 diantara 11 indikatorpembentuk faktor sosial-politik, beberapa daerah dalam7 (tujuh) besar tersebut kalah dibandingkan dengandaerah lainnya. Posisi tujuh besar tersebut diperolehkarena 9 indikator lain dalam faktor sospolbudkam daritujuh daerah tersebut dinilai baik oleh para pelaku usaha.Dengan demikian mereka dapat menduduki peringkat7 (tujuh) besar untuk faktor sosial-politik. Selanjutnyadi luar daerah Jawa Tengah, Kabupaten Dairi, KotaSawahlunto dan Kabupaten Gianyar juga dipersepsikanbaik yang menghasilkan nilai tidak jauh berbeda denganketujuh daerah tersebut di atas. Bila diperhatikan bobotpenilaian per indikatornya, indikator ‘kecepatan aparat

Grafik / Graph 4.Daerah Peringkat 10 Teratas Terbawah Faktor Sosial Politik /

The First and Last Ten of Regions According to the Socio-Political Factor


Faktor Sosial-Politik /The First Ten Rank of Regions According to

the Socio-Political Factor


Faktor Sosial-Politik /The Last Ten Rank of Regions According to

the Socio-Political Factor

B.3. Rating of Regions According to Socio-Political FactorOver all, there are 94 ranks for the rating according

to the Socio-Political and Cultural Factor. SevenRegencies and Cities in Central Java dominate the upperranks, from the first until the seventh ranks, followed bythe Regency of Dairi, Sawahlunto City and Regency ofGianyar on the 8th (eighth), 9th (ninth), and 10th(tenth) ranks consecutively. The Regency of Pekalongan(1st), Regency of Magelang (2nd), Semarang City (3rd)and the other four regions in Central Java, which areperceived to be conducive in terms of security, socio-political, and cultural condition, affirm public concernabout the conduciveness of most Central Java regionsfor investment in terms of socio-political factor. Althoughthey belong to the top seven for socio-political factor, ifseen from the indicator of ‘openness of bureaucracy forthe participation of business community in policyformulation’ and indicator of ‘community’s workingethos’, which constitute 2 of 11 indicators that form theSocio-political factor, some of those regions are inferiorto the other regions. The top seven positions are obtainedbecause the other 9 indicators under the Socio-politicalfactor of these seven regions are perceived by the businesscommunity to be good. Thus they belong to the top sevenranks for Socio-political factor. And outside the regionsof Central Java, the Regency of Dairi, Sawahlunto Cityand Regency of Gianyar are also perceived good thusthey obtained scores not too different from the aboveseven regions. If we pay attention to the assessment valueper indicator, the indicators of ‘quick response of security



menanggulangi masalah keamanan’, ‘gangguan terhadapaktivitas usaha’, dan ‘stabilitas politik’ mempunyaikontribusi besar yang membawa daerah-daerah tersebutdi atas menduduki sepuluh besar peringkat (Grafik 4.1.)

Terdapat 19 daerah yang berada pada peringkat10 terbawah (85 - 94) untuk Peringkat Faktor SosialPolitik. Secara umum daerah-daerah yang berada padaperingkat 10 terbawah untuk faktor Sosial Politik, untukperingkat secara total juga pada peringkat yang relatifdi bawah. Bahkan dari 19 daerah yang berada padaperingkat 10 terbawah, 5 diantaranya untuk peringkatsecara total juga berada pada peringkat 10 terbawah,yaitu Kab. Lombok Barat (Total : 124 / Sospolbud :87), Kab. Subang (118/90), Kab. Bima (126/91), Kab.Tasik Malaya (119/92) dan Kab. Lampung Timur (125/94). Hal ini semakin membuktikan bahwa denganbobot terbesar untuk faktor Kelembagaan dan Sosial-Politik akan dapat membuat suatu daerah menjaditerpuruk atau sebaliknya terangkat peringkat dayatariknya terhadap investasi.

Hal lain yang ditemukan dari peringkat 10terbawah untuk peringkat berdasarkan faktor Sosial-Politik adalah bahwa terdapat dua daerah yang secaratotal menduduki peringkat menengah atas tetapi untukperingkat faktor Sosial-Politik terpuruk pada posisi 10terbawah. Kedua daerah tersebut adalah Kota PematangSiantar dan Kota Cirebon, dimana kedua daerah iniuntuk peringkat total masing-masing berada padaperingkat ke 49 dan ke 41, tetapi untuk peringkatberdasarkan faktor Sosial-Politik berada pada peringkatke 86 dan 92. Untuk peringkat secara total, kedua daerahini cukup potensial untuk dapat berada pada peringkatyang lebih baik, jika dapat dengan segera memperbaikikondisi-kondisi sosial-politik yang ada di daerahnya.Terlebih lagi mengingat kedua daerah ini memilikiendowment variable yang cukup baik.(Grafik 4.2.)

B.4. Peringkat Daerah Berdasarkan FaktorEkonomi DaerahDari 134 daerah yang diperingkat berdasarkan

enam indikator ekonomi daerah yang berasal dari existingstatistic data untuk menilai faktor Ekonomi Daerah,diperoleh 107 peringkat. Berdasarkan penilaian terhadapenam indikator dalam faktor ekonomi daerah yang ada,menunjukkan bahwa struktur serta potensi ekonomipada peringkat 10 besar teratas adalah Kab. Asahan, KotaBalikpapan, dan Kota Batam dalam urutan 1 (satu), 2(dua), dan 3 (tiga) (Grafik 5.1). Keunggulan Kab. Asahandibanding dua daerah lainnya tersebut terutamadiperoleh dari kontribusi nilai tambah sektor primernyayang tinggi. Sedangkan Kota Balikpapan dan KotaBatam didukung oleh nilai yang tinggi untuk indikator-indikator potensi ekonominya dari ‘PDRB per kapita’,

officers in handling security problems’, ‘business security’and ‘political stability’ give big contribution putting thoseregions in the first ten ranks (Graph 4.1.)

There are 19 regions in the last ten ranks (85–94) under the Socio-political Factor. In general,the regions that are on the last ten ranks for Socio-political Factor are also on relatively bottompositions. Out of 19 regions on the last ten rank,5 are also on the last ten ranks for the over-allrating, namely the Regency of West Lombok (Over-all rate: 124/Socio-political factor: 87), Regencyof Subang (118/90), Regency of Bima (126/91),Regency of Tasik Malaya (119/92) and Regencyof East Lampung (125/94). Evidently, this showsthat the weight for Institutional, and Socio-political Factors influences the over-all rating ofa region on investment attractiveness.

The last ten rank for the rating according toSocio-political factor also reveals that there aretwo regions that occupy the middle-upper ranksin the over-all rating but in terms of rating forSocio-political factor, they were pulled to the lastten positions. The two regions are PematangSiantar City and Cirebon City, where the over-all rating of these two regions is 49th and 41st,while they occupy the 86th and 92nd rank for therating on Socio-political factor. Based on the over-all rating, the two regions are potential to gainbetter rating if they can immediately improve theirsocio-political and cultural conditions. Moreover,th e s e re g i on s po s s e s s g ood endowmentvariable.(Graph 4.2.)

B.4. Rating of Regions according to theFactor of Regional EconomyOf 134 regions that are rated following the six

indicators under the regional economy based onexisting statistical data, 107 ranks were obtained.Based on the six indicators under the regionaleconomy factor, it shows that in terms of structureand potential of economy the first ten ranks wereawarded to the Regency of Asahan, Balikpapan City,and Batam City in the 1st (first), 2nd (second), and3rd (third) positions(Chart 5.1). The superiority ofthe Regency of Asahan over the other two regions isattributed especially from the contribution of its highvalue-added primary sector. While Balikpapan Cityand Batam City are supported by their scores for theindicators under the economic potential such as


‘pertumbuhan PDRB’, dan ‘indeks pembangunanmanusianya (IPM)’.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang sangattinggi jauh di atas rata-rata dari 134 daerah selama 5(lima) tahun terakhir menunjukkan hasil nyata dariinvestasi pemerintah pusat selama ini untukmengembangkan kawasan perdagangan bebas tersebutdengan berbagai stimulus perekonomian yang diberikankepada investor disana. Bila dilihat PDRB perkapita sertaIPM nya juga memperlihatkan kontribusi sangat nyatadari kawasan khusus tersebut bagi perekonomian daerah.Patut disayangkan bila potensi ini terganggu bila indikasi‘salah urus’ akibat disharmoni hubungan pemerintahkota dengan pihak otorita menjadi kontributor negatifyang signifikan. Penilaian pelaku usaha di Batamterhadap indikator ‘stabilitas politik’, ‘hubunganeksekutif dan legislatif ’ yang tidak baik patut disikapisecara bijak oleh kedua pemain utama penentu ikliminvestasi tersebut.

Sementara untuk daerah-daerah yang berada padaposisi 10 besar terbawah ada 15 daerah yaitu dariperingkat ke 98 sampai dengan peringkat ke 107 (Grafik5.2). Keterpurukan peringkat pada faktor ekonomidaerah tidak secara otomatis mengakibatkanketerpurukan pada peringkat secara total. Hal inidiperlihatkan oleh Kab. Tegal, Kab. Bungo Tebo, danKab. Pasuruhan, dimana peringkat daya tarik investasisecara total untuk masing-masing daerah secaraberurutan adalah pada posisi 28 untuk Kab. Tegal, posisi42 untuk Bungo Tebo, dan ke 56 untuk Kab. Pasuruhan.Ketiga daerah ini memperoleh peringkat tinggi untukperingkat secara total lebih banyak dari faktor

Grafik / Graph 5.Daerah Peringkat 10 Teratas Terbawah Faktor Ekonomi Daerah /

The First and Last Ten Rank of Regions According to the Factor of Regional Economy


Faktor Ekonomi Daerah /The First Ten Rank of Regions According to

the Factor of Regional Economy


Faktor Ekonomi Daerah /The Last Ten Rank of Regions According to

the Factor of Regional Economy

‘PDRB per capita’, ‘economic growth’, and ‘humandevelopment index (IPM)’.

The economic growth of Batam City, which is muchhigher than the average of 134 regions in the last 5(five) years, shows the real result of the centralgovernment investment all this time to develop said freetrade area through various economic stimuli given toinvestors. Evident from the PDRB per capita andHuman Development Index it reveal real contributionfrom this special region for the regional economy. Thismay be disturbed if the indication of ‘mismanagement’resulting from the disharmonious relation between citygovernment and the Authoritative Body becomes thesignificantly negative contributor. The negativeassessment of business community toward the indicatorsof ‘political stability’, ‘relationship between executive andlegislative branches’ must be given prudent attention forthese are two main features that determine investmentclimate.

There are 15 regions, i.e. from 98th to 107thranks (Graph 5.2) that share the last ten positions.Poor ra t ing on re g i ona l e conomy doe s no tautomatically result to poor over-all rating. Thisis revealed by the Regency of Tegal, Regency ofBungo Tebo, and Regency of Pasuruhan, where theover-all investment attractiveness rating for eachregion falls on the 28th position for Regency ofTegal, 42th position for Bungo Tebo, and 56thfor Regency of Pasuruhan. These three regionsobtained higher ranking for the over-all ratingcompared to the Institutional factor (Regency ofBungo Tebo (11th), Regency of Tegal (29th), and



Kelembagaan (Kab. Bungo Tebo (11), Kab. Tegal (29),dan Kab. Pasuruhan (34)), serta faktor Sosial PolitikBudaya (Kab. Tegal (5), Kab. Bungo Tebo (15), Kab.Pasuruhan (32)). Karena bobot pemeringkatan untukfaktor Ekonomi Daerah tidak sebesar faktorKelembagaan dan faktor Sosial Politik Budaya,walaupun untuk faktor Ekonomi Daerah merekaterpuruk pada peringkat 10 besar terbawah tetapi untukperingkat secara torat berada pada peringkat menengahke atas.

Dari pemeringkatan berdasarkan faktor EkonomiDaerah juga masih dijumpai lima dari 15 daerah yangberada pada peringkat 10 terbawah untuk faktorEkonomi Daerah, untuk peringkat secara total juga padaperingkat 10 terbawah. Kelima daerah tersebut adalahKab. Flores Timur, Kab. Sumedang, Kab. BengkuluSelatan, Kab. Kab. Lombok Barat, dan Kab. Kab.Pamekasan yang masing-masing untuk peringkat secaratotal berada pada peringkat 120, 118, 121, 124, dan120, sedangkan untuk peringkat berdasarkan faktorEkonomi Daerah berada pada peringkat 98, 100, 101,105, dan ke-106. Agar daerah-daerah ini dapatmeningkatkan daya tariknya terhadap investasi,beberapa faktor yang tergabung dalam policy variable(kelembagaan dan sosial politik) kiranya perlu untuksegera dibenahi. Dalam waktu bersamaan, kiranyaorientasi pembangunan di daerah yang bersangkutanjuga diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahidan membangun infrastruktur fisik dan kualitas sumberdaya manusianya. Pembenahan pada sektor pendidikanuntuk meningkatkan kualitas sumber daya manusiamemang membutuhkan waktu yang tidak singkat untukdapat terlihat hasilnya, tetapi untuk jangka panjangstrategi ini akan dapat meningkatkan daya saing investasidaerahnya. Perbaikan sarana dan prasarana pendukunguntuk kegiatan usaha juga perlu mendapat perhatian,karena pada kondisi normal semestinya untuk menilaidaya tarik investasi suatu daerah, faktor infrastrukturfisik akan mendapat bobot yang cukup besardibandingkan faktor sosial politik dan kelembagaan.

B.5. Peringkat Daerah Berdasarkan FaktorTenaga kerja & ProduktivitasUntuk faktor Tenaga kerja dan Produktivitas

terdapat 116 peringkat (Grafik 6.1.). Dalam halketenagakerjaan yang mencakup ketersediaan, biaya danproduktivitas tenaga kerja, peringkat 1 (satu), 2 (dua)dan 3 (tiga) diduduki oleh Kota Palembang, KotaBandar Lampung, dan Kota Malang secara berurutan.Untuk faktor ini, daerah yang berdekatan dengan pusatpertumbuhan Jakarta, hanya Kota Tangerang yangmasuk dalam sepuluh besar dengan menempatiperingkat 8 (delapan). Walaupun dari indikator

Regency of Pasuruhan (34th)), and Socio-politicaland Cultural factor (Regency of Tegal (5th),Regency o f Bungo Tebo (15th) , Regency o fPasuruhan (32th)). Because the weight of ratingon Regional Economy Factor is not as big as theInsti tutional factor and Socio-poli t ical andCultural factor, for the over-all rating, they wereable to obtained the middle–upper rank althoughfor Regional Economy factor they are on the lastten positions.

Five of 15 regions that are on the last tenranks for the over-all rating are on the last tenranks in terms of the rating on Regional Economyfactor. The five regions are the Regency of EastFlores, Regency of Sumedang, Regency of SouthBengkulu, Regency of West Lombok, and Regencyof Pamekasan, which are consecutively on the120th, 118th, 121st, 124th, and 120th ranks forthe over-all rating, and on the 98th, 100th, 101st,105th and 106th ranks for the rating on RegionalEconomy factor. In order for these regions toenhance their investment attractiveness, severalfactors under policy variable (institutional andsocio-political factors) should be given attention.At the same time, the development orientation ofthe s e re g i on s shou ld be d i re c t ed t owards t rengh then ing and deve l op ing o f phy s i ca linfrastructure and enhancing the quality of theirhuman resources. Improving the education sectorto upgrade the quality of human resource indeedneeds a long time for the result to be visible, butfor the long term, this strateg y is capable ofimproving the competitive advantage of the region.Improvement in suppor t ing fa c i l i t y andinfrastructure for business activities also needsattention, because in the normal condition, it isb e l i eved tha t in a s s e s s ing the inve s tmentattractiveness of a region, the factor of physicalinfrastructure enjoys more weight than that ofsocio-political and institutional factors.

B.5. Rating of Region According to Factorof Labor & ProductivityFor the factor of Labor and Productivity, there

are 116 ranks produced (Graph 6.1.). In terms ofmanpower that includes the availablity, cost, andproductivity of manpower, the 1st (first), 2nd (second)and 3rd (third) ranks are obtained by PalembangCity, Bandar Lampung City, and Malang Cityconsecutively. Under this factor, among the regionsthat are situated near the growth center of Jakarta,only Tangerang City that obtains the top five rank,obtains the 8th (eighth) rank. Although from the


‘produktivitas’ dan ‘ketersediaan tenaga kerja’ baik yangsudah maupun belum berpengalaman tidak kalahdengan tujuh daerah peringkat di atasnya; namun dalamindikator ‘biaya tenaga kerja normatif ’ yang diatur dalamUMP/UMK maupun ‘biaya tenaga kerja aktual’ yangdikeluarkan pelaku usaha untuk tenaga kerja di KotaTangerang lebih tinggi dibanding daerah-daerah tersebutdi atas. Akibatnya dilihat dari faktor Ketenagakerjaandan Produktivitas secara keseluruhan Kota Tangerangkalah kompetitif dibanding ketujuh daerah peringkatdi atasnya. Selain Kota Tangerang, daerah-daerah sekitarJakarta seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang,Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, menghadapimasalah serupa yaitu biaya tenaga kerja yang relatiftinggi. Untuk foot loose industry yang exit barrier-nyakecil, daerah-daerah tersebut patut berhati-hati,mengingat para kompetitor terdekatnya mempunyaiinfrastruktur fisik dan dukungan budaya yang kondusif,seperti daerah-daerah di Jawa Tengah misalnya. Daerah-daerah tersebut dapat menjadi ancaman serius baik bagiinvestasi baru, maupun bagi industri yang sudah adadisana. Karena dengan keunggulan dari segi murahnyabiaya tenaga kerja dan kondisi sosial politik budaya yanglebih kondusif, sangat mungkin para investor yang telahada akan memindahkan tempat produksinya ke daerahlain yang lebih kondusif dan dengan biaya tenaga kerjayang relatif lebih murah.

Dari pemeringkatan berdasarkan faktorKetenagakerjaan dan Produktivitas ini ditemukan bahwadilihat dari daerah-daerah yang menempati peringkat

Grafik / Graph 6.Daerah Peringkat 10 Teratas Terbawah Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas /

The First and Last Rank Ten of Regions According to the Factor of Labor & Productivity


Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas /The First Ten Rank of Regions According to

the Factor of Labor & Productivity


Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas /The Last Ten Rank of Regions According to

the Factor of Labor & Productivity

indicator of ‘labor productivity’ and ‘manpoweravailability’ both for experienced and inexperiencedworkers, Tangerang City is as good as the seven regionsabove its rank, but its rank for the indicator of‘normative labor cost’ regulated in UMP/UMK and‘the actual labor cost’ paid by the business communityfor workers in Tangerang City is higher than those ofthe other regions mentioned above. As a result, thefactor of Labor and Productivity as a whole placesTangerang City not less competitive than the sevenregions above its rank. Apart from Tangerang City,the regions around Jakarta such as the Regency ofBekasi, Regency of Karawang, Regency of Bogor,Regency of Tangerang, are facing similar problem,that is their labor cost is relatively high. For the footloose industry with small exit barrier, said regionsshould be careful because their nearest competitorshave physical infrastructure and support of conduciveculture, like regions in Central Java, for example.Those regions can present serious threat both for newinvestment and for the existing industry. Because ofits advantage in cheap labor cost and conducive social,political and cultural condition, it is possible thatthe existing investors will move their production siteto other regions that are more conducive and haverelatively lower labor cost.

From the rating based on the factor of Laborand Productivity, this study uncovers that fromthe regions belonging to the top 30, 22 (73.33%)



30 besar, ternyata 22 (73.33%) diantaranya adalahdaerah kota. Kondisi ini dimungkinkan karena faktortenaga kerja khususnya kualitas dan produktivitas tenagakerja sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari tenagakerja atau tingkat pendidikan sumber daya manusia yangtersedia di daerah yang bersangkutan. Sebagaimanadiketahui hingga saat ini sarana dan prasaranapendidikan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkandi daerah pedesaan (kabupaten), sehingga daerah-daerahperkotaan akan menghasilkan SDM yang relatif lebihbaik dibandingkan dengan daerah kabupaten. Dengandemikian wajar jika kemudian untuk pemeringkatandaerah berdasarkan faktor ketenagakerjaan danproduktivitas untuk peringkat atas didominasi olehdaerah-daerah kota.

Sementara itu dari 13 daerah yang berada padaperingkat 10 terbawah berdasarkan faktorketenagakerjaan tidak satupun yang merupakan daerahkota, bahkan 45 daerah yang berada pada peringkatterendah semuanya juga daerah kabupaten (Grafik 6.1.).Dari daerah-daerah yang berada pada peringkat bawahberdasarkan faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas,terlihat bahwa dari ketiga variabel pembentuknyamemang rendah, yaitu baik dari segi ketersediaan,kualitas, maupun dari segi produktivitasnya. Jika dilihatdari variabel kualitas tenaga kerja dari daerah-daerahyang menempati peringkat 10 terbawah, terlihat bahwaKab. Ende dan Kab. Timor Tengah Utara, relatif lebihbaik dibandingkan 11 daerah lain yang berada diperingkat 10 terbawah. Sementara dari variabelproduktivitas, Kab. Morowali merupakan daerah yangrelatif paling baik dibandingkan dengan 11 daerah lainpada peringkat 10 terbawah untuk faktorKetenagakerjaan dan Produktivitas. Untuk dapatmeningkatkan daya saing daerah-daerah inidibandingkan dengan daerah lainnya, kiranyaperbaikan-perbaikan pada sektor pendidikan perludijadikan prioritas dalam pembangunan di daerah-daerah ini. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakatmerupakan investasi jangka panjang bagi daerah danbagi masyarakatnya, dimana hasil dari investasi tersebutbaru akan terasa pada jangka waktu yang cukup lama.

B.6. Peringkat Daerah Berdasarkan FaktorInfrastruktur FisikSebagaimana bisa diduga, daerah-daerah Jawa, Bali

dan sebagian Sumatra menempati posisi baik dalam halinfrastruktur fisik penunjang daya tarik investasi.Pengembangan sarana fisik yang difokuskan di Jawa jelasmenguntungkan daerah daerah di kawasan ini, jauhmeninggalkan daerah daerah dari kawasan di luar Jawayang kurang mendapat perhatian selama puluhan tahun.Kota Batam, Kota Semarang, kota Surabaya, Kabupaten

of them are urban areas. This condition is possiblebecause of factor of labor, especially the qualityand productivity of labor is much influenced bythe level of education of human resource availablein the related regions. As it is known up to noweducational facility and infrastructure in urbanareas are better than that of rural areas (regencies),thus urban areas produce relatively better humanresource than the regency areas. Consequently, itis anticipated then that the upper ranks rating forthe factor of labor and productivity are dominatedby the urban areas.

Whereas, among 13 regions which are on thelast ten rank for the factor of labor, none is anurban area, even the 45 regions in the lowest ranksare all regency areas(Graph 6.1.). Regions in thelower rank for the factor of Labor and Productivityshow that the three forming variables are low, thatis the availability, quality, and productivity oflabor. From among the regions in the lowest tenranks for the variable of quality of manpower, itis clear that the Regency of Ende and Regency ofNorth Central Timor are relatively better than theother 11 regions . While for the variable ofproductivity, the Regency of Morowali was chosenas the best region among 11 other regions in thelowest ten ranks for the factor of Labor andProduc t iv i t y. To advance th e c ompe t i t i veadvantage of these regions over the other regions,there is a need to improve the education sector.Thi s s e c tor need s to be pr ior i t ized for thedevelopment of these regions. Upgrading society’seducation requires a long term investment for theregion and its society, for which the result of thisinvestment will be of benefit for a long period oftime.

B.6. Rating of Regions According to theFactor of Physical InfrastructureAs expected, the regions of Java, Bali and some

parts of Sumatra dominate good positions in terms ofphysical infrastructure that support investmentattractiveness. The development of physical facilitythat was focused in Java is obviously benefitable forits regions, leaving far behind the regions outside Javaas they were given less attention for decades. BatamCity, Semarang City, Surabaya City, Regency of


Tangerang, Kota Tangerang dan beberapa daerah Jawalainnya menduduki peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima)serta urutan lainnya di sepuluh besar.

Dari peringkat daerah berdasarkan faktorInfrastruktur fisik ditemukan pula bahwa dari 41 daerahyang berada pada peringkat 30 teratas, 23 diantaranyamerupakan daerah kota (13 dari Jawa dan Bali, 10 dariluar Jawa - Bali), 16 merupakan daerah kabupaten yangberasal dari Jawa dan Bali, dan hanya 2 daerah yangmerupakan daerah kabupaten yang berasal dari luar Jawadan Bali. Hal sebaliknya terjadi pada 43 daerah yangmenempati peringkat 30 terbawah. Dari 43 daerahtersebut hanya satu yang merupakan daerah kota (KotaPangkal Pinang), dan tak satu pun dari daerah tersebutberasal dari Pulau Jawa atau Bali. Temuan inimenunjukkan bahwa kesenjangan pembangunaninfrastruktur fisik antara daerah di Pulau Jawa dan Balidengan daerah di luar kedua pulau tersebut, serta antaradaerah perkotaan dan pedesaan, masih berlangsung dandampaknya masih terlihat sampai sekarang.

Namun berdasarkan persepsi dunia usaha, dalamhal penentuan peringkat keseluruhan, indikator-indikator dalam infrastruktur fisik ini tidak cukupsignifikan sebagai indikator penentu, karena bobotnyayang kalah jauh dibandingkan bobot indikator-indikatorkelembagaan dan sospolbudkam. Artinya bahwa palingtidak daerah-daerah di luar Jawa dan Bali tidak ‘kalahdahulu sebelum bertanding’ dibandingkan daerah-daerah di Jawa. Dengan demikian paling tidak untukkompetisi dalam pemeringkatan kali ini dapat dikatakanrelatif ketat. Tetapi yang perlu disadari oleh daerah-daerah yang masih lemah untuk faktor infrastruktur

Grafik / Graph 7.Daerah Peringkat 10 Teratas Terbawah Faktor Infrastruktur Fisik /

The First and Last Ten Rank of Regions According to the Factor of Physical Infrastructure


Faktor Infrastruktur Fisik /The First Ten Rank of Regions According to

the Factor of Physical Infrastructure


Faktor Infrastruktur Fisik /The Last Ten Rank of Regions According to

the Factor of Physical Infrastructure

Tangerang, Tangerang City and several other areasof Java obtained the 1st (first) until the 5th (fifth)ranks and other sequence in the top ten.

From the regions’ rating for the factor ofPhysical Infrastructure, out of 41 regions whichare on the upper 30 ranks, 23 are urban areas(13 from Java and Bali, 10 from outside of Jawa- Bali), 16 are regencies in Java and Bali, andonly 2 regions are outside of Java and Bali. Thereverse is true for 43 regions that take the lowest30 ranks. Out of 43 regions, only one is an urbanarea (Pangkal Pinang City), and none of theregions is from Java or Bali Islands. This findingshows tha t th e gap in t e rms o f phy s i ca linfrastructure development between the regions inJava and Bali Islands and other regions outsidethese islands, and between urban areas and ruralareas still exists and its impact is still evident upto now.

But from the perception of business community,in determining the over-all rating, indicators underthe physical infrastructure is not so significant asdetermining indicator because their weight is lowerthan that of indicators under the institutional andsocio-political, cultural and security factors. Thismeans that at least the regions outside Java and Baliare not at par with the regions in Java in competition.Thus, at least at this time of rating, it can be saidthat competition is relatively tight. But the regionsthat are still weak in terms of factor of physicalinfrastructure must realize that low value given to



fisiknya adalah, dengan bobot yang relatif lebih keciluntuk faktor infrastruktur fisik dibandingkan faktorKelembagaan dan terutama faktor Sosial Politik Budayapada pemeringkatan kali ini, menunjukkan bahwakondisi daya tarik investasi daerah-daerah di Indonesiabelum normal. Jika daya tarik investasi daerah-daerahtelah normal, semestinya bobot yang lebih besar adalahuntuk faktor Perekonomian Daerah, Infrastruktur Fisik,dan Ketenagakerjaan. Dengan demikian, jika mauberfikir ke depan dan untuk tujuan jangka panjang,daerah-daerah tersebut perlu melakukan upaya-upayauntuk penambahan dan perbaikan infrastruktur fisik.

C. GAMBARAN DAYA TARIK INVESTASIDAERAH KABUPATEN / KOTA

Hasil penelitian lapangan di 20 daerah disajikandalam 2 (dua) bagian, pertama, laporan penelitianlapangan tentang “Gambaran Daya Tarik Investasi” dimasing-masing daerah yang disajikan secara terpisah darilaporan ini, dan kedua, temuan penelitian lapangan polapola daya tarik investasi daerah yang merupakan sintesisdari penelitian di 20 daerah penelitian lapangan.Penyajian laporan penelitian di 20 daerah penelitianlapangan secara tersendiri untuk memberikan gambaranspesifik mengenai hasil penelitian lapangan di daerahdaerah yang memiliki struktur ekonomi dengan basisusaha sektoral dominan yang mewakili daerahPerkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan,Industri Pengolahan (Manufaktur), dan Perdagangan.

C.1. Gambaran Daya Tarik Investasi DaerahKabupaten / Kota Secara UmumWalaupun terdapat beberapa kekhususan daya tarik

investasi masing-masing daerah (dijabarkan pada bagianC.2. di bawah); namun ditemukan pula sejumlahpersoalan yang relatif sama yang dihadapi oleh parapelaku usaha dari sektor-sektor usaha yang berbeda disejumlah daerah. Indikasi persoalan yang sama inipertama-tama terlihat dari hasil pembobotan faktor-faktor, variabel, dan indikator yang digunakan untukpemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/ kota.Dari hasil pembobotan faktor-faktor, variabel, danindikator-indikator oleh para pengusaha terlihat bahwafaktor-faktor yang tergabung dalam policy variable masihditempatkan lebih penting daripada faktor-faktor yangtergabung dalam endowment variable. Hal inimenujukkan bahwa daya tarik investasi daerah-daerahdi Indonesia masih berada dalam kondisi yang belumnormal atau belum ideal. Dalam keadaan normal,faktor-faktor yang tergabung dalam endowment variablesemestinya mendapat bobot yang lebih besar dalampertimbangan untuk keputusan berinvestasi. Bila faktor-

the factor of physical infrastructure compared to thefactors of Institution and Socio-political and CulturalCondition at this time of rating simply indicates thatthe condition of investment attractiveness of regionsin Indonesia is not normal yet. If the investmentattractiveness of the regions is under the normalcondition, it is likely that more weight will be givento the factors of Regional Economy, PhysicalInfrastructure, and Labor and Productivity. Thus interms of long term purpose and prospect, these regionsneed to augment and improve their physicalinfrastructure.

C. DESCRIPTION OF ATTRACTIVENESS OFREGENCIES/CITIES TO INVESTMENT

The result of field survey in 20 areas is presentedin two parts. First is the detail of the field surveyreport regarding the “Description of InvestmentAttractiveness” for each area which is presented asAppendix; and second, the synthesis for the findingof field survey in said 20 field survey areas that isregarded as pattern of regional investmentattractiveness, which is presented below. Separatepresentation of report in 20 field survey areas isintended to give specific illustration on the result offield survey for each research area, following theeconomic structure dominant in specific areasrepresenting the fields of Plantation, Forestry, Fishery,Mining, Manufacture Industry and Trade.

C.1. General Description on Attractiveness ofRegencies/Cities to InvestmentAlthough each area possesses several special

attributes on attractiveness to investment (asexplained below, see item C.2.), there are also somerelatively similar problems faced by businesscommunity from various business sectors in someareas. These problems have actually been indicatedin the process of weighing of factors, variables andindicator used to determine attractiveness ofregencie s / c i t ie s to inves tment. Based on theweighing of factors, variables and indicators doneby the business community, it shows that the factorsunder the policy variable are still more importantthan the factors under endowment variable. Thisindicates that the attractiveness of regions inIndonesia to investment is still not under a normalor ideal condition. When it is in normal condition,the factors under the endowment variable shallreceive higher weight in investment decision-making. If the institutional factor, security factor,and other factors under the policy variable are in


faktor kelembagaan, keamanan dan faktor-faktor policyvariable lainnya yang dimiliki oleh daerah-daerah diIndonesia sudah normal, seharusnya dalam mengambilkeputusan untuk berinvestasi, pertama-tama yang dilihatoleh investor adalah pada potensi ekonomi yang dimilikioleh daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan(endowment variable).

Dari penelitian ini diketahui pula bahwa secaraumum daerah kabupaten / kota di Indonesia, masihmenghadapi beberapa masalah sehubungan dengan dayatariknya terhadap investasi. Kendala-kendala tersebutterlihat dari pernyataan atau jawaban 463 respondenpelaku usaha di 20 daerah penelitian lapangan, dimana,42% menyatakan bahwa kepastian hukum masihrendah, dan bahkan 11,2% responden menyatakansangat tidak baik. Persoalan lainnya adalah dalam halkualitas pelayanan birokrasi, dimana 48,2% respondenmenilai tidak baik dan 13,4% responden menyatakansangat tidak baik.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktikpemerintahan yang terkait dengan kepastian hukum danpelayanan birokrasi masih jauh dari harapan para pelakuusaha. Bila dikaitkan dengan kualitas kebijakan formalperaturan daerah yang dianalisis dari 134 Kabupaten/Kota yang menunjukkan 22,7% Perda tidak mengaturdengan jelas tentang standar pelayanan usaha (prosedur,waktu, tarif, dll.); maka wajar bila birokrasi pelayananusaha tidak memenuhi harapan pelaku usaha karena ditingkat aturan formal pun hal hal terkait denganpelayanan usaha sudah menunjukkan distorsinyaterhadap aktivitas usaha.

C.2. Pola Pola Daya Tarik InvestasiDalam penelitian lapangan di 20 Kabupaten/Kota

untuk memahami pola-pola daya tarik investasi daerahberdasar sektor usaha dominan, ditemukan beberapapersoalan-persoalah khusus yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha. Hal ini terjadi karena setiap sektorusaha mempunyai karakteristik yang berbeda antarasektor usaha yang satu dengan sektor usaha yang lainnya.

C.2.1. Sektor Usaha Manufaktur Lahan Suburuntuk Punguatan LiarSebagian besar pelaku usaha manufaktur

mengungkapkan bahwa pelayanan birokrasi olehpemerintah daerah (pemda) di sejumlah daerah merekarasa masih kurang baik. Hal ini paling banyak dirasakanoleh 80% responden pengusaha manufaktur dari Kab.Serang, dan 20% responden di Kota Kediri yangmenyatakan pungutan tidak resmi di lingkunganbirokrasi cukup tinggi. Kedua daerah tersebutmerupakan daerah berbasis manufaktur. Hal serupa jugadialami oleh para pengusaha manufaktur yang menyebar

normal condition in the regions of Indonesia, theinvestors will pay more attention on the variablesof economic potential, physical infrastructure andlabor (endowment variables) existing in an areain making decision about investment.

This survey also discovers that in general, theregencie s / c i t i e s in Indones ia s t i l l face someproblems in attracting investment. The obstacle,a s a f f i rmed by 42% o f 463 re spondent s(businessmen) from 20 field survey areas, remainslaw certainty in such an extent that there are even11.2% of the total respondents saying that suchfactor is extremely poor. Another problem is thequality of government service, where 48.2%re spondent s re gard i t a s poor and 13 .4%respondents as extremely poor.

Said data simply show that the quality ofgovernment officials responsible of providing lawcertainty and government service is still far frombusiness community’s expectation. In terms offormal po l i c i e s such a s qual i t y o f reg ionalregulations as analysed from 134 Regencies/Cities,it shows that 22.7% of Regional Regulations failedto provide clear provisions on standard of businessservice (procedure, duration, cost, etc.). Thismeans that poor business service takes its root fromthe formal regulations.

C.2. Patterns of Investment AttractivenessAs revealed by the field survey in 20 Regencies/

Citie s , speci f ic busines s sector faces speci f icproblems. This i s at tr ibuted mainly on theconsideration that each business sector has its owncharacteristics different from others.

C.2.1. Manufacturing Sector as VulnerableGround for Illegal LevyMajority of the manufacturers reveal that the

services of regional governments in several areasare still quite poor. This assessment is based fromthe expe r i enc e o f 80% re spondent s(manufacturers) from Serang Regency and 20%respondents from Kediri City who state that illegallevy within the bureaucracy is quite high. Bothareas are manufacture-center areas. The samething happens to the manufacturers from another18 regions. In addition to high illegal levy in



di 18 daerah lainnya. Selain tingginya biaya tidak resmidalam pelayanan birokrasi, ketidakpuasan akanpelayanan birokrasi juga dirasakan akibat kurangnyakepastian waktu, kepastian biaya, prosedur yang berbelit-belit dalam proses pelayanan birokrasi, seperti dalampelayanan perizinan pendirian usaha baru, registrasiulang, dan sebagainya.

Di samping pungutan tidak resmi dalam tubuhbirokrasi para pengusaha manufaktur ini juga banyakyang menjadi sasaran pungutan tidak resmi oleh pihak-pihak di luar birokrasi, yang terjadi di lingkungankegiatan usaha mereka. Pungutan tidak resmi oleh aparatkeamanan paling banyak dialami oleh para pengusahamanufaktur di Kab. Sidoharjo yaitu sebesar 36,4%responden. Pungutan tidak resmi yang dilakukan olehsekelompok orang yang mengatasnamakan organisasisosial kemasyarakatan yang dialami oleh 70%Responden di Kab. Serang, 35,2% Responden di KotaKediri, 27,2% responden di Kab. Sidoharjo. Sedangkanpungutan-pungutan tidak resmi lainnya biasanyadilakukan oleh kelompok pemuda kampung, premandan sebagainya. Pungutan tersebut dilakukan mulaidengan cara halus, seperti permintaan sumbanganhingga menggunakan intimidasi baik langsung maupuntak langusung. Di Kab. Serang misalnya terdapatsekelompok orang yang dengan nama tertentu yangsecara reguler sebulan sekali, atau beberapa minggu sekalimendatangi pabrik-pabrik untuk meminta “uangkeamanan”.

C.2.2. Diskriminasi dan TransparansiPelayanan Publik terhadap Sektor UsahaPerdagangan dan JasaSebagian besar pelaku usaha sektor perdagangan

dan jasa merasa sebagai “korban” perlakuan diskriminatifdari kebijakan pemerintah daerah di bidang perizinanusaha. Perlakuan diskriminatif dalam pengurusanperizinan ini dirasakan paling tidak oleh para pelakuusaha jasa perdagangan dan jasa pariwisata di KotaDenpasar dengan modal menengah. Banyak daerahmengambil kebijakan dengan menempatkan pencapaianretribusi sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)dalam penyusunan APBD tahunan. Karena jumlahpendapatan dari retribusi perizinan ini telah ditetapkansebagai target, dengan demikian untuk dapat dinyatakanberhasil dalam pelaksana pelayanan perizinan adalahdengan terpenuhi atau terlampauinya target yang telahditetapkan. Akibat dari akses pelayanan perizinanterhadap kalangan dunia usaha yang cenderung berpihakdan lebih menguntungkan pada yang mampumembayar biaya perizinan, maka terjadi kecenderunganuntuk mendiskriminasi kelompok yang kurang mampu.Oleh karenanya, golongan lemah (UKM) cenderung

exchange for government service, dissatisfactiontoward government service is also common becauseof laxity in terms of time, unclear tariff, andcomplicated procedures in providing governmentservice, such as issuance of permits for new businessestablishment, re-registration, and so on.

In addition to the illegal levy within thebureaucracy, manufacturers are also the targets ofillegal levy outside the bureaucracy operatingwithin their business areas. Most manufacturersor around 36% respondents from SidoharjoRegency have been prey to illegal levy from securityofficers (police). Whereas 70% of the respondentsfrom Serang Regency, 35.2% respondents fromKedi r i Ci t y and 27 .2% re spondent s f romSidoharjo Regency have experienced illegal levyfrom a group of people who are believed to be partof community organization. While, other illegallevies are usually maintained by a group of ruralyouth, gangsters and so on. The practice of illegallevy is being done in a subtle way, like solicitingf o r dona t i on t o d i re c t o r ind i re c t u s e o fintimidation. For example, in Serang Regency agroup of people under certain name have beenvisiting factories once a month or several times aweek to ask for “security fee”.

C.2.2. Discrimination and Transparency ofPublic Service for Trade and ServiceSectorMost businessmen from trade and service

sector admitted to fall “victims” to discriminationwith regards to regional government policy onissuance of business permit. The medium-scaleentrepreneurs in trade and tourism sector fromDenpa sar Ci t y have expe r i enc ed suchdiscriminating practice in processing businesspermit. The difficulty in the processing of businesspermit is related to the fact that several regionshave been introducing policies putting retributioncollection as the main source of revenue to increaseOr ig ina l Reg iona l Revenue (PAD) in thepreparation of annual Regional Budget (APBD).Certain target of revenue has to be secured fromthe issuance of permit that any action seems to bedirected to ensure achievement of said target. Asa result, only those who can afford the paymentcan secure business permit, while the less privilegedgroups are discriminated. The small-scale businessgroups (UKM) are receiving inadequate attention


kurang mendapat perhatian dari organisasi pemerintah,karena golongan ini dipandang sebagai golongan yangkurang menguntungkan.

Selain tingginya biaya, diskriminasi juga dirasakankarena adanya perbedaan pelayanan diantara pengusahayang dekat dengan kekuasaan dengan pengusaha yangtidak mempunyai hubungan dengan aparat. Persoalanyang juga banyak dialami oleh pelaku usaha jasakonstruksi di beberapa daerah adalah masalah transparansitender untuk mendapatkan proyek khususnya proyek-proyek pemerintah. Tender diakukan secara tidaktransparan dan penuh diwarnai dengan unsur KKN, dankurang mempertimbangkan kualifikasi peserta tender.Kedekatan dengan penguasa sangat berpengaruh terhadapkeberhasilan untuk mendapatkan tender.

from government official, for these groups arecons idered in s igni f i cant in t e rms o f targe tfulfilment.

Besides high tariff, discrimination is alsoevident from the fact that service is being providedbased on proximity in terms of relationship withgovernment officials. As a common experience,businessmen in the construction sector from severalareas are facing transparency problem whenbidding for a particular government project. Thebidding is not being conducted in a transparentmanner thus highly prone to corruption, collusionand nepotism, disregarding the qualifications ofbidders. Close relationship to officials influencesvery much the success in bidding.

Untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunanpemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yangdituangkan dalam berbagai bentuk hukum dan peraturan,yang salah satu pelaksanaannya adalah dalam instrumenperizinan. Melalui instrumen perizinan ini, pemerintahlahyang berhak menentukan kegiatan mana yang bolehdilakukan dan kegiatan mana yang tidak boleh dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Dengan demikian perizinandengan segala persyaratannya merupakan instrumen ataumekanisme pengendalian oleh pemerintah dengan tujuanagar tidak terjadi kegagalan pasar yang disebabkan oleheksternalitas negatif barang publik, dan asimetri informasi.

Karena pemberian izin tersebut melekat pada fungsi dankewenangan pemerintah, artinya perizinan merupakanmonopoli dari pemerintah. Di Indonesia, sebagai salah satukeputusan administrat i f periz inan dikeluarkan olehpemerintah pada seluruh tingkatan (pemerintah pusat danpemerintah daerah). Dalam hal-hal tertentu yangberdampak pada publik - izin mendirikan bangunan, izintrayek, izin usaha dalam skala tertentu - dikeluarkan olehpemerintah daerah. Dengan demikian peranan pemerintahdaerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakanperiz inan yang berkaitan dengan kebutuhan dasarmasyarakat sangat menentukan. Oleh karenanya semenjakotonomi daerah diterapkan pada awal tahun 2001 lalu, salahsatu bentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah adalahmengenai perizinan. Hal yang nyata terasa dialami olehmasyarakat dan pelaku usaha adalah semakin banyaknya izinyang harus mereka miliki apabila akan melakukan suatukegiatan.

Paralel dengan berbagai perizinan yang harus dimilikiitu adalah banyaknya keluhan akibat ketidakpuasan terhadapkualitas pelayanan oleh aparat yang berwenang memberikanizin, seperti sulitnya mendapatkan izin, prosedur yangberbelit-belit, tingginya biaya yang harus dikeluarkan,sampai dengan diskriminasi terhadap golongan tertentu danlain-lain. Salah satu contoh terjadinya diskriminasi pelayananperizinan diungkapkan oleh dunia usaha di Kota Denpasar,yang merasa bahwa pelayanan perizinan di Kota inicenderung memberatkan golongan pengusaha menengahdan kecil. Perizinan lebih mudah diperoleh oleh golonganpengusaha dengan modal besar.

Persoalan di atas dapat dipahami pertama-tama denganmengungkapkan lebih jauh latar belakang birokrasipemerintah dan selanjutnya menelusuri bagaimanan

DISKRIMINASI PELAYANAN PERIZINAN USAHAOLEH BIROKRASI PEMERINTAH DAERAHDISCRIMINATION IN THE ISSUANCE OF BUSINESS PERMIT BY REGIONAL GOVERNMENT

To overcome the negative ef fects of development,government issues a number of policies, in the form ofvar ious laws and regulat ions, the implementation ofwh i ch r equ i r e s , among o the r s , pe rm i t i n s t rument .Through this instrument, the government can determinewhich public or private company activity is legal andwhich i s i l l ega l . So bus iness permi t s w i th a l l the i rrequirements are government instrument and controlmechanism to avoid market fai lure causing negativeex te rna l i t i e s in the p rov i s ion o f pub l i c goods , andinformation deviation.

Because business permit is connected to governmentau tho r i t y and func t i on , i t i s a c tua l l y gove rnmentmonopoly. In Indonesia, as an administrative decree,business permit is issued by al l levels of government(regional and national governments). In some cases,regional government is responsible for the issuance ofpermits on several activities related to public interestssuch as bui ld ing construct ion permit, transportat ionpermit, and business permit for certain scale of business.Thus, the role of regional government in deciding andimplementing policy on permit related to the provisionof people’s basic needs is very significant. That is why,since the implementation of regional autonomy in 2001,one of popular regional policies is business permit. Whatis the result so far is that individuals and businessmencomplain about so many permits they must obtain if theyintend to set up a business.

Parallel to the required business permit is a complaintover dissatisfaction to the service quality by authorizedgovernment official who is in charge of issuing permit,such as d i f f i cu l t i es in secur ing permit , compl i catedprocedure and high cost of permit, and discriminationto cer ta in group. An example o f d i sc r iminat ion inbusiness permit is revealed by certain business group inDenpasar, who feel that business permit in the city tendsto discriminate small and middle-scale businessmen. It iseasier to get business permit for big corporation.

T h e a b o v e i s s u e s a r e e a s i e r t o e x p l a i n i f w eunderstand the logic behind the bureaucracy leading itto show some specific attitudes in the issuance of business



pe rm i t . I n pub l i c s e r v i c e o rgan i za t i on , the r e i s abureaucracy administ rat ion d imens ion that inc ludescons i s t ency o f p rocedure , equa l t r ea tment fo r a l l ,government official-client social gap, access to channelc u s t o m e r d i s s a t i s f a c t i o n s , g o v e rn m e n t o f f i c i a l ’sattitudinal background, and employment policy. In linew i t h p u b l i c b u s i n e s s p e rm i t s e r v i c e p ro v i d e d b ygovernment o f f i c ia l s , there are two i s sues that arep r o b a b l y t h e c a u s e o f g o v e r n m e n t f a i l u r e g i v i n gdissatisfactions to the public who seek business permitservice. First, there is difficulty in measuring public servicesuccess, and second, the monopoly of the bureaucracy inproviding public service.

One of the characteristics of monopolistic bureaucracystipulated in regulation, according to a number of studies,is a tendency to mark up the budget (Niskanen, 1971).Bureaucracy, just like other system, is run by people whoseintention is to maximize their satisfaction, namely salary,employment size, reputation and social status. Since theva lue o f bu reauc racy i s r e la t i ve to the amount o fgovernment budget, a government in i ts attempt tomaximize satisfaction tends to also mark up governmentbudget. Generally, government has a tendency to expandpublic service bureaucracy and maximize inefficiency (McKenzei 1984). Publ ic serv ice expansion is conductedthrough imposition of over regulated procedure or puttingunnecessary activities, which are supposed to be otherparty’s job. This may be the main factor of dissatisfactionof businessmen seeking for business permit who considerthem as inefficient procedures.

As a result of long and winding procedures, publicservice needed in every level becomes business service costfor the businessmen who have to pay for it. It means thatthe longer the bureaucracy l ines and procedures, thebigger the cost the businessmen have to pay. This is alsopossible because of the second tendency of monopolisticbureaucracy namely ineff ic iency. Government createsefficiency by marking up every unit of service cost or bymaximizing a number of employees to provide publicservice. From the point of view of business permit seekers,this is an extra cost, which is more expensive than theyare supposed to pay.

The high cost contained in the formal regulation (asit is regulated in government regulation) is one thing,while the behavior of government official in charge ofissuing permit is another thing. Government bureaucracyas an organization consists of elements and individualswho are human (official, public service official etc). It isu n d e n i a b l e t h a t e v e r y i n d i v i d u a l h a s h i s o r h e rexpectation, interest and desire. And so, governmento f f i c i a l s t end to abuse power th rough co r rup t i on ,collusion, and nepotism. If there is an abuse of power, ofcourse, there is an extra cost and it will be more expensiveto get a permit, and service discrimination is l ikely tohappen.

Cons ider ing that reg ional government’s at t i tudetoward business permit is important in the era of regionalautonomy, there is a strong tendency that business permitshould be placed as one of the control instruments, andsome regions have placed it in a very important position.In one side it is considered as a manifestation of regionalauthority, on the other side, it is considered as revenuesource. In line with the second view on the importance of

pemahaman pemda akan kedudukan perizinan. Perludipahami bahwa dalam organisasi pelayanan publik terdapatdimensi birokratik-administratif, yang diantaranya mencakup: kekuatan prosedur; pemerataan perlakuan; jarak sosialantara klien dan petugas; ketersediaan saluran untukmenyampaikan perasaan t idak puas; latar belakanpandangan petugas; serta kebijakan kepegawaian. Berkaitandengan pelayanan umum di bidang perizinan yangdilakukan oleh birokrasi, ada dua masalah yang dapatmenjadi sumber kegagalan pemerintah yang berakibatketidakpuasan pihak yang akan memperoleh perizinantersebut. Pertama, adanya kesul i tan untuk meni la ikeberhasilan pelayanan umum, dan kedua, masalahpelayanan umum oleh birokrasi yang bersifat monopolistik.

Salah satu karakteristik dari birokrasi monopolistik yangditetapkan oleh peraturan, menurut beberapa studi adakecenderungan untuk memperbesar anggaran (Niskanen,1971). Birokrasi sebagaimana orang pada umumnya, adalahpihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji,jumlah karyawan, reputasi, dan status sosial. Karena utilitasbirokrasi berkaitan dengan besarnya anggaran pemerintah,maka seorang birokrat yang berusaha mencapai kepuasanmaksimum, berarti juga akan memaksimumkan ataumemperbesar anggaran pemerintah. Untuk memperbesaranggaran pemerintahan yang biasanya dilakukan denganekspansi birokrasi pelayanan umum dan memaksimumkanpemborosan ((McKenzei, 1984). Adapun perluasan cakupanpelayanan umum dilakukan dengan cara memperbanyakprosedur (over regulated) atau memasukkan kegiatan kedalam lingkup pekerjaan birokrasi yang sebenarnyapekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain atauekspansi monopolistik. Hal ini barangkali merupakan akarpersoalan terjadinya ketidak puasan para pencari izin(pengusaha) yang mengganggab bahwa pelayananperizinan banyak prosedur dan berbelit-belit.

Selanjutnya konsekuesi dari prosedur yang panjangadalah jasa pelayanan yang diminta setiap tahapan berupabiaya pelayanan yang harus dibayar oleh pihak pengusaha.Artinya bahwa semakin panjang jalur birokrasi atau proseduryang harus dilalui, semakin besar pula biaya yang harusdikeluarkan. Hal ini terjadi juga karena kecenderungan keduadar i birokras i yang monopol ist ik yaitu melakukanpemborosan. Pemborosan yang dilakukan oleh birokratadalah dengan memperbesar biaya perunit pelayanan ataumenambah jumlah pegawai untuk menjalakan fungsipelayanan umum. Pemborosan ini dari sisi pemintapelayanan perizinan merupakan tambahan biaya yang lebihmahal dan harus dibayar atau dikeluarkan oleh pengusaha.

Tingginya biaya tersebut masih dalam kerangka formal(sebagaimana diatur oleh birokrasi perizinan) tetapi belumdiperhitungkan faktor perilaku manusia atau aparat yangberwenang memberikan pelayanan perizinan tersebut.Birokrasi pemerintahan sebagai sebuah organisasi terdiri darielemen-elemen atau individu-individu yang yaitu manusia(pejabat, petugas pelayanan, dan lain sebagainya). Tidakdapat dipungkiri bahwa dalam diri setiap individu tersebutmempunyai ekspektasi, interest atau tujuan-tujuan tertentusecara sendiri-sendiri. Dengan demikian penyalahgunaanwewenang atau jabatan - korupsi, kolusi, ataupun nepotisme- bisa saja terjadi. Jika terjadi penyalahgunaan jabatan olehpetugas pelayan perizinan, tentu saja biaya yang dikeluarkanuntuk pengurusan perizinan tersebut akan menjadi semakinmahal, dan mungkin juga akan terjadi diskriminasi dalampelayanan.

Ditinjau dari pemahaman pemda akan kedudukanperizinan di era otonomi, ada kecenderungan yang kuatbahwa perizinan yang seharusnya ditempatkan sebagai salahsatu intrumen pengendalian, oleh beberapa daerahdipandang mempunyai posisi yang penting. Yakni, pada satusisi dipandang sebagai perwujudan dari kewenangan daerah(otonomi secara politik), dan pada sisi yang lainnya dijadikansebagai sumber pendapatan bagi daerah (otonomi secara


ekonomis). Berkaitan dengan pandangan kedua yang terjadiadalah adanya kesulitan dalam menentukan keberhasilahpelayanan umum di bidang perizinan. Meskipun logikaperusahaan swasta tidak dapat diterapkan pada birokrasipenyedia pelayanan perizinan, dalam praktik seringdilakukan oleh banyak pemda, bahwa keberhasi lanpelayanan perizinan dilihat dari jumlah izin yang dikeluarkandan retribusi yang diterima. Seringkali pejabat publikmengaitkan pemberian izin dengan retribusi. Pencapaianretribusi ditetapkan sebagai target Pendapatan Asli Daerah(PAD) dalam penyusunan APBD tahunan. Jumlahpendapatan dari retribusi perizinan ini telah ditetapkansebagai target. Dengan demikian untuk dapat dinyatakanberhasil, birokrasi pelaksana pelayanan perizinan harus dapatmemenuhi atau bahkan lebih besar dari target yang telahditetapkan. Target menjadi lebih penting dari pada kualitaspelayanan yang diberikan, dan fungsi utama dari pemberianizin tersebut, seperti untuk mengadakan pembinaan,pengawasan, pengendalian dan lainnya.

Selanjutnya dalam konteks perizinan usaha, masyarakatdan dunia usaha adalah pelanggan perizinan. Dengan katalain untuk dapat melakukan kegiatan usaha, seseorang harusmengantongi sejumlah periz inan. Idealnya sebagaipelanggan, masyarakat atau dunia usaha dapat mengajukankeluhan atas ketidakpuasan pelayanan perizinan yangdiberikan oleh pemda. Persoalannya, tidak banyak daerahyang menyediakan inst i tus i yang kredibel untukmenampung keluhan dunia usaha ini. Jika ada, biasanyainstitusi tersebut merupakan bagian dari, atau sub-unit daridinas pemroses izin. Tidak efektifnya mekanisme keluhanmendorong dua pilihan yang akan dilakukan oleh parapelaku usaha berkaitan dengan perizinan usaha. Pertama,yaitu melakukan kompromi – baik secara sukarela atauterpaksa – dengan sistem yang sebenarnya tidak disukainya.Kedua memilih untuk keluar dari sistem tersebut. Apabilapilihannya adalah berkompromi dengan sistem yang ada,maka konsekuensinya harus mengeluarkan biaya ekstra, yangmerupakan ekonomi biaya tinggi. Hal ini tentu saja akanlebih mudah dilakukan oleh pelaku usaha dengan modalyang besar, sebaliknya akan diarasakan berat oleh pelakuusaha dengan modal pas-pasan atau kecil - seperti yangdikeluhkan oleh kalangan pengusaha di Kota Denpasar. Jikatidak sanggup membayar, maka pilihan kedua yang akanditempuh, yaitu keluar dari sistem. Konsekuesnsinya adalahkegiatan usaha yang dilakukan dikategorikan ke dalam sektorinformal. Sebagai usaha sektor informal tentu saja akanbanyak mengalami kesul itan dalam pengembanganusahanya. Dan di sisi lain dapat mengancam kegiatan sosialekonomi, serta kesulitan pemerintah dalam melakukanpengawasan, pembinaan dan sebagainya. Dengan kata laintelah terjadi kegagalan dalam fungsi instrumen perizinan.

Sampai di sini, tampaknya upaya-upaya pemerintahuntuk mengatasi ketidak-seimbangan pelayanan publikbelum berhasil dengan baik. Faktor-faktor ekonomis sepertibias investasi, bias kualitas, bias harga, dan bias birokrasimembuat pelayanan publik telah menjadi terlalu mahal bagigolongan miskin. Akibat dari akses pelayanan publik(perizinan) yang lebih bias dan menguntungkan padagolongan menengah atas, sehingga munculkecenderunggan untuk mendiskr iminasi kelompokmasyarakat dengan m,odal kurang yang seharusnyamendapatkan bantuan lebih banyak dari mereka. Hal initerjadi karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas danefisiensi yang sangat mendominasi pencapaian tujuan-tujuan organisasi atau unsur-unsur tertentu dalam organisasi(baca oknum) pelayanan publik cenderung untuk memilihkelompok sasaran yang mereka pandang pal ingmenguntungkan buat pencapaian tujuan organisasi. Olehkarenanya, golongan lemah cenderung selalu kurangmendapat perhatian dari organisasi pemerintah, karenagolongan ini dipandang sebagai golongan rawan yangkurang menguntungkan.

public permit, it is very difficult to measure the successo f p u b l i c b u s i n e s s s e r v i c e . E v e n t h o u g h p r i v a t ecorporation procedure is no comparison to public serviceinstitution, in reality, oftentimes, as it happens in someregional governments, the success of public service isindicated by the number of permits issued and revenuethat comes to the government cash flow. Revenue targetis considered as Original Regional Revenue (PAD) in theregional budget (APBD). It is the revenue from issuanceof this permit that is the target of permit itself, and notthe service for which the permit is issued. And to makethis successful, government official in charge of issuingbusiness permit must fulfill the target or surpass it. Targetbecomes more important than public service quality orthe main funct ion o f pe rmi t , namely deve lopment ,supervision, control, etc.

In the context of business permit, individuals andbusinessmen are supposed to be treated as customers.Ideally, as customers, individuals and businessmen mayfi le a complaint over their dissatisfaction about poorservice in getting business permit from local government.The problem is that many regions do not provide anycredible institution to handle these complaints. If thereis such an institution, usually it is part or sub-unit of aninstitution in charge of issuing certain business permit.Ine f f i c i ency in compla int mechanism seems to leadbusinessmen to two options to get business permit. First,by making a compromise -voluntarily or involuntarily-with the system they don’t l ike, or to withdraw from thesystem. If the option is to compromise with the system,consequently, there must be an extra cost and this isconsidered as high cost economy. This, of course, will notbe a problem for big companies, while on the contraryth i s i s a p rob l em fo r sma l l - s ca l e indus t r y such ascomplained by businessmen in Denpasar. If they cannotafford it, they tend to take the second option; they chooseto go out of the system. Consequently, their businessact iv i t ies wi l l be c lass i f ied as in formal bus iness . Asinformal business it is not easy to develop. This makes itdifficult for both government and businessmen to developand to control their businesses.

Up to this point, all government efforts in resolvinglops ided publ ic serv ice fa i led. Economic factors l ikeunfavorable investment c l imate, low serv ice qual i ty,fluctuating price, and inefficient bureaucracy have madethe public service expensive for poor people. This can bean advantage for b ig bus inessmen but i t c reates atendency to discriminate small-scale businessmen who aresupposed to get more assistance from them. This is causedb y a k i n d o f “ r a t i o n a l i n t e r e s t ” o f g o v e r n m e n torganization to select the target group who benefits theo r gan i za t i on . Consequen t l y, gove rnment t ends t omarginalize the unfortunate because they are consideredas a group that doesn’t give benefit for the government.



C.2.3. Benturan Sosial Budaya pada SektorUsaha PerkebunanKarakteristik sektor usaha perkebunan adalah

bahwa usaha ini membutuhkan penguasaan lahan usahaberupa tanah yang luas membuka usaha. Persoalan yangbanyak mumcul kemudian adalah berkaitan denganmasalah penguasaan tanah tersebut. Kebijakanpemerintah dalam hal pertanahan (politik pertanahan)hingga saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan,khususnya menyangkut status tanah. Di Indonesiaterdapat beberapa status tanah, seperti tanah negaradengan status Hak Guna Usaha, Hak Bangun, dan HakMilik, sementara tanah adat yang dikuasai olehpemangku hukum adat masyarakat statusnya belumdiakui dalam UU Agraria. Para pelaku usaha di sektorperkebunan sering berhadapan dengan masalah statustanah yang mereka kuasai. Persoalah ini biasanya munculapabila tanah yang mereka kuasai diklaim oleh pihak-pihak tertentu sebagai tanah adat sebagaimana diakuioleh masyarakat sekitarnya. Disini kemudian terjadisengketa status tanah yang berkaitan dengan penguasaantanah adat atau yang disebut dengan tanah ulayat yangkemudian mengganggu aktivitas usaha perkebunan.

Sebagaimana diungkapkan oleh pengusahaperkebunan di Kab. Manokwari, Pinrang, dan BaritoUtara, mereka pernah mengalami gangguan akibat lahanusaha yang mereka kuasai diaku sebagai tanah adat olehmasyarakat sekitar. Selain menyangkut tanah adat,permasalahan yang sering muncul adalah warisanpersoalan lama yang tidak terselesaikan dengan baik.Masalah ganti rugi yang dirasa tidak memadai, ataukeputusan sepihak oleh pemerintah di masa lalu jugasering memghambat usaha di bidang perkebunan ini.Dengan jatuhnya regim orde baru dan euphoriareformasi yang berlebihan, akibatnya sering terjadigangguan seperti tuntutan ganti rugi oleh beberapakelompok warga / orang yang masing-masing kelompokbergantian sama-sama mengaku sebagai pemilik tanahdi masa lalu. Hal ini terjadi berulang kali dengankelompok yang berbeda. Belum lagi gangguankeamanan seperti penjarahan, penggrusakan tanaman,pengambilalihan secara paksa, dan penguasaan lahanhingga pendudukan lahan oleh masyarakat sekitar. Halini pernah dialami oleh oleh perusahaan perkebunan diKab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dan Barito Utara,Kalimantan Tengah.

Selain persoalan dengan penguasaan lahan usaha,permasalahan yang dihadapi oleh pengusahaperkebunan juga dengan hubungan antara Inti denganPlasma. Persoalan yang biasa muncul adalah yangberkaitan dengan penetapan harga komoditi. Di siniseringkali campur tangan pemerintah justru sering kalimenimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak. Akibat

C.2.3. Socio-Cultural Block In PlantationBusiness SectorIt is a characteristic of plantation business

sector to control a large area of land to operate abusiness. Many of the problems that usually surfaceafterwards are related to control over particularland. The government policies in relation to land(agrarian policy) are still weak in addressing allproblems related to land ownership and control.There are several land statuses in Indonesia, likestate land with Right to Cultivate, Right to Build,and Right to Own, while customary land ascontrolled by customary law authority holder hasnot got yet any c lear legal s tatus under theAgrarian Law. This insufficient legal frameworksimply presents serious problem to businessmen inplantation sector. This usual ly occurs whensuddenly their controlled land is claimed to becustomary land by certain parties. Afterwards,dispute is inevitable, and its settlement requirestimes and attention, which is to say that it is reallydisturbing.

Plantation busines smen in Manokwari ,Pinrang, and North Barito Regencies experience sucha problem as their lands for business is claimed tobe customary land by surrounding community. Asidefrom customary land, problems related to poorsettlement of compensation at the beginning of thebusiness came out as big concern, an old problemthat is long been hidden during the New Orderregime. Unfair compensation or lop-sided decisionon compensation by government in the past oftenimpedes business in the plantation sector. As the NewOrder regime falls and current reformation becomesso euphoric, demand for compensation becomesintense, and worst it is usually demanded by severalgroups of people, each of them submits claim as theowner of the disputed land. This happened forseveral times and with different groups. Securityproblems further add to the problems, such asrobbery, plant destruction, forced take-over, to landoccupation by surrounding intere s t group.Plantation companies in Pinrang, South SulawesiProvince, and North Barito, Central KalimantanProvince, experienced such cases.

In addition to the problem on land control,there is also a problem on the relations betweenthe Core (Inti) and Periphery (Plasma) facingplantation businessmen. This is related to thepricing of commodity. Government interferencedoe s no t s e em to be th e s o lu t i on he re a sdissatisfaction heats up from both sides, simply


dari ketidakpuasan tersebut kemudian malahmemperumit keadaan dan mengganggu kelancaranaktivitas usaha sektor ini. Persoalan lain adalah masalahetos kerja yang masih rendah serta pengetahuan akanstandar kualitas akan komoditi perkebunan darimasyarakat sekitar sebagai plasma dari pengusahaperkebunan. Seperti yang diungkapkan oleh pengusahaperkebunan kelapa sawit dan CPO di Barito Utara, yangseringkali dengan terpaksa harus membeli tandan buahsegar kelapa sawit yang masih belum siap untuk diolah.Dari pihak penjual (plasma) melakukan ini karenaterdesak oleh kebutuhan hidup.

Di era otonomi ini, dimana pemerintah daerahberupaya untuk mengenjot penerimaan PAD, disektor perkebunan muncul pungutan-pungutan barubari baik pajak maupun retribusi terhadap usahaperkebunan, seperti pajak produksi perkebunan disejumlah daerah. Pungutan-pungutan tersebut selaintumpang tindih dengan pungutan PPN jugamerupakan tambahan biaya yang mengakibatkanmenurunnya daya saing komoditi perkebunan kitadibandingkan dengan negara lain.

leading to complicated situation and unfavourableclimate for business activities in this sector.Another problem is on poor work ethic and lackof knowledge on standard quality on plantationproducts as plasma of plantation business. Asrevea l ed by bu s ine s smen running co conutplantation and CPO in North Barito, forcedpurchasing of bunches of fresh oil palm still youngfor processing is usually the case. The sellers orpeople in plasma simply resort to this to supporttheir lives.

In this autonomy era, where regional governmentis highly concerned on increasing Original RegionalRevenue (PAD), there are new taxes and retributionimposed to plantation sector, such as plantationproduction tax imposed in several regions. Aside fromthe fact that they overlap with the Value Added Taxsince the object of both is simply the same, those taxesand retribution create additional cost certainlyleading to decreasing competitive advantage of ourplantation products compared to other countries.

MASYARAKAT ADAT, HAK ULAYAT DAN PENGAKUAN NEGARAINDIGENOUS COMMUNITY, CUSTOMARY RIGHTS AND GOVERNMENT’S RECOGNITION

Seiring terapan otonomi daerah (otda) dewasa ini,tuntutan sebagian warga daerah bagi pengakuan statusaslinya sebagai masyarakat adat dan atribut hak ulayatnyatampak semakin asertif. Dan seakan bergayut sambut, dilevel nasional pun sejumlah perubahan regulasi menunjukanarah kebijakan yang lebih akomodatif dibanding masasebelumnya. Kalau pada periode pasca kemerdekaan sampaiberakhirnya kekuasaan Orde Baru, sejumlah peraturanperundangan (UU No.05/60 tentang Agraria, UU No.11/67 tentang Pertambangan, UU No.05/67 tentangKehutanan, dll) menyiratkan rendahnya tingkat pengakuannegara atas eksistensi dan hak masyarakat adat dan padasisi lain begitu luasnya ruang hak menguasai negara (HMN);arah legislasi semasa Orde Reformasi ini, seperti terlihatdalam UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No.22/99),UU tentang Kehutanan yang baru (UU No.41/99), sampaipada jabarannya seperti Kepmen Agraria No.05/99 tentangPenye-lesaian Masalah Hak Ulayat, memperlihatkan tendensiyang relatif berubah.

Sedangkan di level daerah, sejauh ini ada satu-duadaerah (Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua, dll.) yangsudah menerbitkan Perda atau SK Kepala Daerah sebagaipengakuan dan pengaturan eksistensi masyarakat adatsetempat. Namun kebijakan itu umumnya bersifat parsialdan sektoral, dengan hanya mengatur sebagian hal dari hakmasyarakat adat atau dalam kaitannya dengan hak ulayatatas bidang-bidang tertentu (hak ulayat atas hutan, atastanah, dll). Tampaknya, sebuah Perda yang secara umumdan komprehensif mengakui dan mengatur keberadaan danhak paripurna masyarakat adat masih perlu diperjuangkanmasing-masing warga setempat.

Secara politiko-kultural, otda merupakan turning pointbagi mengangkatnya identitas genuine masyarakat lokal, baikdemi pemenuhan eksistensi diri sebagai suatu komunitasmaupun agar lebih diperhatikan dalam setiap pembuatankeputusan negara. Diyakini bahwa setiap komunitas lokalmemiliki kearifan-nya sendiri (local wisdom) dan sebagian

In line with current application of regional autonomy,demands by some local communities for recognition of theiroriginal status as indigenous communities and for theircustomary rights are becoming firmer. And as if they arewelcomed, some amendments to regulations at the nationallevel indicate more accommodative policies compared to thoseapplied in the past. After the declaration of independenceuntil the end of the New Order’s regime, some laws andregulations (e.g., Law No.05/60 regarding Agrarian, LawNo.11/67 regarding Mining Affairs, Law No.05/67 regardingForestry etc.) indicate low recognition by the state towardthe existence and rights of indigenous community and widecontrol by the state; however during this Reform era, thelegislative direction as indicated by Law No. 22/99 regardingRegional Government, and newly established Law No. 41/99regarding Forestry, including its elucidation as specified inthe Decisions of the Minister of Agrarian No. 05/99 regardingSettlement of Customary Rights, has indicated a relativelydifferent tendency.

In regional level, there are so far one or two regions(Manokwari Regency, Papua Province etc.) that have issuedRegional Regulations or Decisions of the Head of Region thatrecognize the existence and administration of local indigenouscommunity. These policies, however, are generally fractional andsectoral as they only govern some parts of the indigenouscommunity rights or pertaining to customary rights over certainareas (customary rights over forests, lands, etc.). It appears thata Regional Regulation that generally and comprehensivelyrecognizes and manages the presence and full rights ofindigenous community remains something to be fought for bylocal community.

From pol it ical and cultural perspect ive, regionalautonomy is a turning point in promoting genuine identity oflocal community, so as to establish its individual existence aswell as to receive better attention in making of state’sresolution. It is believed that each local community has itsown local wisdom and some rights to manage itself, so that



hak pengaturan atas dirinya, sehingga pada batas-batasdomain kultural tersebut kehadiran negara (termasuk local-state sekal i pun) hanya dibenarkan kalau bergunamemproteksi dan mempromosi hak-hak komunitas tersebut.

Per lunya pengakuan negara (dan implikasinyaterhadap degradasi hak menguasai negara/HMN) inilahyang menjadi bahan perdebatan panjang di negeri ini.Dalam era kolonial, melalui instrumen Domein Verklaring1870, dibuat suatu regulasi yang cukup akomodatif terhadapkepentingan masyarakat adat. Masyarakat adat dipersilahkanterlebih dahulu menentukan hak kepemilikannya atassejumlah tanah, sedangkan hak negara dibatasi karena hanyaboleh menguasai atau memiliki sumber-sumber agraria yangtidak bertuan. Pol i t ik hukum agrar ia in i je lasmemprioritaskan hak penduduk asli, lebih-lebih menyangkuthak membuka hutan (Maria Ruwiastuti, 1997).

Sebaliknya, sebagai yang telah disebut sepintas tadi,negara diposisikan sebagai pangkal dari hak atas sumber-sumber agraria, dengan hak menguasai negara (HMN) yangdominan. Hak negara ini mendapat pengabsahan legalnyadari sumber hukum tertinggi, yakni UUD 1945, di manadiatur bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat 3). Disini negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan seluruhrakyat, sehingga bumi dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai olehnegara.

Pengaruh pandangan legal tersebut menjelmah dalamsubstansi sejumlah regulasi nasional. Dalam UU yangmengatur pertambangan (UU No. 11/67), sebagai misal,ditegaskan bahwa ”Semua bahan galian yang terdapatdalam wilayah hukum pertambangan Indonesia ………adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dandipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat” (pasal 1). Artinya, meskipun di dalamtanah yang dikelola oleh masyarakat adat terdapat bahan-bahan galian, mereka tidak memiliki kewenangan untukmempergunakannya karena hak menguasai seluruh bahangalian tambang itu ada pada negara.

Demikian pula dalam UU tentang Pokok Kehutanan

C.2.4. Ketidakjelasan Kebijakan Sebelum danSetelah Otonomi Daerah pada SektorUsaha PertambanganDunia usaha sektor pertambangan banyak

mengalami permasalahan dengan ketidakjelasanmaupun ketidak konsistenan berbagai peraturan baikdi tingkat pusat maupun di daerah. Usahapertambangan mengalami kendala dengan kebijakanatau aturan di tingkat pusat, seperti kontradiksiperaturan perundangan yang mengatur LingkunganHidup, Kehutanan (UU No.41 Tahun 1999), danPertambangan. Ketidakjelasan kebijakan juga terjadiakibat ketidakjelasan menyangkut siapa yang berwenangmengeluarkan izin operasi perusahaan pertambangan.Apakah berada di tangan pemerintah pusat, propinsiatau di kabupaten. Beberapa perusahaan pertambanganyang telah mengantongi izin operasi sebelumpelaksanaan otda dari pemerintah daerah propinsi,setelah pelaksanaan otda menghadapi persoalan dimanamereka harus mendapat perizinan baru dari pemerintahkabupaten. Bahkan ada kasus di yang dialami oleh salahsatu perusahaan pertambangan batu marmer di wilayah

C.2.4. Unclear Policies Before and After RegionalAutonomy in Mining Business Sector

Business in mining sector has experienced lotsof problems on lack of clarity and inconsistency ofvarious laws both at national level and regionallevel. At the national level, policies and regulationsin re lat ion to Environment , Fore s t r y (LawNumber 41 Year 1999) , and Mining a recontradicting. Aside from policy and regulations,there is also confusion regarding which party hasthe authority to issue permit for mining companyoperation, whether it is the central, provincial orregency government. Some mining companies thatob ta ined bu s ine s s p e rmi t f rom prov inc ia lgovernment, now, along with the implementationof regional autonomy, are required to apply for anew permit from the regency government. In SouthCentral Timor Regency, it was found out that amining business permit of a marble miningcompany, just issued before the implementation ofregional autonomy, was annulled by the Regional

in such cultural domain, the presence of a state (includinglocal-state) is only justified when it is useful in protecting andpromoting such community rights.

The requirement for a state’s recognition (and itsimplication toward degradation of the state’s rights to control)has become a long debate in this country. During the colonialera, through Domein Verklaring 1870, an accommodativeregulation for the interests of indigenous community wasmade. Indigenous communities were welcomed in decidingtheir ownership rights over some lands, while the state’s rightswere limited to only control or own agrarian resources whichwere not controlled by local community. Said agrarian lawclearly prioritizes the rights of local inhabitants, even theirrights to clear forests (Maria Ruwiastuti, 1997).

On the other hand, as briefly stated earlier, the stateis placed as the source of rights over agrarian resources,with dominant right to control. Such state’s right receivesl ega l i zat ion f rom the supreme law i . e . , the 1945Constitution, which governs that “land, water and naturalwealth contained therein are controlled by the State andshall be optimally used for people’s prosperity” (Article 33,paragraph 3). Here, the State is considered as a politicalorganization of all people, that the land and natural wealthcontained therein are controlled by the State at the highestextent.

The influence of such legal opinion is materialized inthe substances of some national regulations. Law No. 11/67 on mining affairs, for instance, asserts that ”All mineswithin the territory of Indonesian mining jurisdiction shallbe the national assets of Indonesian people, which arecontrolled and optimally used by the State for people’sprosperity” (Article 1). It means indigenous communitiesare not authorized to utilize mines in lands they managebecause the right to control such mines lies in the hand ofthe State.

Similarly, Law No. 05/67 regarding Forestry Principles


(UU No.05/67) —sebelum akhirnya direvisi menjadi UUNo.41/99—ditetapkan pembagian status hutan sebagaihutan milik dan hutan negara (pasal 2). Hutan milik adalahhutan yang berada di atas tanah milik orang lain, danselebihnya diklaim sebagai hutan negara. Menyangkut hutanyang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, sebagaimanatertera dalam penjelasan umum UU ini, merupakan bagiandari hutan negara karena hutan-hutan itu tumbuh di atastanah hak ulayat (bukan tanah hak milik orang). Padakonteks ini, maka HPH pun bisa saja diberikan di atas tanah-tanah hak ulayat milik masyarakat adat tersebut.

Arus balik —dengan mulai diperhatikannya eksistensimasyarakat adat, hak ulayat dan pengakuan negaraatasnya—terjadi seiring berlakunya kebijakan otonomi pascakejatuhan rezim Orde Baru. Di daerah, tendensi kelokalandan bahkan pengerasan identitas mulai terlihat sosoknya;sementara pada level nasional perubahan regulasi mulaidigagas (melahirkan UU No.22/99 tentang PemerintahanDaerah, UU No.41/99 tentang Kehutanan, Permen AgrariaNo.05/99 tentang Pedomaan Penyelesaian Masalah HakUlayat Masyarakat Hukum Adat, dsb).

Secara umum sejumlah UU ini lebih akomodatifterhadap eksistensi masyarakat adat dan hak ulayat, meskibelum sepenuhnya bebas dari sifat penguasaan negara(HMN). UU No. 41/99, misalnya, malah mendefenisikanhutan adat (sebagai wujud penting kekuasaan masyarakatadat) sebagai “hutan negara yang berada dalam hutan

Kabupaten Timor Tengah Selatan, ijin operasi yangsudah dimiliki sejak sebelum pelaksanaan otda dicabut/dibatalkan secara sepihak oleh Pemda Kabupatensetempat sesaat setelah otda digulirkan.

Persoalan yang juga sering muncul adalah classaction dan berbagai tudingan dari kalangan pemerhatilingkungan dan masyarakat sekitar yang menganggapbahwa usaha pertambangan ini merupakan biang keladidari kerusakan lingkungan dan kelestarian lingkunganhidup di sekitarnya. Disamping permasalahan tersebut,sebagaimana usaha perkebunan, usaha pertambanganjuga seringkali menghadapi persoalan dengan tanahulayat, terutama berkaitan dengan kompensasi atauklaim ganti kerugian oleh masyarakat sekitar, yangmenuding bahwa rusaknya lingkungan hidup sekitardaerah pertambangan sebagai akibat operasipenambangan yang mereka lakukan. Permasalahan inimuncul juga karena masih belum jelasnya siapa yangberkuasa atas tanah dan isinya.

C.2.5. Etos Kerja dan Budaya MasyarakatKendala Pengembangan Sektor UsahaPeternakanPengembangan usaha peternakan (sapi) di beberapa

daerah di Indonesia sebagian besar dilakukan masihdengan cara-cara tradisional, seperti contoh kasus di Kab.Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.Sistem pengetahuan masyarakat dalam pemeliharaanhewan yang masih tradisional ini sangat mempengaruhiproduktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan.

Government right after the implementation ofregional autonomy without consultation to thepermit holder.

There are also several cases of class action andaccusations initiated by environmentalists andsurrounding community who perceive that miningbusiness as the source of environmental destructionand threat to environmental sustainability. Asidefrom above problems, mining business, a merelymining plantation business, has experienced aproblem on customary land, especially related tocompensation claimed by surrounding community.This problem occurs for a lack of clarity regardingwhich party has the authority over the land underdispute.

C.2.5. Work Ethos and Culture as Obstacles inDeveloping Animal Husbandry Sector

Most of cow husbandry businesses in several areasin Indonesia are run in traditional method, such asthe case in South Central Timor (TTS), East NusaTenggara. Knowledge on animal husbandry is stillvery low that leads to low productivity and lowquality cattle. Therefore, the value-added that goesto the farmers is likewise very low. For several times

— which was eventually amended by Law No.41/99 — governsthat forest status is defined into two i.e., ownership forest andstate forests (Article 2). Ownership forests are those located inone’s land, and the rest is claimed as state forest. Forests thatare controlled by indigenous community, as specified in thegeneral elucidation of said Law, are parts of state’s forestbecause they are located in lands with customary rights (notlands belonging to individuals). In this context, the HPH (Rightsto Manage Forest) may be issued for lands with customaryrights belonging to indigenous community.

Transition — the greater attention to the indigenouscommunities, customary rights and the state’s recognition forthem — is given along with the application of regional autonomypolicy after the fall of the New Order’s regime. In the regions,tendency toward localization and even identity consolidationhave started to emerge; while at the national level, amendmentsto regulations were initiated (producing Law No.22/99 regardingRegional Government, Law No.41/99 regarding Forestry,Decision of the Minister of Agrarian No.05/99 regardingGuidelines for Settlement of Customary Rights for IndigenousCommunity etc.)

Generally, those laws are more accommodative towardthe existence of indigenous community and customary rights,although they are not fully free from state’s control. Law No.41/99, for instance, defined traditional forests (as an importantmaterial for indigenous community’s power) as “state’s forestsituated within customary forest”. The Decision of the Minister



adat”. Atau Permen No.05/99, dalam penilaian sebagianpihak, justru melanggar asas utama dalam pengakuan hakulayat masyarakat adat yakni self-identification, karena secarasepihak menetapkan keberadaan hak-hak ulayat masyarakatadat di daerah tertentu (Abdul Haris Semendawi, 2001).

Untuk mengakhiri uraian ini, rasanya perlu juga dicatatsatu pandangan berikut. Bahwa, hendkanya pengakuaneksistensi masyarakat adat dan atribut hak ulayatnya tidaklalu menyebabkan sulitnya dunia usaha, seperti parapemegang HPH atau penguasa pertambangan, untukmendayagunakan potensi alam di suatu daerah. Karena itusangat penting untuk diidentifikasi: (a) komunitas yangdisebut sebagai masyarakat adat; (b) lokasi domisili danlokasi aktivitas sosial ekonominya; (c) kompensasi tertentuseandainya ada pemanfaatan kekayaan (seperti pemanfaatankayu oleh swasta) dalam areal hak ulayat masyarakat adat.

Ini semua demi perlindungan masyarakat adat di satusisi, dan jaminan hukum berusaha pada sisi lainnya. Apayang menjadi imperasi UU No.41/99 maupun Permen 05/99 agar di lakukan penel i t ian sebagai metodapengidentifikasian masyarakat adat dan berbagai aturanberkenaan dengannya jelas posisitf bagi maksud-maksudtersebut. Melibatkan pihak pemda, para pakar hukum adat,perguruan tinggi dan LSM, penelitian bekerja untukmembuat peta dasar lokasi masyarakat adat, batasan-batasan geografis, rekomendasi perlindungan hukumatasnya, dan lain sebagainya.

Dengan demikian nilai tambah bagi peternak menjadikurang baik. Beberapa kali pemerintah daerah mencobauntuk mengembangkan usaha ini secara lebih modern,tetapi gagal akibat berbenturan dengan sistempengetahuan yang berkembang di masyarakat. Dalamusaha peternakan di TTS masih tumbuh hubungan yangbersifat patron clien antara peternak dan juragan.Kendala lain adalah masalah penyediaan bibit ternakdan ketersediaan pakan yang masih belum bisa diatasi.Selama ini usaha peternakan di TTS masihmengandalkan kemurahan alam sekitarnya.

Akibat dari pengelolaan yang masih tradisionalyaitu melepaskan ternak di padang rumput terbukabukan dengan sistem kandang, sehingga pengawasannyacukup sulit. Akibatnya pada usaha peternakan di Kab.TTS seringkali mendapat gangguan keamanan, yaitupencurian hewan ternak. Pencurian ini menurutpengusaha peternakan juga di dasari oleh perasaan irisesama peternak.

C.2.6. Kurang Pembinaan dan MunculPungutan-pungutan Baru pada SektorPerikananSektor usaha perikanan di berbagai daerah sentra

penghasil ikan di Indonesia, semenjak pelaksanaanotonomi daerah banyak menanggung pungutan-pungutan baru, baik pajak maupun retribusi. Pungutantersebut antara lain adalah Retribusi Tambat kapal ikan,Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Izin UsahaPenangkapan Ikan. Beberapa pengusaha ikan denganskala usaha sedang di Kota Sibolga dan di Kota Tegal,mengeluhkan rendahnya hasil tangkapan ikan mereka,

the regional government has tried to transform thisold way of doing business into a modern one, butstill there is no transformation of knowledge withinsociety. A kind of patron-client social relation betweenbreeders and owners seems to curb the transformationprocess. This social obstacle adds to the existingtechnical problems in terms of availability of cattlebreed and lack of cattle food. All these problems simplytell us that animal husbandry in South Central Timoris still totally dependent on the nature.

Letting the cattle free in open field, not withstall system, is the traditional way of runninganimal husbandry business as meant here. Withthis system, supervision and control is a difficultjob. As a result, security problem is unavoidable,meaning the cattle are frequently stolen. Jealousyamong breeders is perceived to be behind the case.

C.2.6. Lack of Guidance and Levies in FisherySector

Since th e imp l ementa t i on o f re g i ona lautonomy, the fishery sector in various fisherycenter areas in Indonesia is subject to various newlevies, in the form of either tax or retribution.Several retributions can be mentioned here:Retributions on Fish Ship Tether, Retribution onFish Trading Area, and Retribution on FishCatching Business Permit. Some medium-scalefishery businessmen in Sibolga and Tegal Cities

of Agrarian No.05/99, in the opinion of some parties, insteadviolates the main principle in recognizing community’scustomary rights i.e., self- determination, because it uniterallydefines the presence of the community’s customary rights incertain regions (Abdul Haris Semendawi, 2001).

Ending this explanation, it is necessary to note thefollowing opinions. Recognition for indigenous communities andtheir customary rights should not hamper business community,e.g., holders of HPH (Rights to Manage Forests) or miningentrepreneurs, in utilizing natural potentials of a region.Therefore, it is very important to identify: (a) the communitycalled indigenous community; (b) its place of domicile and socialeconomic activities; (c) certain compensations in the event ofutilizing some resources (such as timber industry by privateentrepreneurs) in areas belonging to the community withcustomary rights.

Al l of these are aimed at protect ing indigenouscommunity on one hand, and business security on the otherhand. Law No. 41/99 and Decision of the Minister of AgrarianNo. 05/99 emphasize the importance of identifying traditionalcommunity and various related regulations. It is certainlyfavorable to invite local government officials, legal expertson customary rights, universities and NGO to participate inthe preparation of a basic map for indigenous communityareas, geographic boundaries, and recommendation for legalprotection of these areas, etc.


belum lagi harga jual ikan yang tidak stabil. Akibatnyamereka sulit bersaing dengan nelayan-nelayan besar.Kurangnya hasil tangkapan ikan mereka dipicu olehmaraknya nelayan-nelayan asing yang mereka anggapsebagai pencuri ikan. Persoalan ini hingga sekarangbelum memdapatkan penanganan yang serius daripemerintah.

Untuk sektor usaha perikanan darat jugamengalami hal yang hampir sama yaitu munculnyaretribusi baru, seperti Retribusi Bibit Benur dan Udang,serta Retribusi Penjualan Hasil Tambak, dan RetribusiIzin Usaha Tambak Ikan. Pungutan-pungutan barutersebut setidaknya terjadi di Kabupaten Pinrang,Sulawesi Selatan. Kendala lain yang dihadapi oleh parapengusaha perikanan darat di Pinrang adalahkekurangtanggapan pemda dalam mengantisipasipenyakit ikan dan udang budidaya mereka, terutamadalam penyediaan obat anti hama. Akibatnya usaha inimempunyai resiko rugi yang cukup besar bila datanghama. Selain tidak tanggapnya pemda dalam hal inidinas perikanan juga dinilai kurang melakukanpembinaan dan penyuluhan, terhadap petani tambak.

D. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAERAH YANGBERHUBUNGAN DENGAN INVESTASIDAN DUNIA USAHA

Dari produk-produk kebijakan daerah yangberhubungan dengan investasi dan dunia usaha didaerah penelitian, terlihat masih menunjukkan sejumlahpersoalan. Peraturan daerah sebagai salah satu produkkebijakan daerah yang menjadi salah satu indikatoruntuk menentukan daya tarik investasi kabupaten / kota,oleh responden yang berasal dari kalangan dunia usahadiberi bobot tertinggi diantara 9 indikator lainnya dalamfaktor kelembagaan yakni sebesar 25%. Sementarafaktor kelembagaan sebagai salah satu dari 5 faktor yangpembentuk daya tarik investasi suatu daerah, jugamendapat bobot tertinggi yakni sebesar 31%. Daribesarnya bobot yang diberikan terhadap indikator perdadibandingkan indikator lainnya, mengindikasikanbahwa indikator ini cukup krusial dan perlu mendapatperhatian lebih dibandingkan dengan indikator lainnya.Dari penelitian mengenai daya tarik investasi daerahkabupaten / kota diperoleh beberapa temuan pentingberkaitan dengan produk-produk kebijakan daerah(Perda, SK. Bupati / Walikota dan sebagainya)khususnya yang berhubungan dengan dunia usaha(pajak, retribusi, dan pungutan lainnya), temuan-temuan tersebut antara lain :

complained about the decreasing amount of fishcatch, apart from the volatile selling price of fish.As a result they cannot compete with biggerfishermen. The decreasing volume of fish catch isperceived to be a result of the encroachment offoreign illegal fishermen. This problem attractslittle serious attention from the government.

Fishpond business also faces the same problemwith the imposition of new retributions, such asRe t r ibut ion on Shr imp and Lob s t e r Fr i e s ,Retribution on Fishpond Products Selling, andRetribution on Fishpond Business Permit. Thesenew levies also apply at Pinrang Regency in SouthSulawesi. Another problem faced by fishpondbreeders in Pinrang is the ignorance of regionalgovernment in anticipating fish and shrimpdiseases, especially in providing antidote for fishdiseases. Said business usually suffers a great losswhen d i s ea s e s wrough t havoc . Reg iona lgovernment especially Fishery Service also doesn’tpay attention and doesn’t provide enough trainingfor fishpond breeders.

D. REGIONAL POLICIES RELATED TOINVESTMENT AND BUSINESS

Regional policies related to investment andbusiness in the survey areas are being challengedby several concerns. Regional regulation as oneform of regional policies and one of the indicatorsthat determine the attractiveness of regencies/citiesto investment was given by respondents the highestweight of 25% among the other nine indicatorsunder the institutional factor. While institutiona s one o f th e f i v e f a c t o r s tha t d e t e rmineattractiveness of an area to investment also receivesthe highest weight of 31%. Judging from the highweight of regional regulation compared to otherindicators, it indicates that said indicator is quitecrucial and needs to be given more attentioncompared to other indicators. This survey oninvestment attractiveness of regencies/cities offersseveral important findings related to regionalpolicies (e.g. Regional Regulations, Decision of theRegent/Mayor and so on) particularly related tobusiness (taxes, retribution and other tariff ). Saidfindings are as follows:



D.1. Cukup Banyak Perda-perda yangMendistorsi Iklim Investasi di DaerahBerdasarkan kajian tekstual yang dilakukan

terhadap kebijakan daerah (Perda, SK Kepala daerah,dan sebagainya) dari 134 Kabupaten / Kota, khususnyayang berkaitan dengan pungutan baik pajak, retribusi,maupun pungutan lainnya, ternyata dari perda-perda38.1% termasuk dalam kategori distortif terhadap iklimusaha, 47.8% bisa diterima, dan hanya 14.2% yangmasuk dalam kategori suportif. Selanjutnya denganmengambil sampel 463 responden pelaku usaha daerahdari 20 daerah Kabupaten / Kota, diketahui penilaianresponden terhadap kualitas aturan-aturan formalsebagaimana diatur berbagai perda di daerahnya. Adatiga hal yang dilihat dari aturan formal dalam perdayaitu; pertama penilaian pelaku usaha terhadap prosedurpelayanan dalam perda, kedua kesesuian antar perda /kebijakan, dan terakhir kejelasan perda yang ada didaerah. Yang dimaksud dengan prosedur pelayanan dalamperda untuk penelitian ini, lebih difokuskan pada perda-perda yang mengatur mengenai pelayanan perizinanterhadap dunia usaha, diantaranya mengenai jalurpelayanan, kecepatan dan kepastian waktu pelayanan,kepastian biaya yang harus dikeluarkan, kemudahanyang diberikan, dan sebagainya. Sementara yangdimaksud dengan kesesuaian antar perda adalahkonsistensi dan harmomisasi antar peraturan di daerah,tidak ada tumpang tindih, sehingga mengakibatkankebingungan dan bahkan memungkinkan terjadinyapungutan berganda antar perda. Dan terakhir yangdimaksud dengan kejelasan perda untuk penelitian iniadalah penilaian responden atas kejelasan perda secaraumum, yang menyangkut kejelasan obyek, subyek, tarif,hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemdamaupun wajib pajak/retribusi, dan sebagainya.

Berdasarkan penilaian responden terhadap aturanformal berkaitan dengan kejelasan perda, 12.8%responden menilai tidak baik dan sangat tidak baik, 46%menilai baik dan sangat baik, dan 41.2% mengaku tidaktahu. Selanjutnya dilihat dari hal-hal yang bersifatprosedural dari perda - prosedur pelayanan, kepastianwaktu, biaya, dan sebagainya -, 16% responden menilaitidak baik dan sangat tidak baik, 55.1% menilai baikdan sangat baik, dan 28.9% tidak tahu. Temuan darikajian tekstual di atas sekilas terlihat agak berbeda dengantemuan hasil penelitian lapangan tentang penilaiandunia usaha terhadap perda-perda di daerahnya. Namundemikian perlu dicatat bahwa, pertama, dari penilaianpengusaha di daerah tersebut juga memperlihatkanbahwa masih banyak (cukup signifikan) responden yangmenilai negatif terhadap perda-perda di daerahnya yaitusebesar 29.5% responden (12.8% untuk kejelasan perdadan 16% untuk masalah prosedural perda). Kedua,

D.1. Quite Many of the Regional RegulationsDistort Regional Investment ClimateThe result of the textual study on regional

policies (Regional Regulations, Decision of theHead of Region, etc) from 134 Regencies/Cities,particularly those related to levy, whether abouttaxes, retributions or other kind of levy, shows that38.1% of the re spondents consider regionalregulations as distorting business climate, 47.8%as acceptable and only 14.2% considered them assupportive. The respondents’ evaluation on thequality of formal rules as regulated in regionalregulations in certain areas is indicated in theanalysis of sample of 463 regional respondents(businessmen) from 20 Regencies/Cities. There are3 points that were examined in the analysis offormal rules as contained in regional regulations:first, business community’s evaluation on serviceprocedures stipulated in regional regulations;second, harmony among regional regulations andpolicies; and finally, clarity of regional regulationsin certain areas. This study highlights the serviceprocedures stipulated in regional regulationsregarding business permit, such as service lines,quickness and definite service time, definiteexpenses, convenience and so on. Harmony amongregional regulations refers to consistency andconformity, meaning absence of overlapping,which can brings confusion or even cause doubletaxation. Finally, clarity of regional regulationsas defined in this study refers to clarity of objectand subject of regulation, tariff scheme, rights andobligations of every party paying tax/retribution,etc. as stipulated in said regional regulation.

In terms of clarity of regional regulations asevaluated by respondents, 12.8% consider it as bothpoor and extremely poor, around 46% as good andextremely good and 41.2% are not aware. Whereas interms of procedures stipulated in regional regulationswhich covers service procedures, time and cost certaintyand so on, 16% of the respondents put poor andextremely poor assessment, 55.1% as good and verygood, and 28.9% are not aware. The result of textualstudy denotes a slight difference with the result of fieldsurvey on business community’s perception on regionalregulations in certain areas. Nonetheless, we have toconsider several factors. First, there is quite significantnumber of respondents that give negative assessmentto the regional regulations in their regions, which isaround 29.5% (12.8% for clarity of regionalregulations and 16% for procedures in regionalregulations). Second, there are respondents who are not


masih banyak juga responden yang tidak tahu tentangperda di daerahnya (41.2% untuk kejelasan perda dan28.9% untuk prosedur). Ketiga, penilaian respondentersebut baru terhadap aturan formal, artinya perludiketahui apakah apa yang diatur secara formal tersebuttelah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

D.2. Kesenjangan antara Aturan Formaldengan PelaksanaanDengan menelusuri penilaian responden terhadap

beberapa aspek penting dalam suatu perda secara lebihdalam, ternyata menurut penilaian 463 respondenterhadap praktik pelayanan birokrasi khususnya yangberkaitan dengan kejelasan jalur birokrasi (pelayanan)terhadap dunia usaha, 48.2% responden menilai positif(37.8% baik, 10.4% sangat baik), namun yangmemberikan penilaian negatif ternyata masih lebih besaryaitu 51.2% (10.2% tidak baik, 41% kurang baik).

Selanjutnya dilihat dari perbandingan antaraprosedur pelayanan yang diatur dalam perda dengankejelasan prosedur pelayanan dalam praktiknyadiperoleh masih bahwa dari responden yangmemberikan penilaian baik terhadap prosedurpelayanan dalam perda, ternyata untuk kejelasanbirokrasi dalam praktiknya juga dinilai baik oleh 47%responden, sementara yang memberikan penilaiankurang baik juga cukup besar yakni sebesar 41.1%.Namun jika dilihat dari jawaban responden yangmengaku tidak tahu mengenai berbagai ketentuandalam perda seperti di atas, ternyata dalam praktinya41.8% menilai bahwa kejelasan jalur birokasi kurangbaik, 11.2% menilai tidak baik. Berkaitan dengankepastian dan ketepatan waktu pelayanan, dariresponden yang menilai prosedur pelayanan dalam perdabaik, ternyata 49.8% menyatakan praktiknya kurangbaik dan 6.8% tidak baik, dan hanya 34.7% respondenyang menilai baik, 8.7% sangat baik. Sedangkan pararesponden yang tidak tahu mengenai aturan formalmenilai kepastian dan ketepatan waktu dalamkenyataanya 38.8% kurang baik, 16.4% menilai tidakbaik. Selanjutnya berkaitan dengan biaya atau pungutanpajak atau retribusi yang harus dibayar atau dikeluarkanoleh para pengusaha, ternyata responden yang menilaibaik terhadap kepastian biaya dalam perda, terdapat50.2% menilai dalam praktiknya tidak baik, 13.7%sangat tidak baik, dan hanya 15.8% yang menilaikepastian biaya baik. Sementara untuk responden yangtidak tahu aturan formal untuk kepastian biaya, dalamkenyataanya 43.3% menilai kurang baik, 18.7% menilaitidak baik. Selain kepastian biaya yang tidak baik,ternyata ditemukan pula bahwa 16.9% respondenmenyatakan bahwa disamping biaya resmi yang harusdikeluarkan terdapat biaya tidak resmi yang tinggi dalam

aware of regional regulations in their own regions(41.2% for clarity of regional regulations and 28.9%for procedures in regional regulations). Third, theevaluation of respondents only focuses on formal rules,meaning there is a necessity to find out whether thethings that are formally regulated operate in the fields.

D.2. Gap Between Formal Rules and TheirImplementationWhen the respondents’ evaluation on several

important aspects of one comprehensive regionalregulation was subjected to further probing, itturns out that among the 463 respondents on thepractice of government service, particularly relatedto clarity of service line in business, 48.2% assessit positively (37.8% good, 10.4% excellent),while, 51.2% give negative judgement (10.2%poor, 41% unsatisfactory).

Whereas , in terms of service proceduresregulated in regional regulations particularly onits clarity in practice, it shows that from amongthe respondents who give good evaluation onservice procedure in regional regulations, around47% also give good evaluation for the clarity ofservice procedure in practice, while around 41.1%consider it as unsatisfactory. The assessment of therespondents who are not aware on various regionalregulations as mentioned above, turns out that inpractice around 41.8% respondents consider theclarity of service line as unsatisfactory, and 11.2%as poor. In relation to the certainty of service time,the respondents give good assessment for serviceprocedures in regional regulations, however,49.8% believe that the practice is unsatisfactoryand 6.8% as poor and only 34.7% as good while8.7% as ver y good. While , 38.8% of thoserespondents who are not aware about formal rulesbelieve that the certainty of time in practice isunsatisfactory, and 16.4% as poor. In terms ofclarity of the amount of levy to be paid, around50.2% of the respondents who give good ratingon certainty of expenses in formal rules, give badassessment on its practice, 13.7% as extremely badand only 15.8% rated positively the certainty ofexpenses. While, for respondents who do not knowformal rules on tariff, 43.3% give unsatisfactoryrating to the practice of tariff imposition, and18.7% give poor assessment. In addition to poorquality in terms of certainty of expenses, around16.9% respondents state that besides officialexpenses that should be paid, there is also a highamount of unofficial expenses in administrativeservice.



pelayanan oleh birokrasi.Temuan di atas memperlihatkan bahwa

kesenjangan atau ketidak sesuaian antara aturan formaldengan praktik di lapangan dalam pelayanan olehbirokrasi pemda lebih banyak terjadi pada hal-hal yangberkaitan dengan kepastian/ketepatan waktu pelayanandan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha.Kesimpulan ini diperkuat pula bahwa dari penilaianresponden terhadap konsistensi pemda dalammelaksanakan peraturan yang dibuat sendiri. Dari 463responden 49.5% diantaranya menilai kurang konsisten,9.7% menilai sangat tidak konsisten. Sementara yangmenilai cukup konsisten 31.5% dan yang konsistenhanya 8.2%. Sementara untuk kejelasan jalur birokrasitampaknya antara aturan formal dengan praktiknyatidak terlalu mengalami kesenjangan. Dengan demikiankhusus mengenai prosedur pelayananan terdapatindikasi bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakatkhususnya yang berkaitan dengan kejelasan jalurbirokrasi dipengaruhi oleh kualitas aturan formal sebagailandasan atau aturan main dari pelayanan yang diberikanoleh pemda kepada masyarakat.

D.3. Pelibatan Masyarakat dalam PerumusanPerda Kurang BaikPelibatan masyarakat / dunia usaha dalam

perumusan kebijakan / peraturan daerah untukkeperluan penelitian ini dibedakan atau dibagi menjadidua. Pertama adalah keterlibatan secara langsung atauaktif dalam proses perumusan dari draff awal hinggadalam bentuk rancangan kebijakan atau rancanganperturan daerah (ranperda). Untuk selanjutnya bentukpelibatan seperti ini disebut dengan pelibatan secara aktif.Kedua, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasiatas rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkanatau diberlakukan sebagai peraturan secara definitif.Dalam sosialisasi ini mayarakat atau dunia usaha lebihbanyak bersifat pasif. Untuk keperluan tulisan ini,pelibatan masyarakat seperti pada bentuk kedua tadiselanjutnya disebut dengan sosialisasi.

Temuan dari penelitian yang dilakukan olehKPPOD yang berkaitan dengan pelibatan masyarakatdan dunia usaha memperlihatkan, ternyata 45.8%responen menyatakan tidak ada pelibatan masyarakatdan dunia usaha secara aktif, 9.9% menyatakan adapelibatan secara aktif tetapi dilakukan dengan prosesyang tidak baik. Sementara responden yang menilaipelibatan masyarakat / dunia usaha secara aktif dandilakukan dengan baik adalah sebesar 35.6%. Bentuk-bentuk pelibatan secara aktif dunia usaha yang dinilaitidak baik ini, diantaranya seperti pelibatan yangdilakukan cenderung bersifat formalitas, dan keterlibatanmereka terjadi hanya ketika ranperda telah siap untuk

The above findings show that the gap orcompatibility between formal rules and fieldimplementation is more evident on matter relatedto the certainty of service time and tariff. Thisconclusion i s al so supported by respondents’a s s e s sment on the c on s i s t ency o f re g i ona lregulations. From 463 respondents, 49.5% give arating of less consistent, and 9.7% for extremelyinconsistent. Around 31.5% give moderatelyconsistent rating and only 8.2% for consistent.However, for clarity of bureaucratic lines, it showsthat the gap between formal rules and theirapp l i ca t i on i s no t t oo obv iou s . There f o re ,particularly on service procedure, it shows that thequality of service especially in terms of clarity ofbureaucratic procedure is influenced by the qualityof formal rules as the basis or rules of the game ofservices given by regional government to the society.

D.3. Lack of Public Involment in the Formulationof Regional RegulationsInvolvement of community, including business

community, in formulating policies /regionalregulations is distinguished in this research intotwo types. First is the direct/active involvementin the process of formulating the initial draft upto the f inal ver s ion o f regional regulat ions(ranperda). It is called active involvement. Secondis the involvement of public in the disseminationof draft regional regulation before its actualimplementation. This characterizes a passive formof participation. In this research, this form ofparticipation is called socialization.

The study done by KPPOD on public andbusiness community involvement reveals thataround 45.8% respondents state that there is noactive public or business community involvement,9.9% state there is an active involvement thoughit is done in bad process. While, around 35.6%of respondents state that active involvement ofpublic or business community is done in a goodproc e s s . The poor invo lv ement o f bu s ine s scommunity seems to be for formality purposes only,meaning it happens only when the draft regionalregulation is ready to be enacted or implemented.With this kind of involvement, the public or


disyahkan atau diberlakukan, sehingga masyarakat ataudunia usaha tidak benar-benar terlibat langsung dalamperumusan awal kebijakan, dan tidak dapatmempengaruhi arah kebijakan yang akan dibuat.

Sebagian besar responden mengaku bahwaketerlibatan mereka lebih banyak terjadi pada saatsosialisasi ranperda (pelibatan secara pasif), atau bahkanketika perda telah secara definitif diberlakukan. Dilihatdari sosialisasi perda sebelum diputuskan ataudiberlakukan secara definitif, 31.7% respondenmenyatakan tidak ada sosialisasi dan 17.9% menyatakandilakukan sosialisasi tetapi mereka menilai sosialisasinyatidak berjalan dengan baik, dan 42.5% menyatakansosialisasi perda dilakukan dengan baik. Data di atasmeperlihatkan, bahwa pelibatan masyarakat secara aktifdalam pembuatan kebijakan dan sosialisasi kebijakanmasih kurang baik.

Dari keberagaman jawaban responden yangsebagian menyatakan ada pelibatan dan sebagian lagimenyatakan tidak ada pelibatan juga memperlihatkanbahwa dalam pelibatan dan sosialisasi yang dilakukanoleh sejumlah daerah penelitian masih kurangmelibatkan banyak kalangan dan tidak merata ke seluruhlapisan masyarakat. Buktinya masih banyak respondenyang menyatakan tidak ada sosialisasi perda yaitu sebesar31.7%. Walaupun sosialisasi perda ada namum ternyatakualitas dari proses sosialisasi tersebut menunjukkan

business community are not, actually or directlyinvolved in formulating initial draft of policiesand therefore it can’t significantly influence theconcerned policy.

Most of the respondents claimed that theirinvolvements usually take place in the socializationof draft regional regulation (passive involvement), orwhen regional regulation is definitely implemented.Even in terms of passive involvement before theenactment of regional regulation, 31.7% respondentsstate that there is no socialization, 17.9% state thatthe socialization is not done smoothly, and 42.5%state that the socialization of regional regulation isdone in a good process. The above data show that,active public involvement in formulating policies isunsatisfactory and the socialization of policies is notdone in a good process.

Variety in respondents’ answers, saying thatthere i s such involvement l ikewise no suchinvolvement shows that the involvement andsocialization done in several field surveys do notinvo lv e t oo many par t i e s and the re i s nooppor tuni t y f o r equa l invo lvement o f th ecommunity. There are still many respondents,around 31.7%, who s ta t e that there i s nosocialization of regional regulations. If any, thequality of socialization process is unsatisfactory

Menimbang kualitas sebuah kebijakan publik tidakhanya berdasar pada isi materialnya, tapi juga bagaimanamuatan materi itu diproses, dengan keterlibatan publiksebagai c ir i utamanya. Bahkan pengalaman umummenunjukan, antar kedua kualitas ini adalah sisi-sisi dalammata uang yang sama, di mana kualitas proses pembuatanberpengaruh simetris terhadap kualitas capaiannya (meskidengan sedikit catatan, keterlibatan publik tidak selalu danotomatis menghasilkan isi kebijakan yang baik) Sebagaisebuah realitas plural, publik tentu memiliki aneka konflikkepentingan. Namun atas keunggulan metoda proseduraldemokrasi , maka pada akhirnya tercipta konsensuskepentingan [demokras i konsensual] atau minimalmemenangkan kepentingan perwakilan suara umum[demokrasi representatif-mayoritarian]).

Sela in menjamin kual i tas mater i pengaturan,keterlibatan publik ini juga penting bagi peraihan legitimasidan ketaatan masyarakat atas pemberlakuan suatukeputusan politik. Meski ciri yang melekat dalam suatuperaturan adalah sifatnya yang otoritatif (berlaku mengikat),ketidakterlibatan publik yang nantinya terkena otoritas ituhanya menciptakan sikap keterpaksaan, rasa memiliki yangrendah, atau bahkan pembangkangan (civil-disobidience).Bentuk-bentuk ketidaktulusan dan ketidaktaatan demikianpada putarannya hanya berakhir pada krisis legitimasi suatukebijakan publik.

Semasa otonomi dewasa ini, cukup banyak daerah mulaimemasukan faktor keterlibatan publik: dalam pemutusankebijakan umum (seperti Kab. Boyolali), dalam penyusunanperda (seperti Kota Sawahlunto), dalam perencanaan dan

Signifikasi Keterlibatan Public Dalam Proses Pembuatan PerdaPublic Participation in Formulating Regional Regulations

The quality of a public policy is not only based on thecontent of its materials, but also on how the process toproduce such content is characterized by high participationof the general public. Common experience tells us that thesetwo qualities are two sides of the same coin, where thequa l i t y o f the p rocess in p roduc ing an output w i l lsymmetr ica l ly af fect the qual i ty of the output i tse l f(although with a little caution that public participation isnot always tantamount to automatic creation of a goodpolicy). As a plural reality, the public has various conflictsof interests. However, due to the superiority of democraticprocedural system, a consensus of interests is eventuallymaterialized [consensual democracy] or at least the publicin te re s t w i l l be favo red [ r ep re senta t i ve -ma jo r i t ydemocracy]).

In addition to ensuring the quality of regulations,pub l i c par t i c ipat ion i s a l so c r i t i ca l so as to obta inlegitimatization and people’s obedience to the enactmentof a political resolution. Although characteristic embeddedin a regulation is authoritative (binding), yet the absenceof participation of public who is the subject of incomingpolicy will eventually create a sense of coercion, low senseof belongingness or even civil disobedience. Such insincerityand non-comp l iance w i l l eventua l l y r e su l t i n alegitimatization crisis of a public policy.

During this current autonomy, many regions havestarted including public participation in making decisionover public policy (e.g., Boyolali Regency), in preparing



kurang baik yang akibatnya 31.3% responden tidak tahumengenai kejelasan perda, dan 20% tidak tahu kejelasanperda. Sosialisasi kebijakan di daerah-daerah biasanyahanya melibatkan sebagian kecil kalangan pengusaha,biasanya mereka yang tergabung dalam asosiasi-asosiasipengusaha. Sementara diseminasi dilakukan setelahperda atau kebijakan daerah, telah ditetapkan ataudiberlakukan, bukan sebelum masih dalam bentukrancangan peraturan daerah (ranperda). Masih adanyaresponden yang tidak tahu kualitas perda padaresponden yang menyatakan sosialisasi perda dilakukandengan sangat baik ini barangkali karena mereka tidaksecara langsung menangani hal-hal yang berkaitan ataudiatur dalam perda pada kegiatan usaha di perusahaanmereka bekerja, atau bisa juga bukan pihak/orang yangmewakili perusahaanya dalam proses diseminasi yangada, namun mereka tahu bahwa diseminasi perda didaerahnya telah dilakukan dengan baik.

D.4. Proses pelibatan masyarakat / duniausaha dalam perumusan kebijakanmempengaruhi kualitas kebijakan yangdihasilkan dan Pengetahuan Masyarakatatas Kebijakan yang Dihasilkan.Sebagai akibat dari proses pelibatan masyarakat

secara aktif, yang dinilai berjalan kurang baik oleh parapengusaha di daerah seperti di atas, tampaknya

and as a result around 31.3% respondents are notaware of the explanation of regional policies and20% are completely unaware about the policies.The socialization of policies in areas usually justinvolves only small part of business community,usually those who are involved in employers’associations. Dissemination is being done after theregional regulation or policy is stipulated, and notwhen it is still a draft regional regulation. Thereare cases that some respondents perceive thestipulation of regional regulation transpires in agood manner even they admitted they don’t knowthe quality of such regional regulations. Probably,in their work places, they never directly handledthings related to regional regulations or they arenot involved in their dissemination. What theyare aware of is the process in the dissemination ofregional regulations as good.

D.4. The Process of Public and Business Involmentin Formulating Policies Influences the Qualityof Policies and Public Knowledge on thePolicies

Active, but unsatisfactory, public involvementas assessed above seems to influence the quality ofpolicies and public knowledge on regional policies

pengawasan pembangunan berbasis masyarakat (seperti KotaGorontalo), dan sebagainya. Keterlibatan itu penting, baik dalamrangka memberdayakan kekuatan masyarakat (civil society)maupun bagi pembentukan suatu mekanisme kepemerintahanyang baik dan bersih (good governance and clean government).

Secara umum, terdapat beberapa variasi bentukpartisipasi publik. Pertama, public campaign, yakni sebuahcara menjual ide-ide kepada masyarakat luas pada tahapanpengusulan rencana kebijakan/peraturan. Di sini harus dipas-tikan bahwa masyarakat bisa menangkap gambaran umumdari ide yang akan dibahas. Kedua, public hearing/consultancy, berisi proses penyerapan aspirasi dan dialogkritis untuk mencari simpul-simpul kecocokan antar ide parapengusul aturan dengan keperluan riil masyarakat. Ketiga,public complain, sebagai ruang bagi warga untuk mengkritisidan bahkan menolak usulan materi, atau menilai suatukebijakan yang sudah diputuskan seperti menyangkutperkiraan dampak kerugian yang akan ditimbulkannya.

Terlepas dari variasi nama, berbagai bentuk tersebutjelas menyiratkan adanya tahapan konsultasi publik dalamsetiap pemutusan kebijakan. Dan secara teknis, metodepelaksanaannya melalui rupa-rupa pendekatan, tergantungpada kelompok sasaran. Pertama, pendekatan konstituensipolitik, melalui kunjungan kerja (saat reses) dari anggotawakil rakyat (DPRD) sebagai agen pembuat kebijakandaerah. Dengan kunjungan kerja ini, setiap anggota DPRDmenyerap aspirasi yang berkembang di daerah pemilihannyamasing-masing dan dibawah ke tingkat pembuatan Perda.Kedua, pendekatan stakeholder, dengan caramengidentifikasi para pihak yang terkait langsung dengansebuah aturan. Setiap keputusan memang berlaku umum,namun pasti ada sasaran utama yang terkait langsung didalamnya. Mereka yang terkena dampak aturan ini perluditempatkan sebagai stakeholder dalam proses

regional regulations (e.g., Sawahlunto City), in planningand overseeing community-based development program(e.g., Gorontalo City) etc. Such participation is crucial inempowering civil society as well as in establishing goodgovernance and clean government.

Genera l l y, the re a re seve ra l t ypes o f pub l i cparticipations. First, public campaign, i.e., selling ideas togeneral public when proposing a draft policy/regulation. Itis expected that the public, through this process, canunderstand the general idea of the policy/regulation underdiscussion. Second, public hearing/consultation, which is aprocess of absorption or accommodation of aspiration andcritical dialogue directed to find common point from thepart of those proposing the regulations and the public’sactual needs. Third, public complaint, as a forum for thecommunity to criticize or even reject proposed materials,or to evaluate a policy made such as those pertaining toestimate impact it may cause.

Apart from variety of names, those types clearlyindicate a stage of public consultation in decision makingfor every policy. And technically, its implementation shouldgo through various approaches, depending on its targetgroups. First, political constituency approach, throughofficial visits (during recess) by councilors (Regional People’sRepresentatives Assembly/DPRD members) as policy makersat regional level. With such official visits, every DPRDmember could understand the aspirations developing in his/her own electoral region and consider such aspirations inmak ing Reg iona l Regu la t ions . Second , s takeho lde rapproach, by identifying parties directly related with aregulation. Each decision shall indeed apply to all parties,but there will certainly be a main target directly relatedwith it. Those who are affected by a particular regulation


mempengaruhi kualitas kebijakan dan pengetahuanmasyarakat atas kebijakan-kebijakan daerah yang telahdibuat oleh pemda. Hal ini terlihat dari jawabanresponden yang menjawab tidak ada pelibatanmasyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan didaerah, 41.5% diantaranya menjawab tidak tahumengenai kejelasan perda, dan 13.7% menyatakankejelasan perda tidak baik, 2.4% menilai kejelasan perdasangat tidak baik. Sebaliknya dari responden yangmenilai pelibatan secara aktif masyarakat sangat baik,35.3% menilai kejelasan perda baik, dan 29.4% sangatbaik. Pengaruh pelibatan aktif dunia usaha dalamperumusan kebijakan terhadap kualitas kebijakan dapatdilihat juga dari kualitas prosedur pelayanan yang diaturdalam perda. Dari responden yang menyatakan tidakada pelibatan masyarakat dalam perumusan perda,31.6% mengaku tidak tahu prosedur pelayanan yangdiatur dalam perda, 13.7% menyatakan tidak baik, danmasih ada 4.2% yang menyatakan sangat tidak baik.Sebaliknya dari responden yang menyatakan pelibatanmasyarakat sangat baik, 41.1% diantaranya menilaiprosedur pelayanan yang diatur dalam perda baik, dan29.4% menilai sangat baik.

Kemudian dilihat dari sosialisasi yang dilakukanoleh pemda atas kebijakan yang mereka buat sebelumkebijakan tersebut diputuskan dan diberlakukan kepadamasyarakat, ternyata juga mempengaruhi pengetahuanmasyarakat / dunia usaha atas kebijakan yang dibuatoleh pemda. Hal ini terlihat dari responden yangmenjawab tidak ada sosialisasi perda kepada masyarakat/ dunia usaha, ternyata sebanyak 44.2% menyatakantidak tahu akan kejelasan perda dan 38.1% menyatakantidak tahu prosedur pelayanan yang diatur dalam perda.Sebaliknya, responden yang menyatakan sosialisasi perdadilakukan dengan sangat baik, ternyata lebih sedikit yang

made by regional government. This can be seen fromthe feedback of respondents who claim that there isno active involvement in formulating regionalpolicies. 41.5% of them state that they don’t knowany explanation on regional policy, 13.7% state thatthe explanation on regional policies is poor, and2.4% as extremely poor. On the contrary, fromrespondents who state that direct public involvementis extremely good, around 35.3% state that theexplanation on regional policies is good, and 29.4%as very good. The influence of active involvement ofbusiness community in formulating policies can beseen from the quality of service procedures asprovided in regional regulations. Those respondentswho claim that there is no public involvement informulating regional regulations, around 31.6%admit that they don’t know the service procedureregulated in regional regulations, 13.7% say it isbad, and 4.2% say it is extremely bad. While, fromthe respondents who state that public involvementis good, around 41.1% state that service procedureregulated in regional regulation is good, and 29.4%regard it as very good.

The dissemination conducted by regionalgovernment before the stipulation or implementation ofregional regulation also influences public or businesscommunity’s knowledge about policy made by regionalgovernment. The respondents confirmed that there wasno explanation about Regional Regulations (Perda) tobusiness communities. Around 44.2% respondents statedthat they do not have any knowledge about regionalregulation, whereas 38.1% of the respondents have noknowledge about the service procedure regulated inregional regulation. On the contrary, from those whostated that the explanation on regional regulation has

pembahasannya, sehingga ide dan kepentingannya jugaterakomodasi.

Kenyataan bahwa sebagian daerah mulai memasukanfaktor partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan/peraturan, tentu merupakan arah perkem-bangan yangpositif di saat pemberlakukan otonomi daerah saat ini. Hasilpenelitian KPPOD di 20 daerah kabupaten/kota terungkapbahwa sebagian responden (kalangan dunia usaha) merasacukup terwakili (melalui asosiasi bisnis) dalam prosesperumusan kebijakan daerah, meski sebagian lainnya tetapmengatakan tidak tahu dan atau tidak ada pelibatan/perwakilan semacam itu. Secara umum, berdasarkan hasilwawancara mendalam, persepsi responden ini juga tampaksesuai dengan pengakuan pihak pemerintah daerah disebagian daerah, seperti Kota Sawahlunto, Kab. Kutai, dansebagainya, tentang terlaksananya konsultasi publik dalampembuatan peraturan/kebijakan daerah.

Namun juga masih bertahan kenyataan lama, bahwasebagian daerah lain belum memperhitungkan signifikansisekal igus penghormatan atas eks istensi kekuatanmasyarakatnya. Di sini, paling jauh masyarakat sekedardipakai sebagai pemberi justifikasi atas kebijakan/peraturanyang dibuat elite lokal, karena hanya kebagian kesempatan

need to be considered as stakeholders in the discussion, sothat their ideas and interests can be accommodated.

The fact that some regions have started to includepublic participation in their policy/regulation making iscertainly a posit ive development dur ing the ongoingarrangement of regional autonomy. The outcome of KPPOD’sre sea rch in 20 regenc i e s / c i t i e s r evea l s tha t somerespondents (business entrepreneurs) feel that they areadequate l y r ep re sented ( th rough the i r bus ines sassociations) in the formulation of regional policy, althoughsome others say that they are not aware of it and/or thereis no such participation/ representation. Generally, a furtherinterview unveils that the perception of those respondentsis similar with admissions given by local governments inseveral regions e.g., Sawahlunto City, Kutai Regency etc.about public consultation in regional regulations/policiesmaking.

However an old reality remains that some other regionshave yet to consider the significance or respect the existenceof people’s power. Here, people are used to providejustification for policies/regulations made by local elites,



menyatakan tidak tahu mengenai kualitas perda. Yangtidak tahu kejelasan perda sebesar 26.7%, dan yang tidaktahu prosedur pelayanan yang diatur dalam perda sebesarhanya 23.3%. Responden yang menyatakan sosialisaiperda dilakukan dengan sangat baik, 23.3% dapatmenilai bahwa kejelasan perda sangat baik dan 36.7%menilai kejelasan perda baik. Mereka juga menilai bahwaprosedur pelayanan yang diatur dalam perda 43.3% baikdan 30% sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa adahubungan antara sosialisasi yang dilakukan sebelumperda diberlakukan / ditetapkan dengan pengetahuanresponden terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkanoleh pemda.

D.5. Pihak-pihak yang Terlibat dalamPerumusan Kebijakan dan KualitasKebijakan yang DihasilkanSecara sederhana penelitian yang dilakukan oleh

KPPOD ini mencoba untuk membuktikan asumsibahwa kualitas suatu kebijakan daerah dipengaruhi olehkualitas pihak-pihak yang berwenang merumuskankebijakan tersebut (eksekutif, legislatif ) dan prosesperumusan kebijakan juga dilakukan dengan baik -adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingandengan kebijakan yang akan dibuat. Dari penelitian inidiketahui, bahwa menurut pelaku usaha di 20 daerahpenelitian kualitas pejabat eksekutif pada level pengambilkebijakan (kepala dinas, Bapeda, Sekda, dan Bupati)oleh 10.4% responden menilai tidak baik, 59.6% cukupdan 17.1% dinilai baik. Sedangkan kualitas anggotaDPRD (lembaga legislatif ) oleh 22.5% respondenmenilai tidak baik, 48.2% cukup dan 11.6% dinilaibaik.

Bila dikaitkan antara kualitas pejabat eksekutifdengan kualitas kebijakan yang dihasilkan diperoleh hasil

been done very well, there are only 26.7% who do nothave any knowledge about regional regulation and23.3% who do not know about the service procedureregulated in regional regulation. While, from amongthose who say that the dissemination has been done verywell, there are 23.3% respondents who praised the clarityof the regional regulation as excellent and 36.7% asgood. In terms of the service procedure regulated inregional regulation, 43.3% evaluate it as good, while30% as excellent. It shows that there is a correlationbetween dissemination of regional regulation before itsrelease and respondents’ knowledge on the quality ofregional government policy.

D.5. Parties Involved in Policy Formulationand Quality of Issued Policy

This research of the Regional Autonomy Watch(KPPOD) has tried to prove the assumption that thequality of regional policy is affected by the quality of theinstitution formulating such policy (executive, legislativebranches) and the involvement of interest groupsperceived to be the stakeholders in the process of policyformulation. From this research, it shows that withregard to the quality of government officials entrustedwith decision-making authority (Head of Service,Regional Development Planning Agency, RegionalSecretary, and Regent), 10.4% of the total respondentsrate them as poor, 59.6% as fairly good, and 17.1%respondents as good. With regard to the quality of DPRDmembers (legislative body), 22.5% respondents rate themas poor, 48.2% respondents as fairly good, and 11.6%respondents as good.

If the quality of government official correlates withthe quality of issued policy, the following can be said.

dalam diseminasi pasca pengesahan suatu peraturan. Inidiklaim dan dimanipulasi sebagai bukti telah dijalankannyakonsultasi publik. Sedangkan pada derajat terendah dari itu,bahkan masyarakat sama sekali tidak mengerti atau tidakdilibatkan dalam pembahasan suatu kebijakan, dan barukemudian mengenalnya saat akibat hukum (seperti terkenapungutan pajak/retribusi) diberlakukan atasnya.

Keberhasilan penguatan institusi-institusi lokal, baikpada aras governance dan local state maupun society, padaakhirnya memang tergantung pada jenis relasi yangdibangun antara elite dan warga daerahnya. Kerangka lamayang memformulasi hubungan itu sebagai subyek (penentukebijakan) dan obyek (sasaran yang diatur), kini mesti diubahdalam rajutan yang lebih menyejajarkan dan sekaligusbersifat mutualistis. Publik, yang secara teknis berperansebagai stakeholder dan secara politis sebagai konstituen,mesti lebih berkesempatan lagi untuk mendapat akses daninformasi berkaitan dengan proses pembahasan keputusanyang nanti akan diberlakukan atasnya. Inilah arah yangsejatinya hendak ditunjuk oleh kompas otonomi, untuksepenuh-penuhnya mengangkat hak politik dan harkatkemanusian dari siapa pun yang selama ini termarjinalkan.

because they are only given opportunity in disseminationsuch regulations after they were endorsed. Such justificationis claimed and even manipulated as evidence that publicconsultation has been done. And even worse, the communitydoes not understand or is not involved at all at discussionsover policy, and only realizes it when they feel its legalconsequence (e.g., imposition of tax/retributions).

Success in strengthening local institutions, towardgood governance and local state as well as society, willeventually depend on types of relations established betweenthe elite and the local community. The old framework thatputs policy maker as subject and target audience as objectmust now be changed in a more equal and mutualrelationship. The public who technically acts as stakeholderand politically acts as constituent should be given greateropportunity to have access to information pertaining todiscussions over a decision, which will eventually affectthem. This is actually the real direction that is supposed tobe achieved through regional autonomy, designed to fullybring forward political rights and human nature of thosemarginalized so far.


sebagai berikut. Dari responden yang menilai kualitaspejabat perumus kebijakan (eksekutif ) tidak baik,33.37% menilai kualitas perda dilihat dari kejelasanperda negatif (8.3% sangat tidak baik dan 25% tidakbaik, dan dari responden yang menilai eksekutif tidakbaik, 50% menilai prosedur pelayanan yang diaturdalam perda negatif (14.6% sangat tidak baik, 35.4%tidak baik), dan 27.1% menilai baik, dan hanya 4.2%yang menilai sangat baik. Sebaliknya dari respondenyang menilai pejabat eksekutif pengambil kebijakanmempunyai kualitas baik, 45.6% menyatakan kualitaskebijakan dilihat dari kejelasan perda baik, 19.1%menyatakan sangat baik, dan hanya 8.8% yangmemberikan penilaian negatif (3.8% kurang baik, 5%tidak baik). Demikain juga dengan konsistensi pemdadalam melaksanakan peraturan yang dibuat sendiri,ternyata dari responden yang menilai kualitas eksekutiftidak baik 39.6% menilai pemda tidak konsisten, 47.9%kurang konsisten, sementara yang menilai cukupkonsisten dan tidak konsisten hanya 12.5%. Sebaliknyadari responden yang menilai kualitas pejabat pemdabaik, 41.8% menyatakan pemda cukup konsistenmelaksanakan peraturan yang telah dibuat, dan 24.1%menyatakan konsisten. Dengan demikian terlihatadanya kecenderungan hubungan langsung dan linierantara kualitas pejabat yang berwenang merumuskankebijakan daerah dengan kualitas kebijakan yangdihasilkan. Hubungan yang sama terlihat juga dengankualitas anggota DPRD dengan kualitas kebijakan yangdihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

Dari penelitian ini juga diperoleh hasil, bahwakualitas kebijakan daerah (kejelasan perda, prosedurpelayanan, kejelasan perda, kesesuaian antar kebijakan)akan semakin baik jika dalam perumusan kebijakantersebut melibatkan masyarakat (dunia usaha). Darijawaban responden yang menyatakan pelibatanmasyarakat dan dunia usaha baik dan kualitas pejabatperumus kebijakan baik, 46.2% menyatakan kejelasanperda baik, dan 30.8% menyatakan sangat baik.Demikian juga dengan prosedur pelayanan yang diaturdalam perda 53.8% responden menyatakan baik dan30.8% menilai sangat baik. Dari temuan di atas dapatdiambil kesimpulan bahwa kualitas suatu kebijakandaerah, sangat dipengaruhi oleh kualitas pihak-pihakyang merumuskan kebijakan tersebut (eksekutif danlegislatif), ditambah dengan proses yang baik pula yaituyang mengikutsertakan masyarakat atau pihak-pihakyang berkepentingan terhadap kebijakan yang akandibuat.

D.6. Rendahnya PAD Memicu MunculnyaPerda-perda Distortif.Masih banyak daerah yang menilai bahwa

From among the respondents who assessed the quality ofofficial (executive) in charge of policy formulation aspoor, 33.37% gave negative assessment on the qualityof regional regulation in terms of its clarity (8.3% statedvery poor and 25% stated poor), 50% assigned negativeassessment on service procedure regulated in regionalregulation (14.6% stated very poor, 35.4% stated poor),while 27.1% stated good, and only 4.2% of therespondents marked it as excellent. Conversely, fromamong the respondents who perceived official in chargeof policy formulation with good quality, 45.6%acknowledged the quality of policy in terms of its qualityas good, 19.1% as excellent, and only 8.8% put negativeassessment (3.8% stated unsatisfactory, 5% stated poor).Regarding the consistency of regional government inimplementing its own regulations, from among therespondents who assessed the quality of executive as poor,39.6% said that regional governments are inconsistent,47.9% stated not so consistent, and only 12.5% statedsatisfactorily consistent and inconsistent. Whereas, fromthe respondents who assessed the quality of regionalgovernment as good, 41.8% praised it as satisfactorilyconsistent in implementing the regulation it issued, and24.1% regard it as consistent. Thus, it shows that thereis a direct and linear relationship between the qualityof regional government official in charge of policyformulation and the quality of the policy it issued. Thesame relationship holds true between the quality ofDPRD members and the quality of the policy they made.

The result of this research supports that thequality of local policy (clarity of regional regulation,service procedure, consistency of policies) is evenbetter if the community (business community) isinvolved in policy formulation. From among therespondents who perceived local community andbusinessmen’ involvement as good and the qualityof official in charge of policy formulation as alsogood, 46.2% accede that the clarity of regionalregulation is good, and 30.8% as excel lent.Regarding service procedure regulated in regionalregulation, 53.8% assessed it as good, and 30.8%as excellent. Thus, it can be concluded that thequality of local policy is affected significantly by thequality of the official in charge of formulating suchpolicy (executive and legislative bodies), and by agood process, that is with community’s involvementor participation of the stakeholders to which thepolicy will be issued.

D.6. Low PAD Encourages the Issuance ofDistorting Local RegulationsMany regions perceive that the success of



keberhasilan otonomi daerah adalah denganpeningkatan PAD, sehingga PAD yang tinggi digunakansebagai parameter untuk mengukur keberhasilan daripelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain banyakkalangan menilai bahwa, adanya target untukmeningkatkan PAD sebagai pemicu munculnyaberbagai kebijakan yang counter productive terhadapiklim perdagangan dan investasi. Dengan target tersebutmendorong banyak daerah untuk membuat berbagaiperda pungutan baru (pajak, retribusi, sumbangan, danlain-lain). yang secara langsung maupun tidak langsungmemberatkan baik bagi konsumen maupun produsen(pelaku usaha). Tidak heran jika kemudian banyakkalangan menuduh minimnya PAD sebagai penyebabmunculnya berbagai Perda yang dapat mendistorsi ikimusaha dan investasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, ditinjau darikontribusi PAD terhadap APBD di 134 Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia, ternyata hanya sebagian kecil saja yangmencukupi pembiayaan rutin di daerah. Hal inimenunjukkan adanya kesenjangan kemampuan daerahuntuk mehimpun PAD, serta tidak meratanya sumber-sumber penerimaan daerah-daerah di Indonesia. Dari 134Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia yang menjadi obyekpenelitian KPPOD tentang Daya Tarik Investasi Kabupaten/ Kota di Indonesia memperlihatkan bahwa rata-ratakontribusi PAD terhadap APBD hanya sebesar 7,11%.Sebanyak 95 dari 134 daerah (71%-nya) kontribusi PADterhadap APBD kurang dari 7,5%, 24 Daerah (18%-nya)7,5% s/d 15%, dan hanya 15 Daerah (11%) yang kontribusiPAD terhadap APBD lebih dari 15%. Besar kecilnyakontribusi PAD terhadap APBD ini tampaknya berkaitanerat dengan besar kecilnya PDRB (Produk DomestikRegional Bruto) daerah yang bersangkutan. Dari 134 daerahyang diteliti oleh KPPOD, 85% daerah dengan PDRBkurang dari Rp1.5 Trilyun (rendah) ternyata kontribusi PADterhadap APBD-nya kurang dari 7,5%, sedangkan 40%daerah dengan PDRB lebih besar Rp 5 Trilyun (Tinggi)kontribusi PAD terhadap APBD-nya lebih besar dari 15%.

Untuk keperluan pemeringkatan daya tarikinvestasi daerah KPPOD juga telah melakukan kajiantektual terhadap 709 perda pungutan (pajak, retribusi,sumbangan, dan sebagainya) yang berasal dari 134Kabupaten / Kota di Indonesia. Tujuan dari pengkajianperda-perda tersebut untuk melihat tingkatkebermasalahan masing-masing perda tersebutberdasarkan beberapa parameter yang telah ditentukan.Selanjutnya berdasarkan tingkat kebermasalahnnyadiklasifikasikan atau dikelompokkan dalam kategoridistortif, bisa diterima, dan suportif terhadap iklim usaha/ investasi daerah. Dari hasil kajian tersebut terlihatbahwa setidaknya 38,1% termasuk dalam kategoridistortif, 47,8% bisa diterima, dan hanya 14,2% yang

regional autonomy lies in increasing PAD becausethe amount of PAD is being used as parameter tomeasure the success of the implementation ofregional autonomy. But the target of increasingPAD seems to be tantamount to promoting theissuance of various policies that are counter-productive to business and investment climate.Said target encourages many regions to issue newregional regulat ions regarding l ev ie s ( loca ltaxation, retribution, donation, and so on) thatjust burden both consumers and businessmendirectly and indirectly. This seems to be the reasonwhy many parties consider low Original RegionalRevenue (PAD) as the cause of the issuance ofvarious regional regulations distorting businessand investment climate.

Fro m t h e r e s e a r c h o f K P P O D o n t h ea t t ra c t i v e n e s s o f 1 3 4 r e g e n c i e s / c i t i e s i nIndonesia to investment, it was found out thatonly few from 134 regions/cities in Indonesiameet the requirements for routine expenses fromPAD’s contributions to APBD. It shows that thepotential condition of each region is not thesame. On the average, PAD’s contribution toAPBD accounts to only 7.11%. 95 out of 134regions (71%) have less than 7.5%, 24 regions(18%) with 7.5% to 15%, and only 15 regions(11%) with more than 15%. It seems that theamount o f PAD’s contr ibut ion to APBD i srelated to the amount of PDRB (Gross RegionalDomestic Product). It was found out that 85%of the regions with less than Rp. 1.5 trillion(low) PDRB account their PAD’s contributionto APBD as less than 7.5%. While 40% of theregions with more than Rp. 5 Trillion (high)PDRB, PAD’s contribution to their APBD ismore than 15 %.

For the same purpose of attractiveness rating,KPPOD has also done textual study towards 709local regulations on levies (tax, retribution,donation, and so on) to examine the types andintensity of the problems based on establishedparameters. Three categories were used, namelydistorting, acceptable, and supportive towardbusiness and investment climate. It was discoveredthat at least 38.1% are under the distortingcategory, 47.8% as acceptable, and only 14.2 %are in supportive category. If the data on PAD’scontribution to APBD correlate with the result ofa study on regional regulation conducted byKPPOD, i t s e ems that the a s s e s sment that


masuk dalam kategori suportif. Jika dikaitkan antaradata-data mengenai kontribusi PAD terhadap APBDdi atas dengan temuan kajian perda yang dilakukan olehKPPOD, tampak bahwa tuduhan atau anggapan bahwaminimnya PAD dapat memicu munculnya perda-perdadistortif bisa kita diterima. Dengan analisis berdasarkantabel silang antara daerah-daerah penghasil perda-perdadengan dengan tingkat kebermasalah perda, ditemukanbahwa dari daerah-daerah dengan kontribusi PADterhadap APBD kurang dari 15% merupakanpenyumbang terbesar perda-perda yang termasuk dalamkategori distortif yaitu sebesar 65,7%, dan daerahdengan kontribusi PAD terhadap APBD lebih dari 15%hanya menyumbang 5,2% perda distortif. Sebaliknya,jika ditinjau dari perda-perda yang berasal dari daerah-daerah dengan kontribusi PAD terhadap APBD lebihdari 15%, terlihat bahwa 53,3% perdanya termasukdalam kategori bisa diterima, 33,3% termasuk dalamkategori suportif, dan hanya 13,1% yang termasukdalam kategori distortif. Setidaknya temuan inimemperkuat anggapan bahwa rendahnya kontribusiPAD terhadap APBD memicu munculnya perda-perdapungutan yang dapat mendistorsi iklim usaha.

Distorsi perda terhadap iklim usaha tampak dariberbagai pungutan baik pajak dan retribusi yangmelanggar berbagai prinsip ekonomi sehinggamengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan hambatanperdagangan. Sebagai contoh pengenaan pungutan atasbarang (komoditi) dan jasa yang mempunyai mobilitastinggi dan bersifat lintas batas wilayah akan banyakmengakibatkan dampak negatif. Pungutan terhadapperdagangan komoditi ini banyak diterapkan di berbagaidaerah, seperti Perda Kabupaten Bima No.16 Tahun2000 tetang Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan,Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Alam Lainnya;Perda Kabupaten Flores Timur No. 2 Tahun 2000 tetangSumbangan atas Pengumpulan dan atau PengeluaranHasil Peranian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan danHasil Laut, Kehutanan, dan Hasil Perindustrian; PerdaKabupaten Pasaman No.2 Tahun 2001 tentangRetribusi Asal Komoditas; Perda Kabupaten TolitoliNo.25 Tahun 2001 tetang Pajak Komoditi; Perda Kab.Kapuas No.14 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerahatas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertaniandan Industri Keluar Wilayah Kab. Kapuas, dan masihada beberapa daerah lainnya yang juga mengenakanpungutan yang sama walau dengan nama yang berbeda.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, harus disadaribahwa sikap dan perilaku daerah yang mengenakanpungutan terhadap komoditi yang melalui daerahnya, akanberdampak ekonomi biaya tinggi yang akan memberatkanmasyarakat di banyak daerah dan daerah itu sendiri. Adabeberapa hal yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya

inadequate PAD encourages the i s suance ofdistorted local regulation is acceptable. Based onan analysis on cross tabulation between regionswhich issue regional regulation and the level ofproblematic regional regulation, it was found outthat the regions wherein PAD’s contribution toAPBD is less than 15% are the biggest producerso f reg iona l regu la t ion s tha t are d i s t o r t ing(65.7%). While the regions wherein PAD’scon t r ibu t i on t o APBD i s more than 15%contribute only 5.2% of distor ting regionalregulations. Through different way of analysis, itwas discovered that from the regional regulationsc rea t ed by re g i on s in whi ch the i r PAD’scontribution to APBD is more than 15%, 53.3%are acceptable, 33.3% are under supportivecategory, and only 13.1% are under distortingcategory. Then, the result of this study supportsthe assessment that inadequate PAD’s contributionto APBD encourage s th e i s suance o f l o ca lregulations on levies, which can distort businessclimate.

Distortion as triggered by the issuance ofregional regulation manifests from various leviesin the form of tax and retribution, which breakeconomic principles and spawn high cost economyand trade barriers. Levy on trading of commodities,which have high mobility, has been imposed inmany regions. For example, the Regional Regulationof the Regency of Bima Number 16 Year 2000regarding Tax on Exit of Agriculture, Forrest, Sea,Industrial, Animal, and Other Natural Products;Regional Regulation of the Regency of East FloresNumber 2 Year 2000 regarding Fee on Collectionand or Exit of Agriculture, Plantation, CattleRaising, Fishery, Forrest, and Industrial Products;Regional Regulation of the Regency of PasamanNumber 2 Year 2001 regarding Retribution on theOrigin of Commodity; Regional Regulation of theRegency of Tolitoli Number 25 Year 2001 regardingCommodity Tax; Regional Regulation of the Regencyof Kapuas Number 14 Year 2000 regardingRegional Levy on Transportation and/or Sale ofLocal Agricultural and Industrial Products outsidethe territory of Kapuas, and so on.

From the economic point of view, the

imposition of levy on commodity or products

passing in a region produces high cost economy

and eventually will burden the society. At any



tinggi dalam pungutan lalu-lintas komoditi. Ekonomi biayatinggi ini diantaranya disebabkan oleh banyaknyakomponen biaya pelayanan, cakupan obyek yang terlaluluas, besarnya tarif pungutan yang tidak wajar, sertaterjadinya pungutan berganda atas obyek yang sama.Ekonomi biaya tinggi bagi dunia usaha di sektor komoditi,dampaknya akan sangat luas. Pertama, besar kemungkinanbeban pungutan tersebut oleh pengusaha akan dimasukkansebagai komponen penentuan harga jual komoditi dengandemikian akan menaikkan harga jual komoditi sehinggaakan mengurangi daya saing komoditi daerah yangbersangkutan, dan pada akhirnya akan menghambatperkembangan usaha di sektor ini. Kedua, untuk masyarakatdi daerah, pungutan ini mengakibatkan beban tambahankarena kenaikan harga komoditi. Bila komoditi inimerupakan barang kebutuhan pokok, tentunya akanmengurangi kesempatan orang untuk mengkonsumsikebutuhan pokok, yang akhirnya akan menghambat potensipeningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, untukpungutan terhadap distribusi/perdagangan komoditi, bisaterjadi beban pungutannya akan dialihkan ke belakang(hulu) dalam mata rantai distribusi komoditi yaitu keprodusen (petani, nelayan, dan lain-lain), yaitu dengan caramenekan harga beli. Beban pungutan yang berat ataskomoditi akan dapat mematikan sektor usaha barang-barangkomoditi yang tergabung dalam mata rantai dari usahabidang komoditi. Apabila para produsen mengambilkeputusan untuk menghentikan produksinya, tentu sajapertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor usaha lainyang tergabung dalam matarantai usaha ini juga terancamkelangsungan hidupnya. Dengan demikian pungutan ataskomoditi akan berdampak negatif secara luas kepadaperekonomian masyarakat, serta perekonomian daerahsecara keseluruhan.

Selanjutnya bila kita tinjau dari sudut pandangyuridis formal, dari kajian tekstual yang dilakukan,menunjukkan bahwa pungutan-pungutan atas lalu lintasperdagangan barang seperti contoh di atas telah melangarbeberapa ketentuan formal. Pelanggaran ketentuanformal tersebut diantaranya adalah pelanggaran filosofipungutan (pajak, retribusi, sumbangan dan sebagainya).Perda-perda yang mengatur pungutan atas komoditi diberbagai daerah mempunyai nama dan jenis yangberagam, seperti Sumbangan (pihak ketiga); PungutanDaerah; Pajak; Retribusi; dan lain-lain. Bila dicermatisecara mendalam, pada intinya peraturan-peraturandaerah yang mengatur retribusi tersebut adalahpungutan. Banyak pungutan yang disebut sebagairetribusi tetapi secara prinsip lebih bersifat Pajak. Adapula pungutan atas komoditi yang diatur diatur dalamperda tentang sumbangan (sumbangan pihak ketiga)atas perdagangan komoditi.

Selain pelanggaran prinsip sering pula

rate, high cost economy has been attributed so

far from a number of factors, namely service cost,

scope of objects subject to levies, excessive tariff,

and existence of double taxation. High cost

economy will affect the business community to

a great extent. First, the burden due to the

imposition of levy will lead the businessmen to

increase the price that will further weaken the

competitive advantage of the regions’ commodity.

Second, the increase in the price of commodity

will add burden to the region, especially if said

commodities are basic necessities, which finally

will hamper social welfare. Third, imposition

of tax on commodity distribution/trading will

be compensated back to the producers (farmers,

fishermen, etc.) that is by pressuring the price.

If producers decided to stop production, the

growth and development of other sectors linked

to commodi ty d i s t r ibut ion chain wi l l be

hampered. Thus, levy on commodity has a

negative impact on the regional economy as a

whole.

Formal assessment from legal point of viewas has been done so far through textual studyreveals that levy on trading of commodity asexplained above violates formal regulations, thatis, breaking the philosophy of levy imposition (tax,retribution, donation, etc.). There are variousnames and genres of levy in regional regulation,such as Third Party Donation, Regional Levy, Tax,Retribution, and so on. Essentially, regionalregulation that regulates retributions is levy innature. Many levy called retributions, essentially,are tax in nature. There is also levy on commodityregu la t ed in reg iona l regu la t ion regardingdonation (third party donation) on commoditytrading.

Aside from the fact that the levies imposed are


dijumpai pungutan terhadap komoditi yangmelanggar kewenangan pemerintah, yaitupungutan oleh daerah terhadap obyek pajak yangmenjadi kewenangan pusat. Akibat daripelanggaran kewengan tersebut adalah terjadinyapungutan berganda dengan PPN. Pelanggarankewenangan juga terlihat pada perda-perda dibanyak daerah yang memungut komoditi yangmasuk (berasal dari luar daerah) ke daerahnya,karena yang berhak memungut retribusi adalahdaerah asal . Banyaknya daerah yangmemberlakukan peraturan semacam ini, akibatnyaakan terjadi pungutan berganda atas obyek(komoditi) yang sama.

Dilihat dari sudut pandang kesatuan ekonomi danperdagangan internasioanal, berbagai pungutanterhadap distribusi perdagangan komoditi akanmengakibatkan adanya hambatan tarif dalamperpindahan barang / komoditi dari satu daerah kedaerah lain. Seharusnya pungutan daerah baik itu pajakmaupun retribusi hanya dikenakan atas obyek yangterletak atau terdapat di wilayah daerah yangbersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukuprendah serta hanya melayani masyarakat di daerahtersebut (Pasal 2 ayat (4) UU No.34 Tahun 2000Tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Hambatan-hambatan tarif terlihat pada perda Kab. Kapuas No.14Tahun 2000 tentang Pengangkutan dan atau PenjualanHasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kab.Kapuas, atau Retribusi pemotongan Hewan dan laluLintas Hewan di Kab. Sanggau No.13/2000. Pengenaanretribusi terhadap lalu lintas barang dan atau jasa antardaerah tersebut telah melanggar prinsip kesatuanekonomi dan free internal trade, yang berdampak padapenurunan daya saing komoditi daerah dengan deaerahlain. Dalam skala yang lebih luas yaitu dalamperdagangan internasional, apabila obyek pungutan iniadalah komoditi ekspor, maka akan sulit untukmenembus pasar internasional.

Dari kajian tekstual terhadap perda-perda di berbagaidaerah dalam penelitian ini, terlihat bahwa tidak didapatdaerah yang kreatif untuk mendorong kegiatan ekonomiterlebih dahulu sebelum melakukan pungutan-pungutan.Misalnya dengan memberikan insentif pembebasan ataukeringanan pungutan terhadap para investor, dan sebagainya.Pemberian berbagai insentif yang kepada investor seperti diatas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usahayang telah ada serta untuk menarik investor untukmenanamkan modal di bidang usaha komoditi. Dari 709perda yang dianalisis juga tidak dijumpai adanyaperencanaan dari berbagai daerah untuk menjalin kerjasamadengan daerah lain dalam pengaturan lalu lintas perdaganganantar daerah yang diatur dengan keputusan bersama dengan

violating the principle or philosophy of levy, there isalso a problem of overlapping wherein the tax objectthat is supposed to be the object of central government’stax is imposed with regional tax or retribution.Double taxation occurs, because the tax object asregulated through regional regulation is alreadysubjected to Value Added Tax (PPN). Violation ofauthority also happens in the case of regionalregulations regulating the entry of commodity fromoutside a region, because in case like this it is thearea of origin that is authorized to impose any levy.Rampant practice of this kind by regions willindispensably lead to double taxation in a seriousextent.

From the point of view of economic integrationand international t rade, various l evie s ondistribution of commodities produce tariff thathampers the movement of commodity from oneregion to another. Local levies either tax orretribution should only be imposed on objects insidea region with low mobility, and serve the localcommunity (Article 2 paragraph (4) of Law Number34 Year 2000 regarding Regional Tax andRetribution). Tariff barriers manifest in theRegional Regulation of the Regency of KapuasNumber 14 Year 2000 regarding the Transportationand/or Sale of Agricultural and Industrial Productsoutside the territory of Kapuas, or the RegionalRegulation of the Regency of Sanggau Number 13Year 2000 regarding Retribution on Slaughteringand Trafficking of Animal. The imposition ofretribution to the trafficking of goods and/or servicebetween regions has broken up the principles ofeconomic integration and free internal trade, whichaffects the competitive advantage of the products ofone region over the other. The same is true in a largerscale. It would be hard to penetrate the internationalmarket if the objective is to export products.

Based on the t extual s tudy on reg ional

regulations in various regions, it appears that

there is no region ingenious enough to encourage

the advancement of economic activity by giving

incentive or relief from tax or retribution before

collecting it. Such incentive is anticipated to

encourage the growth of existing businesses and

expansion of investment in commodity business.

From the 709 regional regulations subject to

study, it was found out that there is no plan to

deve lop reg iona l coopera t ion in regu la t ing



membentuk Badan Kerja Sama Antar Daerah sebagaimanadimungkinkan Pasal 87 UU No.22/1999. Bila hal tersebutdilakukan oleh daerah-daerah tentunya akan tercipta praktikekonomi yang sehat. Dari penelitian ini yang dijumpai justruhal yang sebaliknya yakni ada beberapa daerah yangmengeluarkan perda tentang pungutan atas komoditi yangmengatur retribusi terhadap barang yang masuk kedaerahnya padahal di daerah tersebut atas pengeluaranbarang yang sama dari daerahnya tidak dikenakan pungutan.Perda ini barangkali mengandung tujuan untukmemproteksi komoditi daerahnya. Tindakan proteksisemacam ini bisa mengakibatkan tindak balasan oleh daerahlain, yang mengakibatkan praktek ekonomi yang tidak sehat.Terlihat bahwa masing-masing daerah seolah-olah berdirisendiri dan bukan merupakan satu kesatuan ekonomi dannegara.

Kita menyadari bahwa terdapat perbedaan carapandang dalam melihat permasalahan regulasi (perda).Dari sisi pengambil kebijakan atau pemda, perda-perdayang mengatur pungutan dipakai sebagai alat untukmeningkatkan pendapatan daerah dari sisi penerimaansendiri. Sementara dari sudut pandang pelaku usaha,banyaknya pungutan terhadap kegiatan usahamerupakan beban ekonomi yang dapat menghambatperkembangan usaha. Dari apa yang ditemukan dalampenelitian di atas, memperlihatkan bahwa telah terjadikecenderungan pada banyak pemda untukmengembangkan PAD-nya dengan cara-cara over dan/atau inappropriate taxing yang menjadi disinsentif bagiinvestasi serta menjadi insentif bagi disinvestasi di daerah.

E. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEHPEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKAMENARIK INVESTASIDi samping temuan-temuan yang memperlihatkan

adanya kecenderungan distorsi terhadap iklim investasidi sejumlah daerah, penelitian ini juga menemukansejumlah upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangkamenarik investasi ke daerahnya. Upaya-upaya yangdilakukan oleh pemerintah daerah untukmeningkatkatkan daya tarik investasinya cukup beragamdan tampak belum merata ke sebagian besar daerah,tetapi paling tidak ada fenomena perubahan ke arahyang lebih positif. Sejumlah upaya yang dilakukan olehpemerintah daerah untuk menarik investasi diantaranyaadalah sebagai berikut :

E.1. Pembenahan Birokrasi PelayananInvestasiDi era otonomi daerah peran pemerintah daerah

dalam hal pelayanan kepada masyarakat termasukkepada investor semakin besar. Dengan peranpemerintah daerah yang besar dalam hal pelayanan

r e g i o n a l t ra d e t ra f f i c , f o r e x a m p l e , b y

e s tabl i shing an Inter-Regional Cooperat ion

Body, the possibility of which is provided in

Article 87 of Law Number 22 Year 1999. If

initiated by regions, a healthy economic practice

would exist. Unfortunately, it was found out

that some regions i s sued regional regulation

regarding retribution on incoming products. It

may be intended to protec t loca l product s ,

however, it encourages other regions to issue the

same regulation. It seems that each region is so

independent that i t i s l ike an independent

economic entity.

This research learns that there are differencesin ways of looking at the problem on regionalregulation. Local governments perceive regionalregulations as means to increase local revenue. Thisis done without any regard that businessmenperceive it as economic burden that hampersbusiness development. Apparently, in order toincrease PAD, some regional governments employinappropr ia t e way s , whi ch then be comedisincentive for investment and incentive fordisinvestments in the regions.

E. REGIONAL GOVERNMENT’S EFFORTS INENCOURAGING INSVESTMENT

In addit ion to the f indings that revealdistortion to investment climate in some regions,th i s re s ea rch ha s a l s o d i s c ove red re g i ona lgovernment’s efforts in encouraging investment inits region. There are various efforts done, but theyseem not extended to most regions yet. The fact,however, remains they are a positive phenomenon.Some of the initiatives of the regional governmentsto encourage investment are as follows:

E.1 . Re form of Inves tment Serv iceBureaucracyIn the period of regional autonomy, regional

governments are entrusted with a bigger role inserving their constituents including investors.


kepada masyarakat tersebut, maka semenjak otonomidaerah diterapkan pada awal tahun 2001 lalu, salah satubentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah adalahmengenai perizinan. Namun disisi lain ternyata banyakkalangan yang merasa tidak puas terhadap pelayananperizinan khususnya perizinan usaha yang dilakukanoleh birokrasi di daerah.

Dalam pelayanan investasi di beberapa daerahseperti di Kab. Lampung Barat, Kab. Pinrang, dan KotaSibolga, masih belum ada perubahan dimana, pelayananperizinan usaha masih dilakukan di Dinas Perindustriandan Perdagangan. Sementara dinas-dinas terkait lainnyauntuk memberikan rekomendasi atas pengajuan usahatersebut (IMB oleh BPN, HO oleh dinas Ketertiban,Amdal : Bapedalda, dan lain-lain). Tetapi ada beberapadaerah yang ternyata telah melakukan restrukturisasibirokrasi pelayanan perizinan dalam upaya memperbaikipelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.Restrukturisasi yang mereka lakukan salah satunyaadalah dengan menerapkan sistem pelayanan UnitPelayanan Terpadu (UPT) dalam pelayanan perizinan.Penerapan sistem UPT dalam pelayanan perizinan inidimaksudkan untuk mempersingkat danmempermudah birokrasi bagi para orang-orang yangmengajukan perizinan usaha.

Terdapat berbagai variasi dan perbedaan diantaradaerah-daerah yang menerapkan sistem pelayanan UPT,baik dalam cara kerja, kewenangan, maupun nama.Sebagai contoh di Kab. Muara Enim, dimanan UPTdibentuk sejak tahun 1997 dengan SK Bupati tahun1996, dan diperbaharui dengan SK Bupati No. 15/1999.UPT yang dibentuk tersebut mengkhususkan padabidang kepengurusan perijinan yang dilakukan secaraterpadu pada satu kantor atau satu tempat. Misalnyasaja bila masyarakat ingin mengajukan ijin pengolahankayu. Segala perizinan yang terkait dengan usahapengolahan kayu tersebut, seperti ijin HO, ijin SITU,cukup diurus di satu tempat yaitu UPT. Petugas yangada di UPT yang akan berhubungan dengan bagiaan-bagian yang berwenang mengeluarkan izin ataurekomendasi, misalnya Cipta Karya, Bina Marga, danbila ijin trayek ke LLAJ. Setelah ijin tersebut diprosesoleh petugas di UPT, pemohon izin akan mendapatkannota dari Kepala Unit Pelayanan Terpadu dan langsungdi serahkan ke Sekretaris Daerah untuk dimintakan ijinresmi kepada Bupati. Hal ini berbeda dengan prosespengurusan perizinan sebelum diterapkan sistem UPT.Dimana sebelum diterapkan UPT dalam pengurusahperizinan usaha di Kab. Muara Enim, sebelum sampaike Sekretaris Daerah harus dimintakan ijin terlebih duluke Bapeda.

Kelemahan dari UPT yang diterapkan di Kab.Muara Enim seperti sekarang ini berkaitan dengan

Considering this reality, since the inception ofregional autonomy in year 2001, one of thepopular policies at the provincial level is license.But some parties feel dissatisfied with the serviceon license, especially with regards to businesslicense in the region.

0In some regions, such as West LampungRegency, Pinrang Regency, and Sibolga City, thepractice remains that business license is beingissued by the Industry and Trade Service. While,o the r re la t ed depar tment s p rov iderecommendation on license application (BuildingConstruction Permit [IMB] by National LandAgency, Nuisance Permit [HO] by Public OrderService, Environmental Impact Analysis [Amdal]by the Reg iona l Env i ronmenta l Impac tManagement Board [Bapedalda], and so on). Butsome regions have restructured their license servicet o enhance i t s d e l i ve r y t o th e p eop l e andbusinessmen. The restructuring is in the form ofimplementation of Integrated Service Unit (UPT)system in the l icense service. Said system isintended to simplify the bureaucracy for licenseapplicants.

The implementation of UPT system variesamong regions in terms of working procedure,scope of authority, or simply name. For example,in the Regency of Muara Enim, UPT was installedin 1997 by virtue of the Decision of the Regent inYear 1996 as recently amended by the Decision ofthe Regent Number 15 Year 1999. This UPTspecializes in license management, which is donein one place. The license applicant, for instanceapplicant for wood processing license, can processall required related licenses on wood processing,such as HO, SITU, in one place, UPT. UPTofficer will facilitate such transaction with othersections in charge of i s suing such l icense orrecommendation, such as Cipta Karya, BinaMarga, and LLAJ for road license. After saidprocessing by the UPT officer, the applicant willthen be given a letter by the head of UPT. Saidletter shall be given to the Regional Secretary whowill then process it with the Regent. It is differentfrom the old license administration process beforeUPT, in which the applicant is required to processit with the Bapeda before the Regional Secretary.

The flaw of the UPT system, however, is stillrelated to time needed in administering license since



waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan ijin, karenamasih sangat tergantung keberadaan dari Bupati danSekretaris Daerah. Dalam implementasinya, ternyatamenurut dunia usaha Muara Enim khususnya Kadin,mata rantai birokrasi untuk melakukan pembuatan ijinsetelah otonomi daerah justru bertambah panjang, dantidak ada kepastian waktu serta biaya karena banyaknyapihak yang campur tangan dalam hal pengurusan ijin.Akibatnya dalam pengurusan perizinan setelah otonomidaerah justru terjadi high cost economy. Hal yang hampirsama juga terjadi pada pelaksanaan UPT di KotaDenpasar, bahkan di Kota Denpasar para pengusahadengan skala kecil merasa bahwa pelayanan perizinanusaha di kota ini cenderung diskriminatif danmemberatkan golongan pengusaha menengah dan kecil.Perizinan lebih mudah diperoleh oleh golonganpengusaha dengan modal besar.

Sementara itu di Kab. Kediri untuk perbaikanpelayanan perizinan usaha, berdasarkan Perda No.1Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata KerjaKantor Pelayanan Perijinan Kota Kediri, tertanggal 3April tahun 2002, telah dibentuk Kantor PelayananPerizinan (KPP). KKP di Kota Kediri mulai efektifdilaksanakan pada bulan Mei 2002. KKP ini dibentukuntuk mengakomodasi proses pengurusan izin dalamsatu tempat. Hal ini berbeda dengan sebelum dibentukKPP, dimana dalam pengurusan izin dilakukan dalambeberapa tempat yaitu pada dinas-dinas teknis yang ada.Saat ini KKP Kota Kediri menagani enam jenisperizianan yang sebelumnya dilakukan oleh dinas teknislainnya, yaitu IMB, HO, SIUP, TDP, IUI, Ijin JasaKonstruksi. Sayangnya kantor ini masih terbatas padapengumpulan berkas saja, sementara pengambilankeputusan dan prosesnya masih dilakukan oleh dinasteknis terkait. Menurut kalangan pengusaha di KotaKediri, dangan dibentuknya KPP mereka belum dapatmemastikan kepastian waktu penyelesaian permohonanperizinan. Hal ini disebabkan karena KPP hanya bersifatpenerima berkas, bukan sebagai pengambil keputusan.Oleh karenanya, birokrasi menjadi bertambah panjangdan waktu penyelesaiannya terkadang tidak sesuaidengan yang telah ditetapkan. Sebagai akibat dari haltersebut, para pengusaha lebih suka memanfaatkan jasacalo dalam proses penguruasn izin usaha yang beberapadiantaranya merupakan “orang dalam” (petugaspelayanan perizinan).

Di Kota Parepare institusi yang menaganipelayanan perizinan usaha adalah SINTAP (SistemPerizinan Satu Atap), dan dilakukan oleh SatgasInvestasi. Pada Stgas Investasi ini terdiri dari petugas-petugas dari BPN, Bapedalda, Dinas Perindusterian danPerdagangan, Penanaman Modal, dan dinas-dinas teknislain yang terkait dengan masalah perizinan usaha/

it depends on the presence of the Regent and RegionalSecretary. In its implementation, according to thebusines smen, especial ly Kadin, the chain ofbureaucracy in license processing in this era ofregional autonomy is longer, with no time limit andflexible cost since a lot of parties usually interfere inthe license management process. Consequently, highcost economy still transpires in license administrationeven with the introduction of regional autonomy. Thesame case happens in the implementation of UPTin Denpasar City. Small-scale entrepreneurs inDenpasar City feel that license service in said Cityis discriminative and is burdensome both for smalland medium-scale entrepreneurs. While on thecontrary, big businessmen are enjoying the system forthe convenience it provides.

Whereas, in the Regency of Kediri a License

Service Office (KPP) has been established to

enhance license service by virtue of Regional

Regulation Number 1 Year 2002 regarding the

Organiza t i ona l St r uc ture and Work ing

Arrangement in the License Service Office of

Kediri, dated 3 April 2002. KPP Kediri started

operating in May 2002 to accommodate license

applicant’s needs in one place. KPP Kediri ,

presently, is administering six different licenses:

Building Construction Permit (IMB), Nuisance

Permit (HO), Trading Business License (SIUP),

Company Registration (TDP), Industrial Business

Pe rmi t ( IUI) , and Cons t ruc t i on Li c en s e .

Unfortunately, its responsibility is limited to the

collection of documents, while decision making

and processing are still assigned to the technical

service office. Thus, bureaucracy becomes longer

and sometimes tardy in processing the license on

time. As a result, businessmen prefer the service

of brokers, in which some of them are insiders

(officers) in the license administration unit.

In the City of Parepare, license service is beingmanaged by SINTAP (One-stop License System),and provided by Investment Task Unit. Theinvestment task unit is consist of officers fromBPN, Regional Development Planning Agency(Bapedalda), Industry and Trade Service, CapitalInvestment, and other technical services related to


investasi. Satgas Investasi pada SINTAP di kota pare-pare ini juga bertugas untuk memberikan penjelasanmengenai berbagai informasi mengenai investasi di KotaParepare, yaitu yang berhubungan dengan prosedur,persyaratan, maupun informasi mengenai potensiinvestasi yang ada. Dalam pelayanan perizinan usahaSatgas Investasi diberi kewenangan memutuskan untukmenerima atau menolak permohonan yang diajukan,walaupun memang untuk persetujuan resmi masih harusmendapat persetujuan dan tanda tangan dari Walikotaselaku kepala daerah. Untuk memperlancar prosesperizinan, sebagai antisipasi ketiadaan Walikota ditempat, tanda tangan Wali Kota dapat juga diberikandengan cara scanning dahulu.

Contoh bagus dalam peningkatan kualitaspelayanan usaha dipraktekkan oleh pemerintahKabupaten Sidoardjo dengan merubah bentuk UPTperijinan dan penanaman Modal yang sebelumnyaditerapkan menjadi Dinas Perijinan Dan PenanamanModal. Perbedaan yang cukup mencolok antara UPTdengan Dinas adalah bahwa UPT masih sebatasmenerima berkas permohonan, meneliti kecukupannyasecara administratif, melakukan peninjauan lapangandan membuat konsep keputusan, namun keputusanitu sendiri masih berada pada instansi-instansi yangbersangkutan. Kelemahan utama dari pola ini adalahbirokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Dengan dibentuknya Dinas Perizinan danPenanaman Modal, proses awal sampai pada tingkatkeputusan ditangani langsung oleh Dinas perizinan.Dengan demikian birokrasinya lebih pendek, dan lebihcepat dan lebih efisien. Dalam prosedur pelayanantersebut diberikan kepastian waktu, biaya maupunprasyarat-prasyarat apa yang diperlukan dan harusdipenuhi apabila mengurus perizinan. Prosespengurusannyapun sudah melalui satu atap, sehinggasemua prosedur perizinan yang ada kaitannya denganinvestasi bisa ditangani di satu dinas tersebut. Baik ituIMB, HO, Amdal, Pembebasan Tanah, PengurukanTanah dsb, semua ditangani dalam satu atap. Upayauntuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi duniausaha tersebut juga membawa hasil yang cukup bagus.Paling tidak ini bisa diukur dari 95.45 % pelaku usahadi Sidoardjo yang menilai positif pelayanan usaha didaerah ini (59,09% menilai baik dan 36,36% menilaicukup baik).

E.2. Perbaikan Sistem Informasi PotensiInvestasiBerbagai cara dan strategi dilakukan oleh daerah

untuk memperkenalkan daerahnya, khususnya yangberkaitan dengan potensi investasi. Hal yang palingumum dilakukan oleh daerah adalah dengan melakukan

Investment License. The investment task unit inSINTAP is responsible in providing explanationon investment information in the City of Parepare,such as procedures, requirements, even informationabout the existing and potential investment. TheInvestment officer has a right to accept or rejectan application. But in formal agreement, there isa need for mayor’s involvement. To sustain smoothlicense processing, in case of mayor’s absence fromoffice, his/her signature can be accessed throughscanning.

Good example in improving the quality oflicense service is being practiced by the regionalgovernment of Sidoarjo Regency. The regionalgovernment transformed the UPT of license andinvestment as a License and Investment Service.Basically, the difference between UPT and theLicense and Investment Service is that UPTacc ep t s app l i ca t i on s , e xamine s th e i radministrative completeness, does field observationand provides recommendation, but the decisionitself lies on related institutions. The system’s mainweakness is its long and complicated bureaucracy.

By establishing a License and InvestmentService, license applications can be administeredonce from the beginning of the process to the levelof decision. In other words, the administration ishappening under one roof. It means that all licenseprocedures related to investment, such as IMB,HO, Amdal, Land Release, can be arranged bysaid service. Thus, bureaucracy is shorter, faster,and more efficient. This procedure saves time, costand cut requirements needed in processing oflicense. These efforts have brought satisfyingresults. It can be seen from the responses of 95.45%businessmen from Sidoarjo Regency who putpos i t ive as se s sment to the l i cense s ervice o fSidoarjo’s regional government (59,09% regard itas good and 36.36% as satisfactorily good).

E.2. Improvement of Information Systemof Potential InvestmentVarious ways and strategies have been done

by regions to promote themselves, especially topotential investors. The most common strategy isth rough produc t and po t en t ia l inve s tment



pameran produksi dan potensi investasi pada berbagaikesempatan baik di tingkat nasional maupun kemancanegara. Ada beberapa daerah yang melakukanterobosan dalam melakukan promosi daerahnya denganmemanfaatkan kemajuan teknologi informasi berupainternet yakni dengan membuat website, seperti yangdilakukan oleh Kota Denpasar, Kota Parepare, dan Kab.Sidoarjo. Website yang dibuat oleh daerah-daerahtersebut memuat berbagai informasi mengenai potensiinvestasi dan berbagai prosedur pelayanan terhadap parainvestor. Selain mempermudah pemerintah daerahdalam melakukan promosi, penggunaan media internetini juga mempermudah calon investor untukmemperoleh berbagai penjelasan mengenai prosedur,persyaratan, dan mengetahui hal-hal lainnya tentangdaerah yang bersangkutan. Sebagai contoh Kab. Sidoarjodengan website-nya, www.sidoarjo.go.id, menampilkanberbagai informasi mengenai daerahnya. Website initidak hanya berisi mengenai peluang dan prosedurinvestasi, tetapi juga memuat berbagai informasimengenai kebijakan pembangunan yang dilakukan olehpemerintah daerah, seperti peraturan daerah, APBD,RUTR, dan sebagainya. Pemanfaatan jaringan internetuntuk melakukan promosi daerah mempunyaikeuntungan karena kelebihannya berupa kemudahanmengakses dan jangkauannya sangat luas dan tersebardi seluruh pelosok dunia.

E.3. Perbaikan dan Penyediaan InfrastrukturFisikSalah satu daya tarik investasi daerah adalah

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatanusaha. Menyadari pentingnya ketersediaan dan kualitasinfrastruktur fisik tersebut, dalam rangka meningkatkandaya tarik investasi daerahnya beberapa daerah mulaimembenahi dan menambah berbagai infrastruktur fisikpendukung kegiatan usaha di daerahnya. Dalam upayamenarik investasi dan mendorong pertumbuhankegiatan ekonomi di daerahnya, Kota Parepare, telahmembuka kawasan yang disediakan khusus untukindustri seluas 250 ha yang akan dikembangkan menjadikawasan Berikat di daerah Lapadde. Hal yang sama jugadilakukan oleh Kab. Muara Enim, Kab. Sidoarjo, Kab.Serang, dan Kota Kediri. Dengan penyediaan danpengembangan kawasan industri tersebut diharapkandapat menarik investor untuk membuka usaha di daerahyang bersangkutan. Selain penyediaan kawasan industriupaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastrukturfisik laiinya juga dilakukan oleh beberapa daerah, sepertipeningkatan Kapasitas Pelabuhan di Kota Parepare,Perluasan Lapangan Udara di Kota Sibolga. Untukmemperlancar hubungan dengan daerah lain, KotaSibolga bekerja sama Kab. Tapanuli Tengah dan daerah

exhibition at the national and internationallevels. Some regions, such as Denpasar City,Parepare City, and Sidoarjo Regency, have madebreakthrough in promoting themselves by usinginformation technology through the Internet. Theyhave formed webs i t e s that conta in var iousinformation about potential investment andservice procedures for investors. Besides facilitatingthe regional government in promotion, the use ofInternet also helps future investors to access variousmaterials regarding the procedures, requirements,and other information about the region. Forexample, the Regency of Sidoarjo through itswebs i t e , www.sidoarjo.go. id, has broughtforward various information about the region. Thewebsite is full of information about investmentopportunity and procedures and developments onpolicy issued by the regional government, such asregional regulations, APBD, RUTR, and so on.The use of Internet to promote regions is beneficialfor the accessibility it provides, wide reach andextent all over the world.

E.3. Improvement and Provision of PhysicalInfrastructureOne of the determinants of the attractiveness

of region to investment is the availability ofsupporting infrastructure for business activity.Realizing the importance of the availability andquality of physical infrastructure, some regions arestarting to improve and complete their variousinfrastructures to promote business in the regions.In order to attract investment and encourage thegrowth of economy, the City of Parepare has openeda 250 has. area especially for industries. Said areawill be developed into Bonded Zone in Lapedde.The Regency of Muara Enim, Regency of Sidoarjo,Regency of Serang, and the City of Kediri seem tofollow suit. With availability and development ofindustr ial area, the regional government i santicipating for the influx of investors in theregion. Other efforts aimed at developing thequa l i t y o f phy s i ca l in f ra s t r uc ture inc ludeexpansion of port’s capacity in the City of Parepareand widening of airports in the City of Sibolga.To establish a smooth link with other areas, theCity of Sibolga, on the other hand, cooperated withthe Regency of Central Tapanuli and surrounding


sekitarnya dengan mengembangkan pelabuhan udaraPinangsori dan mengusahakan membuka penerbangansecara reguler dari dan ke pelabuhan udara tersebut. Halini sejalan dengan kerjasama yang dilakukan olehpemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara dan limapropinsi lainnya dalam mendirikan perusahaanpenerbangan Sumatera Air.

Walaupun masih terdapat banyak kekurangan,berdasarkan temuan-temuan mengenai upaya-upayadaerah untuk menarik investasi seperti di atasmenunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telahmenyadari pentingnya peran investasi dalampembangunan ekonomi daerah. Ada kesadaran bahwadengan keterbatasan dana pembangunan yang dimilikioleh pemerintah pusat maupun yang mereka miliki,maka investasi baik asing maupun dalam negeridipandang sebagai suatu pola kebijakan pembiayaanpembangunan yang tepat untuk mendorongpertumbuhan ekonomi di daerah. Tidak seluruh danapembangunan tersebut dapat disediakan olehpemerintah karena dana pemerintah umumnya lebihbanyak difokuskan pada penyediaan public goods. Modaldari luar negeri dan sektor swasta dibutuhkan untukmenutup kekurangan dana tersebut. Daerah-daerahsemakin menyadari bahwa penanaman modal baikdalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupunasing membutuhkan iklim usaha yang sehat, adanyakemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal.Kesadaran akan pentingnya investasi dalampembangunan di daerah tersebut terlihat dari upayabeberapa daerah untuk meningkatkan daya tarik merekaterhadap investasi, sebagaimana terlihat dalam berbagaiupaya yang mereka lakukan untuk menarik investasi kedaerahnya.

areas for the development of Pinongsari Airportand for the opening of regular incoming andoutgoing flights. This matter is in line with thepartnership among provincial governments inNorth Sumatra and f ive other provinces inbuilding a carrier company, named Sumatra Air.

Based on the findings on regional efforts topromote investment as explained above, it showsthat some regions in Indonesia have realized theimportance of investment in regional economicdevelopment. Realizing that both the central andregional governments have limited developmentfund, hence foreign and domestic investments areconsidered as the right sources of developmentfinancing to promote regional economic growth.The gove rnment canno t p rov ide a l l th edevelopment funds since the national revenue isfocused more on provi s ion o f publ ic goods .Therefore, investment is needed to cover the deficitin the development fund. Knowing that businessand investment climate are crucial considerationsin investment, several regional governments havemade improvement in many sectors to promoteinvestment in their regions.



V. KESIMPULAN DAN SARANConclusion and Recommendations

A. KESIMPULAN

1. Dalam persepsi dunia usaha, faktor yangdianggap dominan dalam menentukan dayatarik investasi suatu daerah secara berurutanadalah faktor kelembagaan (31%), sosial politiktermasuk di dalamnya keamanan dan budaya(26%), ekonomi daerah (17%), tenaga kerja danproduktivitas (13%), dan infrastruktur fisik(13%). Masing masing faktor tersebutterjabarkan secara rinci dalam berbagai variabel,dimana masing masing variabel terbentuk darisejumlah indikator yang dipandang perlu olehdunia usaha dalam menentukan daya tarikinvestasi suatu daerah.

2. Bobot faktor kelembagaan, dan faktor sosialpolitik budaya keamanan yang jauh lebih besardari bobot faktor potensi ekonomi daerahmenunjukkan belum normalnya iklim investasidi Indonesia. Dalam keadaan normal, parapelaku usaha umumnya menempatkan potensiekonomi sebagai faktor utama untukpertimbangan investasi.

3. Terkait dengan pemeringkatan daya tarik investasiantar daerah, pemberian bobot besar pada faktorkelembagaan dan faktor sosial politik budayakeamanan (sebagai policy variable) mendorongdaerah daerah yang miskin sumber daya alammaupun manusia (utamanya sumber daya alamsebagai edowment variable) untuk optimis secarakreatif membenahi iklim investasi di daerahnya.

4. Urutan peringkat daya tarik investasi Kabupaten/Kota yang tercakup dalam kelima faktorpemeringkatan menunjukkan bahwa tidak satupundaerah yang dapat menempati peringkat 10 besardi semua faktor pemeringkatan. Hal ini berartidalam persepsi pengusaha tidak satupun daerahyang dapat mengatakan bahwa daerahnyamempunyai kinerja baik di semua bidang, selalu

A. CONCLUSION

1. From the perception of business community, theattractiveness of a region to investment isdetermined by the following factors, each with itslevel of significance: institutional factor 31%, socio-political factor including security and culture 26%,regional economy 17%, labor and productivity13%, and physical infrastructure 13%. Severalvariables have been identified as significant undereach factor, and several indicators under eachvariable, forming a structure of preferences ofbusiness community in looking at currentdevelopment in regional autonomy in its relationto investment attractiveness.

2. The relatively high weight of institutionalfactor and socio-political factors includingcu l ture and s e cur i t y c ompared tha t o fe conomic po t en t ia l s imp l y shows tha tinvestment climate in Indonesia is not normalyet. In normal condition, business communitycommonly place economic potential as themain factor on investment consideration.

3. The high weight of institutional and socio-political factors including culture and security(policy variable) from the point of view ofbusiness community is supposed to encouragereg ion s wi th poor na tura l and humanresources to improve investment climate intheir areas creatively.

4. There is no single region found to be qualifiedfor the top 10 of all 5 factors of rating. Itmeans that from the perception of businesscommunity, there is no single region that canperform well in all fields. It may be strong inone variable but weak in others.


terdapat kelemahan di bidang lainnya.

5. Sementara itu, peringkat peringkat atas daya tarikinvestasi daerah yang lebih banyak diraih olehdaerah daerah Kota dibandingkan Kabupaten,dalam kaitannya dengan bobot policy variable yangsangat besar di atas; menegaskan bahwa daerahKota lebih baik dalam sumber daya manusianyauntuk mendukung kinerjanya dalam halkelembagaan.

6. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambarandaya tarik investasi justru menghasilkan sejumlahpermasalahan khas yang dihadapi masing masingsektor usaha. Dari sudut pandang lain, hal inimenunjukkan bahwa daerah daerah dengandominasi sektor usaha tertentu akan sangat menarikbagi investasi bila mampu mengatasi permasalahanpermasalahan utama di tiap sektor tersebut.Permasalahan khas sektoral yang teridentifikasiadalah Pertama, sektor usaha manufakturumumnya merupakan lahan subur bagi pungutanliar; baik biaya tidak resmi yang harus dibayarkanke aparat birokrasi, maupun pungutan liar diseputar lingkungan usaha yang dilakukansekelompok orang atas nama ormas, pemudakampung maupun preman. Kedua, sebagian besarpelaku usaha sektor perdagangan dan jasamendapatkan perlakuan diskriminatif dalam halperijinan usaha. Pelayanan perijinan yang lebih baikdiberikan kepada kalangan usaha yang mampumembayar biaya perijinan dibanding kelompokyang kurang mampu. Sistem perijinan denganrantai birokrasi yang panjang dan berbiaya tinggidengan sendirinya menyisihkan pelaku usahakurang mampu, umumnya UKM. Ketiga,munculnya benturan sosial budaya pada sektorusaha berbasis lahan luas, umumnya sektorperkebunan, kehutanan dan pertambangan. Halini terkait dengan hak atas tanah adat /ulayat, dantanah warga lainnya yang dahulunya diambil alihkepemilikannya dengan memarginalkan wargayang mempunyai posisi tawar lemah. Masalah lainadalah euphoria demokrasi yang tidak padatempatnya yang didesakkan sekelompok oknumkepada dunia usaha secara tidak proporsional.Keempat, adanya kendala etos kerja dan budayamasyarakat dalam peningkatan produktivitas sektorusaha peternakan, dimana peternak yangdimanjakan alam menunjukkan resistensinyauntuk mengikuti pola peternakan produktif.Kelima, ketidakjelasan kebijakan sesudah otonomidaerah di sektor pertambangan. Pertentangan

5. Better ranking of cities compared to regenciesin t e rms o f inve s tment a t t rac t ivene s s -especially in relation to policy variable–indicates that cities are better in terms ofhuman resources to support their institutionaloperation.

6. A number of problems typical to specific sectorhave been identified in this research. Measurest o dea l wi th the s e p rob l ems wou ld besignificant in making regions attractive toinve s tment . The prob l ems meant to bet yp i ca l l y s e c tora l are a s f o l l ows : F i r s t ,manufacturing sectors prone to illegal levies,practiced by either government officials orsurrounding community identified as massorganizations, village youth, or gangster.Second, discriminative treatments experiencedby businessmen in trade and service sectorsin the process of securing their business license.Be t t e r s e r v i c e t ends to be g iven to b igbusinessmen, while poor service goes to smalland medium-scale busines smen. Licenses e r v i c e s y s t em charac t e r i z ed by l ongbureaucra t i c cha in and h i gh co s t wi l lautomatically set small businessmen apart.Third, emergence of socio-cultural clash inrelation to agrarian affairs, posing threat tobusiness sectors, which require wide area ofland, such as plantation, forest, and mining.It is related to customary land rights and otherpeople’ lands the ownership of which had beentaken ove r in the pa s t th rough unfa i rtreatment to people having weak bargainingpower at that time. It is in fact exaggeratedby groups of people taking advantage fromeuphoric democracy currently in existence.Four th , work e tho s and l o ca l cu l tureirresponsive to new technology, leading to lowproductivity in animal husbandry sector.Fifth, unclear policy and regulations inmining sector. This is because the laws onmining, environment and fore s t in thenational level are contradicting one another.This problem of law uncertainty adds toseveral problematic regional policies havingbeen in existence in the regions, further



perundangan di tingkat pusat yang mengaturpertambangan, lingkungan hidup dan kehutananmenyebabkan ketidakpastian berusaha; ditambahdengan beberapa kebijakan daerah yangmembingungkan pelaku usaha sektor ini dalam halperijinan usaha.

7. Dalam hal kebijakan daerah, standar pelayananusaha yang tidak jelas diatur dalam Perda (PeraturanDaerah) tentang Retribusi (22.7%) merupakanhambatan cukup serius bagi dunia usaha karenakepastian mengenai prosedur, waktu, struktur tarif,ataupun biaya, tidak bisa didapatkan pengusahaketika berhubungan dengan aparat birokrasi.

8. Jenis pelanggaran Perda berupa relevansi acuanyuridis yang tidak tepat, dan tidak dipenuhinyastandar penyusunan Perda sebesar 24.2%menunjukkan lemahnya kemampuan legal draft-ing penyusun kebijakan daerah.

9. Lemahnya kapasitas penyusun kebijakan daerahtersebut di atas sayangnya tidak diimbangi denganupaya pemerintah daerah untuk melibatkanpartisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda;sosialisasi Perda yang diklaim telah dilaksanakanlebih tepat disebut diseminasi karena lebih banyakdilakukan setelah Perda tersebut definitif berlakusecara resmi.

10. Sebagian besar daerah penelitian (89%) denganPAD dibawah 15% dari APBD (71% daerahdengan PAD di bawah 7,5% dan 17% daerahdengan PAD antara 7,5-15%) menerapkan Perdatentang pungutan (retribusi, pajak dan pungutanlainnya) yang tidak bersahabat dengan aktivitasusaha (38,1% distortif, 47,8% bisa diterima dan14,2% suportif). Temuan ini juga menjadi indikasibahwa penerapan penerapan Perda pungutan lebihdikarenakan untuk menaikkan PAD. Untukkepentingan daerah, hal ini akan merugikandaerahnya sendiri apabila investor menjauhi daerahtersebut karena faktor peraturan daerah yangdistortif.

11. Selain masih banyaknya masalah dalam kaitannyadengan kebijakan daerah, bila dibandingkandengan pemeringkatan daya tarik investasi daerahyang dilakukan KPPOD tahun 2001, jenispelanggaran prinsipiil dalam Perda sepertihambatan perdagangan dalam negeri yang relatifkecil (2.3%) mengindikasikan perbaikan kinerjapemerintah daerah dalam menarik investasi ke

confusing matters related to business license.

7. Unclear business service standard in regionalpolicies provided in Regional Regulation (Perda)on Retribution (22.7%) is a serious obstacle tobusiness community. Business player simplycannot expect government officials to provideclear explanation and certainty on procedures,time, tariff structure, or cost.

8. Weak legal basis of regional regulation andviolation to the standard in compilation oflocal regulations (24.2%) indicates lowcapability in legal drafting.

9. Low capab i l i t y in l e ga l d ra f t ing i s ,unfortunately, so far not balanced with effortsof regional government to involve public inreg i ona l re gu la t i on s f o rmula t i on .Socialization of regional regulations is bettercalled dissemination since it is done after theenactment of concerned regional regulations.

10. Most regions (89%) with PAD below 15%from APBD (71% regions with PAD below7,5% and 17% regions with PAD between7,5-15%) tend to impose regional regulationson levies (retribution, tax, and other levies)unfriendly to business community (38.1%distorting, 47.8% acceptable, and 14.2%supportive). This finding indicates that theexistence of regional regulation (Perda) onunfriendly levies is simply driven by themotivation to increase PAD. Regions do notseem to realize that such imposition in anexcessive extent will harm their own regionsas the investors will keep away from them.

11. Compared to investment attractiveness ratingon regions conducted by KPPOD in theprevious year, 2001, violation on the principleof free internal trade is relatively low now(2 .3%) . Thi s i s a good ind i ca t i on o fimprovement of regional governments’ attemptin encouraging investment in their regions.It also means that regional governments havebeen inclined to consider free trade principles


daerahnya. Ini juga berarti pemerintah daerah adaperbaikan dalam mengikuti prinsip perdaganganbebas WTO yang telah diterima Indonesia dalamUU No.7/1994.

12. Walaupun belum banyak daerah yangmenerapkannya, namun upaya yang dilakukanbeberapa pemerintah daerah di daerah penelitiandengan pelayanan satu atap (lengkap dengankewenangan pengambilan keputusan) untukinvestasi, menunjukkan ada daerah yang sudahpeduli dengan peningkatan investasi melaluiperbaikan pelayanan dunia usaha.

13. Selain pelayanan satu atap, upaya beberapapemerintah daerah untuk mengemas potensiekonomi daerahnya dengan memanfaatkankemajuan teknologi informasi melalui pembuatansitus daerah cukup memberikan indikasi kesadarandaerah akan pentingnya investasi.

14. Penyediaan kawasan kawasan khusus untukindustri di beberapa daerah penelitian jugamerupakan salah satu upaya positif yang dirintispemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatanusaha bagi pertumbuhan ekonomi daerahnya.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan melihat kembalisecara mendalam indikator indikator yang dinilaimasih lemah dari lima faktor yang diperingkatuntuk peningkatan kinerjanya.

2. Pelayanan investasi satu atap yang sebenarnya(bukan satu atap namun masih memerlukan ijindari berbagai instansi teknis) yang telah dijalankandi beberapa daerah perlu dikembangkan olehdaerah daerah lain.

3. Regulasi yang dibuat pemerintah daerahdalam hal kompensasi hak ulayat bisa menjadicontoh untuk dikembangkan beberapavariannya di daerah daerah lain gunamenjamin kepastian berusaha.

4. Pelibatan dunia usaha dalam penyusunanPerda yang t e rka i t dengan akt iv i t a susahanya mut lak d iper lukan untukmenghindari hal hal yang kontraproduktifdalam pelaksanaannya.

5. Peran pengawasan represif pemerintah pusat yang

endorsed by WTO which have been acceptedby Indonesia though Law Number 7 Year1994.

12. Even though many re g i on s have no timplemented it yet, effort by several regionalgovernments in introducing one-stop service(completed with decision making authority)for investment showed that there have beenreg i on s pay ing s e r i ou s a t t en t i on ine s tab l i sh ing favorab l e c l imate in the i rrespective regions.

13. Besides one-stop service, efforts of severalre g i ona l gove rnment s t o p rov ide we l l -packaged information on economic potentialsof their regions using information technologywebsites indicates the presence of regionalawareness on the importance of investment.

14. Availability of special industrial zones inseveral regions is one of the positive initiativesin fac i l i tat ing bus ines s ac t ivi ty for theeconomic growth of the regions.

B. RECOMMENDATIONS

1. Regional governments should pay seriousattention to indicators under five factors thatare weak from the perception of businesscommunity to improve their performance.

2. Regions need to develop one-stop service, a realone that does not require approval from othertechnical institutions as has been implementedin several regions.

3. Regulations on customary rights compensation ashave been successfully provided by several regionsshould be shared in terms of its substance to otherregions, helping them in solving problems of similarkind so as to further guarantee business certainty.

4. Involvement of business community in theformulation of regional regulation related tobusiness activity is a required condition if theabsence of counterproductive regional regulationsis to be ensured.

5. The role of central government in applyingrepressive control towards distorting regional



tegas terhadap Perda yang distortif bagi aktivitasusaha sangat diperlukan, tidak saja untukmelindungi kelangsungan usaha, namun jugauntuk pengembangan potensi ekonomi daerahyang bersangkutan dalam jangka panjang, baikdalam hal penyerapan tenaga kerja, pemasukanpajak, maupun multiplier effect positif lainnya dariadanya investasi.

6. Di sisi lain, rendahnya PAD yang mendorongmunculnya Perda distortif perlu mendorongpemerintah pusat untuk memikirkan alternatif bagiperluasan basis pajak daerah yang saat ini masihmarginal, atau memberikan porsi yang lebih besaruntuk dana perimbangan bagi daerah.

regulations is highly needed, not only for theprotection of business sustainability but alsof o r l ong - t e rm deve l opment o f re g i ona leconomic potential, which is important interms of job creation, revenue from tax, orother positive multiplier effects of investment.

6. The fact that low Original Regional Revenue(PAD) is the factor behind the imposition ofdistorting regional regulations is intended tothe central government to extend the tax basesf o r reg ion s , whi ch are up to now s t i l lmarg ina l , o r to prov ide more share inbalancing funds for regions.



Lampiran 1 Hasil PemeringkatanLampiran 1.1.Peringkat Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasar Nilai Total

KelembagaanSosial-PolitikEkonomi DaerahTenaga Kerja & ProduktivitasInfrastruktur Fisik

0.35000.30000.25000.20000.15000.10000.05000.0000

KAB. BIMA (126)KAB. LAMPUNG TIMUR (125)

KAB. LOMBOK BARAT (124)KAB. PESISIR SELATAN (123)

KAB. LAMPUNG SELATAN (122)KAB. BENGKULU SELATAN (121)

KAB. PAMEKASAN (120)KAB. FLORES TIMUR (120)

KAB. TASIKMALAYA (119)KAB. SUMEDANG (118)

KAB. ENDE (117)KAB. TAPIN (116)

KAB. CIREBON (115)KAB. GARUT (114)

KAB. OGAN KOMERING ILIR (113)KAB. BANGKALAN (112)

KAB. KUNINGAN (111)KAB. KETAPANG (110)

KAB. LANGKAT (109)KAB. HULU SUNGAI SELATAN (108)

KAB. SUKABUMI (107)KAB. CIAMIS (106)

KAB. DELI SERDANG (105)KAB. KAPUAS HULU (104)

KAB. SAMBAS (103)KOTA PANGKAL PINANG (102)

KAB. GORONTALO (101)KAB. POSO (100)

KAB. BANYUWANGI (99)KAB. LUWU (98)

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (97)KAB. MAGETAN (96)

KAB. KAPUAS (95)KAB. MAJENE (94)

KAB. TANA TORAJA (93)KOTA PROBOLINGGO(92)

KOTA BENGKULU (91)KOTA BINJAI (90)

KAB. SIMALUNGUN (89)KAB. MUSI RAWAS (88)

KAB. BLITAR (87)KAB. PONTIANAK (86)

KOTA MOJOKERTO(85)KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (84)

KAB. TANAH LAUT (83)KAB. KEDIRI (82)

KAB. HULU SUNGAI UTARA (81)KAB. MANOKWARI (80)

KAB. BUTON (79)KAB. HULU SUNGAI TENGAH (78)

KOTA TEBING TINGGI(77)KAB. SANGIHE TALAUD (76)

KAB. LEBAK (75)KAB. KAMPAR (74)

KAB. BARITO SELATAN (74)KAB. SANGGAU (74)

KAB. INDRAMAYU (73)KAB. MOJOKERTO (72)

KAB. TIMOR TENGAH UTARA (72)KAB. BANGLI (71)

KAB. MUSI BANYUASIN (70)KAB. TABALONG (69)

KAB. MUARA ENIM (68)KAB. BARITO UTARA (67)

KOTA MATARAM (66)KAB. KARAWANG (65)

KAB. PASIR (64)KAB. PINRANG (63)

KAB. BULELENG (62)KOTA TANJUNG BALAI (61)

KOTA SUKABUMI (60)KAB. BANGKA (59)KAB. FAKFAK (58)

KAB. SERANG (57)KAB. PASURUAN (56)

KAB. BENGKALIS (55)KOTA MEDAN (54)

KAB. JEMBRANA (53)KAB. TABANAN (52)

KAB. MOROWALI (51)KAB. SUKOHARJO (50)

KOTA PEMATANG SIANTAR (49)KAB. KOLAKA (48)KAB. BOGOR (47)

KOTA GORONTALO (46)KAB. MINAHASA (45)

KOTA BITUNG (44)KAB. LAMPUNG BARAT (43)

KAB. BUNGOTEBO (42)KOTA CIREBON (41)

KAB. DONGGALA (40)KOTA SAMARINDA (39)

KAB. TOLI TOLI (39)KOTA MANADO (38)

KOTA BANDAR LAMPUNG (37)KAB. INDRAGIRI HILIR (36)

KAB. KERINCI (35)KOTA PADANG (34)

KOTA YOGYAKARTA (33)KOTA KUPANG (32)

KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (31)KAB. TANGERANG (30)

KAB. ASAHAN (29)KAB. TEGAL (28)

KAB. BANGGAI (28)KAB. MAGELANG (27)KOTA DENPASAR (26)KOTA PARE-PARE (25)

KOTA BOGOR (24)KAB. BATANG HARI (23)

KOTA BEKASI (22)KAB. KUTAI (22)

KAB. BERAU (21)KAB. BANDUNG (20)

KAB. PEKALONGAN (19)KOTA SURABAYA (18)KAB. SIDOARJO (17)

KAB. GIANYAR (16)KOTA MALANG (15)

KOTA PEKALONGAN (14)KOTA SIBOLGA (13)

KOTA PALEMBANG (12)KAB. PEMALANG (11)

KAB. KENDAL (10)KOTA PEKAN BARU (9)

KOTA KEDIRI (8)KAB. BEKASI (7)

KOTA TANGERANG (6)KOTA BATAM (5)

KAB. DAIRI (4)KOTA TEGAL (3)

KOTA SAWAH LUNTO (2)KOTA BALIKPAPAN (2)KOTA SEMARANG (1)


Lampiran 1.1.1.Neraca Faktor Peringkat Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota

FAKTOR

KELE

MBA

GAA

N

SOSI

AL-P

OLI

TIK

EKO

NOM

IDA

ERAH

TENA

GA

KERJ

A &

PRO

DUKT

IVIT

AS

INFR

ASTR

UKTU

RFI

SIK

NO. PROPINSI KABUPATEN/KOTA

1 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG (1) 14 3 12 16 2

2 KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN (2) 26 21 2 5 14

3 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO (2) 2 9 34 41 26

4 JAWA TENGAH KOTA TEGAL (3) 15 4 53 26 15

5 SUMATERA UTARA KAB. DAIRI (4) 1 8 39 96 13

6 R I A U KOTA BATAM (5) 44 24 3 20 1

7 BANTEN KOTA TANGERANG (6) 50 22 22 4 3

8 JAWA BARAT KAB. BEKASI (7) 80 20 6 12 9

9 JAWA TIMUR KOTA KEDIRI (8) 75 25 6 4 19

10 R I A U KOTA PEKAN BARU (9) 20 18 10 38 24

11 JAWA TENGAH KAB. KENDAL (10) 10 12 69 53 5

12 JAWA TENGAH KAB. PEMALANG (11) 7 6 83 60 32

13 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG (12) 54 14 54 1 21

14 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA (13) 63 17 14 8 26

15 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN (14) 21 7 71 53 22

16 JAWA TIMUR KOTA MALANG (15) 40 42 30 2 28

17 BALI KAB. GIANYAR (16) 17 10 56 59 13

18 JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO (17) 16 57 23 39 4

19 JAWA TIMUR KOTA SURABAYA (18) 91 40 26 3 2

20 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN (19) 27 1 85 90 18

21 BALI KAB. BADUNG (20) 31 16 27 80 10

22 KALIMANTAN TIMUR KAB. BERAU (21) 30 61 4 11 67

23 KALIMANTAN TIMUR KAB. KUTAI (22) 32 11 13 86 59

24 JAWA BARAT KOTA BEKASI (22) 28 23 58 31 9

25 J A M B I KAB. BATANGHARI (23) 3 15 88 82 28

26 JAWA BARAT KOTA BOGOR (24) 65 20 18 47 9

27 SULAWESI SELATAN KOTA PARE-PARE (25) 6 36 46 45 46

28 BALI KOTA DENPASAR (26) 39 29 16 63 11

29 JAWA TENGAH KAB. MAGELANG (27) 33 2 90 93 22

30 SULAWESI TENGAH KAB. BANGGAI (28) 8 27 35 76 50

31 JAWA TENGAH KAB. TEGAL (28) 29 5 111 74 25

32 SUMATERA UTARA KAB. ASAHAN (29) 55 74 1 10 41

33 BANTEN KAB. TANGERANG (30) 36 47 65 21 3

34 SULAWESI SELATAN KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (31) 30 48 43 4 75

35 NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG (32) 21 19 81 28 43

36 D.I. YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA (33) 52 44 33 48 6

37 SUMATERA BARAT KOTA PADANG (34) 87 58 16 6 12

38 J A M B I KAB. KERINCI (35) 5 15 82 83 49

39 R I A U KAB. INDRAGIRI HILIR (36) 19 45 45 30 71

40 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG (37) 73 73 20 1 29

41 SULAWESI UTARA KOTA MANADO (38) 74 51 31 9 38

42 SULAWESI TENGAH KAB. TOLI TOLI (39) 9 27 36 101 79

43 KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA (39) 83 67 7 22 20

44 SULAWESI TENGAH KAB. DONGGALA (40) 4 27 76 108 56

45 JAWA BARAT KOTA CIREBON (41) 99 92 5 3 17

46 J A M B I KAB. BUNGOTEBO (42) 11 15 113 70 47

47 LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT (43) 18 29 38 105 73

48 SULAWESI UTARA KOTA BITUNG (44) 89 41 15 29 48

49 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA (45) 61 41 17 42 62

50 GORONTALO KOTA GORONTALO (46) 38 37 41 49 53

51 JAWA BARAT KAB. BOGOR (47) 86 20 96 36 9

52 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA (48) 53 53 47 13 78

53 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR (49) 68 86 11 7 41

54 JAWA TENGAH KAB. SUKOHARJO (50) 75 13 85 81 8

55 SULAWESI TENGAH KAB. MOROWALI (51) 12 30 59 113 61

56 BALI KAB. TABANAN (52) 47 26 82 54 27

57 BALI KAB. JEMBRANA (53) 51 43 62 50 30

58 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN (54) 71 83 29 23 18

59 R I A U KAB. BENGKALIS (55) 13 62 49 62 63

60 JAWA TIMUR KAB. PASURUAN (56) 34 32 119 85 7

61 BANTEN KAB. SERANG (57) 80 56 80 17 16

62 PAPUA KAB. FAKFAK (58) 46 68 28 25 90

63 BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA (59) 72 71 21 18 68

64 JAWA BARAT KOTA SUKABUMI (60) 59 52 89 37 13

65 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI (61) 94 80 24 15 32

66 BALI KAB. BULELENG (62) 59 38 62 66 39

67 SULAWESI SELATAN KAB. PINRANG (63) 42 39 76 72 51



68 KALIMANTAN TIMUR KAB. PASIR (64) 24 78 8 101 82

69 JAWA BARAT KAB. KARAWANG (65) 99 55 79 33 9

70 NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM (66) 77 50 51 43 56

71 KALIMANTAN TENGAH KAB. BARITO UTARA (67) 37 71 9 73 87

72 SUMATERA SELATAN KAB. MUARA ENIM (68) 54 66 64 35 40

73 KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG (69) 23 71 13 112 82

74 SUMATERA SELATAN KAB. MUSI BANYUASIN (70) 43 84 87 19 35

75 BALI KAB. BANGLI (71) 63 34 92 64 33

76 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH UTARA (72) 25 19 114 112 83

77 JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO (72) 92 33 76 51 37

78 JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU (73) 88 89 42 14 31

79 KALIMANTAN BARAT KAB. SANGGAU (74) 84 72 19 18 93

80 KALIMANTAN TENGAH KAB. BARITO SELATAN (74) 41 69 48 50 72

81 R I A U KAB. KAMPAR (74) 23 45 95 89 66

82 BANTEN KAB. LEBAK (75) 79 31 82 61 59

83 SULAWESI UTARA KAB. SANGIHE TALAUD (76) 102 41 25 87 76

84 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI (77) 95 80 51 24 50

85 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH (78) 45 71 37 91 82

86 SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON (79) 22 53 94 115 81

87 PAPUA KAB. MANOKWARI (80) 49 59 72 70 85

88 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA (81) 56 71 40 71 82

89 JAWA TIMUR KAB. KEDIRI (82) 67 49 82 102 45

90 KALIMANTAN SELATAN KAB. TANAH LAUT (83) 56 70 61 46 80

91 SUMATERA BARAT KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (84) 81 46 57 118 56

92 JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO (85) 71 77 67 40 57

93 KALIMANTAN BARAT KAB. PONTIANAK (86) 93 82 66 32 34

94 JAWA TIMUR KAB. BLITAR (87) 102 28 84 109 45

95 SUMATERA SELATAN KAB. MUSI RAWAS (88) 64 84 72 44 55

96 SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN (89) 101 86 60 18 60

97 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI (90) 79 86 79 24 54

98 BENGKULU KOTA BENGKULU (91) 66 80 46 79 58

99 JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO (92) 107 77 55 27 44

100 SULAWESI SELATAN KAB. TANA TORAJA (93) 48 60 91 95 73

101 SULAWESI SELATAN KAB. MAJENE (94) 76 48 63 94 86

102 KALIMANTAN TENGAH KAB. KAPUAS (95) 62 76 68 69 52

103 JAWA TIMUR KAB. MAGETAN (96) 100 35 112 98 45

104 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (97) 44 54 116 109 73

105 SULAWESI SELATAN KAB. LUWU (98) 35 63 93 107 68

106 JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI (99) 85 71 75 78 34

107 SULAWESI TENGAH KAB. POSO (100) 16 93 77 92 77

108 GORONTALO KAB. GORONTALO (101) 102 41 97 88 65

109 BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG (102) 111 71 44 52 68

110 KALIMANTAN BARAT KAB. SAMBAS (103) 58 85 70 77 64

111 KALIMANTAN BARAT KAB. KAPUAS HULU (104) 104 64 45 67 89

112 SUMATERA UTARA KAB. DELI SERDANG (105) 112 86 32 63 65

113 JAWA BARAT KAB. CIAMIS (106) 82 89 83 68 30

114 JAWA BARAT KAB. SUKABUMI (107) 98 65 78 106 42

115 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN (108) 69 71 82 79 84

116 SUMATERA UTARA KAB. LANGKAT (109) 110 86 64 34 74

117 KALIMANTAN BARAT KAB. KETAPANG (110) 70 88 50 97 92

118 JAWA BARAT KAB. KUNINGAN (111) 57 89 100 84 44

119 JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN (112) 85 79 115 80 45

120 SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ILIR (113) 106 84 73 99 35

121 JAWA BARAT KAB. GARUT (114) 82 89 116 65 36

122 JAWA BARAT KAB. CIREBON (115) 99 89 112 57 33

123 KALIMANTAN SELATAN KAB. TAPIN (116) 96 80 52 116 82

124 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. ENDE (117) 60 81 98 110 69

125 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG (118) 90 90 112 75 36

126 JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA (119) 78 92 90 111 30

127 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. FLORES TIMUR (120) 103 65 99 109 71

128 JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN (120) 89 79 118 117 45

129 BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN (121) 97 80 113 104 70

130 LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN (122) 105 79 86 100 76

131 SUMATERA BARAT KAB. PESISIR SELATAN (123) 114 75 78 58 88

132 NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK BARAT (124) 109 87 117 114 52

133 LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR (125) 113 94 74 55 65

134 NUSA TENGGARA BARAT KAB. BIMA (126) 108 91 95 103 91

Peringkat 10 besarberdasarkan faktor

Peringkat 11 - 20berdasarkan faktor


Lampiran 1.1.2.Neraca Variabel Peringkat Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota

FaktorKelembagaan

FaktorSosial-Politik

FaktorTenaga Kerja &Produktivitas

FaktorInfrastruktur

Fisik

FaktorEkonomiDaerah

Kabupaten/kotaPropinsiNo.

Apar

atur

Pera

tura

n Da

erah

Keua

ngan

Dae

rah

Kepa

stia

n Hu

kum

Keam

anan

Sosi

al-P

oliti

k

Buda

ya

Pote

nsi E

kono

mi

Stru

ktur

Eko

nom

i

Kete

rsed

iaan

TK

Biay

a TK

Prod

uktiv

itas T

K

Kete

rsed

iaan

Infra

stru

ktur

Fisi

k

Kual

itas

Infra

stru

ktur

Fisi

k

1 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG (1) 6 1 3 23 1 3 1 7 12 1 2 2 2 12 KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN (2) 6 3 3 12 7 12 8 1 10 1 18 1 17 53 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO (2) 7 2 15 1 3 4 4 14 9 40 3 2 32 84 JAWA TENGAH KOTA TEGAL (3) 4 2 14 9 1 3 1 26 2 4 1 3 19 45 SUMATERA UTARA KAB. DAIRI (4) 2 2 15 2 1 10 6 12 30 45 8 4 22 116 R I A U KOTA BATAM (5) 6 3 3 21 4 32 12 1 21 18 13 1 1 27 BANTEN KOTA TANGERANG (6) 8 2 4 28 4 32 7 9 13 1 17 1 3 18 JAWA BARAT KAB. BEKASI (7) 8 3 4 31 4 24 12 2 21 27 6 1 1 169 JAWA TIMUR KOTA KEDIRI (8) 12 3 6 18 6 9 25 2 21 13 2 1 9 1510 R I A U KOTA PEKAN BARU (9) 6 2 10 11 4 22 11 5 22 1 9 3 31 611 JAWA TENGAH KAB. KENDAL (10) 7 3 13 2 5 1 3 30 4 36 11 2 1 712 JAWA TENGAH KAB. PEMALANG (11) 4 2 13 5 1 2 13 30 20 12 8 4 19 3013 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG (12) 8 2 5 28 3 18 29 22 13 1 2 1 6 2914 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA (13) 9 2 14 24 4 6 14 6 20 5 17 1 26 1015 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN (14) 7 2 5 11 1 20 2 28 10 27 1 4 19 1516 JAWA TIMUR KOTA MALANG (15) 11 1 6 25 9 13 22 13 12 1 3 1 8 3817 BALI KAB. GIANYAR (16) 2 2 4 31 1 22 22 20 28 31 1 4 15 2318 JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO (17) 7 1 10 12 13 7 27 10 10 18 1 3 3 219 JAWA TIMUR KOTA SURABAYA (18) 8 3 5 34 6 39 15 10 13 18 1 1 2 120 JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN (19) 7 2 13 11 1 1 2 30 23 40 8 4 5 2221 BALI KAB. BADUNG (20) 6 2 1 39 2 28 31 9 24 25 8 4 11 322 KALIMANTAN TIMUR KAB. BERAU (21) 6 2 3 27 13 27 21 2 11 23 6 1 50 3423 KALIMANTAN TIMUR KAB. KUTAI (22) 6 3 3 16 3 1 16 6 19 27 18 3 30 4524 JAWA BARAT KOTA BEKASI (22) 6 1 8 31 4 24 19 24 13 1 18 2 1 1625 J A M B I KAB. BATANGHARI (23) 1 1 9 11 4 7 9 37 5 30 8 4 43 326 JAWA BARAT KOTA BOGOR (24) 6 3 5 31 4 24 12 8 12 1 17 3 1 1627 SULAWESI SELATAN KOTA PARE-PARE (25) 3 2 17 6 9 4 26 18 24 14 1 4 40 1328 BALI KOTA DENPASAR (26) 7 2 5 29 4 30 16 7 18 25 9 3 11 529 JAWA TENGAH KAB. MAGELANG (27) 7 3 5 9 1 1 4 31 20 43 8 4 19 1530 SULAWESI TENGAH KAB. BANGGAI (28) 7 2 10 3 9 19 2 16 8 34 4 4 38 1831 JAWA TENGAH KAB. TEGAL (28) 7 2 15 11 1 5 2 34 28 21 8 4 20 1532 SUMATERA UTARA KAB. ASAHAN (29) 9 3 2 20 15 48 14 2 1 49 1 1 32 2133 BANTEN KAB. TANGERANG (30) 9 1 5 28 9 34 12 26 17 7 6 2 3 134 SULAWESI SELATAN KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (31) 6 2 2 31 9 28 24 19 6 19 1 1 40 4635 NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG (32) 4 2 6 18 4 5 26 30 18 1 1 4 33 2036 D.I. YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA (33) 8 1 7 38 9 30 7 10 22 11 9 3 6 337 SUMATERA BARAT KOTA PADANG (34) 11 2 7 40 9 46 18 7 18 2 16 1 25 238 J A M B I KAB. KERINCI (35) 1 2 10 11 4 7 9 28 25 31 8 4 43 1439 R I A U KAB. INDRAGIRI HILIR (36) 8 1 9 11 8 26 24 19 9 34 1 2 49 3640 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG (37) 8 2 6 40 15 38 21 13 2 1 2 1 27 1541 SULAWESI UTARA KOTA MANADO (38) 8 2 6 42 12 18 21 11 18 1 1 2 21 2942 SULAWESI TENGAH KAB. TOLI TOLI (39) 4 3 8 3 9 19 2 16 14 27 14 4 62 1843 KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA (39) 11 2 4 42 15 32 14 3 12 18 18 1 17 1244 SULAWESI TENGAH KAB. DONGGALA (40) 4 2 6 3 9 19 2 28 16 57 15 3 40 1845 JAWA BARAT KOTA CIREBON (41) 9 3 10 31 20 45 31 2 13 18 1 1 1 3646 J A M B I KAB. BUNGOTEBO (42) 1 3 9 11 4 7 9 37 25 55 1 4 45 1247 LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT (43) 10 2 8 4 6 18 26 16 19 57 11 3 47 3948 SULAWESI UTARA KOTA BITUNG (44) 8 3 10 28 9 14 16 6 23 11 8 2 52 949 SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA (45) 8 2 12 28 9 15 16 8 8 22 1 3 51 2450 GORONTALO KOTA GORONTALO (46) 8 1 17 21 9 8 16 16 24 4 8 4 34 2851 JAWA BARAT KAB. BOGOR (47) 8 3 5 31 4 24 12 37 15 6 6 3 1 1652 SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA (48) 8 3 10 10 9 29 31 20 8 38 2 1 49 4153 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR (49) 9 2 10 31 17 40 31 7 10 40 1 1 24 3354 JAWA TENGAH KAB. SUKOHARJO (50) 8 3 7 23 4 11 3 30 23 15 15 4 6 655 SULAWESI TENGAH KAB. MOROWALI (51) 6 2 11 7 9 8 5 23 14 55 19 3 41 2856 BALI KAB. TABANAN (52) 8 1 10 31 4 21 31 28 25 28 1 4 19 2357 BALI KAB. JEMBRANA (53) 8 1 13 31 4 38 36 26 12 20 1 4 20 2358 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN (54) 9 2 6 38 15 43 31 10 18 2 8 2 7 1959 R I A U KAB. BENGKALIS (55) 8 2 1 11 12 35 26 19 20 16 8 4 34 4360 JAWA TIMUR KAB. PASURUAN (56) 5 2 5 31 6 18 35 39 26 32 8 4 13 261 BANTEN KAB. SERANG (57) 10 2 12 35 8 43 27 30 17 9 1 2 16 762 PAPUA KAB. FAKFAK (58) 6 3 4 17 13 36 28 16 3 30 16 1 63 3963 BANGKA BELITUNG KAB. BANGKA (59) 8 2 4 43 15 38 16 15 1 51 2 1 43 3864 JAWA BARAT KOTA SUKABUMI (60) 9 2 17 21 9 30 26 30 26 1 2 4 6 1565 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI (61) 8 3 4 38 15 40 31 9 20 8 1 2 22 2566 BALI KAB. BULELENG (62) 8 2 6 33 4 34 36 26 12 31 8 3 22 3267 SULAWESI SELATAN KAB. PINRANG (63) 10 2 10 14 9 19 14 28 16 39 8 3 39 1768 KALIMANTAN TIMUR KAB. PASIR (64) 6 1 4 31 15 38 31 4 11 47 17 3 42 5069 JAWA BARAT KAB. KARAWANG (65) 9 3 10 31 10 38 12 28 23 2 6 3 1 16



70 NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM (66) 7 3 5 37 7 49 24 19 22 15 2 3 33 3371 KALIMANTAN TENGAH KAB. BARITO UTARA (67) 9 2 4 19 13 37 38 4 14 41 8 3 63 3572 SUMATERA SELATAN KAB. MUARA ENIM (68) 9 3 2 18 13 33 27 26 16 30 2 2 29 2673 KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG (69) 8 2 1 21 15 38 16 6 19 35 18 4 53 4174 SUMATERA SELATAN KAB. MUSI BANYUASIN (70) 11 2 1 31 15 40 36 33 11 57 2 1 11 4375 BALI KAB. BANGLI (71) 8 2 10 31 4 32 31 28 31 48 1 4 19 3276 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH UTARA (72) 4 2 15 18 4 5 26 36 27 58 8 5 61 2877 JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO (72) 12 3 6 25 4 36 21 30 10 23 1 4 13 4278 JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU (73) 9 3 5 31 18 45 31 17 16 41 2 1 4 5179 KALIMANTAN BARAT KAB. SANGGAU (74) 8 3 10 23 18 25 23 12 3 51 2 1 62 5480 KALIMANTAN TENGAH KAB. BARITO SELATAN (74) 9 2 10 15 15 32 17 20 9 41 1 3 54 3481 R I A U KAB. KAMPAR (74) 8 2 4 11 8 26 24 37 14 38 8 4 44 3682 BANTEN KAB. LEBAK (75) 11 2 17 29 4 44 6 28 25 26 8 3 35 3483 SULAWESI UTARA KAB. SANGIHE TALAUD (76) 8 3 18 28 9 17 16 12 9 34 7 4 53 3784 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI (77) 8 3 5 38 15 40 31 21 8 3 8 2 22 4285 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH (78) 8 1 10 28 15 38 16 16 16 54 6 4 53 4186 SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON (79) 8 1 17 10 9 29 31 34 20 33 19 4 49 4487 PAPUA KAB. MANOKWARI (80) 6 3 8 17 9 36 32 28 11 55 3 3 56 4388 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI UTARA (81) 8 2 10 28 15 38 16 14 25 51 6 3 53 4189 JAWA TIMUR KAB. KEDIRI (82) 11 2 12 25 11 8 26 28 25 32 10 4 18 4290 KALIMANTAN SELATAN KAB. TANAH LAUT (83) 8 2 10 28 15 36 16 24 20 47 6 2 53 4091 SUMATERA BARAT KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (84) 9 2 10 39 9 18 29 26 5 57 13 4 36 2692 JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO (85) 9 2 10 32 15 35 34 26 22 11 1 4 25 4293 KALIMANTAN BARAT KAB. PONTIANAK (86) 12 3 6 26 15 49 21 28 4 55 13 1 20 2894 JAWA TIMUR KAB. BLITAR (87) 8 3 13 32 9 1 20 28 26 43 11 4 18 4295 SUMATERA SELATAN KAB. MUSI RAWAS (88) 11 1 11 38 15 40 36 28 11 47 2 2 24 4396 SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN (89) 9 3 5 39 17 40 31 26 11 30 8 1 32 4297 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI (90) 9 2 10 38 17 40 31 28 23 2 1 3 24 4298 BENGKULU KOTA BENGKULU (91) 8 2 12 31 15 40 31 18 24 24 8 4 28 3999 JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO (92) 12 3 15 32 15 35 34 24 8 25 1 2 25 33100 SULAWESI SELATAN KAB. TANA TORAJA (93) 6 2 10 31 9 38 31 30 27 44 8 4 43 44101 SULAWESI SELATAN KAB. MAJENE (94) 6 3 12 31 9 28 24 26 14 44 8 4 59 38102 KALIMANTAN TENGAH KAB. KAPUAS (95) 8 3 10 15 15 43 22 28 8 34 8 3 46 13103 JAWA TIMUR KAB. MAGETAN (96) 8 3 12 32 9 5 21 34 28 23 14 4 18 42104 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (97) 9 2 15 13 8 31 34 36 29 58 8 4 48 38105 SULAWESI SELATAN KAB. LUWU (98) 6 1 17 31 11 38 31 37 11 38 12 4 43 38106 JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI (99) 12 2 12 32 15 29 34 26 26 37 5 4 16 35107 SULAWESI TENGAH KAB. POSO (100) 6 2 15 8 21 50 31 30 11 38 14 3 48 41108 GORONTALO KAB. GORONTALO (101) 8 3 18 28 9 16 16 37 20 36 8 4 37 42109 BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG (102) 8 3 15 43 15 38 16 19 7 29 2 3 43 38110 KALIMANTAN BARAT KAB. SAMBAS (103) 8 2 10 30 22 25 23 25 25 40 3 4 46 31111 KALIMANTAN BARAT KAB. KAPUAS HULU (104) 12 3 14 29 13 23 39 19 9 31 2 4 58 49112 SUMATERA UTARA KAB. DELI SERDANG (105) 12 3 6 43 17 40 31 12 17 29 8 3 37 42113 JAWA BARAT KAB. CIAMIS (106) 9 2 19 31 18 45 31 30 20 32 2 4 12 36114 JAWA BARAT KAB. SUKABUMI (107) 12 3 5 31 11 45 31 28 20 41 11 4 20 36115 KALIMANTAN SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN (108) 8 2 17 28 15 38 16 28 25 36 6 4 53 47116 SUMATERA UTARA KAB. LANGKAT (109) 12 3 5 43 17 40 31 26 16 42 1 2 39 48117 KALIMANTAN BARAT KAB. KETAPANG (110) 8 3 4 23 17 49 23 19 20 50 11 3 56 54118 JAWA BARAT KAB. KUNINGAN (111) 9 1 19 31 18 45 31 31 31 18 11 4 12 51119 JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN (112) 12 2 12 32 15 37 33 33 31 46 2 4 18 42120 SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ILIR (113) 11 3 8 38 15 40 36 29 8 52 11 3 12 41121 JAWA BARAT KAB. GARUT (114) 12 2 13 31 18 45 31 34 31 10 11 4 12 42122 JAWA BARAT KAB. CIREBON (115) 9 3 10 31 18 45 31 34 28 17 2 4 10 42123 KALIMANTAN SELATAN KAB. TAPIN (116) 11 3 6 31 15 40 31 19 25 46 17 4 53 41124 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. ENDE (117) 11 1 12 36 14 50 30 35 25 56 8 5 57 27125 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG (118) 9 3 13 22 18 45 34 34 28 36 3 4 12 42126 JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA (119) 9 2 18 31 20 45 31 31 20 41 14 4 12 36127 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. FLORES TIMUR (120) 11 3 8 36 12 42 30 35 26 58 8 4 58 27128 JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN (120) 12 2 16 32 15 37 33 40 16 46 14 5 18 42129 BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN (121) 8 3 12 31 15 40 31 37 25 53 8 4 44 39130 LAMPUNG KAB. LAMPUNG SELATAN (122) 8 3 12 41 16 41 21 34 8 55 11 3 37 52131 SUMATERA BARAT KAB. PESISIR SELATAN (123) 12 3 17 46 15 36 29 28 20 33 13 2 55 53132 NUSA TENGGARA BARAT KAB. LOMBOK BARAT (124) 11 3 6 44 19 47 10 38 25 52 10 4 23 42133 LAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR (125) 12 3 13 45 21 52 40 27 14 1 12 4 32 52134 NUSA TENGGARA BARAT KAB. BIMA (126) 12 3 6 41 19 51 24 32 25 33 11 4 60 48

5 Be

sar

Supo

rtif

5 Be

sar

10 B

esar

5 Be

sar

10 B

esar

10 B

esar

10 B

esar

5 Be

sar

10 B

esar

5 Be

sar

Sang

at P

rodu

ktif

10 B

esar

10 B

esar

6 - 1

0 Be

sar

Bisa

Dite

rima

6 - 1

0 Be

sar

11- 2

0 Be

sar

6 - 1

0 Be

sar

11- 2

0 Be

sar

11- 2

0 Be

sar

11- 2

0 Be

sar

6 - 1

0 Be

sar

11 -

20 B

esar

6 - 1

0 Be

sar

Prod

uktif

11- 2

0 Be

sar

11- 2

0 Be

sar

Keterangan Warna


Lampiran 1.2.Peringkat Daya Tarik Investasi 97 Kabupaten di Indonesia Berdasar Nilai Total

0.0000


0.0500 0.0100 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000

(126) KAB. BIMA (91)

(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (90)

(124) KAB. LOMBOK BARAT (89)

(123) KAB. PESISIR SELATAN (88)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (87)

(121) KAB. BENGKULU SELATAN (86)

(120) KAB. PAMEKASAN (85)

(120) KAB. FLORES TIMUR (85)

(119) KAB. TASIKMALAYA (84)

(118) KAB. SUMEDANG (83)

(117) KAB. ENDE (82)

(116) KAB. TAPIN (81)

(115) KAB. CIREBON (80)

(114) KAB. GARUT (79)

(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (78)

(112) KAB. BANGKALAN (77)

(111) KAB. KUNINGAN (76)

(110) KAB. KETAPANG (75)

(109) KAB. LANGKAT (74)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (73)

(107) KAB. SUKABUMI (72)

(106) KAB. CIAMIS (71)

(105) KAB. DELI SERDANG (70)

(104) KAB. KAPUAS HULU (69)

(103) KAB. SAMBAS (68)

(101) KAB. GORONTALO (67)

(100) KAB. POSO (66)

(99) KAB. BANYUWANGI (65)

(98) KAB. LUWU (64)

(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (63)

(96) KAB. MAGETAN (62)

(95) KAB. KAPUAS (61)

(94) KAB. MAJENE (60)

(93) KAB. TANA TORAJA (59)

(89) KAB. SIMALUNGUN (58)

(88) KAB. MUSI RAWAS (57)

(87) KAB. BLITAR (56)

(86) KAB. PONTIANAK (56)

(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (55)

(83) KAB. TANAH LAUT (54)

(82) KAB. KEDIRI (53)

(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (52)

(80) KAB. MANOKWARI (51)

(79) KAB. BUTON (50)

(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (49)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (48)

(75) KAB. LEBAK (47)

(74) KAB. SANGGAU (46)

(74) KAB. BARITO SELATAN (46)

(74) KAB. KAMPAR (46)

(73) KAB. INDRAMAYU (45)

(72) KAB. MOJOKERTO (44)

(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (44)

(71) KAB. BANGLI (43)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (42)

(69) KAB. TABALONG (41)

(68) KAB. MUARA ENIM (40)

(67) KAB. BARITO UTARA (39)

(65) KAB. KARAWANG (38)

(64) KAB. PASIR (37)

(63) KAB. PINRANG (36)

(62) KAB. BULELENG (35)

(59) KAB. BANGKA (34)

(58) KAB. FAKFAK (33)

(57) KAB. SERANG (32)

(56) KAB. PASURUAN (31)

(55) KAB. BENGKALIS (30)

(53) KAB. JEMBRANA (29)

(52) KAB. TABANAN (28)

(51) KAB. MOROWALI (27)

(50) KAB. SUKOHARJO (26)

(48) KAB. KOLAKA (25)

(47) KAB. BOGOR (24)

(45) KAB. MINAHASA (23)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (22)

(42) KAB. BUNGOTEBO (21)

(40) KAB. DONGGALA (20)

(39) KAB. TOLI TOLI (19)

(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (18)

(35) KAB. KERINCI (17)

(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (16)

(30) KAB. TANGERANG (15)

(29) KAB. ASAHAN (14)

(28) KAB. TEGAL (13)

(28) KAB. BANGGAI (13)

(27) KAB. MAGELANG (12)

(23) KAB. BATANGHARI (11)

(22) KAB. KUTAI (10)

(21) KAB. BERAU (9)

(20) KAB. BADUNG (8)

(19) KAB. PEKALONGAN (7)

(17) KAB. SIDOARJO (6)

(16) KAB. GIANYAR (5)

(11) KAB. PEMALANG (4)

(10) KAB. KENDAL (3)

(7) KAB. BEKASI (2)

(4) KAB. DAIRI (1)



Lampiran 1.3.Peringkat Daya Tarik Investasi 47 Kota di Indonesia Berdasar Nilai Total

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500

Kelembagaan

Sosial-Politik

Ekonomi Daerah

Tenaga Kerja & Produktivitas

Infrastruktur Fisik

(102) KOTA PANGKAL PINANG (36)

(92) KOTA PROBOLINGGO (35)

(91) KOTA BENGKULU (34)

(90) KOTA BINJAI (33)

(85) KOTA MOJOKERTO (32)

(77) KOTA TEBING TINGGI (31)

(66) KOTA MATARAM (30)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (29)

(60) KOTA SUKABUMI (28)

(54) KOTA MEDAN (27)

(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (26)

(46) KOTA GORONTALO (25)

(44) KOTA BITUNG (24)

(41) KOTA CIREBON (23)

(39) KOTA SAMARINDA (22)

(38) KOTA MANADO (21)

(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (20)

(34) KOTA PADANG (19)

(33) KOTA YOGYAKARTA (18)

(32) KOTA KUPANG (17)

(26) KOTA DENPASAR (16)

(25) KOTA PARE-PARE (15)

(24) KOTA BOGOR (14)

(22) KOTA BEKASI (13)

(18) KOTA SURABAYA (12)

(15) KOTA MALANG (11)

(14) KOTA PEKALONGAN (10)

(13) KOTA SIBOLGA (9)

(12) KOTA PALEMBANG (8)

(9) KOTA PEKAN BARU (7)

(8) KOTA KEDIRI (6)

(6) KOTA TANGERANG (5)

(5) KOTA BATAM (4)

(3) KOTA TEGAL (3)

(2) KOTA SAWAH LUNTO (2)

(2) KOTA BALIKPAPAN (2)

(1) KOTA SEMARANG (1)


Lampiran 1.4.Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali Berdasar Nilai Total

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 02500 0.3000 0.3500

Kelembagaan

Sosial-Politik

Ekonomi Daerah


Infrastruktur Fisik

(120) KAB. PAMEKASAN (50)

(119) KAB. TASIKMALAYA (49)

(118) KAB. SUMEDANG (48)

(115) KAB. CIREBON (47)

(114) KAB. GARUT (46)

(111) KAB. KUNINGAN (44)

(107) KAB. SUKABUMI (43)

(106) KAB. CIAMIS (42)

(99) KAB. BANYUWANGI (41)

(96) KAB. MAGETAN (40)


(87) KAB. BLITAR (38)

(85) KOTA MOJOKERTO (37)

(82) KAB. KEDIRI (36)

(75) KAB. LEBAK (35)



(71) KAB. BANGLI (32)


(62) KAB. BULELENG (30)




(53) KAB. JEMBRANA (26)

(52) KAB. TABANAN (25)




(33) KOTA YOGYAKARTA (21)


(28) KAB. TEGAL (19)


(26) KOTA DENPASAR (17)



(20) KAB. BADUNG (14)






(14) KOTA PEKALONGAN (8)

(11) KAB. PEMALANG (7)


(8) KOTA KEDIRI (5)

(7) KAB. BEKASI (4)


(3) KOTA TEGAL (2)


(112) KAB. BANGKALAN (45)



Lampiran 1.5.Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali Berdasar Nilai Total

0.0000

Kelembagaan

Sosial-Politik

Ekonomi Daerah


Infrastruktur Fisik

0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000

(126) KAB. BIMA (80)

(124) KAB. LOMBOK BARAT (78)(123) KAB. PESISIR SELATAN (77)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (76)(121) KAB. BENGKULU SELATAN (75)

(120) KAB. FLORES TIMUR (74)(117) KAB. ENDE (73)(116) KAB. TAPIN (72)

(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (71)(110) KAB. KETAPANG (70)

(109) KAB. LANGKAT (69)(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (68)

(105) KAB. DELI SERDANG (67)(104) KAB. KAPUAS HULU (66)

(103) KAB. SAMBAS (65)(102) KOTA PANGKAL PINANG (64)

(101) KAB. GORONTALO (63)(100) KAB. POSO (62)(98) KAB. LUWU (61)

(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (60)(95) KAB. KAPUAS (59)(94) KAB. MAJENE (58)

(93) KAB. TANA TORAJA (57)(91) KOTA BENGKULU (56)

(90) KOTA BINJAI (55)(89) KAB. SIMALUNGUN (54)(88) KAB. MUSI RAWAS (53)

(86) KAB. PONTIANAK (52)(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (51)

(83) KAB. TANAH LAUT (50)(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (49)

(80) KAB. MANOKWARI (48)(79) KAB. BUTON (47)

(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (46)(77) KOTA TEBING TINGGI (45)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (44)(74) KAB. SANGGAU (43)

(74) KAB. BARITO SELATAN (43)(74) KAB. KAMPAR (43)

(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (42)(70) KAB. MUSI BANYUASIN (41)

(69) KAB. TABALONG (40)(68) KAB. MUARA ENIM (39)

(67) KAB. BARITO UTARA (38)(66) KOTA MATARAM (37)

(64) KAB. PASIR (36)(63) KAB. PINRANG (35)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (34)(59) KAB. BANGKA (33)(58) KAB. FAKFAK (32)

(55) KAB. BENGKALIS (31)(54) KOTA MEDAN (30)

(51) KAB. MOROWALI (29)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (28)

(48) KAB. KOLAKA (27)(46) KOTA GORONTALO (26)

(45) KAB. MINAHASA (25)(44) KOTA BITUNG (24)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (23)(42) KAB. BUNGOTEBO (22)

(40) KAB. DONGGALA (21)(39) KOTA SAMARINDA (20)

(39) KAB. TOLI TOLI (20)(38) KOTA MANADO (19)

(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (18)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (17)

(35) KAB. KERINCI (16)(34) KOTA PADANG (15)(32) KOTA KUPANG (14)

(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (13)(29) KAB. ASAHAN (12)

(28) KAB. BANGGAI (11)(25) KOTA PARE-PARE (10)(23) KAB. BATANGHARI (9)

(22) KAB. KUTAI (8)(21) KAB. BERAU (7)

(13) KOTA SIBOLGA (6)(12) KOTA PALEMBANG (5)(9) KOTA PEKAN BARU (4)

(5) KOTA BATAM (3)(4) KAB. DAIRI (2)

(2) KOTA SAWAH LUNTO (1)(2) KOTA BALIKPAPAN (1)



Lampiran 1.6.Peringkat Faktor Kelembagaan

Aparatur & PelayananPeraturan DaerahKeuangan DaerahKepastian Hukum

0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200

(123) KAB. PESISIR SELATAN (114)(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (113)

(105) KAB. DELI SERDANG (112)(102) KOTA PANGKAL PINANG (111)

(109) KAB. LANGKAT (110)(124,) KAB. LOMBOK BARAT (109)

(126) KAB. BIMA (108)(92) KOTA PROBOLINGGO (107)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (106)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (105)

(104) KAB. KAPUAS HULU (104)(120) KAB. FLORES TIMUR (103)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (102)(87) KAB. BLITAR (102)

(101) KAB. GORONTALO (102)(89) KAB. SIMALUNGUN (101)

(96) KAB. MAGETAN (100)(115) KAB. CIREBON (99)(41) KOTA CIREBON (99)

(65) KAB. KARAWANG (99)(107) KAB. SUKABUMI (98)

(121) KAB. BENGKULU SELATAN (97)(116) KAB. TAPIN (96)

(77) KOTA TEBING TINGGI (95)(61) KOTA TANJUNG BALAI (94)

(86) KAB. PONTIANAK (93)(72) KAB. MOJOKERTO (92)

(18) KOTA SURABAYA (91)(118) KAB. SUMEDANG (90)

(120) KAB. PAMEKASAN (89)(44) KOTA BITUNG (89)

(73) KAB. INDRAMAYU (88)(34) KOTA PADANG (87)

(47) KAB. BOGOR (86)(99) KAB. BANYUWANGI (85)(112) KAB. BANGKALAN (85)

(74) KAB. SANGGAU (84)(39) KOTA SAMARINDA (83)

(106) KAB. CIAMIS (82)(114) KAB. GARUT (82)

(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (81)(57) KAB. SERANG (80)

(7) KAB. BEKASI (80)(90) KOTA BINJAI (79)(75) KAB. LEBAK (79)

(119) KAB. TASIKMALAYA (78)(66) KOTA MATARAM (77)

(94) KAB. MAJENE (76)(8) KOTA KEDIRI (75)

(50) KAB. SUKOHARJO (75)(38) KOTA MANADO (74)

(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (73)(59) KAB. BANGKA (72)(54) KOTA MEDAN (71)

(85) KOTA MOJOKERTO (71)(110) KAB. KETAPANG (70)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (69)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (68)

(82) KAB. KEDIRI (67)(91) KOTA BENGKULU (66)

(24) KOTA BOGOR (65)(88) KAB. MUSI RAWAS (64)

(13) KOTA SIBOLGA (63)(71) KAB. BANGLI (63)

(95) KAB. KAPUAS (62)(45) KAB. MINAHASA (61)

(117) KAB. ENDE (60)(60) KOTA SUKABUMI (59)(62) KAB. BULELENG (59)

(103) KAB. SAMBAS (58)(111) KAB. KUNINGAN (57)

(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (56)(83) KAB. TANAH LAUT (56)

(29) KAB. ASAHAN (55)(12) KOTA PALEMBANG (54)(68) KAB. MUARA ENIM (54)

(48) KAB. KOLAKA (53)(33) KOTA YOGYAKARTA (52)

(53) KAB. JEMBRANA (51)(6) KOTTA TANGERANG (50)(80) KAB. MANOKWARI (49)

(93) KAB. TANA TORAJA (48)(52) KAB. TABANAN (47)

(58) KAB. FAKFAK (46)(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (45)

(5) KOTA BATAM (44)(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (44)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (43)(63) KAB. PINRANG (42)

(74) KAB. BARITO SELATAN (41)(15) KOTA MALANG (40)

(26) KOTA DENPASAR (39)(46) KOTA GORONTALO (38)

(67) KAB. BARITO UTARA (37)(30) KAB. TANGERANG (36)

(98) KAB. LUWU (35)(56) KAB. PASURUAN (34)

(27) KAB. MAGELANG (33)(22) KAB. KUTAI (32)

(20) KAB. BADUNG (31)(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (30)

(21) KAB. BERAU (30)(28) KAB. TEGAL (29)

(22) KOTA BEKASI (28)(19) KAB. PEKALONGAN (27)

(2) KOTA BALIKPAPAN (26)(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (25)

(64) KAB. PASIR (24)(74) KAB. KAMPAR (23)

(69) KAB. TABALONG (23)(79) KAB. BUTON (22)

(14) KOTA PEKALONGAN (21)(32) KOTA KUPANG (21)

(9) KOTA PEKAN BARU (20)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (19)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (18)(16) KAB. GIANYAR (17)

(100) KAB. POSO (16)(17) KAB. SIDOARJO (16)

(3) KOTA TEGAL (15)(1) KOTA SEMARANG (14)(55) KAB. BENGKALIS (13)(51) KAB. MOROWALI (12)

(41) KAB. BUNGOTEBO (11)(10) KAB. KENDAL (10)(39) KAB. TOLI TOLI (9)(28) KAB. BANGGAI (8)

(11) KAB. PEMALANG (7)(25) KOTA PARE-PARE (6)

(35) KAB. KERINCI (5)(40) KAB. DONGGALA (4)

(23) KAB. BATANGHARI (3)(2) KOTA SAWAH LUNTO (2)

(4) KAB. DAIRI (1)



Lampiran 1.7.Peringkat Faktor Sosial-Politik

0.0000

KeamananSosial-PolitikBudaya

0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200

(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (94)(100) KAB. POSO (93)

(119) KAB. TASIKMALAYA (92)(41) KOTA CIREBON (92)

(126) KAB. BIMA (91)(118) KAB. SUMEDANG (90)

(106) KAB. CIAMIS (89)(115) KAB. CIREBON (89)

(114) KAB. GARUT (89)(73) KAB. INDRAMAYU (89)(111) KAB. KUNINGAN (89)

(124) KAB. LOMBOK BARAT (87)(105) KAB. DELI SERDANG (86)

(109) KAB. LANGKAT (86)(89) KAB. SIMALUNGUN (86)

(90) KOTA BINJAI (86)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (86)

(103) KAB. SAMBAS (85)(70) KAB. MUSI BANYUASIN (84)

(88) KAB. MUSI RAWAS (84)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (84)

(54) KOTA MEDAN (83)(86) KAB. PONTIANAK (82)

(117) KAB. ENDE (81)(121) KAB. BENGKULU SELATAN (80)

(91) KOTA BENGKULU (80)(116) KAB. TAPIN (80)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (80)(77) KOTA TEBING TINGGI (80)

(112) KAB. BANGKALAN (79)(120) KAB. PAMEKASAN (79)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (79)(64) KAB. PASIR (78)

(85) KOTA MOJOKERTO (77)(92) KOTA PROBOLINGGO (77)

(95) KAB. KAPUAS (76)(123) KAB. PESISIR SELATAN (75)

(29) KAB. ASAHAN (74)(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (73)

(74) KAB. SANGGAU (72)(99) KAB. BANYUWANGI (71)

(59) KAB. BANGKA (71)(102) KOTA PANGKAL PINANG (71)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (71)(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (71)

(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (71)(69) KAB. TABALONG (71)

(67) KAB. BARITO UTARA (71)(83) KAB. TANAH LAUT (70)

(74) KAB. BARITO SELATAN (69)(58) KAB. FAKFAK (68)

(39) KOTA SAMARINDA (67)(68) KAB. MUARA ENIM (66)

(107) KAB. SUKABUMI (65)(120) KAB. FLORES TIMUR (65)(104) KAB. KAPUAS HULU (64)

(98) KAB. LUWU (63)(55) KAB. BENGKALIS (62)

(21) KAB. BERAU (61)(93) KAB. TANA TORAJA (60)(80) KAB. MANOKWARI (59)

(34) KOTA PADANG (58)(17) KAB. SIDOARJO (57)

(57) KAB. SERANG (56)(65) KAB. KARAWANG (55)

(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (54)(79) KAB. BUTON (53)

(48) KAB. KOLAKA (53)(60) KOTA SUKABUMI (52)

(38) KOTA MANADO (51)(66) KOTA MATARAM (50)

(82) KAB. KEDIRI (49)(94) KAB. MAJENE (48)

(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (48)(30) KAB. TANGERANG (47)

(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (46)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (45)

(74) KAB. KAMPAR (45)(33) KOTA YOGYAKARTA (44)

(53) KAB. JEMBRANA (43)(15) KOTA MALANG (42)

(101) KAB. GORONTALO (41)(45) KAB. MINAHASA (41)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (41)(44) KOTA BITUNG (41)

(18) KOTA SURABAYA (40)(63) KAB. PINRANG (39)

(62) KAB. BULELENG (38)(46) KOTA GORONTALO (37)

(25) KOTA PARE-PARE (36)(96) KAB. MAGETAN (35)

(71) KAB. BANGLI (34)(72) KAB. MOJOKERTO (33)

(56) KAB. PASURUAN (32)(75) KAB. LEBAK (31)

(51) KAB. MOROWALI (30)(43) KAB. LAMPUNG BARAT (29)

(26) KOTA DENPASAR (29)(87) KAB. BLITAR (28)

(28) KAB. BANGGAI (27)(40) KAB. DONGGALA (27)

(39) KAB. TOLI TOLI (27)(52) KAB. TABANAN (26)

(8) KOTA KEDIRI (25)(5) KOTA BATAM (24)

(22) KOTA BEKASI (23)(6) KOTA TANGERANG (22)(2) KOTA BALIKPAPAN (21)

(7) KAB. BEKASI (20)(47) KAB. BOGOR (20)

(24) KOTA BOGOR (20)(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (19)

(32) KOTA KUPANG (19)(9) KOTA PEKAN BARU (18)

(13) KOTA SIBOLGA (17)(20) KAB. BADUNG (16)

(23) KAB. BATANGHARI (15)(42) KAB. BUNGOTEBO (15)

(35) KAB. KERINCI (15)(12) KOTA PALEMBANG (14)(50) KAB. SUKOHARJO (13)

(10) KAB. KENDAL (12)(22) KAB. KUTAI (11)

(16) KAB. GIANYAR (10)(2) KOTA SAWAH LUNTO (9)

(4) KAB. DAIRI (8)(14) KOTA PEKALONGAN (7)

(11) KAB. PEMALANG (6)(28) KAB. TEGAL (5)(3) KOTA TEGAL (4)

(1) KOTA SEMARANG (3)(27) KAB. MAGELANG (2)




Lampiran 1.8.Peringkat Faktor Ekonomi Daerah

0.0000

Potensi EkonomiStruktur Ekonomi

0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800

(56) KAB. PASURUAN (107)(120) KAB. PAMEKASAN (106)

(124) KAB. LOMBOK BARAT (105)(114) KAB. GARUT (104)

(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (104)(112) KAB. BANGKALAN (103)

(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (102)(121) KAB. BENGKULU SELATAN (101)

(42) KAB. BUNGOTEBO (101)(115) KAB. CIREBON (100)

(118) KAB. SUMEDANG (100)(28) KAB. TEGAL (100)

(96) KAB. MAGETAN (100)(111) KAB. KUNINGAN (99)

(120) KAB. FLORES TIMUR (98)(117) KAB. ENDE (97)

(101) KAB. GORONTALO (96)(47) KAB. BOGOR (95)

(126) KAB. BIMA (94)(74) KAB. KAMPAR (94)(79) KAB. BUTON (93)

(98) KAB. LUWU (92)(71) KAB. BANGLI (91)

(93) KAB. TANA TORAJA (90)(119) KAB. TASIKMALAYA (89)

(27) KAB. MAGELANG (89)(60) KOTA SUKABUMI (88)

(23) KAB. BATANGHARI (87)(70) KAB. MUSI BANYUASIN (86)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (85)(19) KAB. PEKALONGAN (84)

(50) KAB. SUKOHARJO (84)(87) KAB. BLITAR (83)

(106) KAB. CIAMIS (82)(11) KAB. PEMALANG (82)

(52) KAB. TABANAN (81)(75) KAB. LEBAK (81)

(35) KAB. KERINCI (81)(82) KAB. KEDIRI (81)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (81)(32) KOTA KUPANG (80)(57) KAB. SERANG (79)

(65) KAB. KARAWANG (78)(90) KOTA BINJAI (78)

(107) KAB. SUKABUMI (77)(123) KAB. PESISIR SELATAN (77)

(100) KAB. POSO (76)(72) KAB. MOJOKERTO (75)

(63) KAB. PINRANG (75)(40) KAB. DONGGALA (75)

(99) KAB. BANYUWANGI (74)(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (73)

(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (72)(80) KAB. MANOKWARI (71)(88) KAB. MUSI RAWAS (71)

(14) KOTA PEKALONGAN (70)(103) KAB. SAMBAS (69)

(10) KAB. KENDAL (69)(95) KAB. KAPUAS (68)

(85) KOTA MOJOKERTO (67)(86) KAB. PONTIANAK (66)

(30) KAB. TANGERANG (65)(68) KAB. MUARA ENIM (64)

(109) KAB. LANGKAT (64)(94) KAB. MAJENE (63)

(62) KAB. BULELENG (62)(53) KAB. JEMBRANA (62)

(83) KAB. TANAH LAUT (61)(89) KAB. SIMALUNGUN (60)

(51) KAB. MOROWALI (59)(22) KOTA BEKASI (58)

(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (57)(16) KAB. GIANYAR (56)

(92) KOTA PROBOLINGGO (55)(12) KOTA PALEMBANG (54)

(3) KOTA TEGAL (53)(116) KAB. TAPIN (52)

(66) KOTA MATARAM (51)(77) KOTA TEBING TINGGI (50)

(110) KAB. KETAPANG (49)(55) KAB. BENGKALIS (49)

(74) KAB. BARITO SELATAN (48)(48) KAB. KOLAKA (47)

(91) KOTA BENGKULU (46)(25) KOTA PARE-PARE (46)

(104) KAB. KAPUAS HULU (45)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (45)

(102) KOTA PANGKAL PINANG (44)(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (43)

(73) KAB. INDRAMAYU (42)(46) KOTA GORONTALO (41)

(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (40)(4) KAB. DAIRI (39)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (38)(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (37)

(39) KAB. TOLI TOLI (36)(28) KAB. BANGGAI (35)

(2) KOTA SAWAH LUNTO (34)(33) KOTA YOGYAKARTA (33)

(105) KAB. DELI SERDANG (32)(38) KOTA MANADO (31)(15) KOTA MALANG (30)(54,) KOTA MEDAN (29)(58) KAB. FAKFAK (28)

(20) KAB. BADUNG (27)(18) KOTA SURABAYA (26)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (25)(61) KOTA TANJUNG BALAI (24)

(17) KAB. SIDOARJO (23)(6) KOTA TANGERANG (22)

(59) KAB. BANGKA (21)(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (20)

(74) KAB. SANGGAU (19)(24) KOTA BOGOR (18)

(45) KAB. MINAHASA (17)(26) KOTA DENPASAR (16)

(34) KOTA PADANG (16)(44) KOTA BITUNG (15)

(13) KOTA SIBOLGA (14)(69) KAB. TABALONG (13)

(22) KAB. KUTAI (13)

(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (11)(9) KOTA PEKAN BARU (10)

(69) KAB. BARITO UTARA (9)(64) KAB. PASIR (8)

(39) KOTA SAMARINDA (7)(7) KAB. BEKASI (6)(8) KOTA KEDIRI (6)

(41) KOTA CIREBON (5)(21) KAB. BERAU (4)(5) KOTA BATAM (3)

(2) KOTA BALIKPAPAN (2)(29) KAB. ASAHAN (1)




Lampiran 1.9.Peringkat Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas

Ketersediaan Tenaga KerjaKualitas Tenaga KerjaProduktivitas Tenaga Kerja

0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200

(12) KOTA PALEMBANG (1)(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (1)

(15) KOTA MALANG (2)(18) KOTA SURABAYA (3)

(41) KOTA CIREBON (3)(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (4)

(8) KOTA KEDIRI (4)(6) KOTA TANGERANG (5)(2) KOTA BALIKPAPAN (6)

(34) KOTA PADANG (7)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (8)

(13) KOTA SIBOLGA (9)(39) KOTA MANADO (10)

(28) KAB. ASAHAN (11)(21) KAB. BERAU (12)(7) KAB. BEKASI (13)

(48) KAB. KOLAKA (14)(73) KAB. INDRAMAYU (15)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (16)(1) KOTA SEMARANG (17)

(57) KAB. SERANG (18)(89) KAB. SIMALUNGUN (19)

(74) KAB. SANGGAU (19)(59) KAB. BANGKA (19)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (20)(5) KOTA BATAM (21)

(30) KAB. TANGERANG (22)(39) KOTA SAMARINDA (23)

(54) KOTA MEDAN (24)(90) KOTA BINJAI (25)

(77) KOTA TEBING TINGGI (25)(58) KAB. FAKFAK (26)

(3) KOTA TEGAL (27)(92) KOTA PROBOLINGGO (28)

(32) KOTA KUPANG (29)(44) KOTA BITUNG (30)

(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (31)(22) KOTA BEKASI (32)

(86) KAB. PONTIANAK (33)(65) KAB. KARAWANG (34)

(109) KAB. LANGKAT (35)(68) KAB. MUARA ENIM (36)

(47) KAB. BOGOR (37)(60) KOTA SUKABUMI (38)

(9) KOTA PEKAN BARU (39)(17) KAB. SIDOARJO (40)

(85) KOTA MOJOKERTO (41)(2) KOTA SAWAH LUNTO (42)

(45) KAB. MINAHASA (43)(66) KOTA MATARAM (44)

(88) KAB. MUSI RAWAS (45)(25) KOTA PARE-PARE (46)(83) KAB. TANAH LAUT (47)

(24) KOTA BOGOR (48)(33) KOTA YOGYAKARTA (49)(46) KOTA GORONTALO (50)

(74) KAB. BARITO SELATAN (51)(53) KAB. JEMBRANA (51)

(72,) KAB. MOJOKERTO (52)(102) KOTA PANGKAL PINANG (53)

(14) KOTA PEKALONGAN (54)(52) KAB. TABANAN (55)

(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (56)(10) KAB. KENDAL (57)

(115) KAB. CIREBON (58)(123) KAB. PESISIR SELATAN (59)

(16) KAB. GIANYAR (60)(11) KAB. PEMALANG (61)

(75) KAB. LEBAK (62)(55) KAB. BENGKALIS (63)

(105) KAB. DELI SERDANG (64)(25) KOTA DENPASAR (64)

(71) KAB. BANGLI (65)(114) KAB. GARUT (66)

(62) KAB. BULELENG (67)(104) KAB. KAPUAS HULU (68)

(106) KAB. CIAMIS (69)(95) KAB. KAPUAS (70)

(80) KAB. MANOKWARI (71)(42) KAB. BUNGOTEBO (71)

(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (72)(63) KAB. PINRANG (73)

(67) KAB. BARITO UTARA (74)(28) KAB. TEGAL (75)

(118) KAB. SUMEDANG (76)(28) KAB. BANGGAI (77)(103) KAB. SAMBAS (78)

(99) KAB. BANYUWANGI (79)(91) KOTA BENGKULU (80)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (80(112) KAB. BANGKALAN (81)

(20) KAB. BADUNG (81)(50) KAB. SUKOHARJO (82)(23) KAB. BATANGHARI (83)

(35) KAB. KERINCI (84)(111) KAB. KUNINGAN (85)(56) KAB. PASURUAN (86)

(22) KAB. KUTAI (87)(76) KAB. SANGIHE TALAUD (88)

(101) KAB. GORONTALO (89)(74) KAB. KAMPAR (90)

(19) KAB. PEKALONGAN (91)(100) KAB. POSO (92)

(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (92)(27) KAB. MAGELANG (93)

(93) KAB. TANA TORAJA (94)(94) KAB. MAJENE (94)

(4) KAB. DAIRI (95)(110) KAB. KETAPANG (95)

(96) KAB. MAGETAN (96)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (97)

(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (98)(39) KAB. TOLI TOLI (99)

(64) KAB. PASIR (99)(82) KAB. KEDIRI (100)(126) KAB. BIMA (101)

(121) KAB. BENGKULU SELATAN (102)(43) KAB. LAMPUNG BARAT (103)

(107) KAB. SUKABUMI (104)(98) KAB. LUWU (105)

(40) KAB. DONGGALA (106)(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (107)

(120) KAB. FLORES TIMUR (107)(87) KAB. BLITAR (107)(117) KAB. ENDE (108)

(119) KAB. TASIKMALAYA (109)(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (110)

(69) KAB. TABALONG (110)(51) KAB. MOROWALI (111)

(124) KAB. LOMBOK BARAT (112)(79) KAB. BUTON (113)(116) KAB. TAPIN (114)

(120) KAB. PAMEKASAN (115)(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (116)


Lampiran 1.10.Peringkat Faktor Infrastruktur Fisik

0.0000

Ketersediaan InfrastrukturKualitas Infrastruktur

0.0050 0.0100 0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500

(5) KOTA BATAM (1)(18) KOTA SURABAYA (2)(1) KOTA SEMARANG (2)

(6) KOTA TANGERANG (3)(30) KAB. TANGERANG (3)

(17) KAB. SIDOARJO (4)(10) KAB. KENDAL (5)

(33) KOTA YOGYAKARTA (6)(56) KAB. PASURUAN (7)

(50) KAB. SUKOHARJO (8)(24) KOTA BOGOR (9)(22) KOTA BEKASI (9)

(65) KAB. KARAWANG (9)(47) KAB. BOGOR (9)

(7) KAB. BEKASI (9)(20) KAB. BADUNG (10)

(26) KOTA DENPASAR (11)(34) KOTA PADANG (12)

(60) KOTA SUKABUMI (13)(2) KOTA BALIKPAPAN (14)

(3) KOTA TEGAL (15)(57) KAB. SERANG (16)

(41) KOTA CIREBON (17)(54) KOTA MEDAN (18)

(19) KAB. PEKALONGAN (18)(8) KOTA KEDIRI (19)

(39) KOTA SAMARINDA (20)(12) KOTA PALEMBANG (21)

(14) KOTA PEKALONGAN (22)(27) KAB. MAGELANG (22)

(4) KAB. DAIRI (23)(16) KAB. GIANYAR (23)

(9) KOTA PEKAN BARU (24)(28) KAB. TEGAL (25)

(2) KOTA SAWAH LUNTO (26)(13) KOTA SIBOLGA (26)(52) KAB. TABANAN (27)(15) KOTA MALANG (28)

(23) KAB. BATANGHARI (28)(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (29)

(119) KAB. TASIKMALAYA (30)(106) KAB. CIAMIS (30)

(53) KAB. JEMBRANA (30)(73) KAB. INDRAMAYU (31)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (32)(11) KAB. PEMALANG (32)(115) KAB. CIREBON (33)

(71) KAB. BANGLI (33)(99) KAB. BANYUWANGI (34)

(86) KAB. PONTIANAK (34)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (35)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (35)(118) KAB. SUMEDANG (36)

(114) KAB. GARUT (36)(72) KAB. MOJOKERTO (37)

(38) KOTA MANADO (38)(62) KAB. BULELENG (39)

(68) KAB. MUARA ENIM (40)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (41)

(29) KAB. ASAHAN (41)(107) KAB. SUKABUMI (42)

(32) KOTA KUPANG (43)(92) KOTA PROBOLINGGO (44)

(111) KAB. KUNINGAN (44)(120) KAB. PAMEKASAN (45)

(96) KAB. MAGETAN (45)(82) KAB. KEDIRI (45)(87) KAB. BLITAR (45)

(112) KAB. BANGKALAN (45)(25) KOTA PARE-PARE (46)

(42) KAB. BUNGOTEBO (47)(44) KOTA BITUNG (48)(35) KAB. KERINCI (49)

(28) KAB. BANGGAI (50)(77) KOTA TEBING TINGGI (50)

(63) KAB. PINRANG (51)(124) KAB. LOMBOK BARAT (52)

(95) KAB. KAPUAS (52)(46) KOTA GORONTALO (53)

(90) KOTA BINJAI (54)(88) KAB. MUSI RAWAS (55)

(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (56)(40) KAB. DONGGALA (56)

(66) KOTA MATARAM (56)(85) KOTA MOJOKERTO (57)

(91) KOTA BENGKULU (58)(75) KAB. LEBAK (59)(22) KAB. KUTAI (60)

(89) KAB. SIMALUNGUN (61)(51) KAB. MOROWALI (62)(45) KAB. MINAHASA (63)

(55) KAB. BENGKALIS (64)(103) KAB. SAMBAS (65)

(105) KAB. DELI SERDANG (66)(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (66)

(101) KAB. GORONTALO (66)(74) KAB. KAMPAR (67)

(21) KAB. BERAU (68)(102) KOTA PANGKAL PINANG (69)

(59) KAB. BANGKA (69)(98) KAB. LUWU (69)

(117) KAB. ENDE (70)(121) KAB. BENGKULU SELATAN (71)

(120) KAB. FLORES TIMUR (72)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (72)

(74) KAB. BARITO SELATAN (73)(43) KAB. LAMPUNG BARAT (74)

(93) KAB. TANA TORAJA (74)(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (74)

(109) KAB. LANGKAT (75)(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (76)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (77)(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (77)

(100) KAB. POSO (78)(48) KAB. KOLAKA (79)

(39) KAB. TOLI TOLI (80)(83) KAB. TANAH LAUT (81)

(79) KAB. BUTON (82)(64) KAB. PASIR (83)

(116) KAB. TAPIN (83)(69) KAB. TABALONG (83)

(78) KAB. HULU SUNGAI UTARA (83)(81) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (83)(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (84)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (85)(80) KAB. MANOKWARI (85)

(94) KAB. MAJENE (86)(67) KAB. BARITO UTARA (87)

(123) KAB. PESISIR SELATAN (88)(104) KAB. KAPUAS HULU (89)

(58) KAB. FAKFAK (90)(126) KAB. BIMA (91)

(110) KAB. KETAPANG (92)(74) KAB. SANGGAU (93)



Lampiran 1.11.Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Perdagangan dan Jasa

0.0000


0.5000 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500

(1) KOTA SEMARANG (1)(2) KOTA BALIKPAPAN (2)

(3) KOTA TEGAL (3)(4) KAB. DAIRI (4)

(6) KOTA TANGERANG (5)(9) KOTA PEKAN BARU (6)

(11) KAB. PEMALANG (7)(12) KOTA PALEMBANG (8)

(13) KOTA SIBOLGA (9)(14) KOTA PEKALONGAN (10)

(15) KOTA MALANG (11)(16) KAB. GIANYAR (12)

(17) KAB. SIDOARJO (13)(18) KOTA SURABAYA (14)

(19) KAB. PEKALONGAN (15)(20) KAB. BADUNG (16)(22) KOTA BEKASI (17)

(23) KAB. BATANGHARI (18)(24) KOTA BOGOR (19)

(25) KOTA PARE-PARE (20)(26) KOTA DENPASAR (21)(27) KAB. MAGELANG (22)

(28) KAB. TEGAL (23)(32) KOTA KUPANG (24)

(33) KOTA YOGYAKARTA (25)(34) KOTA PADANG (26)(35) KAB. KERINCI (27)

(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (28)(38) KOTA MANADO (29)

(39) KOTA SAMARINDA (30)(41) KOTA CIREBON (31)

(42) KAB. BUNGOTEBO (32)(45) KAB. MINAHASA (33)

(46) KOTA GORONTALO (34)(49) KOTA PEMATANG SIANTAR (35)

(52) KAB. TABANAN (36)(53) KAB. JEMBRANA (37)

(54) KOTA MEDAN (38)(55) KAB. BENGKALIS (39)(60) KOTA SUKABUMI (40)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (41)(62) KAB. BULELENG (42)

(63) KAB. PINRANG (43)(65) KAB. KARAWANG (44)

(66) KOTA MATARAM (45)(71) KAB. BANGLI (46)

(72) KAB. MOJOKERTO (47)(75) KAB. LEBAK (48)

(77) KOTA TEBING TINGGI (49)(78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (50)

(79) KAB. BUTON (57)(82) KAB. KEDIRI (58)

(83) KAB. TANAH LAUT (59)(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (60)

(85) KOTA MOJOKERTO (67)(86) KAB. PONTIANAK (68)

(87) KAB. BLITAR (69)(90) KOTA BINJAI (70)

(91) KOTA BENGKULU (71)(92) KOTA PROBOLINGGO (72)

(95) KAB. KAPUAS (73)(96) KAB. MAGETAN (74)

(99) KAB. BANYUWANGI (75)(101) KAB. GORONTALO (76)

(102) KOTA PANGKAL PINANG (77)(103) KAB. SAMBAS (78)

(106) KAB. CIAMIS (79)(107) KAB. SUKABUMI (80)

(108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (81)(110) KAB. KETAPANG (82)(111) KAB. KUNINGAN (83)

(112) KAB. BANGKALAN (84)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (85)

(114) KAB. GARUT (86)(115) KAB. CIREBON (87)

(116) KAB. TAPIN (88)(117) KAB. ENDE (89)

(118) KAB. SUMEDANG (90)(119) KAB. TASIKMALAYA (91)

(120) KAB. FLORES TIMUR (92)(120) KAB. PAMEKASAN (93)

(121) KAB. BENGKULU SELATAN (94)(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (95)

(123) KAB. PESISIR SELATAN (96)(124) KAB. LOMBOK BARAT (97)

(125) KAB. LAMPUNG TIMUR (98)(126) KAB. BIMA (99)


Lampiran 1.12.Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Manufaktur

0.0000


0.5000 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500


(5) KOTA BATAM (2)


(7) KAB. BEKASI (4)

(8) KOTA KEDIRI (5)


(12) KOTA PALEMBANG (7)









B. PANGKAJENE & KEPULAUAN (16)

(37) KOTA BANDAR LAMPUNG (17)

(39) KOTA SAMARINDA (18)


(44) KOTA BITUNG (20)



(54) KOTA MEDAN (23)








(77) KOTA TEBING TINGGI (31)

(83) KAB. TANAH LAUT (32)

(90) KOTA BINJAI (33)






Lampiran 1.13.Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Pertambangan

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000


(2) KOTA SAWAH LUNTO (1)

(21) KAB. BERAU (2)

(22) KAB. KUTAI (3)


(58) KAB. FAKFAK (5)


(64) KAB. PASIR (7)

(68) KAB. MUARA ENIM (8)

(69) KAB. TABALONG (9)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (10)



(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (13)

(88) KAB. MUSI RAWAS (14)



Lampiran 1.14.Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000


(4) KAB. DAIRI (1)

(21) KAB. BERAU (2)

(28) KAB. BANGGAI (3)

(29) KAB. ASAHAN (4)

(35) KAB. KERINCI (5)

(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (6)

(39) KAB. TOLI TOLI (7)

(40) KAB. DONGGALA (8)

(42) KAB. BUNGOTEBO (9)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (10)

(48) KAB. KOLAKA (11)

(51) KAB. MOROWALI (12)


72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (14)



(76) KAB. SANGIHE TALAUD (16)

(89) KAB. SIMALUNGUN (17)

(93) KAB. TANA TORAJA (18)

(94) KAB. MAJENE (19)

(95) KAB. KAPUAS (20)

) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (21)

(98) KAB. LUWU (22)

(100) KAB. POSO (23)


(109) KAB. LANGKAT (25)



Lampiran 1.15.Peringkat Daya Tarik Investasi Daerah Berbasis Pertanian Non Pangan

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000


(2) KOTA SAWAH LUNTO (1)(4) KAB. DAIRI (2)

(13) KOTA SIBOLGA (3)(21) KAB. BERAU (4)

(22) KAB. KUTAI (5)(23) KAB. BATANGHARI (6)

(28) KAB. BANGGAI (7)(29) KAB. ASAHAN (8)

(31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (9)(36) KAB. INDRAGIRI HILIR (10)

(39) KAB. TOLI TOLI (11)(42) KAB. BUNGOTEBO (12)

(43) KAB. LAMPUNG BARAT (13)(45) KAB. MINAHASA (14)

(48) KAB. KOLAKA (15)(51) KAB. MOROWALI (16)(53) KAB. JEMBRANA (17)(55) KAB. BENGKALIS (18)

(58) KAB. FAKFAK (19)(59) KAB. BANGKA (20)

(61) KOTA TANJUNG BALAI (21)(63) KAB. PINRANG (22)

(64) KAB. PASIR (23)(67) KAB. BARITO UTARA (24)

(68) KAB. MUARA ENIM (25)(69) KAB. TABALONG (26)

(70) KAB. MUSI BANYUASIN (27)(72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (28)

(73) KAB. INDRAMAYU (29)(74) KAB. KAMPAR (30)

(74) KAB. BARITO SELATAN (30)(74) KAB. SANGGAU (30)

(76) KAB. SANGIHE TALAUD (31)(79) KAB. BUTON (32)

(80) KAB. MANOKWARI (33)(81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (34)

(83) KAB. TANAH LAUT (35)(84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (36)

(88) KAB. MUSI RAWAS (37)(89) KAB. SIMALUNGUN (38)(93) KAB. TANA TORAJA (39)

(94) KAB. MAJENE (40)(95) KAB. KAPUAS (41)

(97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (42)(98) KAB. LUWU (43)

(99) KAB. BANYUWANGI (44)(101) KAB. GORONTALO (45)

(102) KOTA PANGKAL PINANG (46)(104) KAB. KAPUAS HULU (47)

(105) KAB. DELI SERDANG (48)(109) KAB. LANGKAT (49)

(110) KAB. KETAPANG (50)(113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (51)

(116) KAB. TAPIN (52)(117) KAB. ENDE (53)

(120) KAB. FLORES TIMUR (54)(120) KAB. PAMEKASAN (54)

(121) KAB. BENGKULU SELATAN (55)(122) KAB. LAMPUNG SELATAN (56)



Lampiran 2. Daerah PenelitianLampiran 2.1.Statistik 134 Daerah Pemeringkatan

NO PROPINSIKABUPATEN KOTA JUMLAH

Jumlah % Total Jumlah % Total Jumlah % Total

1 SUMATERA UTARA 5 3.7 6 4.5 11 8.2

2 SUMATERA BARAT 2 1.5 2 1.5 4 3.0

3 R I A U 3 2.2 2 1.5 5 3.7

4 J A M B I 3 2.2 0 0.0 3 2.2

5 SUMATERA SELATAN 4 3.0 1 0.7 5 3.7

6 BANGKA BELITUNG 1 0.7 1 0.7 2 1.5

7 BENGKULU 1 0.7 1 0.7 2 1.5

8 LAMPUNG 3 2.2 1 0.7 4 3.0

9 BANTEN 3 2.2 1 0.7 4 3.0

10 JAWA BARAT 11 8.2 4 3.0 15 11.2

11 JAWA TENGAH 6 4.5 3 2.2 9 6.7

12 D.I. YOGYAKARTA 0 0.0 1 0.7 1 0.7

13 JAWA TIMUR 9 6.7 5 3.7 14 10.4

14 BALI 6 4.5 1 0.7 7 5.2

15 KALIMANTAN BARAT 5 3.7 0 0.0 5 3.7

16 KALIMANTAN TENGAH 3 2.2 0 0.0 3 2.2

17 KALIMANTAN SELATAN 6 4.5 0 0.0 6 4.5

18 KALIMANTAN TIMUR 3 2.2 2 1.5 5 3.7

19 SULAWESI UTARA 2 1.5 2 1.5 4 3.0

20 GORONTALO 1 0.7 1 0.7 2 1.5

21 SULAWESI TENGAH 5 3.7 0 0.0 5 3.7

22 SULAWESI TENGGARA 2 1.5 0 0.0 2 1.5

23 SULAWESI SELATAN 5 3.7 1 0.7 6 4.5

24 NUSA TENGGARA BARAT 2 1.5 1 0.7 3 2.2

25 NUSA TENGGARA TIMUR 4 3.0 1 0.7 5 3.7

26 PAPUA 2 1.5 0 0.0 2 1.5

JUMLAH (Total) : 97 72.4 37 27.6 134 100

1. Berdasarkan Propinsi, Kabupaten, dan Kota

NO PDRB PERKAPITAKABUPATEN KOTA JUMLAH

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 PDRB Perkapita < 2.5 Juta 32 23.9 0 0.0 32 23.9

2 2.5 Juta ≤ PDRB Perkapita < 5 Juta 49 36.6 12 9.0 61 45.5

3 5 Juta ≤ PDRB Perkapita < 7.5 Juta 10 7.5 13 9.7 23 17.2

4 PDRB Perkapita ≥ 7.5 Juta 6 4.5 12 9.0 18 13.4

Jumlah Keseluruhan : 97 72.39 37 27.61 134 100.0

3. Berdasarkan PDRB Perkapita



1 PERDAGANGAN DAN JASA 54 40.3 33 24.6 87 64.9

2 MANUFAKTUR 19 14.2 17 12.7 36 26.9

3 PERTAMBANGAN 14 10.4 1 0.7 15 11.2

4 PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 26 19.4 0 0.0 26 19.4

5 PERTANIAN NON PANGAN56 41.8 4 3.0 60 44.8

(Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, & Perikanan)


2. Berdasarkan Basis Sektor Ekonomi

Nilai % = prosentase terhadap 134 daerah

PROPINSI YANG TIDAK TERWAKILI

1 NAGRO ACEH DARUSALAM

2 D.K.I JAKARTA

3 MALUKU

4 MALUKU UTARA



Lampiran 2.2.Daftar 134 Daerah (Kabupaten/Kota) Pemeringkatan

1 1 SUMATERA UTARA 1 Kab. Asahan2 2 Kab. Dairi3 3 Kab. Deli Serdang4 4 Kab. Langkat5 5 Kab. Simalungun6 6 Kota Binjai7 7 Kota Medan8 8 Kota Pematang Siantar9 9 Kota Sibolga

10 10 Kota Tanjung Balai11 11 Kota Tebing Tinggi12 2 SUMATERA BARAT 1 Kab. Pesisir Selatan13 2 Kab. Sawahlunto/Sijunjung14 3 Kota Padang15 4 Kota Sawahlunto16 3 R I A U 1 Kab. Bengkalis17 2 Kab. Indragiri Hilir18 3 Kab. Kampar19 4 Kota Batam20 5 Kota Pekanbaru21 4 J A M B I 1 Kab. Batanghari22 2 Kab. Bungo23 3 Kab. Kerinci24 5 SUMATERA SELATAN 1 Kab. Muara Enim25 2 Kab. Musi Banyuasin26 3 Kab. Musi Rawas27 4 Kab. Ogan Komering Ilir28 5 Kota Palembang29 6 BANGKA BELITUNG 1 Kab. Bangka30 2 Kota Pangkal Pinang31 7 BENGKULU 1 Kab. Bengkulu Selatan32 2 Kota Bengkulu33 8 LAMPUNG 1 Kab. Lampung Barat34 2 Kab. Lampung Selatan35 3 Kab. Lampung Timur36 4 Kota Bandar Lampung37 9 BANTEN 1 Kab. Lebak38 2 Kab. Serang39 3 Kab. Tangerang40 4 Kota Tangerang41 10 JAWA BARAT 1 Kab. Bekasi42 2 Kab. Bogor43 3 Kab. Ciamis44 4 Kab. Cirebon45 5 Kab. Garut46 6 Kab. Indramayu47 7 Kab. Karawang48 8 Kab. Kuningan49 9 Kab. Sukabumi50 10 Kab. Sumedang51 11 Kab. Tasikmalaya52 12 Kota Bekasi53 13 Kota Bogor54 14 Kota Cirebon55 15 Kota Sukabumi56 11 JAWA TENGAH 1 Kab. Kendal57 2 Kab. Magelang58 3 Kab. Pekalongan59 4 Kab. Pemalang60 5 Kab. Sukoharjo61 6 Kab. Tegal62 7 Kota Pekalongan63 8 Kota Semarang64 9 Kota Tegal65 12 D.I. YOGYAKARTA 1 Kota Yogyakarta66 13 JAWA TIMUR 1 Kab. Bangkalan67 2 Kab. Banyuwangi

No. No.PROPINSI

No.KABUPATEN / KOTA

Urut Prop Kab /Kota


No. No.PROPINSI

No.KABUPATEN / KOTA

Urut Prop Kab /Kota

68 3 Kab. Blitar69 4 Kab. Kediri70 5 Kab. Magetan71 6 Kab. Mojokerto72 7 Kab. Pamekasan73 8 Kab. Pasuruan74 9 Kab. Sidoarjo75 10 Kota Kediri76 11 Kota Malang77 12 Kota Mojokerto78 13 Kota Probolinggo79 14 Kota Surabaya80 14 BALI 1 Kab. Badung81 2 Kab. Bangli82 3 Kab. Buleleng83 4 Kab. Gianyar84 5 Kab. Jembrana85 6 Kab. Tabanan86 7 Kota Denpasar87 15 KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Kapuas Hulu88 2 Kab. Ketapang89 3 Kab. Pontianak90 4 Kab. Sambas91 5 Kab. Sanggau92 16 KALIMANTAN TENGAH 1 Kab. Barito Selatan93 2 Kab. Barito Utara94 3 Kab. Kapuas95 17 KALIMANTAN SELATAN 1 Kab. Hulu Sungai Selatan96 2 Kab. Hulu Sungai Tengah97 3 Kab. Hulu Sungai Utara98 4 Kab. Tabalong99 5 Kab. Tanah laut

100 6 Kab. Tapin101 18 KALIMANTAN TIMUR 1 Kab. Berau102 2 Kab. Kutai103 3 Kab. Pasir104 4 Kota Balikpapan105 5 Kota Samarinda106 19 SULAWESI UTARA 1 Kab. Minahasa107 2 Kab. Sangihe Talaud108 3 Kota Bitung109 4 Kota Manado110 20 GORONTALO 1 Kab. Gorontalo111 2 Kota Gorontalo112 21 SULAWESI TENGAH 1 Kab. Banggai113 2 Kab. Buol Tolitoli114 3 Kab. Donggala115 4 Kab. Morowali116 5 Kab. Poso117 22 SULAWESI TENGGARA 1 Kab. Buton118 2 Kab. Kolaka119 23 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Luwu120 2 Kab. Majene121 3 Kab. Pangkajene dan Kep.122 4 Kab. Pinrang123 5 Kab. Tana Toraja124 6 Kota Parepare125 24 NUSA TENGGARA BARAT 1 Kab. Bima126 2 Kab. Lombok Barat127 3 Kota Mataram128 25 NUSA TENGGARA TIMUR 1 Kab. Ende129 2 Kab. Flores Timur130 3 Kab. Timor Tengah Selatan131 4 Kab. Timor Tengah Utara132 5 Kota Kupang133 26 PAPUA 1 Kab. Fak Fak134 2 Kab. Manokwari

Keterangan : Nama daerah yang dicetak miring dan tebal merupakan daerah penelitian lapangan.



Lampiran 2.3.Statistik Daerah Penelitian Lapangan

NO PROPINSIKABUPATEN KOTA JUMLAH

Jumlah % Thd Total Jumlah % Thd Total Jumlah % Thd Total

1 BALI 0 0.0 1 5.0 1 5.0

2 BANTEN 1 5.0 0 0.0 1 5.0

3 JAWA BARAT 0 0.0 1 5.0 1 5.0

4 JAWA TENGAH 1 5.0 0 0.0 1 5.0

5 JAWA TIMUR 1 5.0 1 5.0 2 10.0

6 KALIMANTAN BARAT 1 5.0 0 0.0 1 5.0

7 KALIMANTAN TENGAH 1 5.0 0 0.0 1 5.0

8 KALIMANTAN TIMUR 1 5.0 0 0.0 1 5.0

9 LAMPUNG 1 5.0 0 0.0 1 5.0

10 NUSA TENGGARA TIMUR 1 5.0 0 0.0 1 5.0

11 PAPUA 1 5.0 0 0.0 1 5.0

12 R I A U 1 5.0 0 0.0 1 5.0

13 SULAWESI SELATAN 1 5.0 1 5.0 2 10.0

14 SULAWESI TENGAH 1 5.0 0 0.0 1 5.0

15 SULAWESI UTARA 0 0.0 1 5.0 1 5.0

16 SUMATERA BARAT 0 0.0 1 5.0 1 5.0

17 SUMATERA SELATAN 1 5.0 0 0.0 1 5.0

18 SUMATERA UTARA 0 0.0 1 5.0 1 5.0

JUMLAH (Total) : 13 65.0 7 35.0 20 100

1. Berdasarkan Propinsi, Kabupaten, dan Kota



1 PDRB Perkapita < 2.5 Juta 1 5.0 0 0.0 1 5.0

2 2.5 Juta ≤ PDRB Perkapita < 5 Juta 8 40.0 3 15.0 11 55.0

3 5 Juta ≤ PDRB Perkapita < 7.5 Juta 2 10.0 3 15.0 5 25.0

4 PDRB Perkapita ≥ 7.5 Juta 1 5.0 2 10.0 3 15.0


3. Berdasarkan PDRB Perkapita

2. Berdasarkan Basis Sektor Ekonomi

NO BASIS EKONOMIKABUPATEN KOTA JUMLAH


1 PERDAGANGAN DAN JASA 0 0 4 20.0 4 20.0

2 MANUFAKTUR 3 15 1 5.0 4 20.0

3 PERTAMBANGAN 3 15 1 5.0 4 20.0

4 PERTANIAN NON PANGAN 7 35 1 5.0 8 40.0

4.1. PERKEBUNAN 2 10 0 0.0 2 10

4.2. KEHUTANAN 3 15 0 0.0 3 15

4.3. PERIKANAN 1 5 1 5.0 2 10

4.4. PETERNAKAN 1 5 0 0.0 1 5



Lampiran 2.4.Daftar Daerah Penelitian Lapangan

NO PROPINSI KABUPATEN / KOTA

1 SUMATERA UTARA 1 KOTA SIBOLGA

2 SUMATERA SELATAN 2 KAB. MUARA ENIM

3 SUMATERA BARAT 3 KOTA SAWAH LUNTO

4 R I A U 4 KAB. BENGKALIS

5 LAMPUNG 5 KAB. LAMPUNG BARAT

6 BANTEN 6 KAB. SERANG

7 JAWA BARAT 7 KOTA SUKABUMI

8 JAWA TENGAH 8 KAB. KENDAL

9 JAWA TIMUR 9 KAB. SIDOARJO

10 KOTA KEDIRI

10 BALI 11 KOTA DENPASAR

11 KALIMANTAN BARAT 12 KAB. KAPUAS HULU

12 KALIMANTAN TENGAH 13 KAB. BARITO UTARA

13 KALIMANTAN TIMUR 14 KAB. KUTAI

14 SULAWESI UTARA 15 KOTA MANADO

15 SULAWESI TENGAH 16 KAB. MOROWALI

16 SULAWESI SELATAN 17 KAB. PINRANG

18 KOTA PAREPARE

17 NUSA TENGGARA TIMUR 19 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

18 PAPUA 20 KAB. MANOKWARI



Lampiran 3. Data PenelitianDaftar Data, Jenis Data, dan Sumber Data Pemeringkatan

NO. FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR JENIS DATA SUMBER DATA

A. FAKTOR KELEMBAGAAN1. Variabel Kepastian Hukum

1 Konsistensi Peraturan Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement2 Penegakan Hukum Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement3 Pungli di luar Birokrasi Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement4 Hubungan Eksekutif - Legislatif Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

2. Variabel Aparatur dan Pelayanan5 Birokrasi Pelayanan Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement6 Penyalahgunaan Wewenang Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

3. Variabel Keuangan Daerah7 Rasio Penerimaan Retribusi terhadap Data Sekunder APBD Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2001 -

Pajak 20028 Rasio Anggaran Pembangunan terhadap Data Sekunder APBD Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2001 -

APBD 20024. Variabel Perda

9 Peraturan Produk Hukum Daerah Analisis Perda Perda, SK Kepala Daerah Kabupaten Kota(Pajak dan Retribusi)

B. FAKTOR KONDISI SOSPOL1. Variabel Keamanan

10 Gangguan Keamanan terhadap Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel JudgementDunia Usaha

11 Gangguan Keamanan terhadap Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel JudgementMasyarakat

12 Kecepatan Aparat Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel JudgementMenanggulangi Gangguan Keamanan

2. Variabel Sospol13 Partisipasi Masyarakat Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement14 Potensi Konflik di masyarakat Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement15 Stabilitas Politik Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement16 Intensitas Unjuk Rasa Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

3. Variabel Budaya Masyarakat17 Keterbukaan Masyarakat terhadap Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

Dunia Usaha18 Non Diskriminasi (Perlakuan yang sama Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

terhadap semua orang tanpa melihatperbedaan yang ada)

19 Adat Istiadat Masyarakat Daerah Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement20 Etos Kerja Masyarakat Daerah Data Primer Persepsi Dunia Usaha dan Panel Judgement

C. FAKTOR EKONOMI DAERAH1. Variabel Potensi Ekonomi

21 PDRB Perkapita Data Sekunder PDRB Perkapita Kabupaten / Kota Th. 200022 Laju Pertumbuhan PDRB Data Sekunder PDRB Kabupaten / Kota atas Dasar Harga

Konstan Tahun 1996 s/d 200023 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Data Sekunder IPM Kabupaten / Kota Tahun 1999

2. Variabel Struktur Ekonomi24 Nilai Tambah Sektor Primer Data Sekunder PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 200025 Nilai Tambah Sektor Sekunder Data Sekunder PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 200026 Nilai Tambah Sektor Tersier Data Sekunder PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2000


NO. FAKTOR - VARIABEL - INDIKATOR JENIS DATA SUMBER DATA

D. FAKTOR KETENAGAKERJAAN1. Variabel Ketersedaiaan Tenaga Kerja

27 Rasio Jumlah Penduduk Usia Produktif Data Sekunder BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2000terhadap Jumlah Penduduk

28 Rasio Jumlah Tenaga Kerja Berpengalaman Data Sekunder BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2000dengann pendidikan SLTP terhadap JumlahTenaga Kerja

29 Rasio Penduduk Pencari Kerja Terhadap Data Sekunder BPS Pusat : Susenas Kor Tahun 2000Jumlah Angkatan Kerja

2. Variabel Biaya Tenaga Kerja30 Rasio UMP/UMK terhadap IHK Data Sekunder Depnakertrans : Daftar UMP dan UMK Daerah

Di Indonesia Tahun 2001, BPS Pusat : IHK 42Kota Di Indonesia Th. 2001

31 Rasio Upah Yang Diterima Pekerja Data Sekunder BPS Pusat : Susenasker Kor 2000, IHK 42terhadap IHK Kota di Indonesia

3. Varibabel Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja32 Produktivitas (Rasio Nilai Tambah Data Sekunder BPS Pusat dan Daerah : PDRB Atas Harga

Sektor Manufaktur terhadap Jumlah Konstan Th. 2000, Susenasker Kor Th. 2000Tenaga Kerja Manufaktur)

E. FAKTOR INFRASTRUKTUR1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur

33 Ketersediaan Jalan Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka34 Ketersediaan Pelabuhan Laut Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel Judgement

Sekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Dalam Angka

35 Ketersediaan Pelabuhan Udara Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka36 Ketersediaan Saluran (sambungan) Telpon Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel Judgement


37 Ketersediaan Saluran (sambungan) Listrik Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka2. Variabel Kualitas Infrastruktur

38 Kualitas Jalan Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka39 Akses & Tipe Pelabuhan Laut Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel Judgement


40 Akses & Tipe Pelabuhan Udara Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka41 Kualitas Sambungan Telpon Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel Judgement


42 Kualitas Suplai Listrik Data Primer & Persepsi Pelaku Usaha & Panel JudgementSekunder BPS Daerah / BPS Pusat : Daerah Kabupaten/

Kota dan Propinsi Dalam Angka



Appendix 3 Research Data

List of Data, Type of Data, and Source of Data Used in Rating

NO. FACTOR - VARIABLE - INDICATOR TYPE OF DATA SOURCE OF DATA

A. INSTITUTIONAL FACTOR1. Variable of Law Certainty

1 Consistency of Regulations Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement2 Law Enforcement Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement3 Ilegal Levy Outside Bureaucracy Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement4 Excecutive - Legislative Relations Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement

2. Variable of Apparatus and Service5 Service Procedure Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement6 Abuse of Authority Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement

3. Variable of Regional Finance7 Ratio of Retribution to Tax Secondary Data Regency/City Regional Budget Year 2001-20028 Ratio of Development Budget to APBD Secondary Data Regency/City Regional Budget Year 2001-2002

4. Variable of Regional Regulation9 Legal Product of the Region Analysis of Regency/City Regional Regulations,

(Tax and Retribution) Regional Decisions of the RegentsRegulation

B. SOCIO-POLITICAL FACTOR1. Variabble of Security

10 Business Security Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement11 Community Security Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement12 Quick Response of Security Officers in Primary Data Perception of Business Community and Panel

Handling Security Issues Judgement2. Variable of Socio-Political Condition

13 Public Participation Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement14 Social Conflict Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement15 Political Stability Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement16 Intensity of Demonstration Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement

3. Variable of Socio-Cultural Condition17 Community Openness toward Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement

Business Community18 Absence of Non-Discriminatory Culture Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement19 Society’s Customs Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement20 Community’s Working Ethos Primary Data Perception of Business Community and Panel Judgement

C. REGIONAL ECONOMY FACTOR1. Variable of Economic Potential

21 PDRB per Capita Secondary Data Regencies/Cities’ PDRB per capita Year 200022 PDRB Growth Rate Secondary Data Regencies/Cities’ PDRB based on Constant Price Year

1996 - 200023 Human Development Index (IPM) Secondary Data Regencies/Cities’ IPM Year 1999

2. Variable of Economic Structure24 Value Added per Sector Secondary Data Regencies/Cities PDRB based on Current Price Year 200025 Value Added of Secondary Sectors Secondary Data Regencies/Cities PDRB based on Current Price Year 200026 Value Added of Tertiary Sectors Secondary Data Regencies/Cities PDRB based on Current Price Year 2000

D. LABOR & PRODUCTIVITY FACTOR1. Variable of Manpower Availability

27 Ratio of Productive-Age Population over Secondary Data Central Bureau of Statictics: National Census Year 2000Total Population

28 Ration of Workers with Junior High Secondary Data Central Bureau of Statictics: National Census Year 2000School Educational Background toTotal Labor Force

29 Ration of Job Seeker over Labor Force Secondary Data Central Bureau of Statictics: National Census Year 2000


NO. FACTOR - VARIABLE - INDICATOR TYPE OF DATA SOURCE OF DATA

2. Variable of Labor Cost30 Ratio of Provincial/City Minimum Wage Secondary Data Ministry of Manpower and Transmigration: List of

over Consumer Price Index (IHK) Provincial/City Minimum Wage in Indonesia Year 2001;Central Bureau of Statistics: IHK of 42 Cities in IndonesiaYear 2001

31 Rate of Actual Salary over Secondary Data Central Bureau of Statictics: National Census Year 2000,Consumer Price Index (IHK) IHK of 42 Cities in Indonesia

3. Variable of Labor Productivity and Quality32 Productivity (Ratio of Value Added of Secondary Data Central and Regional Bureau of Statistics: PDRB based on

Manufacturing Sector over Total Constant Price Year 2000; National Manpower CensusWorkers in Manufacturing Sector) Year 2000

E. INFRASTRUCTURE FACTOR1. Variable of Physical Infrastructure Availability

33 Availability of Streets Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures34 Availability of Sea Port Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;

Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Citiesand Provinces in Figures

35 Availability of Airport Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures36 Availability of Telephone Service Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;


37 Availability of Electricity Service Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures2. Variable of Infrastructure Quality

38 Quality of Streets Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures39 Sea Port Accessibility and Type Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;


40 Airport Accessibility and Type Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures41 Quality of Telephone Service Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;


42 Quality of Electricity Service Primary and Perception of Business Community & Panel Judgement;Secondary Data Central/Regional Bureau of Statistics: Regencies/Cities

and Provinces in Figures



Lampiran 4.Faktor, Variabel, dan Indikator, Intensitas PemeringkatanDaftar Faktor - Variabel - Indikator

A. FAKTOR KELEMBAGAAN1. Variabel Kepastian Hukum

1 Konsistensi Peraturan yangMengatur Kegiatan Usaha

2 Penegakan Hukum

3 Pungli di luar Birokrasi terhadapKegiatan Usaha

4 Hubungan Eksekutif - Legislatif

2. Variabel Aparatur dan Pelayanan5 Birokrasi Pelayanan terhadap

Dunia Usaha

6 Penyalahgunaan Wewenang

3. Variabel Keuangan Daerah7 Struktur Pungutan oleh Pemerintah

Daerah terhadap Dunia Usaha

8 Komitmen Pemerintah Daerahdalam Penyediaan SaranaPendukung Kegiatan Usaha

4. Variabel Perda9 Peraturan Produk Hukum Daerah

(Pajak dan Retribusi)

B. FAKTOR KONDISI SOSPOL1. Variabel Keamanan

10 Gangguan Keamanan terhadapAktivitas Dunia Usaha

11 Gangguan Keamanan terhadapMasyarakat Lingkungan SekitarTempat Kegiatan Usaha

12 Kecepatan Aparat MenanggulangiGangguan Keamanan

2. Variabel Sospol13 Partisipasi Masyarakat / Dunia

Usaha dalam PerumusanKebijakan Pemerintah Daerah

NO.FAKTOR -

KETERANGANUKURAN DAN DATA

VARIABEL - INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

Mengukur kepastian, kejelasan, dan konsistensipemberlakuan peraturan daerah dan kebijakanlainnya yang mengartur kehidupan berusaha.Mengukur kepastian hukum seperti perlindungan ataspelaksanaan kontrak kerja dan hak kepemilikan,konsistensi keputusan peradilan, terutama yangberkaitan dengan dunia usaha.Melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintahdaerah terhadap berbagai praktik-praktik pungutanilegal yang dilakukan oleh orang, kelompok orang/masyarakat di luar birokrasi, yang mengganggukegiatan usaha.Melihat hambatan yang ditimbulkan oleh kondisihubungan antara DPRD dan Pemda

Mengukur kemudahan pelayanan birokrasi danprofesionalisme aparat pemda dalam melakukanpelayanan terhadap dunia usaha.Mengukur distorsi perilaku aparat pemda dalammelakukan pelayanan terhadap dunia usaha.

Untuk melihat struktur berbagai pungutan yangberlaku di daerah, khususnya pajak dan retribusidaerah.Mengukur komitmen pemerintah daerah dalammelakukan pembangunan infrastruktur fisik yangdiperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, yangtercermin dari pengalokasian dana untuk anggaranpembangunan.

Mengukur kualitas kebijakan / produk hukum yangdibuat oleh pemerintah daerah (Perda, SK Bupati/Wali Kota dan Sebagainya) khususnya yang berkaitandengan dunia usaha. Beberapa aspek yang dinilaidari peraturan / kebijakan daerah tersebut adalahaspek yuridis, filosofi, subtansi, maupun prinsip dandampak yang mungkin ditimbulkan daripemberlakuan produk hukum tersebut. Beberapa halyang dilihat adalah peraturan yang berkaitan denganpelayanan, pungutan, penetapan harga,ketenagakerjaan dan sebagainya.

Mengukur hambatan kegiatan usaha yangditimbulkan oleh gangguan keamanan terhadapaktivitas usaha.Mengukur hambatan keamanan dan rasa amanmasyarakat di lingkungan kegiatan usaha.

Mengukur kualitas aparat keamanan dalammenangani gangguan keamanan / ketertiban umum,serta jaminan dan perlindungan keamanan yangdapat diberikan oleh aparat keamanan di daerah.

Mengukur keterbukaan birokrasi terhadap partisipasimasyarakat / dunia usaha dalam perumusankebijakan yang menyangkut kepentingannya (duniausaha). Mengukur keterbukaan / peluang masyarakat

Persepsi Dunia Usaha danPanel Judgement






Rasio Penerimaan Retribusiterhadap Pajak dalam APBDKabupaten /KotaRasio Anggaran Pembangun-an terhadap APBD Kabupaten/ Kota

Analisis Tingkat Keber-masalahan Perda DaerahKabupaten / Kota






14 Potensi Konflik di masyarakat

15 Stabilitas Politik

16 Intensitas Unjuk Rasa

3. Variabel Budaya Masyarakat17 Keterbukaan Masyarakat terhadap

Dunia Usaha

18 Perilaku Masyarakat yang NonDiskriminasi

19 Adat Istiadat Masyarakat Daerah

20 Etos Kerja Masyarakat Daerah

C. FAKTOR EKONOMI DAERAH1. Variabel Potensi Ekonomi

21 Daya Beli Masyarakat

22 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

23 Kesejahteraan dan ProduktivitasMasyarakat

2. Variabel Struktur Ekonomi24 Nilai Tambah Sektor Primer

25 Nilai Tambah Sektor Sekunder

26 Nilai Tambah Sektor Tersier

D. FAKTOR TENAGA KERJA1. Variabel Ketersediaan Tenaga Kerja

27 Ketersediaan Tenaga Kerja UsiaProduktif

28 Ketersediaan Tenaga KerjaBerpengalaman BerpendidikanMinimal SLTP

29 Ketersediaan Tenaga Kerja PencariKerja

2. Variabel Biaya Tenaga Kerja30 Biaya Tenaga Kerja berdasarkan

Aturan Formal

NO.FAKTOR -



untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.Mengukur potensi hambatan dalam kegiatan usahayang ditimbulkan oleh konflik sosial di lingkunganusaha.Mengukur hambatan dalam kegiatan usaha yangditimbulkan oleh konflik politik yang ada di daerah.Mengukur intensitas kegiatan unjuk rasa yang dapatmenghambat/mengganggu kelancaran kegiatanusaha.

Mengukur daya dukung masyarakat terhadapkegiatan usaha dilihat dari penerimaan masyarakatterhadap keberadaan kegiatan usaha, masuknyainvestasi dari luar daerah dan para pendatang yangmelakukan kegiatan usaha / bekerja di daerahnya.Mengukur daya dukung masyarakat sekitar tempatusaha dilihat dari perlakuannya terhadap orang laindari luar secara sama tanpa melihat perbedaan yangada(suku, agama, ras, gender dan sebagainya)Melihat daya dukung nilai-nilai dan adat-istiadat yangberkembang di masyarakat yang mendukungproduktivitas.Mengukur daya dukung penduduk, masyarkat, pelakuusaha, dan pekerja di daerah yang menunjukkan etoskerja dan semangat kerja keras dan dapat bersaingsecara sehat.

Mengukur tingkat kesejahteraaan dilihat daripenghasilan rata-rata masyarakat.Melihat potensi ekonomi daerah dari proyeksiperkembangan atau petumbuhan perekonomian didaerah.Mengukur kesejahteraan dan produktivitas, kualitashidup penduduk di daerah.

Untuk melihat struktur perekonomian daerah danyang berbasis pada SDA

Mengukur struktur perekonomian daerah yang sudahterbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif, danindustrialisasi.Mengukur Kemampuaan Jasa Lembaga Keuangandalam perekonomian daerah.

Mengukur besarnya penduduk usia produktif yangdibutuhkan sebagai tenaga kerja pada kegiatanusaha.Mengukur ketersediaan tenaga kerja yang sudahberpengalaman sebagai tenaga kerja pada sektorkegiatan usaha secara formal.

Mengukur ketersediaan pencari kerja untuk mengisilapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh duniausaha.

Mengukur tingkat kompensasi untuk pekerja secarakeseluruhan berdasarkan aturan formal sebagai biayayang dikeluarkan oleh pengusaha.


Persepsi Dunia Usaha danPanel JudgementPersepsi Dunia Usaha danPanel Judgement





PDRB Perkapita Kab. / Kota

Laju Pertumbuhan PDRBKabupaten / Kota tahun 1996s/d 2000IPM (Indeks PembangunanManusia)

Nilai Tambah Sektor Primer(Rasio PDRB Sektor Primerdiluar Pertanian Panganterhadap total PDRB)Nilai Tambah Sektor Sekunder(Rasio PDRB Sektor Sekunderterhadap total PDRB)Nilai Tambah Sektor Tersier(Rasio PDRB Sektor Tersierterhadap total PDRB)

Rasio Jumlah Penduduk UsiaProduktif terhadap JumlahPenduduk Daerah Kab./KotaRasio Jumlah Tenaga KerjaBerpendidikan SLTP terhadapJumlah Tenaga Kerja diKabupaten / KotaRasio Penduduk Pencari KerjaTerhadap Jumlah AngkatanKerja di Kabupaten / Kota

Rasio Upah Minimum Propinsiatau Kabupaten terhadap IHK



NO.FAKTOR -



31 Biaya Tenaga Kerja Aktual

3. Varibael Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja32 Produktivitas Tenaga Kerja

E. FAKTOR INFRASTRUKTUR1. Variabel Ketersediaan Infrastruktur

33 Ketersediaan Jalan

34 Ketersediaan Pelabuhan Laut

35 Ketersediaan Pelabuhan Udara

36 Ketersediaan Saluran (sambung-an) Telpon

37 Ketersediaan Saluran (sambungan)Listrik

2. Variabel Kualitas Infrastruktur38 Kualitas Jalan

39 Akses & Tipe Pelabuhan Laut

40 Akses & Tipe Pelabuhan Udara

41 Kualitas Sambungan Telpon

42 Kualitas Suplai Listrik

Mengukur biaya tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor usaha yang sesungguhnya akan dikeluarkanoleh pengusaha.

Mengukur Produktivitas pekerja sektor manufaktur.

Mengukur Ketersediaan Infrastruktur untukTransportasi Darat

Mengukur Ketersediaan Infrastruktur TransportasiLaut

Mengukut Ketersediaan Infrastruktur TransportasiUdara.

Mengukur Ketersediaan Sarana Komunikasi.

Mengukur Ketersediaan Listrik untuk Sebagai sumberEnergi untuk Aktivitas Usaha.

Mengukur kualitas infrastruktur fisik yang tersedia didaerah, sebagai penunjang kegitan usaha.

Mengukur kemudahan akses, kelancaran, dankapasitas sarana transportasi laut, sebagai penunjangkegitan usaha.

Mengukur kemudahan dan kelancaran saranatranspotrasi udara yang tersedia di daerah untukmempermudah aktivitas bisnis / usaha.

Mengukur kualitas kelancaran sarana komunikasi didaerah

Mengukur kualitas sumber energi sarana pendukungkegiatan usaha.

Rasio Upah Yang DiterimaPekerja terhadap IHK

Rasio Nilai Tambah PDRBSektor Manufaktur terhadapJumlah Tenaga KerjaManufaktur

Rasio Panjang Jalan Yang adadi Kabupaten/Kota terhadapLuas Wilayah, Persepsi PelakuUsaha & Panel JudgementKeberadaan atau Jarakdengan Pelabuhan Laut (Km),Persepsi Pelaku Usaha &Panel JudgementKeberadaan atau Jarakdengan Pelabuhan Udara(Km), Persepsi Pelaku Usaha& Panel JudgementJumlah Sambungan TelponPerkapita dan Persepsi PelakuUsaha & Panel JudgementProduksi Listrik / KWH listrikyang tersedia dan PersepsiPelaku Usaha & PanelJudgement

Rasio Pajang Jalan dengankualitas baik terhadap totalpanjang jalan, Persepsi PelakuUsaha & Panel JudgementTipe dan Kapasitas PelabuhanLaut serta Rata-rataPemberangkatan KapalPerminggu, Persepsi PelakuUsaha & Panel JudgementTipe Pelabuhan Udara danRata-rata PenerbanganPesawat Perminggu,Persepsi Pelaku Usaha &Panel JudgementPersepsi Pelaku Usaha &Panel Judgement, DaerahKabupaten/Kota dan PropinsiDalam AngkaPersepsi Pelaku Usaha &Panel Judgement, DaerahKabupaten/Kota dan PropinsiDalam Angka


A. INSTITUTIONAL FACTOR1. Variable of Law Certainty

1 Consistency of Regulations

2 Law Enforcement

3 Illegal Levy Outside Bureaucracy

4 Excecutive - Legislative Relations

2. Variable of Apparatus and Service5 Service Procedure

6 Abuse of Authority

3. Variable of Regional Finance7 Structure of Levies Imposed by

Regional Government to BusinessCommunity

8 Regional Government’sCommitment in ProvidingSupporting Facility for BusinessCommunity

4. Variable of Regional Regulation9 Legal Product of the Region (Tax

and Retribution)

B. SOCIO-POLITICAL FACTOR1. Variable of Security

10 Business Security

11 Community Security

12 Quick Response of SecurityOfficers in Handling SecurityIssues

2. Variable of Socio-Political Condition13 Public Participation

14 Social Conflict

Measures the certainty, clarity, and consistency inenforcement of regional regulations and other policiesregulating businessMeasures law certainty such as protection on workcontract and ownership right, consistency of courtdecisions especially those related to businessPortrays regional government’s settlement of illegalpractice in levy conducted by people or group of peopleoutside bureaucracy that disturbs businessCaptures problems caused by poor relations betweenDPRD and Regional Government

Measures the quality of government service andprofessionalism of government apparatus in providingservice to business communityMeasures the distortion of regional governmentapparatus in providing service to business community

Analyzes the structure of levies applicable in the region,especially regional tax and regional retribution

Measures the commitment of regional government indeveloping physical infrastructure needed to supportbusiness activities manifested in fund allocation indevelopment budget

Assesses the quality of policies/legal products madeby regional government (regional regulations, Decisionof Regent/Mayor, etc.) especially those related tobusiness community. Several aspects are examinedfrom those regulations such as juridical aspect,philosophy, substance, principlles, and effects thatmight produce by said legal products. Regulationsrelated to service, levy, pricing, labor, and so on arethe focus.

Measures security disturbance to business community

Measures sense of security and disturbance tocommunity around business site

Measures the quality of security officers in handlingsecurity disturbance, and guarantee and protectionprovided by security officers in the region

Measures the openness of the bureaucracy for publicparticipation or participation of business community inpolicy formulation especially those related to theirconcern. Measures public access in control of policyimplementationMeasures the extent to which social conflict surroundinginfluences business activity

Perception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgement

Perception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgement

Ratio of Retribution to Tax inAPBD

Ratio of Development Budgetto APBD

Analysis on the Problem ofRegional Regulation

Perception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgement

Perception of BusinessCommunity and PanelJudgement


NO.FACTORS -

REMARKMEASUREMENT AND

VARIABLE - INDICATORS DATA USED

Appendix 4.Factor, Variables, and Indicators, Rating IntensityList of Factors - VariableS - Indicators



15 Political Stability

16 Intensity of Demonstration

3. Variable of Socio-Cultural Condition17 Community Openness toward

Business Community

18 Absence of Non-DiscriminatoryCulture

19 Society’s Customs

20 Community’s Working Ethos

C. REGIONAL ECONOMY FACTOR1. Variable of Economic Potential

21 Community’s Purchasing Power

22 Regional Economic Growth

23 Social Welfare and Productivity

2. Variable of Economic Structure24 Value Added of Primary Sectors

25 Value Added of SecondarySectors

26 Value Added of Tertiary Sectors

D. LABOR AND PRODUCTIVITY FACTOR1. Variable of Manpower Availability

27 Productive-Age Labor Avalilability

28 Availability of skilled Workers withat least Junior High SchoolEducational Background

29 Availability of Job Seeker

2. Variable of Labor Cost30 Labor Cost based on Formal

Regulation

31 Actual Labor Cost

3. Varibable of Labor Productivity and Quality32 Labor Productivity

Measures the extent to which political conflict in theregions influences business activity

Measures the extent to which demonstrations disturbbusiness activity

Measures the capacity of people in supporting businessactivity in terms of their openness to businesscommunity, investment and people from outside theregion coming in to do business or to workMeasures the capacity of surrounding people in termsof their non-discriminatory attitude in relation to ethnic,religion, gender, race, etc.Measures the society’s values and customs in termsof their conduciveness and orientation to productivity

Measures the capacity of people, business community,and workers in the regions in terms of their workingethos and readiness to fair competition

Measures welfare in terms of average income of people

Measures regional economic potential in terms of theirpotential growthMeasures welfare and productivity, as well as qualityof people’s life in the region

Measures the extent to which the regional economy isrelying on natural resources

Measures the extent to which people are accustomedwith productive activity in manufacturing activities

Measures the capacity of financial institutions, tradingand Service in the region

Measures the size of productive-age population ofworkers needed in business activities

Measures the availability of workers having experienceas workers in formal business organization

Measures the availability of job seekers to fill up jobsrequired in business activities

Measures average level of compensation for all workersas regulated officially which is the cost that must beshouldered by businessmenMeasures labor cost based on sectors to be shoulderedby businessmen

Measures the productivity of workers in manufacturingsectors

Perception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgement


Perception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgementPerception of BusinessCommunity and PanelJudgement

Regency/City PDRB perCapitaRegency/City PDRB GrowthRate Year 1996-2000Human Development Index(IPM)

Value Added of PrimarySectors (Ratio of PDRB ofPrimary Sectors apart fromAgriculture to Total PDRB)Value Added of SecondarySectors (Ratio of PDRB ofSecondary Sectors to TotalPDRB)Value Added of Ter tiarySectors (Ratio of PDRB ofTertiary Sectors to Total PDRB)

Ratio of Productive-AgePopulation over TotalPopulationRatio of Workers of at leastJunior High School to TotalLabor ForceRatio of Job Seeker to LaborForce

Ratio of Provincial/CityMinimum Wage to ConsumerPrice Index (IHK)Ratio of Actual Salary toConsumer Price Index (IHK)

Ratio of Value Added ofManufacturing Sector to TotalWorkers in ManufacturingSector

NO.FACTORS -




Ratio of the Length of theStreets in the City/Regencyover Region’s area; Perceptionof Business Community andPanel JudgmentAvailability or Distance to SeaPort (Km); Perception ofBusiness Community andPanel Judgment.Availability or Distance toAirport (Km); Perception ofBusiness Community andPanel Judgment.Number of Telephone Lines perCapita; Perception of BusinessCommunity and PanelJudgmentProduction of Electricity/KWHof Available Electricity ;Perception of BusinessCommunity and PanelJudgment

Ratio of the Length of Streetswith Good Quality over TotalLength of Streets; Perceptionof Business Community andPanel Judgment.Type and Capacity of Sea Portand Average Departure perWeek; Perception of BusinessCommunity and PanelJudgmentType of Airport and AverageFlight per Week; Perception ofBusiness Community andPanel JudgmentPerception of BusinessCommunity and PanelJudgment; Regency/City andProvince in FiguresPerception of BusinessCommunity and PanelJudgment; Regency/City andProvince in Figures

E. INFRASTRUCTURE FACTOR1. Variable of Infrastructure Availability

33 Availability of Streets

34 Availability of Sea Port

35 Availability of Airport

36 Availability of Telephone Service

37 Availability of Electricity Service

2. Variable of Infrastructure Quality38 Quality of Streets

39 Sea Port Accessibility and Type

40 Airport Accessibility and Type

41 Quality of Telephone Service

42 Quality of Electricity Service

Measures the availability of infrastructure for landtransportation

Measures the availability of infrastructure for seatransportation

Measures the availability of infrastructure for airtransportation

Measures the availability of communication facility

Measures the availability of electricity as source ofpower for business activity

Measures the quality of physical infrastructure in theregion as support for business activity

Measures access, smoothness, and capacity of seatransportation facilities as support for business activity

Measures access and smoothness of air transportationfacility in the region as support for business activity

Measures the quality of communication facilities in theregion

Measures the quality of energy sources as support forbusiness activities

NO.FACTORS -





Sebelum diproses dengan perangkat lunak ‘expertchoice’ untuk memperoleh skor intensitas tiapindikator berdasarkan metode AHP, setiap indikatoryang berupa existing statistic data harus diklasifikasikanke dalam intensitas yang sudah ditentukan (SangatTinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah, dansebagainya). Pengklasifikasian indikator ke dalamintensitas-intensitasnya dilakukan denganmenggunakan metode yang berikut ini :

A. Sistem Klasifikasi Intensitas untuk IndikatorDalam melakukan penilaian untuk menentukan

daya tarik daerah terhadap investasi terlebih dahuludilakukan klasifikasi intensitas setiap indikator,misalnya Tinggi, Sedang, Rendah, dan SangatRendah. Pengklasifikasian setiap sub indikatortersebut dilakukan dengan 2 macam pendekatanyaitu: (1) Metode A (Metode Rata-rata), dan (2)Metode B (Metode Distribusi).

Metode A(Metode Rata-rata) adalah metode yang

membandingkan besaran/nilai tiap daerahterhadap nilai rata-rata keseluruhan daerah.Semakin dekat dengan n i l a i r a ta - ra tate r t imbang kese luruhan daerah yangdiper ingkat , s emakin besa r k l a s i f ika s iintensitasnya, yang berarti kesenjangan antardaerah semakin berkurang.

Metode B(Metode Distribusi) adalah metode rata-rata yang

mempertimbangkan distribusi data. Penghitunganklasifikasi intensitas dengan metode ini disesuaikandengan kemencengan dan keruncingan kurva sebarandata.

Pada dasarnya kedua metode tersebutmenggunakan nilai acuan tertentu sebagai dasarmenentukan klasifikasi intensitas masing-masingindikator. Semakin kecil nilai indikator dibandingkannilai acuannya, semakin kecil pula klasifikasi intensitasyang didapat. Sedangkan semakin besar nilai indikatordibandingkan nilai acuannya semakin besar pulaklasifikasi intensitas yang didapat.

B. Nilai AcuanNilai acuan untuk setiap indikator berbeda

tergantung dari metode yang digunakan.Metode A, misalnya, nilai acuan didasarkan pada

Lampiran / Appendix 4.1.Metode Klasifikasi Intensitas / Intensity Classification Method

Each indicator was given categories of intensity(Extremely High, High, Moderate, Low, ExtremelyLow and so forth) used to rate existing statisticaldata before it was processed using the ‘expert choice’software based on the AHP method. Theclassification of indicator into levels of intensity wasdone following the method below:

A. Intensity Classification System for IndicatorThe factors determining the attractiveness of a

region to investment was evaluated by, first,determining the categories of intensity of eachindicator, for instance, High, Moderate, Low andExtremely Low. The classification of each indicatorwas determined using these two approaches: (1) AMethod (Mean method) and (2) B Method(Distribution Method).

A Method(Mean Method) is a method used to compare the

value of each area against the mean value of the entireregions. The closer the value of an area in proportionto the mean weighed value of the entire areas, thecloser the region is in relation to the average value ofthe entire regions in terms of such indicator. The morethe regions showing this level of intensity closer to theaverage value the better the distribution of the regions.

B Method(Distribution Method) is a mean method that

takes into account the distribution of the data. Theclassification of the indicator using this method wasadjusted based on the skewness and kurtosis of thecurve of data distribution.

Basically, both methods employ certain referencevalue as a basis in the determination of the level ofintensity of each indicator. For the positiveindicators, the smaller the value of the indicatorcompared to the reference value, the lower theintensity of the indicator. Meanwhile, the biggerthe value of the indicator compared to the referencevalue, the higher the intensity of said indicator.

B. Reference ValueEach indicator has different reference value that

depends on the method used:In A method, for instance, the reference value is

based on the mean value of indicator. For example,


nilai rata-rata dari indikator. Sebagai contoh, untukmenghitung klasifikasi intensitas indikator PDRBper kapita suatu daerah kabupaten, nilai acuandihitung berdasarkan rata-rata indikator PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota.

Pada metode B, nilai acuan didasarkan pada rata-rata nilai indikator dengan memperhatikan sebarandan bentuknya yaitu standar deviasi, kurtosis(keruncingan), dan skewness (kemencengan).

C. Alasan Penggunan Metode1. Alasan pemilihan metode A adalah bahwa:

• Jika nilai indikator (misalnya : Nilai PDRBPerkapita atau Nilai Laju PertumbuhanPDRB) suatu daerah mendekati nilai rata-rata, berarti bahwa persebaran nilai antardaerah semakin berkurang.

• Dalam distribusi/keadaan normal, rata-rata= median = modus.

2. Alasan pemilihan metode B adalah bahwadistribusi nilai setiap indikator yang ditelitiuntuk menentukan daya tarik daerah terhadapinvesatasi sangat beragam. Sebagian indikatordistribusi nilainya berbentuk menceng ke kiri,sebagian menceng kanan, dan beberapadiantaranya ada yang berpola mendekatidistribusi normal. Oleh karena itu, untukmembuat klasifikasi intensitas tidak hanyadidasarkan pada stadar deviasi saja, tetapi jugamelihat kemencengan (skewness) dankeruncingan (kurtosis).

D. Sistem Klasifikasi Intensitas Berbagai MacamMetode BDalam aplikasinya, metode B dikembangkan

dalam beberapa bentuk yaitu B, B1, B2, B3, dan B4.Sistem klasifikasi intensitas untuk setiap metode Badalah sebagai berikut:

Keterangan / Note : ∂ = Nilai Indikator / Indicator Value; X = Rata-rata / Mean; SD = Standar Deviasi / Standard Deviation

Tabel 1:Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B / Classification of Intensity for B Method

Sangat Tinggi / Extremely High ∂ ≥ X + SD ∂ ≤ X - SDTinggi / High X + 2 SD ≤ ∂ < X + SD X - 2 SD ≤ ∂ < X - SDSedang / Moderate X - 2 SD ≤ ∂ < X + 2SD X - 2 SD < ∂ ≤ X + 2 SDRendah / Low X - 2 SD < ∂ ≤ X - SD X + 2 SD < ∂ ≤ X + SDSangat Rendah / Extremely Low ∂ < X - SD ∂ > X + SD

Interval Nilai / Interval of ValueIndikator Positif / Indikator Negatif /Positive Indicator Negative Indicator

Klasifikasi Intensitas / Intensity

to classify the intensity of PDRB indicator percapita in one regency, reference value is calculatedbased on the mean value of PDRB per capita forthe entire regencies/cities.

In B method, reference value is based on themean value of indicator by paying attention todistribution and form of standard deviation,kurtosis and skewness.

C. Rationale for Using Method1. A Method is used:

• If the value of the indicators (suppose thevalue of PDRB per capita or value forPDRB growth rate) in more regions iscloser to the mean value, it means thatthe value among regions i s evenlydistributed.

• In normal distribution/condition, mean= median = mode.

2. B Method is used if the values of an indicatorused in the determination of regionalattractiveness to investment are highlyunevenly distributed. Part of the values of aconcerned indicator is skewed to the left, someparts are to the right, while some othersdistributed around the normal distribution.Therefore, to classify the intensity of such anindicator, attention should be given to theskewness and kurtosis.

D. Intensity Classification System for Various Kindsof B Method

In application, B method is developed into severalforms namely B, B1, B2, B3 and B4. Intensityclassification systems for each of B method are asfollows:



Keterangan / Note : ∂ = Nilai Indikator / Indicator Value; X = Rata-rata / Mean; K3 = Kemencengan /Skewness; SD = Standar Deviasi / Standard Deviation

Tabel 3 :Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B2 / Classification of Intensity for B2 Method

Sangat Tinggi / Extremely High ∂ ≥ X + K3 SD ∂ ≤ X - K3 SDTinggi / High X + 2 K3 SD ≤ ∂ < X + K3SD X - 2 K3 SD ≤ ∂ < X - K3 SDSedang / Moderate X - 2 K3 SD ≤ ∂ < X + 2 K3 SD X - 2 K3 SD < ∂ ≤ X + 2 K3 SDRendah / Low X - 2 K3 SD < ∂ ≤ X - K3 SD X + 2 K3 SD < ∂ ≤ X + K3 SDSangat Rendah / Extremely Low ∂ < X - K3 SD ∂ > X + K3 SD



Keterangan / Note : ∂ = Nilai Indikator / Indicator Value; X = Rata-rata / Mean; Met = ((K3 + K4)/2 ✲ SD)


Sangat Tinggi / Extremely High ∂ ≥ X + Rat ∂ ≤ X - RatTinggi / High X + 2 Rat ≤ ∂ < X + Rat X - 2 Rat ≤ ∂ < X - RatSedang / Moderate X - 2 Rat ≤ ∂ < X + 2 Rat X - 2 Rat < ∂ ≤ X + 2 RatRendah / Low X - 2 Rat < ∂ ≤ X - Rat X + 2 Rat < ∂ ≤ X + RatSangat Rendah / Extremely Low ∂ < X - Rat ∂ > X + Rat



Keterangan / Note : ∂ = Nilai Indikator / Indicator Value; X = Rata-rata / Mean; Met = (K4 ✲ SD) jika / if K4 <= 3,

dan / and Met = (K3 ✲SD) jika / if K4 > 3,


Sangat Tinggi / Extremely High ∂ ≥ X + Met ∂ ≤ X - MetTinggi / High X + 2 Met ≤ ∂ < X + Met X - 2 Met ≤ ∂ < X - MetSedang / Moderate X - 2 Met ≤ ∂ < X + 2 Met X - 2 Met < ∂ ≤ X + 2 MetRendah / Low X - 2 Met < ∂ ≤ X - Met X + 2 Met < ∂ ≤ X + MetSangat Rendah / Extremely Low ∂ < X - Met ∂ > X + Met



Keterangan / Note : ∂ = Nilai Indikator / Indicator Value; X = Rata-rata / Mean; K4 = Keruncingan /Kurtosis; SD = Standar Deviasi / Standard Deviation


Sangat Tinggi / Extremely High ∂ ≥ X + K4 SD ∂ ≤ X - K4 SDTinggi / High X + 2 K4 SD ≤ ∂ < X + K4 SD X - 2 SD ≤ ∂ < X - K4 SDSedang / Moderate X - 2 K4 SD ≤ ∂ < X + 2 K4 SD X - 2 K4 SD < ∂ ≤ X + 2 K4 SDRendah / Low X - 2 K4 SD < ∂ ≤ X - K4 SD X + 2 K4 SD < ∂ ≤ X + K4 SDSangat Rendah / Extremely Low ∂ < X - K4 SD ∂ > X + K4 SD




E. Rumus-rumus yang digunakan / Formulas1. Rata-rata / Mean

2. Standar Deviasi / Stadard Deviation

3. Keruncingan / Kurtosis

4. Kemencengan / Skewness



1 SUMUT Kab. Asahan Distortif2 SUMUT Kab. Dairi Bisa Diterima3 SUMUT Kab. Deli Serdang Distortif4 SUMUT Kab. Langkat Distortif5 SUMUT Kab. Simalungun Distortif6 SUMUT Kota Binjai Bisa Diterima7 SUMUT Kota Medan Bisa Diterima8 SUMUT Kota Pematang Siantar Bisa Diterima9 SUMUT Kota Sibolga Bisa Diterima

10 SUMUT Kota Tanjung Balai Distortif11 SUMUT Kota Tebing Tinggi Distortif12 SUMBAR Kab. Pesisir Selatan Distortif13 SUMBAR Kab. Sawahlunto Bisa Diterima14 SUMBAR Kota Padang Bisa Diterima15 SUMBAR Kota Sawahlunto Bisa Diterima16 R I A U Kab. Bengkalis Bisa Diterima17 R I A U Kab. Indragiri Hilir Suportif18 R I A U Kab. Kampar Bisa Diterima19 R I A U Kota Batam Distortif20 R I A U Kota Pekanbaru Bisa Diterima21 J A M B I Kab. Batanghari Suportif22 J A M B I Kab. Bungo Distortif23 J A M B I Kab. Kerinci Bisa Diterima24 SUMSEL Kab. Muara Enim Distortif25 SUMSEL Kab. Musi Banyu Asin Bisa Diterima26 SUMSEL Kab. Musi Rawas Suportif27 SUMSEL Kab. Ogan Komerling Ilir Distortif28 SUMSEL Kota Palembang Bisa Diterima29 BABEL Kota Bangka Bisa Diterima30 BABEL Kota Pangkal Pinang Distortif31 BENGKULU Kab. Bengkulu Selatan Distortif32 BENGKULU Kota Bengkulu Bisa Diterima33 LAMPUNG Kab. Lampung Barat Bisa Diterima34 LAMPUNG Kab. Lampung Selatan Distortif35 LAMPUNG Kab. Lampung Timur Distortif36 LAMPUNG Kota Bandar Lampung Bisa Diterima37 BANTEN Kab. Lebak Bisa Diterima38 BANTEN Kab. Serang Bisa Diterima39 BANTEN Kab. Tangerang Suportif40 BANTEN Kota Tangerang Bisa Diterima41 JABAR Kab. Bekasi Distortif42 JABAR Kab. Bogor Distortif43 JABAR Kab. Ciamis Bisa Diterima44 JABAR Kab. Cirebon Distortif45 JABAR Kab. Garut Bisa Diterima46 JABAR Kab. Indramayu Distortif47 JABAR Kab. Karawang Distortif48 JABAR Kab. Kuningan Suportif49 JABAR Kab. Sukabumi Distortif50 JABAR Kab. Sumedang Distortif51 JABAR Kab. Tasikmalaya Bisa Diterima52 JABAR Kota Bekasi Suportif53 JABAR Kota Bogor Distortif54 JABAR Kota Cirebon Distortif55 JABAR Kota Sukabumi Bisa Diterima56 JATENG Kab. Kendal Distortif57 JATENG Kab. Magelang Distortif58 JATENG Kab. Pekalongan Bisa Diterima59 JATENG Kab. Pemalang Bisa Diterima60 JATENG Kab. Sukoharjo Distortif61 JATENG Kab. Tegal Bisa Diterima62 JATENG Kota Pekalongan Bisa Diterima63 JATENG Kota Semarang Suportif64 JATENG Kota Tegal Suportif65 DIY Kota Yogyakarta Suportif66 JATIM Kab. Bangkalan Bisa Diterima67 JATIM Kab. Banyuwangi Bisa Diterima

68 JATIM Kab. Blitar Distortif69 JATIM Kab. Kediri Bisa Diterima70 JATIM Kab. Magetan Distortif71 JATIM Kab. Mojokerto Distortif72 JATIM Kab. Pamekasan Bisa Diterima73 JATIM Kab. Pasuruan Bisa Diterima74 JATIM Kab. Sidoarjo Suportif75 JATIM Kota Kediri Distortif76 JATIM Kota Malang Suportif77 JATIM Kota Mojokerto Bisa Diterima78 JATIM Kota Probolinggo Distortif78 JATIM Kota Surabaya Distortif80 BALI Kab. Badung Bisa Diterima81 BALI Kab. Bangli Bisa Diterima82 BALI Kab. Buleleng Bisa Diterima83 BALI Kab. Gianyar Bisa Diterima84 BALI Kab. Jembrana Suportif85 BALI Kab. Tabanan Suportif86 BALI Kota Denpasar Bisa Diterima87 KALBAR Kab. Kapuas Hulu Distortif88 KALBAR Kab. Ketapang Distortif89 KALBAR Kab. Pontianak Distortif90 KALBAR Kab. Sambas Bisa Diterima91 KALBAR Kab. Sanggau Distortif92 KALTENG Kab. Barito Sel Bisa Diterima93 KALTENG Kab. Barito Utara Bisa Diterima94 KALTENG Kab. Kapuas Distortif95 KALSEL Kab. Hulu Sungai Selatan Bisa Diterima96 KALSEL Kab. Hulu Sungai Tengah Bisa Diterima97 KALSEL Kab. Hulu Sungai Utara Suportif98 KALSEL Kab. Tabalong Bisa Diterima99 KALSEL Kab. Tanah laut Bisa Diterima

100 KALSEL Kab. Tapin Distortif101 KALTIM Kab. Berau Bisa Diterima102 KALTIM Kab. Kutai Distortif103 KALTIM Kab. Pasir Suportif104 KALTIM Kota Balikpapan Distortif105 KALTIM Kota Samarinda Bisa Diterima106 SULUT Kab. Minahasa Bisa Diterima107 SULUT Kab. Sangihe Talaud Distortif108 SULUT Kota Bitung Distortif109 SULUT Kota Manado Bisa Diterima110 GORONTALO Kab. Gorontalo Distortif111 GORONTALO Kota Gorontalo Suportif112 SULTENG Kab. Banggai Bisa Diterima113 SULTENG Kab. Tolitoli Bisa Diterima114 SULTENG Kab. Donggala Bisa Diterima115 SULTENG Kab. Morowali Bisa Diterima116 SULTENG Kab. Poso Bisa Diterima117 SULRA Kab. Buton Suportif118 SULSEL Kab. Luwu Suportif119 SULRA Kab. Kolaka Distortif120 SULSEL Kab. Majene Distortif121 SULSEL Kab. Pangkajene Bisa Diterima122 SULSEL Kab. Pinrang Bisa Diterima123 SULSEL Kab. Tana Toraja Bisa Diterima124 SULSEL Kota Parepare Bisa Diterima125 NTB Kab. Bima Bisa Diterima126 NTB Kab. Lombok Barat Distortif127 NTB Kota Mataram Distortif128 NTT Kab. Ende Suportif129 NTT Kab. Flores Timur Distortif130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan Bisa Diterima131 NTT Kab. Timor Tengah Utara Bisa Diterima132 NTT Kota Kupang Bisa Diterima133 PAPUA Kab. Fak Fak Distortif134 PAPUA Kab. Manokwari Distortif

Lampiran 4.2.Hasil Klasifikasi Indikator PemeringkatanLampiran 4.2.1. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor KelembagaanLampiran 4.2.1.1. Intensitas Indikator Kebijakan/Peraturan Daerah

No. Propinsi Daerah Intensitas No. Propinsi Daerah Intensitas


Lampiran 4.2.1.2.Indikator Rasio Retribusi Terhadap Pajak

1 Sumut Kab. Asahan 3,487,352,630 15,877,638,700 21.96 KKRSR2 Sumut Kab. Dairi 2,717,298,000 941,000,000 288.77 KKRT3 Sumut Kab. Deli Serdang 9,909,500,000 19,824,000,000 49.99 KKRR4 Sumut Kab. Langkat 3,292,020,000 7,687,551,000 42.82 KKRR5 Sumut Kab. Simalungun 5,453,721,000 10,102,500,000 53.98 KKRR6 Sumut Kota Binjai 2,954,409,000 1,857,504,000 159.05 KKRSD7 Sumut Kota Medan 52,276,208,000 70,800,000,000 73.84 KKRR8 Sumut Kota Pematang Siantar 5,830,660,000 4,200,000,000 138.83 KKRSD9 Sumut Kota Sibolga 1,951,310,000 526,800,000 370.41 KKRST

10 Sumut Kota Tanjung Balai 3,419,232,000 2,271,856,000 150.50 KKRSD11 Sumut Kota Tebing Tinggi 1,711,185,000 1,839,772,000 93.01 KKRR12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 3,335,978,750 977,134,000 341.40 KKRST13 Sumbar Kab. Sawah Lunto Sijunjung 5,049,900,000 2,377,000,000 212.45 KKRSD14 Sumbar Kota Padang 14,772,434,500 35,680,000,000 41.40 KKRR15 Sumbar Kota Sawahlunto 800,860,000 310,237,000 258.14 KKRT16 Riau Kab. Bengkalis 1,777,462,053 7,773,000,000 22.87 KKRSR17 Riau Kab. Indragiri Hilir 11,232,056,000 2,535,000,000 443.08 KKRST18 Riau Kab. Kampar 4,535,726,000 2,734,566,693 165.87 KKRSD19 Riau Kota Batam 22,105,000,000 23,050,000,000 95.90 KKRR20 Riau Kota Pekanbaru 18,243,040,500 17,145,000,000 106.40 KKRSD21 Jambi Kab. Batanghari 5,334,607,232 918,500,000 580.80 KKRST22 Jambi Kab. Bungo 6,722,773,859 873,367,860 769.75 KKRST23 Jambi Kab. Kerinci 2,748,176,000 1,296,200,000 212.02 KKRSD24 Sumsel Kab. Muara Enim 2,301,973,800 9,335,150,000 24.66 KKRSR25 Sumsel Kab. Musi Banyuasin 1,158,271,500 6,397,295,000 18.11 KKRSR26 Sumsel Kab. Musi Rawas 5,271,121,275 1,876,025,000 280.97 KKRT27 Sumsel Kab. Ogan Kemiri Ilir 2,040,175,000 1,492,000,000 136.74 KKRSD28 Sumsel Kota Palembang 17,161,478,500 18,053,767,800 95.06 KKRR29 Babel Kab. Bangka 3,920,410,000 7,230,000,000 54.22 KKRR30 Babel Kota Pangkal Pinang 4,857,902,000 1,837,650,000 264.35 KKRT31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 3,488,241,500 2,484,751,500 140.39 KKRSD32 Bengkulu Kota Bengkulu 2,916,070,000 1,865,000,000 156.36 KKRSD33 Lampung Kab. Lampung Barat 611,386,000 540,667,500 113.08 KKRSD34 Lampung Kab. Lampung Selatan 3,439,722,000 2,162,500,000 159.06 KKRSD35 Lampung Kab. Lampung Timur 1,652,500,000 1,427,500,000 115.76 KKRSD36 Lampung Kota Bandar Lampung 9,977,999,500 19,275,000,000 51.77 KKRR37 Banten Kab. Lebak 7,037,243,680 880,728,000 799.03 KKRST38 Banten Kab. Serang 22,732,750,000 15,600,000,000 145.72 KKRSD39 Banten Kab. Tangerang 29,663,000,000 58,820,000,000 50.43 KKRR40 Banten Kota Tangerang 17,039,500,000 39,525,000,000 43.11 KKRR41 Jabar Kab. Bekasi 15,723,737,000 23,925,140,000 65.72 KKRR42 Jabar Kab. Bogor 34,807,478,000 59,310,000,000 58.69 KKRR43 Jabar Kab. Ciamis 11,707,000,000 3,115,000,000 375.83 KKRST44 Jabar Kab. Cirebon 10,750,492,000 9,586,600,000 112.14 KKRSD45 Jabar Kab. Garut 18,510,788,120 7,487,600,000 247.22 KKRSD46 Jabar Kab. Indramayu 11,289,930,000 16,694,376,000 67.63 KKRR47 Jabar Kab. Karawang 29,971,462,500 15,170,000,000 197.57 KKRSD

RasioNo. Propinsi Kabupaten/Kota Retribusi Pajak Retribusi Intensitas

thd Pajak



48 Jabar Kab. Kuningan 11,508,030,000 2,763,080,000 416.49 KKRST49 Jabar Kab. Sukabumi 7,853,476,000 12,218,000,000 64.28 KKRR50 Jabar Kab. Sumedang 16,173,522,704 11,087,500,000 145.87 KKRSD51 Jabar Kab. Tasikmalaya 4,000,528,880 1,376,127,050 290.71 KKRT52 abar Kota Bekasi 29,648,378,800 24,959,786,453 118.78 KKRSD53 abar Kota Bogor 12,874,549,000 13,306,700,000 96.75 KKRR54 abar Kota Cirebon 6,947,497,750 5,135,876,495 135.27 KKRSD55 abar Kota Sukabumi 12,735,723,000 1,328,000,000 959.02 KKRST56 ateng Kab. Kendal 10,912,500,000 8,640,000,000 126.30 KKRSD57 ateng Kab. Magelang 10,334,093,000 12,340,000,000 83.74 KKRR58 ateng Kab. Pekalongan 2,909,541,000 2,503,422,000 116.22 KKRSD59 ateng Kab. Pemalang 8,918,780,000 3,903,440,000 228.49 KKRSD60 ateng Kab. Sukoharjo 6,762,212,000 7,677,000,000 88.08 KKRR61 ateng Kab. Tegal 12,771,489,000 4,719,500,000 270.61 KKRT62 Jateng Kota Pekalongan 2,993,940,350 4,008,483,000 74.69 KKRR63 Jateng Kota Semarang 30,717,268,000 51,922,301,000 59.16 KKRR64 Jateng Kota Tegal 11,529,445,000 3,372,106,000 341.91 KKRST65 DIY Kota Yogyakarta 12,698,672,796 20,196,229,274 62.88 KKRR66 Jatim Kab. Bangkalan 6,046,162,459 2,577,816,608 234.55 KKRSD67 Jatim Kab. Banyuwangi 11,048,630,580 7,326,000,000 150.81 KKRSD68 Jatim Kab. Blitar 4,467,587,500 2,320,500,000 192.53 KKRSD69 Jatim Kab. Kediri 7,485,902,685 5,261,000,000 142.29 KKRSD70 Jatim Kab. Magetan 3,604,147,000 2,439,500,000 147.74 KKRSD71 Jatim Kab. Mojokerto 7,650,200,000 8,324,200,000 91.90 KKRR72 Jatim Kab. Pamekasan 4,851,286,400 1,755,500,000 276.35 KKRT73 Jatim Kab. Pasuruan 8,124,000,000 18,050,000,000 45.01 KKRR74 Jatim Kab. Sidoarjo 39,194,125,000 28,100,000,000 139.48 KKRSD75 Jatim Kota Kediri 3,043,858,900 3,097,000,000 98.28 KKRR76 Jatim Kota Malang 10,999,120,500 11,810,000,000 93.13 KKRR77 Jatim Kota Mojokerto 3,450,474,800 2,191,100,000 157.48 KKRSD78 Jatim Kota Probolinggo 7,290,666,800 2,834,930,000 257.17 KKRT79 Jatim Kota Surabaya 80,232,406,000 129,500,000,000 61.96 KKRR80 Bali Kab. Badung 3,364,000,000 220,625,000,000 1.52 KKRSR81 Bali Kab. Bangli 3,562,453,900 1,541,000,000 231.18 KKRSD82 Bali Kab. Buleleng 5,109,050,000 6,629,000,000 77.07 KKRR83 Bali Kab. Gianyar 14,346,160,000 40,046,670,000 35.82 KKRR84 Bali Kab. Jembrana 3,245,552,720 1,348,947,280 240.60 KKRSD85 Bali Kab. Tabanan 13,023,696,150 11,390,188,000 114.34 KKRSD86 Bali Kota Denpasar 26,137,000,000 60,350,000,000 43.31 KKRR87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 1,399,500,000 385,000,000 363.51 KKRST88 Kalbar Kab. Ketapang 2,418,427,000 1,107,041,000 218.46 KKRSD89 Kalbar Kab. Pontianak 948,149,000 2,651,074,000 35.76 KKRR90 Kalbar Kab. Sambas 2,722,645,500 1,084,000,000 251.17 KKRSD91 Kalbar Kab. Sanggau 2,053,626,250 1,607,219,087 127.78 KKRSD92 Kalteng Kab. Barito Selatan 3,341,000,000 2,107,500,000 158.53 KKRSD93 Kalteng Kab. Barito Utara 1,330,148,000 637,980,000 208.49 KKRSD94 Kalteng Kab. Kapuas 1,489,500,000 1,158,538,000 128.57 KKRSD


thd Pajak


95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 2,677,177,500 770,880,000 347.29 KKRST96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 1,751,628,535 781,719,250 224.07 KKRSD97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 1,838,500,000 1,577,000,000 116.58 KKRSD98 Kalsel Kab. Tabalong 934,950,000 11,640,500,000 8.03 KKRSR99 Kalsel Kab. Tanah Laut 1,860,000,000 1,048,000,000 177.48 KKRSD

100 Kalsel Kab. Tapin 348,500,000 729,700,000 47.76 KKRR101 Kaltim Kab. Berau 3,831,844,750 3,859,698,160 99.28 KKRR102 Kaltim Kab. Kutai 3,025,000,000,000 4,503,000,000,000 67.18 KKRR103 Kaltim Kab. Pasir 7,417,618,900 3,673,693,000 201.91 KKRSD104 Kaltim Kota Balikpapan 12,195,074,350 23,310,166,000 52.32 KKRR105 Kaltim Kota Samarinda 18,502,500,000 11,950,000,000 154.83 KKRSD106 Sulut Kab. Minahasa 4,958,108,120 2,763,378,000 179.42 KKRSD107 Sulut Kab. Sangihe Talaud 4,309,123,000 988,100,000 436.10 KKRST108 Sulut Kota Bitung 4,756,361,250 3,152,750,000 150.86 KKRSD109 Sulut Kota Manado 12,116,624,000 15,486,000,000 78.24 KKRR110 Gorontalo Kab. Gorontalo 4,172,922,760 1,146,811,310 363.87 KKRST111 Gorontalo Kota Gorontalo 5,137,000,000 1,381,900,000 371.73 KKRST112 Sulteng Kab. Banggai 2,686,400,000 2,032,000,000 132.20 KKRSD113 Sulteng Kab. Toli-Toli 717,958,086 678,932,000 105.75 KKRSD114 Sulteng Kab. Donggala 2,203,686,000 2,402,000,000 91.74 KKRR115 Sulteng Kab. Morowali 1,168,138,000 455,977,000 256.18 KKRT116 Sulteng Kab. Poso 2,234,580,000 757,317,000 295.07 KKRT117 Sultra Kab. Buton 3,365,544,000 748,790,000 449.46 KKRST118 Sultra Kab. Kolaka 2,612,558,000 2,429,700,000 107.53 KKRSD119 Sulsel Kab. Luwu 8,586,543,600 2,002,910,900 428.70 KKRST120 Sulsel Kab. Majene 780,570,000 414,660,000 188.24 KKRSD121 Sulsel Kab. Pangkap 2,936,375,000 11,380,075,000 25.80 KKRSR122 Sulsel Kab. Pinrang 2,870,292,000 1,948,648,000 147.30 KKRSD123 Sulsel Kab. Tana Toraja 5,999,418,000 3,936,064,000 152.42 KKRSD124 Sulsel Kota Pare-Pare 5,863,656,000 1,468,522,000 399.29 KKRST125 NTB Kab. Bima 5,153,903,582 6,905,303,230 74.64 KKRR126 NTB Kab. Lombok Barat 4,287,966,000 13,605,000,000 31.52 KKRR127 NTB Kota Mataram 5,614,915,000 6,465,000,000 86.85 KKRR128 NTT Kab. Ende 2,668,490,000 1,108,790,000 240.67 KKRSD129 NTT Kab. Flores Timur 1,526,254,298 599,972,000 254.39 KKRSD130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 3,279,092,000 1,139,980,000 287.64 KKRT131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 1,842,100,710 572,182,170 321.94 KKRT132 NTT Kota Kupang 2,686,855,000 4,271,000,000 62.91 KKRR133 Papua Kab. Fak-Fak 328,300,000 243,500,000 134.83 KKRSD134 Papua Kab. Manokwari 695,850,000 377,500,000 184.33 KKRSD


thd Pajak

Berdasarkan APBD Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2002 Rata-rata : 179.16Standev : 152.58

Keterangan :KKR : Singkatan dari Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Retribusi/PajakHuruf setelah KKR : ST : Sangat Tinggi,

T : TinggiSD : SedangR : RendahSR : Sangat Rendah



1 Sumut Kab. Asahan 95,616,400,285 326,154,802,013 29.32 KKASD2 Sumut Kab. Dairi 47,892,429,500 167,177,170,000 28.65 KKASD3 Sumut Kab. Deli Serdang 99,719,519,000 513,705,113,000 19.41 KKAR4 Sumut Kab. Langkat 84,495,009,893 327,160,144,000 25.83 KKASD5 Sumut Kab. Simalungun 114,871,994,000 367,084,038,000 31.29 KKASD6 Sumut Kota Binjai 54,467,014,000 155,047,170,000 35.13 KKASD7 Sumut Kota Medan 138,852,893,000 663,506,522,000 20.93 KKAR8 Sumut Kota Pematang Siantar 45,643,523,000 165,943,997,000 27.51 KKASD9 Sumut Kota Sibolga 39,658,305,000 106,126,776,000 37.37 KKAT

10 Sumut Kota Tanjung Balai 100,000,283,000 162,865,106,000 61.40 KKAST11 Sumut Kota Tebing Tinggi 26,272,441,000 80,170,544,000 32.77 KKASD12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 40,085,816,792 178,105,578,542 22.51 KKASD13 Sumbar Kab. Sawah Lunto Sijunjung 65,808,635,285 204,528,609,657 32.18 KKASD14 Sumbar Kota Padang 47,985,242,027 338,909,245,593 14.16 KKASR15 Sumbar Kota Sawahlunto 23,506,734,500 86,875,849,184 27.06 KKASD16 Riau Kab. Bengkalis 1,028,503,345,721 1,433,679,947,844 71.74 KKAST17 Riau Kab. Indragiri Hilir 218,946,893,689 397,063,851,957 55.14 KKAST18 Riau Kab. Kampar 299,625,416,480 577,178,005,548 51.91 KKAST19 Riau Kota Batam 181,279,198,300 358,633,724,010 50.55 KKAST20 Riau Kota Pekanbaru 115,505,767,952 364,020,424,452 31.73 KKASD21 Jambi Kab. Batanghari 72,263,290,068 159,076,309,514 45.43 KKAST22 Jambi Kab. Bungo 128,669,926,270 168,526,547,462 76.35 KKAST23 Jambi Kab. Kerinci 57,204,699,375 199,292,749,717 28.70 KKASD24 Sumsel Kab. Muara Enim 112,200,385,166 362,514,953,476 30.95 KKASD25 Sumsel Kab. Musi Banyuasin 231,267,482,095 470,556,312,400 49.15 KKAST26 Sumsel Kab. Musi Rawas 139,475,375,050 312,078,363,235 44.69 KKAT27 Sumsel Kab. Ogan Kemiri Ilir 142,185,916,000 343,507,196,800 41.39 KKAT28 Sumsel Kota Palembang 100,792,358,885 453,648,765,000 22.22 KKASD29 Babel Kab. Bangka 99,714,283,900 244,583,079,000 40.77 KKAT30 Babel Kota Pangkal Pinang 33,188,191,000 109,099,473,000 30.42 KKASD31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 34,148,968,000 217,478,914,801 15.70 KKAR32 Bengkulu Kota Bengkulu 24,981,179,382 146,214,402,382 17.09 KKAR33 Lampung Kab. Lampung Barat 64,161,696,219 170,983,818,500 37.53 KKAT34 Lampung Kab. Lampung Selatan 52,811,955,000 309,537,036,929 17.06 KKAR35 Lampung Kab. Lampung Timur 23,977,007,000 250,029,940,000 9.59 KKASR36 Lampung Kota Bandar Lampung 41,207,275,000 279,253,893,211 14.76 KKAR37 Banten Kab. Lebak 70,939,192,591 239,220,389,580 29.65 KKASD38 Banten Kab. Serang 60,647,274,000 346,371,894,261 17.51 KKAR39 Banten Kab. Tangerang 190,867,180,000 589,381,840,000 32.38 KKASD40 Banten Kota Tangerang 159,248,604,800 378,476,212,398 42.08 KKAT41 Jabar Kab. Bekasi 193,629,731,830 473,843,586,830 40.86 KKAT42 Jabar Kab. Bogor 169,111,640,000 599,139,276,000 28.23 KKASD43 Jabar Kab. Ciamis 35,520,198,305 430,577,189,572 8.25 KKASR44 Jabar Kab. Cirebon 95,780,514,000 403,028,066,000 23.77 KKASD45 Jabar Kab. Garut 50,661,487,716 475,273,298,244 10.66 KKASR46 Jabar Kab. Indramayu 104,083,972,400 366,695,891,000 28.38 KKASD47 Jabar Kab. Karawang 129,415,500,000 427,730,900,000 30.26 KKASD

Anggaran Pendapatan RasioNo. Propinsi Kabupaten/Kota Pembangunan*) (APBD)*) Angg. Pemb. Intensitas

thd APBD

Lampiran 4.2.1.3.Indikator Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap APBD (Pendapatan)


48 Jabar Kab. Kuningan 23,015,500,000 270,287,556,000 8.52 KKASR49 Jabar Kab. Sukabumi 117,637,944,000 395,179,535,000 29.77 KKASD50 Jabar Kab. Sumedang 33,867,464,178 322,011,698,253 10.52 KKASR51 Jabar Kab. Tasikmalaya 29,143,017,535 381,700,066,107 7.64 KKASR52 Jabar Kota Bekasi 161,113,100,939 396,131,547,411 40.67 KKAT53 Jabar Kota Bogor 59,118,108,000 245,507,291,000 24.08 KKASD54 Jabar Kota Cirebon 46,628,154,033 187,703,430,884 24.84 KKASD55 Jabar Kota Sukabumi 42,885,899,000 158,663,971,000 27.03 KKASD56 Jateng Kab. Kendal 13,989,603,175 383,589,093,800 3.65 KKASR57 Jateng Kab. Magelang 98,830,678,000 322,897,263,000 30.61 KKASD58 Jateng Kab. Pekalongan 51,876,962,000 551,161,119,000 9.41 KKASR59 Jateng Kab. Pemalang 40,962,662,000 285,549,404,000 14.35 KKASR60 Jateng Kab. Sukoharjo 29,759,883,000 251,570,464,000 11.83 KKASR61 Jateng Kab. Tegal 92,940,567,500 343,401,317,500 27.06 KKASD62 Jateng Kota Pekalongan 47,682,725,000 130,573,435,592 36.52 KKASD63 Jateng Kota Semarang 296,240,451,000 363,419,124,000 81.51 KKAST64 Jateng Kota Tegal 103,622,118,000 245,722,154,000 42.17 KKAT65 DIY Kota Yogyakarta 23,845,761,934 242,199,604,000 9.85 KKASR66 Jatim Kab. Bangkalan 49,237,917,000 228,664,373,067 21.53 KKAR67 Jatim Kab. Banyuwangi 77,119,539,400 387,867,205,135 19.88 KKAR68 Jatim Kab. Blitar 24,896,093,150 301,460,677,251 8.26 KKASR69 Jatim Kab. Kediri 55,490,549,850 322,726,219,685 17.19 KKAR70 Jatim Kab. Magetan 43,208,759,500 267,055,885,950 16.18 KKAR71 Jatim Kab. Mojokerto 62,281,000,000 296,638,819,000 21.00 KKAR72 Jatim Kab. Pamekasan 43,799,233,191 229,317,071,925 19.10 KKAR73 Jatim Kab. Pasuruan 150,049,931,740 565,664,971,678 26.53 KKASD74 Jatim Kab. Sidoarjo 104,209,127,270 438,787,626,770 23.75 KKASD75 Jatim Kota Kediri 29,552,900,285 147,529,415,804 20.03 KKAR76 Jatim Kota Malang 55,031,983,882 266,154,607,913 20.68 KKAR77 Jatim Kota Mojokerto 38,627,250,000 125,194,331,100 30.85 KKASD78 Jatim Kota Probolinggo 48,797,084,703 139,944,318,800 34.87 KKASD79 Jatim Kota Surabaya 208,952,865,000 931,794,480,000 22.42 KKASD80 Bali Kab. Badung 242,602,716,257 455,605,820,451 53.25 KKAST81 Bali Kab. Bangli 31,291,818,995 137,310,046,564 22.79 KKASD82 Bali Kab. Buleleng 40,098,926,410 261,099,675,410 15.36 KKAR83 Bali Kab. Gianyar 137,928,820,710 351,123,312,608 39.28 KKAT84 Bali Kab. Jembrana 20,431,006,952 159,962,798,252 12.77 KKASR85 Bali Kab. Tabanan 74,411,767,858 266,158,984,856 27.96 KKASD86 Bali Kota Denpasar 102,186,128,166 334,034,860,566 30.59 KKASD87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 83,978,392,898 209,460,634,898 40.09 KKAT88 Kalbar Kab. Ketapang 131,483,883,101 273,444,250,850 48.08 KKAST89 Kalbar Kab. Pontianak 47,442,888,300 226,245,697,000 20.97 KKAR90 Kalbar Kab. Sambas 69,169,161,800 215,057,377,732 32.16 KKASD91 Kalbar Kab. Sanggau 65,773,449,995 234,556,667,874 28.04 KKASD92 Kalteng Kab. Barito Selatan 55,378,167,595 174,718,467,145 31.70 KKASD93 Kalteng Kab. Barito Utara 93,602,761,685 206,125,470,733 45.41 KKAST94 Kalteng Kab. Kapuas 116,605,297,000 329,484,672,000 35.39 KKASD


thd APBD



95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 47,195,614,950 155,258,621,250 30.40 KKASD96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 48,872,376,825 159,655,395,496 30.61 KKASD97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 42,147,220,000 164,411,799,000 25.64 KKASD98 Kalsel Kab. Tabalong 44,812,716,000 63,427,139,000 70.65 KKAST99 Kalsel Kab. Tanah Laut 47,138,364,000 157,337,062,080 29.96 KKASD

100 Kalsel Kab. Tapin 23,808,109,200 108,175,650,867 22.01 KKAR101 Kaltim Kab. Berau 236,940,494,652 418,068,511,371 56.68 KKAST102 Kaltim Kab. Kutai 1,069,168,794,576 1,693,031,000,000 63.15 KKAST103 Kaltim Kab. Pasir 294,463,538,628 486,593,387,147 60.52 KKAST104 Kaltim Kota Balikpapan 219,577,705,531 422,969,072,044 51.91 KKAST105 Kaltim Kota Samarinda 273,170,007,643 551,231,097,696 49.56 KKAST106 Sulut Kab. Minahasa - 342,174,429,850 - KKASR107 Sulut Kab. Sangihe Talaud 18,356,813,000 175,393,139,120 10.47 KKASR108 Sulut Kota Bitung 42,550,000,000 132,151,565,435 32.20 KKASD109 Sulut Kota Manado 31,530,000,000 194,930,924,000 16.17 KKAR110 Gorontalo Kab. Gorontalo 44,036,830,500 207,252,408,645 21.25 KKAR111 Gorontalo Kota Gorontalo 37,290,102,250 127,572,322,250 29.23 KKASD112 Sulteng Kab. Banggai 49,941,209,000 171,432,077,000 29.13 KKASD113 Sulteng Kab. Toli-Toli 43,836,213,750 109,273,146,941 40.12 KKAT114 Sulteng Kab. Donggala 250,000,000 297,672,989,000 0.08 KKASR115 Sulteng Kab. Morowali 63,610,776,180 146,169,697,003 43.52 KKAT116 Sulteng Kab. Poso 76,575,986,057 238,173,643,345 32.15 KKASD117 Sultra Kab. Buton 52,064,780,933 210,505,007,533 24.73 KKASD118 Sultra Kab. Kolaka 48,399,998,000 147,525,186,000 32.81 KKASD119 Sultra Kab. Luwu 58,463,291,800 208,410,036,419 28.05 KKASD120 Sulsel Kab. Majene 2,569,535,100 88,133,930,500 2.92 KKASR121 Sulsel Kab. Pangkap 59,229,891,000 160,834,160,054 36.83 KKASD122 Sulsel Kab. Pinrang 45,352,434,000 165,612,587,000 27.38 KKASD123 Sulsel Kab. Tana Toraja 52,519,409,940 195,333,785,000 26.89 KKASD124 Sulsel Kota Pare-Pare 31,134,181,395 113,093,845,000 27.53 KKASD125 NTB Kab. Bima 57,099,714,750 270,912,518,486 21.08 KKAR126 NTB Kab. Lombok Barat 42,865,528,302 245,094,725,830 17.49 KKAR127 NTB Kota Mataram 50,461,648,688 158,559,829,747 31.82 KKASD128 NTT Kab. Ende 25,203,875,000 148,407,252,000 16.98 KKAR129 NTT Kab. Flores Timur 47,925,094,471 123,415,222,705 38.83 KKAT130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 75,786,794,989 208,458,127,589 36.36 KKASD131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 63,535,513,087 173,974,693,937 36.52 KKASD132 NTT Kota Kupang 19,645,000,000 132,898,455,000 14.78 KKAR133 Papua Kab. Fak-Fak 101,793,903,115 192,906,338,648 52.77 KKAST134 Papua Kab. Manokwari 122,924,932,871 274,852,848,130 44.72 KKAT


thd APBD

Berdasarkan RAPBD Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2002 Rata-rata : 29.93

Standev : 15.31Keterangan :

KKA : Singkatan dari Kelembagaan - Keuangan Daerah - Rasio Anggaran Pembangunan/APBDHuruf setelah KKA : ST : Sangat Tinggi,



Lampiran 4.2.2. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Ekonomi DaerahLampiran 4.2.2.1. Variabel Potensi EkonomiLampiran 4.2.2.1.1. Indikator PDRB Perkapita

1 Sumut Kab. Asahan 8,208,613.19 933,541 8,792,986.26 EPPST2 Sumut Kab. Dairi 1,339,871.67 306,676 4,369,013.78 EPPSD3 Sumut Kab. Deli Serdang 7,145,449.41 1,944,055 3,675,538.71 EPPSD4 Sumut Kab. Langkat 4,708,987.35 889,739 4,427,187.00 EPPSD5 Sumut Kab. Simalungun 3,559,415.26 853,890 4,168,470.48 EPPSD6 Sumut Kota Binjai 833,170.21 212,098 3,928,232.28 EPPSD7 Sumut Kota Medan 11,889,968.93 1,893,686 6,278,743.64 EPPST8 Sumut Kota Pematang Siantar 1,694,192.87 240,110 7,055,903.00 EPPST9 Sumut Kota Sibolga 480,452.32 81,377 5,904,030.87 EPPT

10 Sumut Kota Tanjung Balai 833,070.23 131,159 6,351,605.53 EPPST11 Sumut Kota Tebing Tinggi 728,827.99 124,814 5,839,312.82 EPPT12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 1,309,537.11 388,153 3,373,765.27 EPPSD13 Sumbar Kab. Sijunjung 1,453,030.92 306,817 4,735,822.72 EPPSD14 Sumbar Kota Padang 7,093,164.89 708,369 10,013,375.64 EPPST15 Sumbar Kota Sawah Lunto 479,064.32 48,616 9,854,046.40 EPPST16 Riau Kab. Bengkalis 1,620,441.18 518,947 3,122,556.21 EPPSD17 Riau Kab. Indragiri Hilir 2,358,050.92 553,327 4,261,586.58 EPPSD18 Riau Kab. Kampar 1,289,220.97 849,648 1,517,358.92 EPPSR19 Riau Kota Batam 6,571,884.08 417,644 15,735,612.34 EPPST20 Riau Kota Pakanbaru 3,202,360.81 575,277 5,566,641.48 EPPT21 Jambi Kab. Batanghari 677,378.00 421,912 1,458,821.60 EPPSR22 Jambi Kab. Bungo 682,655.23 437,600 1,559,998.24 EPPSR23 Jambi Kab. Kerinci 989,301.63 292,817 3,378,566.24 EPPSD24 Sumsel Kab. Muara Enim 8,658,663.00 712,914 4,619,885.43 EPPSD25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 8,607,969.00 1,220,306 3,563,589.79 EPPSD26 Sumsel Kab. Musi Rawas 2,532,846.00 632,923 2,702,365.06 EPPR27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 2,916,600.00 961,346 3,033,871.26 EPPSD28 Sumsel Kota Palembang 9,487,060.00 1,430,600 5,692,508.74 EPPT29 Babel Kab. Bangka 3,577,823.00 616,298 5,805,345.79 EPPT30 Babel Kota Pangkal Pinang 590,690.00 124,997 4,725,633.42 EPPSD31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 598,982.00 358,384 1,671,341.35 EPPSR32 Bengkulu Kota Bengkulu 1,096,644.00 229,252 4,783,574.41 EPPSD33 Lampung Kab. Lampung Barat 1,040,445.00 365,745 2,844,727.88 EPPR34 Lampung Kab. Lampung Selatan 3,381,561.00 1,130,246 2,991,880.53 EPPR35 Lampung Kab. Lampung Timur 2,970,870.00 2,339,482 1,128,595.56 EPPSR36 Lampung Kota Bandar Lampung 4,821,885.00 728,082 6,622,722.44 EPPST37 Banten Kab. Lebak 2,720,803.54 1,021,577 2,663,336.72 EPPR38 Banten Kab. Serang 6,541,283.00 1,909,644 3,425,393.95 EPPSD39 Banten Kab. Tangerang 12,196,830.13 2,736,224 4,457,540.80 EPPSD40 Banten Kota Tanggerang 16,205,997.00 1,294,728 12,516,912.43 EPPST41 Jabar Kab. Bekasi 30,267,209.08 1,620,499 18,677,709.20 EPPST42 Jabar Kab. Bogor 10,597,758.71 4,599,953 2,303,884.13 EPPR43 Jabar Kab. Ciamis 5,221,635.49 1,595,062 3,273,625.41 EPPSD44 Jabar Kab. Cirebon 4,159,344.77 1,901,642 2,187,238.59 EPPR45 Jabar Kab. Garut 5,847,651.01 2,031,730 2,878,163.44 EPPR46 Jabar Kab. Indramayu 14,013,994.67 1,581,149 8,863,171.45 EPPST47 Jabar Kab. Karawang 7,314,928.57 1,755,111 4,167,786.86 EPPSD

Jumlah PDRBNo. Propinsi Kabupaten/Kota PDRB Penduduk Perkapita Non Intensitas

Migas (Rp)



48 Jabar Kab. Kuningan 2,130,450.39 977,519 2,179,446.53 EPPR49 Jabar Kab. Sukabumi 5,641,693.50 2,052,419 2,544,731.38 EPPR50 Jabar Kab. Sumedang 2,640,519.01 962,180 2,744,308.77 EPPR 51 Jabar Kab. Tasik 5,544,558.70 2,041,236 2,716,275.19 EPPR52 Jabar Kota Bekasi 8,875,599.00 1,610,435 5,511,305.33 EPPT53 Jabar Kota Bogor 2,671,607.44 738,824 3,616,026.88 EPPSD 54 Jabar Kota Cirebon 3,746,033.19 268,437 13,954,980.83 EPPST55 Jabar Kota Sukabumi 1,037,686.25 251,132 4,132,035.14 EPPSD56 Jateng Kab. Kendal 3,778,070.06 845,370 4,469,131.93 EPPSD 57 Jateng Kab. Magelang 2,712,534.28 1,092,776 2,482,241.81 EPPR58 Jateng Kab. Pekalongan 2,412,445.68 795,044 3,034,354.93 EPPSD59 Jateng Kab. Pemalang 2,311,842.94 1,253,706 1,844,007.24 EPPSR60 Jateng Kab. Sukoharjo 2,514,899.89 768,752 3,271,405.98 EPPSD61 Jateng Kab. Tegal 2,043,454.67 1,374,382 1,486,817.11 EPPSR62 Jateng Kota Pekalongan 1,277,963.47 260,814 4,899,903.65 EPPSD63 Jateng Kota Semarang 12,886,561.76 1,341,730 9,604,437.37 EPPST64 Jateng Kota Tegal 798,921.08 236,038 3,384,713.82 EPPSD65 DIY Kota Yogyakarta 3,189,020.00 396,241 8,048,182.80 EPPST66 Jatim Kab. Bangkalan 1,820,799.49 795,888 2,287,758.44 EPPR67 Jatim Kab. Banyuwangi 4,486,130.29 1,469,534 3,052,757.06 EPPSD68 Jatim Kab. Blitar 2,470,557.80 1,055,666 2,340,283.57 EPPR69 Jatim Kab. Kediri 3,241,779.15 1,397,543 2,319,627.48 EPPR70 Jatim Kab. Magetan 1,606,926.91 612,181 2,624,921.24 EPPR71 Jatim Kab. Mojokerto 2,833,603.47 900,112 3,148,056.54 EPPSD72 Jatim Kab. Pamekasan 1,126,568.72 686,788 1,640,344.21 EPPSR73 Jatim Kab. Pasuruan 3,459,611.55 1,347,987 2,566,502.16 EPPR74 Jatim Kab. Sidoarjo 10,707,549.52 1,535,173 6,974,816.21 EPPST75 Jatim Kota Kediri 13,319,154.52 242,474 54,930,237.96 EPPST76 Jatim Kota Malang 6,597,371.65 748,031 8,819,650.05 EPPST77 Jatim Kota Mojkerto 541,535.47 108,855 4,974,833.22 EPPSD78 Jatim Kota Probolinggo 1,050,806.06 192,050 5,471,523.35 EPPT79 Jatim Kota Surabaya 41,100,326.05 2,585,508 15,896,421.92 EPPST80 Bali Kab. Badung 3,433,683.38 339,326 10,119,128.45 EPPST81 Bali Kab. Bangli 724,022.46 192,502 3,761,116.56 EPPSD82 Bali Kab. Buleleng 2,018,264.47 555,099 3,635,864.00 EPPSD83 Bali Kab. Gianyar 2,005,497.33 390,726 5,132,746.04 EPPT84 Bali Kab. Jembrana 1,115,167.29 231,572 4,815,639.59 EPPSD85 Bali Kab. Tabanan 1,465,138.51 373,863 3,918,918.19 EPPSD86 Bali Kota Denpasar 3,181,884.46 515,263 6,175,262.85 EPPST87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 635,009.17 181,989 3,489,272.26 EPPSD88 Kalbar Kab. Ketapang 1,305,104.07 421,350 3,097,434.60 EPPSD89 Kalbar Kab. Pontianak 4,047,346.45 905,732 4,468,591.65 EPPSD90 Kalbar Kab. Sambas 1,719,606.18 785,512 2,189,153.29 EPPR91 Kalbar Kab. Sanggau 2,013,665.86 499,648 4,030,168.96 EPPSD92 Kalteng Kab. Barito Selatan 971,466.24 179,106 5,423,973.74 EPPT93 Kalteng Kab. Barito Utara 1,449,482.25 181,647 7,979,665.23 EPPST94 Kalteng Kab. Kapuas 2,140,340.16 509,480 4,201,028.81 EPPSD


Migas (Rp)


95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 707,251.44 193,608 3,653,007.33 EPPSD96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 1,550,349.40 223,136 6,759,746.64 EPPST97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 614,327.22 288,748 2,127,554.91 EPPR98 Kalsel Kab. Tabalong 1,438,929.31 169,797 5,692,240.92 EPPT99 Kalsel Kab. Tanah Laut 1,220,755.01 227,404 5,368,221.38 EPPT

100 Kalsel Kab. Tapin 611,031.28 140,550 4,347,429.98 EPPSD101 Kaltim Kab. Berau 2,188,702.78 114,923 19,044,949.92 EPPST102 Kaltim Kab. Kutai 18,379,996.38 799,993 5,950,151.31 EPPT103 Kaltim Kab. Pasir 1,927,945.24 265,685 7,256,507.65 EPPST104 Kaltim Kota Balikpapan 8,550,645.57 404,863 11,623,447.23 EPPST105 Kaltim Kota Samarinda 5,807,534.20 517,714 11,217,649.51 EPPST106 Sulut Kab. Minahasa 3,255,258.70 765,859 4,250,467.38 EPPSD107 Sulut Kab. Sangietalaut 834,193.00 265,391 3,143,260.32 EPPSD108 Sulut Kota Bitung 825,515.00 145,848 5,660,105.04 EPPT109 Sulut Kota Manado 2,099,657.00 369,723 5,679,000.22 EPPT110 Gorontalo Kab. Gorontalo 988,476.00 701,27 1,409,545.21 EPPSR111 Gorontalo Kota Gorontalo 358,520.98 134,447 2,666,634.30 EPPR112 Sulteng Kab. Banggai 901,544.83 407,928 2,210,058.72 EPPR113 Sulteng Kab. Tolitoli 614,642.41 269,415 2,281,396.39 EPPR114 Sulteng Kab. Donggala 1999 - 721,306 2,330,290.65 EPPR115 Sulteng Kab. Morowali 708,749.94 158,477 4,472,257.43 EPPSD116 Sulteng Kab. Poso 1999 - 388,834 2,085,559.35 EPPSR117 Sultra Kab. Buton 1,126,231.51 528,299 2,131,807.01 EPPR118 Sultra Kab. Kolaka 1,881,655.81 318,343 5,910,781.17 EPPT119 Sulsel Kab. Luwu 910,851.65 826,185 1,102,479.05 EPPSR120 Sulsel Kab. Majene 362,475.31 119,992 3,020,828.97 EPPSD121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 1,261,372.62 263,204 4,792,376.33 EPPSD122 Sulsel Kab. Pinrang 1,306,911.13 309,489 4,222,803.17 EPPSD123 Sulsel Kab. Tana Toraja 803,966.60 390,897 2,056,722.36 EPPSR124 Sulsel Kota Parepare 399,672.40 107,783 3,708,120.95 EPPSD125 NTB Kab. Bima 1,245,933.76 503,003 2,476,990.70 EPPR126 NTB Kab. Lombok Barat 1,524,247.86 660,371 2,308,168.99 EPPR127 NTB Kota Mataram 977,284.97 313,538 3,116,958.61 EPPSD128 NTT Kab. Ende 395,421.85 230,861 1,712,813.55 EPPSR129 NTT Kab. Flores Timur 229,625.82 286,573 801,282.10 EPPSR130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 497,682.34 386,346 1,288,177.81 EPPSR131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 259,775.64 202,227 1,284,574.48 EPPSR132 NTT Kota Kupang 1,117,409.13 233,342 4,788,718.40 EPPSD133 Papua Kab. Fakfak 353,189.44 143,592 2,459,673.52 EPPR134 Papua Kab. Manokwari 784,889.79 179,142 4,381,383.43 EPPSD


Migas (Rp)

Sumber : PDRB Perkapita Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia Th.2000, BPS Rata-rata : 5,263,892.11Standev : 5,654,180.40

Keterangan :EPP : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - PDRB PerkapitaHuruf setelah EPP : ST : Sangat Tinggi,




Lampiran 4.2.2.1.2.Indikator Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan Tahun 1996 - 20000

1 Sumut Kab. Asahan 10.29 8.81 1.05 5.29 6.54 6.40 EPGST2 Sumut Kab. Dairi 10.85 6.61 2.45 0.30 7.58 5.56 EPGST3 Sumut Kab. Deli Serdang 6.55 9.49 -8.90 3.98 5.33 3.29 EPGSD4 Sumut Kab. Langkat 1) 7.59 4.75 0.17 1.46 3.59 3.51 EPGSD5 Sumut Kab. Simalungun 6.52 4.90 -2.76 4.85 3.95 3.49 EPGSD6 Sumut Kota Binjai 9.82 2.59 -12.76 4.44 6.80 2.18 EPGR7 Sumut Kota Medan 9.75 7.73 -18.11 3.43 4.95 1.55 EPGSR8 Sumut Kota Pematang Siantar 5.22 6.15 -4.71 4.26 4.72 3.13 EPGSD9 Sumut Kota Sibolga 18.30 5.96 -8.37 5.19 4.82 5.18 EPGST

10 Sumut Kota Tanjung Balai 9.76 7.52 -7.45 2.57 3.72 3.22 EPGSD11 Sumut Kota Tebing Tinggi 7.02 3.86 -15.54 3.12 2.75 0.24 EPGSR12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 7.12 4.23 -4.81 1.23 2.30 2.01 EPGR13 Sumbar Kab. Sawahlunto /Sijunjung 7.52 4.82 -3.38 1.31 3.66 2.79 EPGSD14 Sumbar Kota Padang 9.12 6.48 -7.70 1.71 4.51 2.82 EPGSD15 Sumbar Kota Sawahlunto -4.93 2.06 -4.36 -5.91 -6.19 -3.87 EPGSR16 Riau Kab. Bengkalis 1) 7.92 5.07 1.75 4.06 4.78 4.72 EPGT17 Riau Kab. Indragiri Hilir 7.28 5.43 0.19 4.58 2.89 4.07 EPGT18 Riau Kab. Kampar 1) 7.68 6.17 -2.05 3.60 -48.78 -6.68 EPGSR19 Riau Kota Batam 16.85 14.76 3.08 6.38 7.72 9.76 EPGST20 Riau Kota Pekan Baru 9.56 13.32 -2.48 -1.65 7.75 5.30 EPGST21 Jambi Kab. Batanghari 1) 7.96 4.30 -5.97 1.92 -41.52 -6.66 EPGSR22 Jambi Kab. Bungo Tebo 8.83 4.18 -7.02 2.19 -38.39 -6.04 EPGSR23 Jambi Kab. Kerinci 8.20 3.02 -5.39 3.03 2.86 2.34 EPGR24 Sumsel Kab. Muara Enim 1) 10.68 4.67 -2.28 2.82 0.44 3.27 EPGSD25 Sumsel Kab. Musi Banyuasin 1) 8.71 3.96 -6.56 1.84 3.72 2.33 EPGR26 Sumsel Kab. Musi Rawas 1) 8.95 10.06 -9.53 2.88 3.60 3.19 EPGSD27 Sumsel Kab. Ogan Komering Ilir 10.10 5.08 -2.36 -0.40 3.16 3.12 EPGSD28 Sumsel Kota Palembang 1) 8.99 6.46 -12.51 2.97 5.23 2.23 EPGR29 Babel Kab. Bangka 12.56 7.05 -5.55 0.60 8.70 4.67 EPGT30 Babel Kota Pangkal Pinang 8.03 7.54 -2.54 1.64 4.80 3.89 EPGT31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 3.05 2.20 -2.19 1.63 0.47 1.03 EPGSR32 Bengkulu Kota Bengkulu 8.12 4.85 -3.36 3.97 5.54 3.82 EPGT33 Lampung Kab. Lampung Barat 9.24 -1.49 4.26 6.95 5.56 4.90 EPGST34 Lampung Kab. Lampung Selatan 5.52 2.05 -7.40 3.41 3.84 1.48 EPGSR35 Lampung Kab. Lampung Timur 0.00 0.00 0.00 2.75 16.29 3.81 EPGT36 Lampung Kota Bandar Lampung 9.26 8.49 -15.10 3.02 3.64 1.86 EPGR37 Banten Kab. Lebak 8.88 2.29 -9.90 2.54 10.73 2.91 EPGSD38 Banten Kab. Serang 8.79 4.32 -14.42 0.80 -47.15 -9.53 EPGSR39 Banten Kab. Tangerang 10.65 5.95 -9.26 2.11 4.39 2.77 EPGSD40 Banten Kota Tangerang 17.59 11.06 -16.76 2.62 3.95 3.69 EPGSD41 Jabar Kab. Bekasi 5.07 6.93 -21.36 1.76 68.86 12.25 EPGST42 Jabar Kab. Bogor 11.70 4.77 -20.72 1.59 -21.07 -4.75 EPGSR43 Jabar Kab. Ciamis 6.79 3.69 -8.83 2.37 2.65 1.33 EPGSR44 Jabar Kab. Cirebon 7.40 3.37 -20.77 3.61 5.05 -0.27 EPGSR45 Jabar Kab. Garut 6.81 3.03 -11.64 2.52 3.89 0.92 EPGSR46 Jabar Kab. Indramayu 1) 6.95 1.94 -10.49 5.53 4.11 1.61 EPGSR47 Jabar Kab. Karawang 9.11 4.52 -19.79 5.62 12.76 2.44 EPGR

Rata-rataNo. Propinsi Kabupaten/Kota 1996 1997 1998 1999 2000 Pertumbuhan Intensitas

PRDB 1996 - 2000



PRDB 1996 - 2000

48 Jabar Kab. Kuningan 7.01 3.46 -5.66 1.27 2.80 1.78 EPGR49 Jabar Kab. Sukabumi 8.67 3.20 -10.82 1.64 12.51 3.04 EPGSD50 Jabar Kab. Sumedang 7.52 2.88 -11.79 2.39 3.90 0.98 EPGSR51 Jabar Kab. Tasikmalaya 7.64 3.62 -13.21 2.27 11.38 2.34 EPGR52 Jabar Kota Bekasi 0.00 5.70 -20.66 2.63 6.95 -1.08 EPGSR53 Jabar Kota Bogor 11.20 5.09 -16.65 3.28 21.16 4.82 EPGST54 Jabar Kota Cirebon 61.66 6.64 -5.36 2.29 9.12 14.87 EPGST55 Jabar Kota Sukabumi 7.27 3.86 -17.15 3.20 4.82 0.40 EPGSR56 Jateng Kab. Kendal 6.40 4.32 -9.30 2.17 2.00 1.12 EPGSR57 Jateng Kab. Magelang 6.53 1.17 -3.14 1.64 3.50 1.94 EPGR58 Jateng Kab. Pekalongan 6.84 3.88 -8.66 3.51 2.52 1.62 EPGSR59 Jateng Kab. Pemalang 6.98 4.74 -1.63 1.59 3.71 3.08 EPGSD60 Jateng Kab. Sukoharjo 9.50 2.78 -11.23 1.25 3.52 1.16 EPGSR61 Jateng Kab. Tegal 6.54 5.45 -9.02 2.53 4.90 2.08 EPGR62 Jateng Kota Pekalongan 7.59 3.32 -8.13 3.96 3.99 2.15 EPGR63 Jateng Kota Semarang 12.77 9.73 -18.23 3.41 4.97 2.53 EPGSD64 Jateng Kota Tegal 8.28 3.59 -6.12 3.73 5.11 2.92 EPGSD65 DIY Kota Yogyakarta 9.11 4.76 -11.11 1.03 3.60 1.48 EPGSR66 Jatim Kab. Bangkalan 6.46 4.59 -0.17 3.02 3.24 3.43 EPGSD67 Jatim Kab. Banyuwangi 5.99 6.49 -6.11 1.72 6.58 2.93 EPGSD68 Jatim Kab. Blitar 6.31 4.17 -0.04 2.09 1.79 2.86 EPGSD69 Jatim Kab. Kediri 6.89 4.58 -0.39 0.92 3.96 3.19 EPGSD70 Jatim Kab. Magetan 6.11 4.43 -7.89 1.80 2.34 1.36 EPGSR71 Jatim Kab. Mojokerto 7.18 4.98 -8.07 1.17 2.96 1.64 EPGSR72 Jatim Kab. Pamekasan 6.55 4.15 -5.21 -6.31 1.43 0.12 EPGSR73 Jatim Kab. Pasuruan 7.21 5.48 -13.68 5.77 -0.41 0.87 EPGSR74 Jatim Kab. Sidoarjo 8.97 5.02 -15.92 1.72 3.07 0.57 EPGSR75 Jatim Kota Kediri 13.19 11.81 -2.49 1.45 5.76 5.94 EPGST76 Jatim Kota Malang 8.72 4.96 -8.78 1.54 2.96 1.88 EPGR77 Jatim Kota Mojokerto 7.38 3.34 -4.50 1.28 6.16 2.73 EPGSD78 Jatim Kota Probolinggo 7.20 3.03 -7.08 3.83 1.27 1.65 EPGSR79 Jatim Kota Surabaya 10.50 6.71 -1.88 -15.25 2.90 0.60 EPGSR80 Bali Kab. Badung 9.10 6.50 -4.96 0.57 4.91 3.22 EPGSD81 Bali Kab. Bangli 7.16 4.19 -2.46 0.46 2.43 2.36 EPGR82 Bali Kab. Buleleng 7.57 5.62 -2.98 1.08 3.54 2.97 EPGSD83 Bali Kab. Gianyar 8.24 6.03 -2.62 1.76 4.70 3.62 EPGSD84 Bali Kab. Jembrana 7.76 5.01 -3.77 0.90 3.48 2.68 EPGSD85 Bali Kab. Tabanan 7.25 4.92 -3.96 0.58 2.49 2.26 EPGR86 Bali Kota Denpasar 9.15 6.48 -5.23 1.44 3.15 3.00 EPGSD87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 8.84 6.08 1.33 2.77 3.60 4.52 EPGT88 Kalbar Kab. Ketapang 10.15 7.44 -2.89 2.53 2.70 3.99 EPGT89 Kalbar Kab. Pontianak 10.82 6.33 -7.42 0.95 1.16 2.37 EPGR90 Kalbar Kab. Sambas 8.15 3.93 3.07 3.87 1.38 4.08 EPGT91 Kalbar Kab. Sanggau 13.93 10.79 1.33 6.14 6.96 7.83 EPGST92 Kalteng Kab. Barito Selatan 9.41 7.02 -4.94 0.97 1.80 2.85 EPGSD93 Kalteng Kab. Barito Utara 16.80 7.79 -6.08 -5.31 9.47 4.53 EPGT94 Kalteng Kab. Kapuas 10.30 6.17 -6.45 -0.55 1.81 2.26 EPGR




PRDB 1996 - 2000

Sumber : Pertumbuhan PDRB Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia Rata-rata : 3.1Atas Harga Konstan 1993 tahun Standev : 4.9

95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 6.48 3.26 -4.67 2.25 4.32 2.33 EPGR96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 7.62 1.64 -18.06 0.72 8.67 0.12 EPGSR97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 1) 20.04 0.84 -7.41 2.08 9.65 5.04 EPGST98 Kalsel Kab. Tabalong 1) 15.17 9.79 15.71 16.44 5.48 12.52 EPGST99 Kalsel Kab. Tanah Laut 8.83 0.56 -13.84 4.31 6.71 1.31 EPGSR

100 Kalsel Kab. Tapin 8.19 3.87 -1.85 0.17 9.37 3.95 EPGT101 Kaltim Kab. Berau 13.09 -0.65 16.76 6.93 12.62 9.75 EPGST102 Kaltim Kab. Kutai 1) 16.14 5.06 -4.56 8.43 0.82 5.18 EPGST103 Kaltim Kab. Pasir 9.73 5.53 0.72 3.54 4.22 4.75 EPGT104 Kaltim Kota Balikpapan 1) 12.99 8.25 -1.13 5.79 4.65 6.11 EPGST105 Kaltim Kota Samarinda 7.39 5.59 0.57 4.71 5.32 4.72 EPGT106 Sulut Kab. Minahasa 14.98 6.08 2.12 6.63 7.18 7.40 EPGST107 Sulut Kab. Sangihe Talaud 10.44 4.06 2.43 3.81 4.61 5.07 EPGST108 Sulut Kota Bitung 13.77 7.05 3.22 6.64 7.58 7.65 EPGST109 Sulut Kota Manado 10.74 2.67 0.32 1.62 5.94 4.26 EPGT110 Gorontalo Kab. Gorontalo 9.85 4.62 -2.44 3.06 -30.64 -3.11 EPGSR111 Gorontalo Kota Gorontalo 9.89 5.37 2.71 4.27 11.88 6.82 EPGST112 Sulteng Kab. Banggai 7.80 182.04 -4.43 3.26 3.53 38.44 EPGST113 Sulteng Kab. Toli-toli 25.53 -4.63 2.91 12.74 9.14 EPGST114 Sulteng Kab. Donggala 8.07 4.45 -3.29 3.42 3.16 EPGSD115 Sulteng Kab. Morowali 8.89 0.66 4.76 3.90 4.55 EPGT116 Sulteng Kab. Poso 8.42 5.15 -3.40 2.12 3.07 EPGSD117 Sultra Kab. Buton 5.17 2.91 -9.66 3.20 5.05 1.33 EPGSR118 Sultra Kab. Kolaka 2.23 6.36 -1.05 -0.93 6.59 2.64 EPGSD119 Sulsel Kab. Luwu 9.34 2.01 -4.13 -64.69 11.44 -9.21 EPGSR120 Sulsel Kab. Majene 10.81 4.66 -6.78 4.10 2.02 2.96 EPGSD121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 6.39 11.86 -6.71 5.86 5.58 4.60 EPGT122 Sulsel Kab. Pinrang 6.99 2.68 -3.54 0.97 4.54 2.33 EPGR123 Sulsel Kab. Tana Toraja 9.12 4.68 -3.38 1.04 2.53 2.80 EPGSD124 Sulsel Kota Pare-pare 8.65 8.45 -5.45 0.78 10.49 4.58 EPGT125 NTB Kab. Bima 7.52 4.56 -2.44 3.01 3.41 3.21 EPGSD126 NTB Kab. Lombok Barat 7.23 5.17 -5.63 1.61 2.16 2.11 EPGR127 NTB Kota Mataram 10.82 7.56 -2.60 1.29 2.11 3.84 EPGT128 NTT Kab. Ende 7.30 6.25 -10.24 5.75 4.85 2.78 EPGSD129 NTT Kab. Flores Timur 8.44 3.15 -7.02 12.16 -4.11 2.52 EPGSD130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 3.83 10.17 -8.93 8.72 4.65 3.69 EPGSD131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 7.04 7.25 2.67 -2.72 3.74 3.60 EPGSD132 NTT Kota Kupang 4.27 -8.51 5.95 4.71 1.61 EPGSR133 Papua Kab. Fak-fak 18.24 3.98 35.27 -1.36 -1.36 10.95 EPGST134 Papua Kab. Manokwari 7.98 6.13 -10.70 -1.03 9.59 2.39 EPGR

Keterangan :EPG : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - Growth/Pertumbuhan EkonomiHuruf setelah EPG : ST : Sangat Tinggi,



1 Sumut KAB. ASAHAN 65.15 EPISD2 Sumut KAB. DAIRI 61.11 EPISD3 Sumut KAB. DELI SERDANG 66.12 EPISD4 Sumut KAB. LANGKAT 67.10 EPISD5 Sumut KAB. SIMALUNGUN 65.11 EPISD6 Sumut KOTA BINJAI 68.50 EPISD

7 Sumut KOTA MEDAN 70.77 EPIT8 Sumut KOTA PEMATANG SIANTAR 70.87 EPIT9 Sumut KOTA SIBOLGA 68.92 EPISD

10 Sumut KOTA TANJUNG BALAI 66.80 EPISD11 Sumut KOTA TEBING TINGGI 69.51 EPIT12 Sumbar KAB. PESISIR SELATAN 64.37 EPISD13 Sumbar KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG 61.90 EPISD14 Sumbar KOTA PADANG 70.43 EPIT15 Sumbar KOTA SAWAH LUNTO 68.85 EPISD16 Riau KAB. BENGKALIS 66.95 EPISD17 Riau KAB. INDRAGIRI HILIR 66.29 EPISD18 Riau KAB. KAMPAR 65.30 EPISD19 Riau KOTA BATAM 70.94 EPIT20 Riau KOTA PEKAN BARU 71.67 EPIT21 Jambi KAB. BATANGHARI 64.62 EPISD22 Jambi KAB. BUNGOTEBO 62.72 EPISD23 Jambi KAB. KERINCI 67.47 EPISD24 Sumsel KAB. MUARA ENIM 63.08 EPISD25 Sumsel KAB. MUSI BANYUASIN 53.83 EPISR26 Sumsel KAB. MUSI RAWAS 60.38 EPISD27 Sumsel KAB. OGAN KOMERING ILIR 59.79 EPIR28 Sumsel KOTA PALEMBANG 68.28 EPISD29 Babel KAB. BANGKA 63.48 EPISD30 Babel KOTA PANGKAL PINANG 67.97 EPISD31 Bengkulu KAB. BENGKULU SELATAN 62.04 EPISD32 Bengkulu KOTA BENGKULU 71.84 EPIT33 Lampung KAB. LAMPUNG BARAT 62.77 EPISD34 Lampung KAB. LAMPUNG SELATAN 63.37 EPISD35 Lampung KAB. LAMPUNG TIMUR36 Lampung KOTA BANDAR LAMPUNG 68.49 EPISD37 Banten KAB. LEBAK 61.04 EPISD38 Banten KAB. SERANG 60.84 EPISD39 Banten KAB. TANGERANG 63.51 EPISD40 Banten KOTA TANGERANG 68.25 EPISD41 Jabar KAB. BEKASI 64.73 EPISD42 Jabar KAB. BOGOR 66.59 EPISD43 Jabar KAB. CIAMIS 64.80 EPISD44 Jabar KAB. CIREBON 61.60 EPISD45 Jabar KAB. GARUT 61.72 EPISD46 Jabar KAB. INDRAMAYU 56.54 EPIR47 Jabar KAB. KARAWANG 60.88 EPISD

Lampiran 4.2.2.1.3.Indikator Indeks Pembangunan Manusia

No. Propinsi Kabupaten/Kota IPM 1999 Intensitas



48 Jabar KAB. KUNINGAN 65.62 EPISD 49 Jabar KAB. SUKABUMI 63.19 EPISD50 Jabar KAB. SUMEDANG 66.63 EPISD51 Jabar KAB. TASIKMALAYA 65.30 EPISD52 Jabar KOTA BEKASI 68.66 EPISD53 Jabar KOTA BOGOR 69.69 EPIT54 Jabar KOTA CIREBON 68.11 EPISD55 Jabar KOTA SUKABUMI 68.39 EPISD56 Jateng KAB. KENDAL 62.12 EPISD57 Jateng KAB. MAGELANG 65.13 EPISD58 Jateng KAB. PEKALONGAN 61.79 EPISD59 Jateng KAB. PEMALANG 60.73 EPISD60 Jateng KAB. SUKOHARJO 66.49 EPISD61 Jateng KAB. TEGAL 62.22 EPISD62 Jateng KOTA PEKALONGAN 65.87 EPISD63 Jateng KOTA SEMARANG 70.16 EPIT64 Jateng KOTA TEGAL 65.26 EPISD65 DIY KOTA YOGYAKARTA 73.37 EPIT66 Jatim KAB. BANGKALAN 52.38 EPISR67 Jatim KAB. BANYUWANGI 61.32 EPISD68 Jatim KAB. BLITAR 63.82 EPISD69 Jatim KAB. KEDIRI 64.20 EPISD70 Jatim KAB. MAGETAN 64.73 EPISD71 Jatim KAB. MOJOKERTO 64.59 EPISD72 Jatim KAB. PAMEKASAN 55.46 EPISR73 Jatim KAB. PASURUAN 58.87 EPIR74 Jatim KAB. SIDOARJO 69.09 EPIT75 Jatim KOTA KEDIRI 68.62 EPISD76 Jatim KOTA MALANG 67.95 EPISD77 Jatim KOTA MOJOKERTO 68.59 EPISD78 Jatim KOTA PROBOLINGGO 65.11 EPISD79 Jatim KOTA SURABAYA 69.27 EPIT80 Bali KAB. BADUNG 68.24 EPISD81 Bali KAB. BANGLI 64.40 EPISD82 Bali KAB. BULELENG 63.12 EPISD83 Bali KAB. GIANYAR 64.43 EPISD84 Bali KAB. JEMBRANA 65.50 EPISD85 Bali KAB. TABANAN 68.74 EPISD86 Bali KOTA DENPASAR 72.05 EPIT87 Kalbar KAB. KAPUAS HULU 60.82 EPISD88 Kalbar KAB. KETAPANG 60.78 EPISD89 Kalbar KAB. PONTIANAK 60.85 EPISD90 Kalbar KAB. SAMBAS 55.81 EPIR91 Kalbar KAB. SANGGAU 60.99 EPISD92 Kalteng KAB. BARITO SELATAN 65.89 EPISD

93 Kalteng KAB. BARITO UTARA 67.42 EPISD 94 Kalteng KAB. KAPUAS 67.06 EPISD



95 Kalsel KAB. HULU SUNGAI SELATAN 61.93 EPISD` 96 Kalsel KAB. HULU SUNGAI TENGAH 61.68 EPISD

97 Kalsel KAB. HULU SUNGAI UTARA 60.59 EPISD98 Kalsel KAB. TABALONG 61.79 EPISD99 Kalsel KAB. TANAH LAUT 62.48 EPISD

100 Kalsel KAB. TAPIN 63.87 EPISD101 Kaltim KAB. BERAU 64.95 EPISD102 Kaltim KAB. KUTAI 65.84 EPISD103 Kaltim KAB. PASIR 64.74 EPISD104 Kaltim KOTA BALIKPAPAN 70.62 EPIT105 Kaltim KOTA SAMARINDA 69.14 EPIT106 Sulut KAB. MINAHASA 69.35 EPIT107 Sulut KAB. SANGIHE TALAUD 67.99 EPISD108 Sulut KOTA BITUNG 67.56 EPISD109 Sulut KOTA MANADO 72.48 EPIT110 Gorontalo KAB. GORONTALO 63.30 EPISD

111 Gorontalo KOTA GORONTALO 66.73 EPISD112 Sulteng KAB. BANGGAI 62.36 EPISD113 Sulteng KAB. BUOL 61.65 EPISD114 Sulteng KAB. DONGGALA 59.99 EPISD115 Sulteng KAB. MOROWALI116 Sulteng KAB. POSO 62.59 EPISD117 Sultra KAB. BUTON 62.45 EPISD118 Sultra KAB. KOLAKA 62.11 EPISD119 Sulsel KAB. LUWU 68.00 EPISD120 Sulsel KAB. MAJENE 62.07 EPISD121 Sulsel KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN 62.70 EPISD122 Sulsel KAB. PINRANG 63.55 EPISD123 Sulsel KAB. TANA TORAJA 63.47 EPISD124 Sulsel KOTA PARE-PARE 69.73 EPIT125 NTB KAB. BIMA 57.35 EPIR126 NTB KAB. LOMBOK BARAT 49.95 EPISR127 NTB KOTA MATARAM 63.10 EPISD128 NTT KAB. ENDE 55.78 EPIR129 NTT KAB. FLORES TIMUR 58.07 EPIR130 NTT KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 49.20 EPISR131 NTT KAB. TIMOR TENGAH UTARA 53.66 EPISR132 NTT KOTA KUPANG 66.63 EPISD133 Papua KAB. FAKFAK 67.33 EPISD134 Papua KAB. MANOKWARI 60.13 EPISD


Sumber : BPS Rata-rata : 64.43Standev : 4.51

Keterangan :EPI : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Potensi Ekonomi - IPMHuruf setelah EPI : ST : Sangat Tinggi,




1 Sumut Kab. Asahan 41.52 ESSST 20.54 ESTSR 32.20 ESPT2 Sumut Kab. Dairi 6.75 ESSSR 22.47 ESTSR 23.82 ESPSD3 Sumut Kab. Deli Serdang 38.34 ESST 24.37 ESTSR 23.13 ESPSD4 Sumut Kab. Langkat 13.17 ESSK 19.07 ESTSR 52.78 ESPST5 Sumut Kab. Simalungun 20.89 ESSD 18.62 ESTSR 36.33 ESPT6 Sumut Kota Binjai 39.29 ESST 49.35 ESTSD 6.25 ESPR7 Sumut Kota Medan 28.00 ESSD 67.17 ESTST 4.17 ESPR8 Sumut Kota Pematang Siantar 44.42 ESSST 52.17 ESTSD 2.30 ESPSR9 Sumut Kota Sibolga 29.27 ESSD 42.13 ESTSD 28.58 ESPSD

10 Sumut Kota Tanjung Balai 28.67 ESSD 42.49 ESTSD 27.05 ESPSD11 Sumut Kota Tebing Tinggi 35.25 ESST 56.03 ESTST 5.90 ESPR12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 16.36 ESSD 49.69 ESTSD 14.24 ESPSD13 Sumbar Kab. Sijunjung 16.16 ESSD 40.08 ESTSD 35.67 ESPT14 Sumbar Kota Padang 22.51 ESSD 71.96 ESTST 4.06 ESPR15 Sumbar Kota Sawah Lunto 13.90 ESSK 40.34 ESTSD 42.96 ESPST 16 Riau Kab. Bengkalis 15.02 ESSD 49.65 ESTSD 24.57 ESPSD17 Riau Kab. Indragiri Hilir 13.97 ESSK 36.90 ESTSD 36.83 ESPT18 Riau Kab. Kampar 11.70 ESSK 30.09 ESTR 41.50 ESPST19 Riau Kota Batam 74.66 ESSST 22.87 ESTSR 2.47 ESPSR20 Riau Kota Pakanbaru 19.55 ESSD 79.05 ESTST 1.16 ESPSR21 Jambi Kab. Batanghari 20.32 ESSD 34.10 ESTSD 36.54 ESPT22 Jambi Kab. Bungo 9.51 ESSK 41.37 ESTSD 29.16 ESPSD23 Jambi Kab. Kerinci 8.13 ESSK 47.72 ESTSD 18.40 ESPSD24 Sumsel Kab. Muara Enim 7.24 ESSK 8.86 ESTSR 81.32 ESPST25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 29.45 ESSD 16.33 ESTSR 50.24 ESPST26 Sumsel Kab. Musi Rawas 15.97 ESSD 22.15 ESTSR 53.75 ESPST27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 21.22 ESSD 32.99 ESTR 34.52 ESPT 28 Sumsel Kota Palembang 46.83 ESSST 52.46 ESTSD 0.48 ESPSR29 Babel Kab. Bangka 40.70 ESSST 16.97 ESTSR 38.57 ESPT30 Babel Kota Pangkal Pinang 21.62 ESSD 56.30 ESTST 21.49 ESPSD31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 10.35 ESSK 49.83 ESTSD 21.29 ESPSD32 Bengkulu Kota Bengkulu 10.38 ESSK 84.93 ESTST 4.09 ESPR33 Lampung Kab. Lampung Barat 6.29 ESSSR 22.97 ESTSR 49.20 ESPST34 Lampung Kab. Lampung Selatan 17.74 ESSD 27.00 ESTR 32.85 ESPT35 Lampung Kab. Lampung Timur 10.31 ESSK 24.76 ESTR 40.50 ESPST36 Lampung Kota Bandar Lampung 38.84 ESST 56.62 ESTST 3.84 ESPR37 Banten Kab. Lebak 13.44 ESSK 45.33 ESTSD 14.54 ESPSD 38 Banten Kab. Serang 62.30 ESSST 22.83 ESTSR 6.12 ESPR39 Banten Kab. Tangerang 65.71 ESSST 24.30 ESTSR 4.20 ESPR40 Banten Kota Tanggerang 61.63 ESSST 38.14 ESTSD 0.08 ESPSR41 Jabar Kab. Bekasi 86.05 ESSST 11.64 ESTSR 0.73 ESPSR42 Jabar Kab. Bogor 57.59 ESSST 28.55 ESTR 6.89 ESPR 43 Jabar Kab. Ciamis 16.60 ESSD 46.49 ESTSD 12.36 ESPSD44 Jabar Kab. Cirebon 21.76 ESSD 46.63 ESTSD 7.92 ESPR45 Jabar Kab. Garut 12.53 ESSK 46.69 ESTSD 6.40 ESPR46 Jabar Kab. Indramayu 13.76 ESSK 14.55 ESTSR 61.07 ESPST47 Jabar Kab. Karawang 36.39 ESST 44.72 ESTSD 3.22 ESPR48 Jabar Kab. Kuningan 9.73 ESSK 50.78 ESTSD 9.01 ESPR

No. Propinsi Kabupaten/Kota

Indikator NilaiTambah Sektor

Sekunder


Tersier


Primer

SektorSekunder Intensitas Sektor

Tersier Intensitas

SektorPrimer

(PertanianNon pangan)

Intensitas

Lampiran 4.2.2.2.Variabel Struktur EkonomiIndikator Nilai Tambah Sektor Primer - Sektor Sekunder - Sektor Tersier


49 Jabar Kab. Sukabumi 18.39 ESSD 38.21 ESTSD 19.62 ESPSD 50 Jabar Kab. Sumedang 19.30 ESSD 45.42 ESTSD 7.96 ESPR51 Jabar Kab. Tasik 17.27 ESSD 53.13 ESTSD 10.29 ESPSD 52 Jabar Kota Bekasi 52.54 ESSST 46.19 ESTSD 0.82 ESPSR53 Jabar Kota Bogor 38.64 ESST 60.98 ESTST 0.17 ESPSR54 Jabar Kota Cirebon 47.71 ESSST 51.91 ESTSD 0.19 ESPSR55 Jabar Kota Sukabumi 11.67 ESSK 84.31 ESTST 2.14 ESPSR56 Jateng Kab. Kendal 41.50 ESSST 29.04 ESTR 13.25 ESPSD57 Jateng Kab. Magelang 23.32 ESSD 37.00 ESTSD 10.25 ESPSD58 Jateng Kab. Pekalongan 37.37 ESST 42.17 ESTSD 6.17 ESPR59 Jateng Kab. Pemalang 23.24 ESSD 37.69 ESTSD 14.91 ESPSD60 Jateng Kab. Sukoharjo 32.26 ESST 38.50 ESTSD 8.41 ESPR61 Jateng Kab. Tegal 28.64 ESSD 44.23 ESTSD 5.77 ESPR62 Jateng Kota Pekalongan 35.21 ESST 50.90 ESTSD 11.85 ESPSD63 Jateng Kota Semarang 33.21 ESST 65.10 ESTST 1.00 ESPSR64 Jateng Kota Tegal 30.01 ESST 55.77 ESTST 10.08 ESPSD65 DIY Kota Yogyakarta 20.21 ESSD 78.65 ESTST 0.99 ESPSR66 Jatim Kab. Bangkalan 8.90 ESSK 46.62 ESTSD 9.98 ESPR67 Jatim Kab. Banyuwangi 5.85 ESSSR 34.97 ESTSD 24.53 ESPSD68 Jatim Kab. Blitar 6.06 ESSSR 45.87 ESTSD 14.11 ESPSD69 Jatim Kab. Kediri 13.66 ESSK 41.86 ESTSD 13.49 ESPSD70 Jatim Kab. Magetan 16.84 ESSD 40.85 ESTSD 6.95 ESPR71 Jatim Kab. Mojokerto 33.55 ESST 37.15 ESTSD 12.87 ESPSD72 Jatim Kab. Pamekasan 5.52 ESSSR 30.52 ESTR 30.28 ESPT73 Jatim Kab. Pasuruan 36.63 ESST 31.41 ESTR 9.24 ESPR74 Jatim Kab. Sidoarjo 57.52 ESSST 34.17 ESTSD 5.84 ESPR75 Jatim Kota Kediri 78.93 ESSST 20.88 ESTSR 0.14 ESPSR76 Jatim Kota Malang 39.28 ESST 59.96 ESTST 0.47 ESPSR77 Jatim Kota Mojkerto 26.62 ESSD 71.72 ESTST 0.82 ESPSR78 Jatim Kota Probolinggo 30.46 ESST 59.44 ESTST 3.54 ESPR79 Jatim Kota Surabaya 46.51 ESSST 53.27 ESTSD 0.20 ESPSR80 Bali Kab. Badung 8.99 ESSK 82.16 ESTST 3.67 ESPR81 Bali Kab. Bangli 12.96 ESSK 52.86 ESTSD 6.68 ESPR82 Bali Kab. Buleleng 13.07 ESSK 59.23 ESTST 11.53 ESPSD83 Bali Kab. Gianyar 27.52 ESSD 53.41 ESTSD 7.38 ESPR84 Bali Kab. Jembrana 13.29 ESSK 56.60 ESTST 20.55 ESPSD85 Bali Kab. Tabanan 12.00 ESSK 49.66 ESTSD 13.13 ESPSD86 Bali Kota Denpasar 18.77 ESSD 72.86 ESTST 6.44 ESPR87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 9.17 ESSK 38.51 ESTSD 38.93 ESPT88 Kalbar Kab. Ketapang 25.09 ESSD 41.75 ESTSD 27.05 ESPSD89 Kalbar Kab. Pontianak 46.91 ESSST 31.42 ESTR 17.47 ESPSD90 Kalbar Kab. Sambas 14.40 ESSK 44.86 ESTSD 10.78 ESPSD91 Kalbar Kab. Sanggau 33.41 ESST 25.35 ESTR 32.84 ESPT92 Kalteng Kab. Barito Selatan 13.81 ESSK 35.39 ESTSD 43.83 ESPST93 Kalteng Kab. Barito Utara 4.45 ESSSR 28.95 ESTR 59.37 ESPST94 Kalteng Kab. Kapuas 15.14 ESSD 32.44 ESTR 32.02 ESPT95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 11.65 ESSK 43.10 ESTSD 12.07 ESPSD96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 13.30 ESSK 47.03 ESTSD 18.49 ESPSD



Sekunder


Tersier


Primer


Tersier Intensitas

SektorPrimer


Intensitas



97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 7.19 ESSK 24.15 ESTSR 54.58 ESPST 98 Kalsel Kab. Tabalong 3.71 ESSSR 16.82 ESTSR 70.93 ESPST99 Kalsel Kab. Tanah Laut 23.81 ESSD 33.26 ESTR 21.38 ESPSD

100 Kalsel Kab. Tapin 9.68 ESSK 37.36 ESTSD 20.23 ESPSD101 Kaltim Kab. Berau 17.32 ESSD 22.88 ESTSR 57.94 ESPST102 Kaltim Kab. Kutai 5.28 ESSSR 5.73 ESTSR 86.69 ESPST103 Kaltim Kab. Pasir 15.42 ESSD 19.57 ESTSR 60.61 ESPST104 Kaltim Kota Balikpapan 48.78 ESSST 42.13 ESTSD 8.65 ESPR105 Kaltim Kota Samarinda 39.36 ESST 57.15 ESTST 2.20 ESPSR106 Sulut Kab. Minahasa 21.35 ESSD 32.33 ESTR 34.78 ESPT107 Sulut Kab. Sangietalaut 10.27 ESSK 38.19 ESTSD 46.44 ESPST108 Sulut Kota Bitung 39.35 ESST 48.79 ESTSD 9.83 ESPR109 Sulut Kota Manado 18.34 ESSD 78.54 ESTST 3.01 ESPR110 Gorontalo Kab. Gorontalo 19.76 ESSD 35.56 ESTSD 28.91 ESPSD111 Gorontalo Kota Gorontalo 12.84 ESSK 75.44 ESTST 7.96 ESPR112 Sulteng Kab. Banggai 15.44 ESSD 28.72 ESTR 37.20 ESPT113 Sulteng Kab. Tolitoli 13.71 ESSK 33.06 ESTR 38.94 ESPT114 Sulteng Kab. Donggala*) 12.57 ESSK 20.21 ESTSR 33.49 ESPT115 Sulteng Kab. Morowali 7.98 ESSK 28.39 ESTR 51.52 ESPST116 Sulteng Kab. Poso*) 16.93 ESSD 22.60 ESTSR 35.18 ESPT117 Sultra Kab. Buton 15.28 ESSD 46.76 ESTSD 27.87 ESPSD118 Sultra Kab. Kolaka 23.51 ESSD 27.14 ESTR 42.12 ESPST119 Sulsel Kab. Luwu 16.10 ESSD 28.81 ESTR 43.45 ESPST120 Sulsel Kab. Majene 9.42 ESSK 31.49 ESTR 32.04 ESPT121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 56.15 ESSST 17.06 ESTSR 20.06 ESPSD122 Sulsel Kab. Pinrang 8.19 ESSK 21.87 ESTSR 38.56 ESPT123 Sulsel Kab. Tana Toraja 8.99 ESSK 32.68 ESTR 28.77 ESPSD124 Sulsel Kota Parepare 14.27 ESSK 75.70 ESTST 8.48 ESPR125 NTB Kab. Bima 9.66 ESSK 41.72 ESTSD 14.98 ESPSD126 NTB Kab. Lombok Barat 13.68 ESSK 46.65 ESTSD 17.63 ESPSD127 NTB Kota Mataram 21.32 ESSD 74.54 ESTST 1.57 ESPSR128 NTT Kab. Ende 11.29 ESSK 51.86 ESTSD 20.84 ESPSD129 NTT Kab. Flores Timur 5.97 ESSSR 51.06 ESTSD 25.43 ESPSD130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 6.39 ESSSR 30.77 ESTR 22.99 ESPSD131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 9.51 ESSK 31.14 ESTR 25.12 ESPSD132 NTT Kota Kupang 16.64 ESSD 77.07 ESTST 4.93 ESPR133 Papua Kab. Fakfak 32.05 ESST 31.35 ESTR 33.28 ESPT134 Papua Kab. Manokwari 16.45 ESSD 23.30 ESTSR 47.27 ESPST



Sekunder


Tersier


Primer


Tersier Intensitas

SektorPrimer


Intensitas

Rata-rata : 23.62 41.68 21.20Standev 16.71 17.35 18.64

Sumber :PDRB Kabupaten / Kota di Indonesia atasHarga Konstan Th.1993, Tahun 2000

Keterangan :ESS : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor SekunderEST : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor TersierESP : Singkatan dari Ekonomi Daerah - Struktur Ekonomi - Sektor PrimerHuruf setelah EPP : ST : Sangat Tinggi,



1 Sumut Kab. Asahan 933,541 544,152 58.29 TSPSK

2 Sumut Kab. Dairi 306,676 181,615 59.22 TSPSK

3 Sumut Kab. Deli Serdang 1,944,055 1,265,359 65.09 TSPC

4 Sumut Kab. Langkat 889,739 554,915 62.37 TSPK

5 Sumut Kab. Simalungun 853,890 528,975 61.95 TSPK

6 Sumut Kota Binjai 212,098 143,308 67.57 TSPB

7 Sumut Kota Medan 1,893,686 1,273,139 67.23 TSPB

8 Sumut Kota Pematang Siantar 240,110 150,954 62.87 TSPK

9 Sumut Kota Sibolga 81,377 50,461 62.01 TSPK

10 Sumut Kota Tanjung Balai 131,159 81,586 62.20 TSPK

11 Sumut Kota Tebing Tinggi 124,814 81,276 65.12 TSPC

12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 388,153 238,254 61.38 TSPSK

13 Sumbar Kab. Sijunjung 306,817 185,155 60.35 TSPSK

14 Sumbar Kota Padang 708,369 476,912 67.33 TSPB

15 Sumbar Kota Sawah Lunto 48,616 30,553 62.85 TSPK

16 Riau Kab. Bengkalis 1,266,211 824,078 65.08 TSPC

17 Riau Kab. Indragiri Hilir 553,327 358,332 64.76 TSPC

18 Riau Kab. Kampar 849,648 526,430 61.96 TSPK

19 Riau Kota Batam 417,644 292,275 69.98 TSPSB

20 Riau Kota Pakanbaru 575,277 399,716 69.48 TSPSB

21 Jambi Kab. Batanghari 421,912 267,555 63.41 TSPK

22 Jambi Kab. Bungo 437,600 266,301 60.85 TSPSK

23 Jambi Kab. Kerinci 292,817 197,106 67.31 TSPB

24 Sumsel Kab. Muara Enim 712,914 447,315 62.74 TSPK

25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 1,220,306 728,741 59.72 TSPSK

26 Sumsel Kab. Musi Rawas 632,923 412,942 65.24 TSPC

27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 961,346 604,097 62.84 TSPK

28 Sumsel Kota Palembang 1,430,600 980,099 68.51 TSPSB

29 Babel Kab. Bangka 616,298 392,451 63.68 TSPC

30 Babel Kota Pangkal Pinang 124,997 81,573 65.26 TSPC

31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 358,384 224,132 62.54 TSPK

32 Bengkulu Kota Bengkulu 229,252 149,660 65.28 TSPC

33 Lampung Kab. Lampung Barat 365,745 221,732 60.62 TSPSK

34 Lampung Kab. Lampung Selatan 1,130,246 694,929 61.48 TSPSK

35 Lampung Kab. Lampung Timur 2,339,482 1,696,983 72.54 TSPSB

36 Lampung Kota Bandar Lampung 728,082 507,632 69.72 TSPSB

37 Banten Kab. Lebak 1,021,577 622,175 60.90 TSPSK

38 Banten Kab. Serang 1,909,644 1,165,687 61.04 TSPSK

39 Banten Kab. Tangerang 2,736,224 1,775,781 64.90 TSPC

40 Banten Kota Tanggerang 1,294,728 901,119 69.60 TSPSB

41 Jabar Kab. Bekasi 1,620,499 1,056,135 65.17 TSPC

42 Jabar Kab. Bogor 4,599,953 2,993,967 65.09 TSPC

43 Jabar Kab. Ciamis 1,595,062 1,059,596 66.43 TSPB

44 Jabar Kab. Cirebon 1,901,642 1,246,642 65.56 TSPB

45 Jabar Kab. Garut 2,031,730 1,281,947 63.10 TSPK

46 Jabar Kab. Indramayu 1,581,149 1,019,648 64.49 TSPC

47 Jabar Kab. Karawang 1,755,111 1,219,493 69.48 TSPSB

Indikator Rasio Penduduk Usia Produktif thd Jumlah PendudukNo. Propinsi Kabupaten/Kota Jumlah Usia Produktif Rasio Intensitas

Penduduk (15 - 64 th) (1) / (2)

Lampiran 4.2.3. Hasil Klasifikasi Indikator Faktor Tenaga Kerja dan ProduktivitasLampiran 4.2.3. 1. Variabel Ketersedian Tenaga KerjaLampiran 4.2.3.1.1. Indikator Penduduk Usia Produktif



48 Jabar Kab. Kuningan 977,519 642,365 65.71 TSPB

49 Jabar Kab. Sukabumi 2,052,419 1,305,906 63.63 TSPC

50 Jabar Kab. Sumedang 962,180 627,634 65.23 TSPC

51 Jabar Kab. Tasik 2,041,236 1,310,051 64.18 TSPC

52 Jabar Kota Bekasi 1,610,435 1,145,646 71.14 TSPSB

53 Jabar Kota Bogor 738,824 525,982 71.19 TSPSB

54 Jabar Kota Cirebon 268,437 186,659 69.54 TSPSB

55 Jabar Kota Sukabumi 251,132 172,847 68.83 TSPSB

56 Jateng Kab. Kendal 845,370 552,442 65.35 TSPC

57 Jateng Kab. Magelang 1,092,776 718,390 65.74 TSPB

58 Jateng Kab. Pekalongan 795,044 495,867 62.37 TSPK

59 Jateng Kab. Pemalang 1,253,706 794,132 63.34 TSPK

60 Jateng Kab. Sukoharjo 768,752 517,258 67.29 TSPB

61 Jateng Kab. Tegal 1,374,382 873,860 63.58 TSPC

62 Jateng Kota Pekalongan 260,814 170,557 65.39 TSPC

63 Jateng Kota Semarang 1,341,730 950,464 70.84 TSPSB

64 Jateng Kota Tegal 236,038 157,536 66.74 TSPB

65 DIY Kota Yogyakarta 396,241 289,572 73.08 TSPSB

66 Jatim Kab. Bangkalan 795,888 521,279 65.50 TSPB

67 Jatim Kab. Banyuwangi 1,469,534 1,012,120 68.87 TSPSB

68 Jatim Kab. Blitar 1,055,666 705,049 66.79 TSPB

69 Jatim Kab. Kediri 1,397,543 934,903 66.90 TSPB

70 Jatim Kab. Magetan 612,181 418,675 68.39 TSPB

71 Jatim Kab. Mojokerto 900,112 613,690 68.18 TSPB

72 Jatim Kab. Pamekasan 686,788 458,262 66.73 TSPB

73 Jatim Kab. Pasuruan 1,347,987 917,898 68.09 TSPB

74 Jatim Kab. Sidoarjo 1,535,173 1,082,012 70.48 TSPSB

75 Jatim Kota Kediri 242,474 168,150 69.35 TSPSB

76 Jatim Kota Malang 748,031 527,356 70.50 TSPSB

77 Jatim Kota Mojkerto 108,855 76,672 70.43 TSPSB

78 Jatim Kota Probolinggo 192,050 131,526 68.49 TSPB

79 Jatim Kota Surabaya 2,585,508 1,831,370 70.83 TSPSB

80 Bali Kab. Badung 339,326 245,143 72.24 TSPSB

81 Bali Kab. Bangli 192,502 131,589 68.36 TSPB

82 Bali Kab. Buleleng 555,099 370,322 66.71 TSPB

83 Bali Kab. Gianyar 390,726 280,469 71.78 TSPSB

84 Bali Kab. Jembrana 231,572 159,174 68.74 TSPSB

85 Bali Kab. Tabanan 373,863 259,012 69.28 TSPSB

86 Bali Kota Denpasar 515,263 377,523 73.27 TSPSB

87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 181,989 121,924 67.00 TSPB

88 Kalbar Kab. Ketapang 421,350 260,067 61.72 TSPK

89 Kalbar Kab. Pontianak 905,732 534,123 58.97 TSPSK

90 Kalbar Kab. Sambas 785,512 484,101 61.63 TSPK

91 Kalbar Kab. Sanggau 499,648 319,236 63.89 TSPC

92 Kalteng Kab. Barito Selatan 179,106 115,910 64.72 TSPC

93 Kalteng Kab. Barito Utara 181,647 116,215 63.98 TSPC

94 Kalteng Kab. Kapuas 509,480 328,720 64.52 TSPC


Penduduk (15 - 64 th) (1) / (2)


95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 193,608 126,386 65.28 TSPC

96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 223,136 145,811 65.35 TSPC

97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 288,748 183,879 63.68 TSPC

98 Kalsel Kab. Tabalong 169,797 111,794 65.84 TSPB

99 Kalsel Kab. Tanah Laut 227,404 148,342 65.23 TSPC

100 Kalsel Kab. Tapin 140,550 92,534 65.84 TSPB

101 Kaltim Kab. Berau 114,923 75,733 65.90 TSPB

102 Kaltim Kab. Kutai 799,993 513,915 64.24 TSPC

103 Kaltim Kab. Pasir 265,685 168,821 63.54 TSPC

104 Kaltim Kota Balikpapan 404,863 279,447 69.02 TSPSB

105 Kaltim Kota Samarinda 517,714 363,434 70.20 TSPSB

106 Sulut Kab. Minahasa 765,859 540,086 70.52 TSPSB

107 Sulut Kab. Sangietalaut 265,391 173,022 65.20 TSPC

108 Sulut Kota Bitung 145,848 100,313 68.78 TSPSB

109 Sulut Kota Manado 369,723 264,375 71.51 TSPSB

110 Gorontalo Kab. Gorontalo 701,273 453,800 64.71 TSPC

111 Gorontalo Kota Gorontalo 134,447 90,675 67.44 TSPB

112 Sulteng Kab. Banggai 407,928 266,672 65.37 TSPC

113 Sulteng Kab. Tolitoli 269,415 173,055 64.23 TSPC

114 Sulteng Kab. Donggala*) 721,306 437,252 60.62 TSPSK

115 Sulteng Kab. Morowali 158,477

116 Sulteng Kab. Poso*) 388,834 241,494 62.11 TSPK

117 Sultra Kab. Buton 528,299 300,220 56.83 TSPSK

118 Sultra Kab. Kolaka 318,343 197,992 62.19 TSPK

119 Sulsel Kab. Luwu 826,185 516,090 62.47 TSPK

120 Sulsel Kab. Majene 119,992 72,073 60.06 TSPSK

121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 263,204 167,350 63.58 TSPC

122 Sulsel Kab. Pinrang 309,489 192,425 62.18 TSPK

123 Sulsel Kab. Tana Toraja 390,897 220,094 56.30 TSPSK

124 Sulsel Kota Parepare 107,783 70,035 64.98 TSPC

125 NTB Kab. Bima 503,003 295,691 58.79 TSPSK

126 NTB Kab. Lombok Barat 660,371 410,746 62.20 TSPK

127 NTB Kota Mataram 313,538 206,793 65.95 TSPB

128 NTT Kab. Ende 230,861 139,373 60.37 TSPSK

129 NTT Kab. Flores Timur 286,573 172,934 60.35 TSPSK

130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 386,346 235,446 60.94 TSPSK

131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 202,227 121,857 60.26 TSPSK

132 NTT Kota Kupang 233,342 159,901 68.53 TSPSB

133 Papua Kab. Fakfak 143,592 88,586 61.69 TSPK

134 Papua Kab. Manokwari 179,142 107,531 60.03 TSPSK


Penduduk (15 - 64 th) (1) / (2)

Sumber : Susenas Kor 2000 BPS, yang telah diolah Rata-rata : 65.24Standev : 3.65

Keterangan :TSP : Singkatan dari Tenaga Kerja - Ketersediaaan - Usia ProduktifHuruf setelah TSP : SB : Sangat Banyak

B : BanyakC : CukupK : KurangSK : Sangat Kurang



Indikator Rasio Tenaga Kerja Berpendidikan Minimal SLTPterhadap Jumlah Seluruh Tenaga Kerja

No. Propinsi Kabupaten/Kota Jumlah TK Tenaga Kerja Rasio IntensitasSeluruh Minimal SLTP

1 Sumut Kab. Asahan 383,734 130,963 34.13 TSSC2 Sumut Kab. Dairi 170,606 82,527 48.37 TSSB3 Sumut Kab. Deli Serdang 764,336 362,175 47.38 TSSB4 Sumut Kab. Langkat 322,122 120,170 37.31 TSSC5 Sumut Kab. Simalungun 361,434 154,885 42.85 TSSC6 Sumut Kota Binjai 72,109 47,552 65.94 TSSSB7 Sumut Kota Medan 662,842 515,731 77.81 TSSSB8 Sumut Kota Pematang Siantar 79,985 55,929 69.92 TSSSB9 Sumut Kota Sibolga 25,683 16,150 62.88 TSSSB

10 Sumut Kota Tanjung Balai 46,844 23,417 49.99 TSSB11 Sumut Kota Tebing Tinggi 42,037 26,438 62.89 TSSSB12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 126,136 48,646 38.57 TSSC13 Sumbar Kab. Sijunjung 137,057 39,543 28.85 TSSK14 Sumbar Kota Padang 225,486 151,340 67.12 TSSSB15 Sumbar Kota Sawah Lunto 19,713 9,800 49.71 TSSB16 Riau Kab. Bengkalis 450,464 194,426 43.16 TSSC17 Riau Kab. Indragiri Hilir 220,306 71,115 32.28 TSSC18 Riau Kab. Kampar 325,616 110,287 33.87 TSSC19 Riau Kota Batam 192,387 132,002 68.61 TSSSB20 Riau Kota Pakanbaru 191,683 151,710 79.15 TSSSB21 Jambi Kab. Batanghari 158,531 52,645 33.21 TSSC22 Jambi Kab. Bungo 165,253 48,524 29.36 TSSK23 Jambi Kab. Kerinci 143,949 49,309 34.25 TSSC24 Sumsel Kab. Muara Enim 281,183 88,846 31.60 TSSC25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 520,331 152,963 29.40 TSSK26 Sumsel Kab. Musi Rawas 278,333 70,150 25.20 TSSK27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 421,537 84,204 19.98 TSSSK28 Sumsel Kota Palembang 462,117 291,802 63.14 TSSSB29 Babel Kab. Bangka 281,799 67,580 23.98 TSSK30 Babel Kota Pangkal Pinang 46,282 24,685 53.34 TSSB31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 182,295 56,313 30.89 TSSK32 Bengkulu Kota Bengkulu 77,145 55,753 72.27 TSSSB33 Lampung Kab. Lampung Barat 160,897 42,542 26.44 TSSK34 Lampung Kab. Lampung Selatan 469,603 105,800 22.53 TSSK35 Lampung Kab. Lampung Timur 865,828 650,863 75.17 TSSSB36 Lampung Kota Bandar Lampung 255,873 169,577 66.27 TSSSB37 Banten Kab. Lebak 366,610 65,989 18.00 TSSSK38 Banten Kab. Serang 652,391 232,604 35.65 TSSC39 Banten Kab. Tangerang 936,046 477,988 51.06 TSSB40 Banten Kota Tanggerang 466,298 317,650 68.12 TSSSB41 Jabar Kab. Bekasi 565,048 193,245 34.20 TSSC42 Jabar Kab. Bogor 1,619,535 687,728 42.46 TSSC43 Jabar Kab. Ciamis 709,396 181,484 25.58 TSSK44 Jabar Kab. Cirebon 729,180 191,051 26.20 TSSK45 Jabar Kab. Garut 700,012 199,071 28.44 TSSK46 Jabar Kab. Indramayu 636,116 126,723 19.92 TSSSK47 Jabar Kab. Karawang 654,253 202,851 31.00 TSSC

Lampiran 4.2.3.1.2.Indikator Tenaga Kerja Berpengalaman Berpendidikan Minimal SLTP


48 Jabar Kab. Kuningan 400,813 77,523 19.34 TSSSK49 Jabar Kab. Sukabumi 810,575 148,694 18.34 TSSSK50 Jabar Kab. Sumedang 388,520 110,245 28.38 TSSK51 Jabar Kab. Tasik 839,559 177,420 21.13 TSSSK52 Jabar Kota Bekasi 586,155 412,062 70.30 TSSSB53 Jabar Kota Bogor 258,725 175,330 67.77 TSSSB54 Jabar Kota Cirebon 101,758 63,890 62.79 TSSSB55 Jabar Kota Sukabumi 80,279 47,839 59.59 TSSSB56 Jateng Kab. Kendal 364,453 103,319 28.35 TSSK57 Jateng Kab. Magelang 584,440 155,012 26.52 TSSK58 Jateng Kab. Pekalongan 355,845 83,603 23.49 TSSK59 Jateng Kab. Pemalang 520,240 98,712 18.97 TSSSK60 Jateng Kab. Sukoharjo 362,908 168,937 46.55 TSSB61 Jateng Kab. Tegal 576,657 120,680 20.93 TSSSK62 Jateng Kota Pekalongan 105,300 39,397 37.41 TSSC63 Jateng Kota Semarang 583,896 353,995 60.63 TSSSB64 Jateng Kota Tegal 90,614 43,757 48.29 TSSB65 DIY Kota Yogyakarta 160,267 116,559 72.73 TSSSB66 Jatim Kab. Bangkalan 383,707 46,880 12.22 TSSSK67 Jatim Kab. Banyuwangi 737,881 201,662 27.33 TSSK68 Jatim Kab. Blitar 499,826 132,729 26.56 TSSK69 Jatim Kab. Kediri 606,897 187,741 30.93 TSSK70 Jatim Kab. Magetan 290,058 106,476 36.71 TSSC71 Jatim Kab. Mojokerto 418,717 138,990 33.19 TSSC72 Jatim Kab. Pamekasan 344,296 54,619 15.86 TSSSK73 Jatim Kab. Pasuruan 676,495 163,226 24.13 TSSK74 Jatim Kab. Sidoarjo 703,674 453,600 64.46 TSSSB75 Jatim Kota Kediri 98,856 54,178 54.80 TSSB76 Jatim Kota Malang 299,826 196,055 65.39 TSSSB77 Jatim Kota Mojkerto 45,711 27,226 59.56 TSSSB78 Jatim Kota Probolinggo 75,064 36,243 48.28 TSSB79 Jatim Kota Surabaya 1,070,994 738,220 68.93 TSSSB80 Bali Kab. Badung 171,955 107,584 62.57 TSSSB81 Bali Kab. Bangli 123,029 35,409 28.78 TSSK82 Bali Kab. Buleleng 291,563 93,201 31.97 TSSC83 Bali Kab. Gianyar 226,662 115,118 50.79 TSSB84 Bali Kab. Jembrana 131,597 40,917 31.09 TSSC85 Bali Kab. Tabanan 203,153 78,060 38.42 TSSC86 Bali Kota Denpasar 268,138 188,415 70.27 TSSSB87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 98,973 36,250 36.63 TSSC88 Kalbar Kab. Ketapang 188,134 47,227 25.10 TSSK89 Kalbar Kab. Pontianak 396,796 103,359 26.05 TSSK90 Kalbar Kab. Sambas 368,896 90,721 24.59 TSSK91 Kalbar Kab. Sanggau 245,334 58,672 23.92 TSSK92 Kalteng Kab. Barito Selatan 93,559 37,109 39.66 TSSC93 Kalteng Kab. Barito Utara 81,392 27,140 33.34 TSSC94 Kalteng Kab. Kapuas 247,833 95,691 38.61 TSSC





95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 97,811 29,062 29.71 TSSK96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 123,237 29,861 24.23 TSSK97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 140,020 29,376 20.98 TSSSK98 Kalsel Kab. Tabalong 85,177 29,462 34.59 TSSC99 Kalsel Kab. Tanah Laut 107,519 30,100 28.00 TSSK

100 Kalsel Kab. Tapin 77,829 16,703 21.46 TSSSK101 Kaltim Kab. Berau 54,159 20,642 38.11 TSSC102 Kaltim Kab. Kutai 348,581 129,770 37.23 TSSC103 Kaltim Kab. Pasir 109,892 32,807 29.85 TSSK104 Kaltim Kota Balikpapan 153,799 108,423 70.50 TSSSB105 Kaltim Kota Samarinda 225,853 134,749 59.66 TSSSB106 Sulut Kab. Minahasa 341,323 161,018 47.17 TSSB107 Sulut Kab. Sangietalaut 109,084 42,470 38.93 TSSC108 Sulut Kota Bitung 56,393 35,074 62.20 TSSSB109 Sulut Kota Manado 128,904 102,571 79.57 TSSSB110 Gorontalo Kab. Gorontalo 255,639 61,811 24.18 TSSK111 Gorontalo Kota Gorontalo 41,971 22,661 53.99 TSSB112 Sulteng Kab. Banggai 185,477 58,981 31.80 TSSC113 Sulteng Kab. Tolitoli 101,823 37,129 36.46 TSSC114 Sulteng Kab. Donggala*) 307,371 75,375 24.52 TSSK115 Sulteng Kab. Morowali116 Sulteng Kab. Poso*) 180,232 63,433 35.20 TSSC117 Sultra Kab. Buton 204,384 68,339 33.44 TSSC118 Sultra Kab. Kolaka 120,881 52,384 43.34 TSSC119 Sulsel Kab. Luwu 304,939 129,444 42.45 TSSC120 Sulsel Kab. Majene 38,853 14,201 36.55 TSSC121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 84,596 23,695 28.01 TSSK122 Sulsel Kab. Pinrang 108,794 36,831 33.85 TSSC123 Sulsel Kab. Tana Toraja 158,744 60,039 37.82 TSSC124 Sulsel Kota Parepare 33,887 21,056 62.14 TSSSB125 NTB Kab. Bima 206,641 64,540 31.23 TSSC126 NTB Kab. Lombok Barat 281,736 60,912 21.62 TSSSK127 NTB Kota Mataram 108,673 54,141 49.82 TSSB128 NTT Kab. Ende 124,368 25,956 20.87 TSSSK129 NTT Kab. Flores Timur 142,961 25,655 17.95 TSSSK130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 174,568 25,780 14.77 TSSSK131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 104,258 14,953 14.34 TSSSK132 NTT Kota Kupang 74,884 54,226 72.41 TSSSB133 Papua Kab. Fakfak 56,025 19,284 34.42 TSSC134 Papua Kab. Manokwari 89,520 20,830 23.27 TSSK




Keterangan :TSS : Singkatan dari Tenaga Kerja - Ketersediaaan - Tenaga Kerja Berpengalaman Pendidikan SLTPHuruf setelah TSS : SB : Sangat Banyak



1 Sumut Kab. Asahan 383,734 1,384 385,118 0.36 TSCSK2 Sumut Kab. Dairi 170,606 2,927 173,533 1.69 TSCK3 Sumut Kab. Deli Serdang 764,336 46,090 810,426 5.69 TSCC4 Sumut Kab. Langkat 322,122 4,492 326,614 1.38 TSCSK5 Sumut Kab. Simalungun 361,434 14,624 376,058 3.89 TSCC6 Sumut Kota Binjai 72,109 8,676 80,785 10.74 TSCSB7 Sumut Kota Medan 662,842 68,634 731,476 9.38 TSCSB8 Sumut Kota Pematang Siantar 79,985 712 80,697 0.88 TSCSK9 Sumut Kota Sibolga 25,683 2,298 27,981 8.21 TSCSB

10 Sumut Kota Tanjung Balai 46,844 4,353 51,197 8.50 TSCSB11 Sumut Kota Tebing Tinggi 42,037 4,955 46,992 10.54 TSCSB12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 126,136 4,812 130,948 3.67 TSCC13 Sumbar Kab. Sijunjung 137,057 1,328 138,385 0.96 TSCSK14 Sumbar Kota Padang 225,486 26,325 251,811 10.45 TSCSB15 Sumbar Kota Sawah Lunto 19,713 477 20,190 2.36 TSCK16 Riau Kab. Bengkalis 450,464 31,732 482,196 6.58 TSCB17 Riau Kab. Indragiri Hilir 220,306 4,951 225,257 2.20 TSCK18 Riau Kab. Kampar 325,616 7,532 333,148 2.26 TSCK19 Riau Kota Batam 192,387 11,776 204,163 5.77 TSCC20 Riau Kota Pakanbaru 191,683 33,088 224,771 14.72 TSCSB21 Jambi Kab. Batanghari 158,531 7,754 166,285 4.66 TSCC22 Jambi Kab. Bungo 165,253 3,386 168,639 2.01 TSCK23 Jambi Kab. Kerinci 143,949 2,434 146,383 1.66 TSCK24 Sumsel Kab. Muara Enim 281,183 8,747 289,930 3.02 TSCC25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 520,331 6,867 527,198 1.30 TSCSK26 Sumsel Kab. Musi Rawas 278,333 4,224 282,557 1.49 TSCK27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 421,537 11,370 432,907 2.63 TSCK28 Sumsel Kota Palembang 462,117 41,772 503,889 8.29 TSCSB29 Babel Kab. Bangka 281,799 3,041 284,840 1.07 TSCSK30 Babel Kota Pangkal Pinang 46,282 1,721 48,003 3.59 TSCC31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 182,295 1,973 184,268 1.07 TSCSK32 Bengkulu Kota Bengkulu 77,145 4,247 81,392 5.22 TSCC33 Lampung Kab. Lampung Barat 160,897 393 161,290 0.24 TSCSK34 Lampung Kab. Lampung Selatan 469,603 8,413 478,016 1.76 TSCK35 Lampung Kab. Lampung Timur 865,828 107,226 973,054 11.02 TSCSB36 Lampung Kota Bandar Lampung 255,873 34,117 289,990 11.76 TSCSB37 Banten Kab. Lebak 366,610 23,428 390,038 6.01 TSCB38 Banten Kab. Serang 652,391 58,449 710,840 8.22 TSCSB39 Banten Kab. Tangerang 936,046 87,810 1,023,856 8.58 TSCSB40 Banten Kota Tanggerang 466,298 73,637 539,935 13.64 TSCSB41 Jabar Kab. Bekasi 565,048 25,532 590,580 4.32 TSCC42 Jabar Kab. Bogor 1,619,535 148,140 1,767,675 8.38 TSCSB43 Jabar Kab. Ciamis 709,396 22,302 731,698 3.05 TSCC44 Jabar Kab. Cirebon 729,180 56,590 785,770 7.20 TSCB45 Jabar Kab. Garut 700,012 72,489 772,501 9.38 TSCSB46 Jabar Kab. Indramayu 636,116 28,616 664,732 4.30 TSCC47 Jabar Kab. Karawang 654,253 57,374 711,627 8.06 TSCSB

Indikator Rasio Pencari Kerjaterhadap Angkatan Kerja

No. Propinsi Kabupaten/Kota Penduduk Pencari Angkatan Rasio IntensitasBekerja Kerja Kerja

Lampiran 4.2.3.1.3.Indikator Pencari Kerja



48 Jabar Kab. Kuningan 400,813 30,046 430,859 6.97 TSCB49 Jabar Kab. Sukabumi 810,575 33,129 843,704 3.93 TSCC50 Jabar Kab. Sumedang 388,520 23,761 412,281 5.76 TSCC51 Jabar Kab. Tasik 839,559 43,909 883,468 4.97 TSCC52 Jabar Kota Bekasi 586,155 66,004 652,159 10.12 TSCSB53 Jabar Kota Bogor 258,725 26,786 285,511 9.38 TSCSB54 Jabar Kota Cirebon 101,758 5,696 107,454 5.30 TSCC55 Jabar Kota Sukabumi 80,279 12,351 92,630 13.33 TSCSB56 Jateng Kab. Kendal 364,453 19,514 383,967 5.08 TSCC57 Jateng Kab. Magelang 584,440 11,911 596,351 2.00 TSCK58 Jateng Kab. Pekalongan 355,845 16,631 372,476 4.46 TSCC59 Jateng Kab. Pemalang 520,240 45,384 565,624 8.02 TSCSB60 Jateng Kab. Sukoharjo 362,908 23,362 386,270 6.05 TSCB61 Jateng Kab. Tegal 576,657 38,425 615,082 6.25 TSCB62 Jateng Kota Pekalongan 105,300 6,120 111,420 5.49 TSCC63 Jateng Kota Semarang 583,896 47,346 631,242 7.50 TSCSB64 Jateng Kota Tegal 90,614 8,805 99,419 8.86 TSCSB65 DIY Kota Yogyakarta 160,267 12,750 173,017 7.37 TSCB66 Jatim Kab. Bangkalan 383,707 9,168 392,875 2.33 TSCK67 Jatim Kab. Banyuwangi 737,881 11,439 749,320 1.53 TSCK68 Jatim Kab. Blitar 499,826 13,974 513,800 2.72 TSCK69 Jatim Kab. Kediri 606,897 21,808 628,705 3.47 TSCC70 Jatim Kab. Magetan 290,058 12,803 302,861 4.23 TSCC71 Jatim Kab. Mojokerto 418,717 15,910 434,627 3.66 TSCC72 Jatim Kab. Pamekasan 344,296 6,323 350,619 1.80 TSCK73 Jatim Kab. Pasuruan 676,495 24,642 701,137 3.51 TSCC74 Jatim Kab. Sidoarjo 703,674 29,062 732,736 3.97 TSCC75 Jatim Kota Kediri 98,856 6,757 105,613 6.40 TSCB76 Jatim Kota Malang 299,826 26,546 326,372 8.13 TSCSB77 Jatim Kota Mojkerto 45,711 3,344 49,055 6.82 TSCB78 Jatim Kota Probolinggo 75,064 3,306 78,370 4.22 TSCC79 Jatim Kota Surabaya 1,070,994 53,944 1,124,938 4.80 TSCC80 Bali Kab. Badung 171,955 4,799 176,754 2.72 TSCK81 Bali Kab. Bangli 123,029 1,135 124,164 0.91 TSCSK82 Bali Kab. Buleleng 291,563 6,744 298,307 2.26 TSCK83 Bali Kab. Gianyar 226,662 3,378 230,040 1.47 TSCSK84 Bali Kab. Jembrana 131,597 4,129 135,726 3.04 TSCC85 Bali Kab. Tabanan 203,153 5,457 208,610 2.62 TSCK86 Bali Kota Denpasar 268,138 8,234 276,372 2.98 TSCK87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 98,973 2,501 101,474 2.46 TSCK88 Kalbar Kab. Ketapang 188,134 3,981 192,115 2.07 TSCK89 Kalbar Kab. Pontianak 396,796 7,186 403,982 1.78 TSCK90 Kalbar Kab. Sambas 368,896 13,709 382,605 3.58 TSCC91 Kalbar Kab. Sanggau 245,334 2,827 248,161 1.14 TSCSK92 Kalteng Kab. Barito Selatan 93,559 673 94,232 0.71 TSCSK93 Kalteng Kab. Barito Utara 81,392 1,016 82,408 1.23 TSCSK94 Kalteng Kab. Kapuas 247,833 5,778 253,611 2.28 TSCK






95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 97,811 3,542 101,353 3.49 TSCC96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 123,237 1,616 124,853 1.29 TSCSK97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 140,020 1,484 141,504 1.05 TSCSK98 Kalsel Kab. Tabalong 85,177 1,070 86,247 1.24 TSCSK99 Kalsel Kab. Tanah Laut 107,519 1,682 109,201 1.54 TSCK

100 Kalsel Kab. Tapin 77,829 2,147 79,976 2.68 TSCK101 Kaltim Kab. Berau 54,159 2,393 56,552 4.23 TSCC102 Kaltim Kab. Kutai 348,581 11,857 360,438 3.29 TSCC103 Kaltim Kab. Pasir 109,892 1,760 111,652 1.58 TSCK104 Kaltim Kota Balikpapan 153,799 17,348 171,147 10.14 TSCSB105 Kaltim Kota Samarinda 225,853 8,191 234,044 3.50 TSCC106 Sulut Kab. Minahasa 341,323 16,283 357,606 4.55 TSCC107 Sulut Kab. Sangietalaut 109,084 2,861 111,945 2.56 TSCK108 Sulut Kota Bitung 56,393 4,320 60,713 7.12 TSCB109 Sulut Kota Manado 128,904 20,415 149,319 13.67 TSCSB110 Gorontalo Kab. Gorontalo 255,639 10,529 266,168 3.96 TSCC111 Gorontalo Kota Gorontalo 41,971 4,419 46,390 9.53 TSCSB112 Sulteng Kab. Banggai 185,477 3,220 188,697 1.71 TSCK113 Sulteng Kab. Tolitoli 101,823 3,293 105,116 3.13 TSCC114 Sulteng Kab. Donggala*) 307,371 3,081 310,452 0.99 TSCSK115 Sulteng Kab. Morowali 79,904 2,170 82,074 2.64 TSCK116 Sulteng Kab. Poso*) 180,232 3,320 183,552 1.81 TSCK117 Sultra Kab. Buton 204,384 6,498 210,882 3.08 TSCC118 Sultra Kab. Kolaka 120,881 3,276 124,157 2.64 TSCK119 Sulsel Kab. Luwu 304,939 4,724 309,663 1.53 TSCK120 Sulsel Kab. Majene 38,853 981 39,834 2.46 TSCK121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 84,596 5,369 89,965 5.97 TSCB122 Sulsel Kab. Pinrang 108,794 2,313 111,107 2.08 TSCK123 Sulsel Kab. Tana Toraja 158,744 4,019 162,763 2.47 TSCK124 Sulsel Kota Parepare 33,887 2,239 36,126 6.20 TSCB125 NTB Kab. Bima 206,641 11,021 217,662 5.06 TSCC126 NTB Kab. Lombok Barat 281,736 8,214 289,950 2.83 TSCK127 NTB Kota Mataram 108,673 8,364 117,037 7.15 TSCB128 NTT Kab. Ende 124,368 2,560 126,928 2.02 TSCK129 NTT Kab. Flores Timur 142,961 2,131 145,092 1.47 TSCSK130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 174,568 1,042 175,610 0.59 TSCSK131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 104,258 657 104,915 0.63 TSCSK132 NTT Kota Kupang 74,884 11,233 86,117 13.04 TSCSB133 Papua Kab. Fakfak 56,025 1,879 57,904 3.25 TSCC134 Papua Kab. Manokwari 89,520 1,369 90,889 1.51 TSCK


Keterangan :TSC: Singkatan dari Tenaga Kerja - Ketersediaaan - Pencari KerjaHuruf setelah TSC : SB : Sangat Banyak




1 Sumut Kab. Asahan Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD2 Sumut Kab. Dairi Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD3 Sumut Kab. Deli Serdang Medan 15.50 464,000 29,935 TBRSD4 Sumut Kab. Langkat Medan 15.50 464,000 29,935 TBRSD5 Sumut Kab. Simalungun Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD6 Sumut Kota Binjai Medan 15.50 464,000 29,935 TBRSD7 Sumut Kota Medan Medan 15.50 464,000 29,935 TBRSD8 Sumut Kota Pematang Siantar Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD9 Sumut Kota Sibolga Sibolga 8.66 464,000 53,580 TBSRT

10 Sumut Kota Tanjung Balai Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD11 Sumut Kota Tebing Tinggi Pematang Siantar 13.55 464,000 34,244 TBRSD12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan Padang 9.86 385,000 39,047 TBRT13 Sumbar Kab. Sijunjung Padang 9.86 385,000 39,047 TBRT14 Sumbar Kota Padang Padang 9.86 385,000 39,047 TBRT15 Sumbar Kota Sawah Lunto Padang 9.86 385,000 39,047 TBRT16 Riau Kab. Bengkalis Pekan Baru 14.65 394,000 26,894 TBRSD17 Riau Kab. Indragiri Hilir Pekan Baru 14.65 394,000 26,894 TBRSD18 Riau Kab. Kampar Pekan Baru 14.65 394,000 26,894 TBRSD19 Riau Kota Batam Batam 12.64 510,000 40,348 TBRT20 Riau Kota Pakanbaru Pekan Baru 14.65 394,000 26,894 TBRSD21 Jambi Kab. Batanghari Jambi 10.11 304,000 30,069 TBRSD22 Jambi Kab. Bungo Jambi 10.11 304,000 30,069 TBRSD23 Jambi Kab. Kerinci Jambi 10.11 304,000 30,069 TBRSD24 Sumsel Kab. Muara Enim Palembang 15.15 331,500 21,881 TBRR25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin Palembang 15.15 331,500 21,881 TBRR26 Sumsel Kab. Musi Rawas Palembang 15.15 331,500 21,881 TBRR27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir Palembang 15.15 331,500 21,881 TBRR28 Sumsel Kota Palembang Palembang 15.15 331,500 21,881 TBRR29 Babel Kab. Bangka Palembang 15.15 361,120 23,836 TBRR30 Babel Kota Pangkal Pinang Palembang 15.15 361,850 23,884 TBRR31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Bengkulu 10.58 295,000 27,883 TBRSD32 Bengkulu Kota Bengkulu Bengkulu 10.58 295,000 27,883 TBRSD33 Lampung Kab. Lampung Barat Bandar Lampung 12.94 310,000 23,957 TBRR34 Lampung Kab. Lampung Selatan Bandar Lampung 12.94 310,000 23,957 TBRR35 Lampung Kab. Lampung Timur Bandar Lampung 12.94 310,000 23,957 TBRR36 Lampung Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 12.94 310,000 23,957 TBRR37 Banten Kab. Lebak Serang/Cilegon 12.75 360,000 28,235 TBRSD38 Banten Kab. Serang Serang/Cilegon 12.75 360,000 28,235 TBRSD39 Banten Kab. Tangerang Serang/Cilegon 12.75 590,000 46,275 TBSRT40 Banten Kota Tanggerang Jakarta 11.52 590,000 51,215 TBSRT41 Jabar Kab. Bekasi Jakarta 11.52 575,500 49,957 TBSRT42 Jabar Kab. Bogor Jakarta 11.52 570,169 49,494 TBSRT43 Jabar Kab. Ciamis Bandung 11.91 284,500 23,887 TBRR44 Jabar Kab. Cirebon Cirebon 12.93 280,779 21,715 TBRR45 Jabar Kab. Garut Bandung 11.91 285,000 23,929 TBRR46 Jabar Kab. Indramayu Cirebon 12.93 280,779 21,715 TBRR47 Jabar Kab. Karawang Jakarta 11.52 530,015 46,008 TBSRT

Lampiran 4.2.3.2. Variabel Biaya Tenaga KerjaLampiran 4.2.3.2.1. Indikator Biaya Tenaga Kerja Berdasarkan Aturan Formal

Kota UMP atau Rasio IntensitasNo. Propinsi Kabupaten/Kota Terdekat IHK 2001 UMK 2001 UMP/K

Thd IHK


48 Jabar Kab. Kuningan Cirebon 12.93 280,779 21,715 TBRR49 Jabar Kab. Sukabumi Bandung 11.91 281,000 23,594 TBRR50 Jabar Kab. Sumedang Cirebon 12.93 470,000 36,350 TBRT51 Jabar Kab. Tasik Tasikmalaya 16.71 280,779 16,803 TBRSR52 Jabar Kota Bekasi Jakarta 11.52 575,500 49,957 TBSRT53 Jabar Kota Bogor Bandung 11.91 576,169 48,377 TBSRT54 Jabar Kota Cirebon Cirebon 12.93 417,000 32,251 TBRSD55 Jabar Kota Sukabumi Bandung 11.91 280,779 23,575 TBRR56 Jateng Kab. Kendal Semarang 13.98 330,000 23,605 TBRR57 Jateng Kab. Magelang Yogyakarta 12.26 320,200 26,117 TBRSD58 Jateng Kab. Pekalongan Tegal 11.26 322,800 28,668 TBRSD59 Jateng Kab. Pemalang Tegal 11.26 336,150 29,853 TBRSD60 Jateng Kab. Sukoharjo Surakarta 15.58 327,900 21,046 TBRSR61 Jateng Kab. Tegal Tegal 11.26 321,700 28,570 TBRSD62 Jateng Kota Pekalongan Tegal 11.26 332,850 29,560 TBRSD63 Jateng Kota Semarang Semarang 13.98 343,250 24,553 TBRR64 Jateng Kota Tegal Tegal 11.26 326,900 29,032 TBRSD65 DIY Kota Yogyakarta Yogyakarta 12.26 321,750 26,244 TBRSD66 Jatim Kab. Bangkalan Surabaya 14.13 330,000 23,355 TBRR67 Jatim Kab. Banyuwangi Jember 13.92 267,500 19,217 TBRSR68 Jatim Kab. Blitar Malang 12.45 267,950 21,522 TBRR69 Jatim Kab. Kediri Kediri 15.91 361,250 22,706 TBRR70 Jatim Kab. Magetan Kediri 15.91 260,000 16,342 TBRSR71 Jatim Kab. Mojokerto Surabaya 14.13 453,000 32,059 TBRSD72 Jatim Kab. Pamekasan Surabaya 14.13 300,000 21,231 TBRSR73 Jatim Kab. Pasuruan Surabaya 14.13 453,000 32,059 TBRSD74 Jatim Kab. Sidoarjo Surabaya 14.13 453,000 32,059 TBRSD75 Jatim Kota Kediri Kediri 15.91 361,250 22,706 TBRR76 Jatim Kota Malang Malang 12.45 443,000 35,582 TBRT77 Jatim Kota Mojkerto Surabaya 14.13 453,000 32,059 TBRSD78 Jatim Kota Probolinggo Jember 13.92 400,000 28,736 TBRSD79 Jatim Kota Surabaya Surabaya 14.13 453,200 32,074 TBRSD80 Bali Kab. Badung Denpasar 11.52 385,000 33,420 TBRSD81 Bali Kab. Bangli Denpasar 11.52 341,000 29,601 TBRSD82 Bali Kab. Buleleng Denpasar 11.52 341,000 29,601 TBRSD83 Bali Kab. Gianyar Denpasar 11.52 345,000 29,948 TBRSD84 Bali Kab. Jembrana Denpasar 11.52 341,000 29,601 TBRSD85 Bali Kab. Tabanan Denpasar 11.52 341,000 29,601 TBRSD86 Bali Kota Denpasar Denpasar 11.52 385,000 33,420 TBRSD87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu Sampit 14.69 380,000 25,868 TBRR88 Kalbar Kab. Ketapang Sampit 14.69 380,000 25,868 TBRR89 Kalbar Kab. Pontianak Pontianak 10.60 380,000 35,849 TBRT90 Kalbar Kab. Sambas Pontianak 10.60 380,000 35,849 TBRT91 Kalbar Kab. Sanggau Sampit 14.69 380,000 25,868 TBRR92 Kalteng Kab. Barito Selatan Palangkaraya 13.35 362,000 27,116 TBRSD93 Kalteng Kab. Barito Utara Palangkaraya 13.35 362,000 27,116 TBRSD94 Kalteng Kab. Kapuas Palangkaraya 13.35 362,000 27,116 TBRSD


Thd IHK



95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan Banjarmasin 8.36 377,500 45,156 TBSRT96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara Banjarmasin 8.36 377,500 45,156 TBSRT97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah Banjarmasin 8.36 377,500 45,156 TBSRT98 Kalsel Kab. Tabalong Banjarmasin 8.36 500,000 59,809 TBSRT99 Kalsel Kab. Tanah Laut Banjarmasin 8.36 500,000 59,809 TBSRT

100 Kalsel Kab. Tapin Banjarmasin 8.36 500,000 59,809 TBSRT101 Kaltim Kab. Berau Balikpapan 10.82 500,000 46,211 TBSRT102 Kaltim Kab. Kutai Samarinda 10.21 500,000 48,972 TBSRT103 Kaltim Kab. Pasir Balikpapan 10.82 500,000 46,211 TBSRT104 Kaltim Kota Balikpapan Balikpapan 10.82 500,000 46,211 TBSRT105 Kaltim Kota Samarinda Samarinda 10.21 500,000 48,972 TBSRT106 Sulut Kab. Minahasa Manado 13.30 438,000 32,932 TBRSD107 Sulut Kab. Sangietalaut Manado 13.30 438,000 32,932 TBRSD108 Sulut Kota Bitung Manado 13.30 438,000 32,932 TBRSD109 Sulut Kota Manado Manado 13.30 438,000 32,932 TBRSD110 Gorontalo Kab. Gorontalo Manado 13.30 375,000 28,195 TBRSD111 Gorontalo Kota Gorontalo Manado 13.30 375,000 28,195 TBRSD112 Sulteng Kab. Banggai Palu 18.73 350,000 18,687 TBRSR113 Sulteng Kab. Tolitoli Palu 18.73 350,000 18,687 TBRSR114 Sulteng Kab. Donggala*) Palu 18.73 350,000 18,687 TBRSR115 Sulteng Kab. Morowali Palu 18.73 350,000 18,687 TBRSR116 Sulteng Kab. Poso*) Palu 18.73 350,000 18,687 TBRSR117 Sultra Kab. Buton Kendari 12.56 325,000 25,876 TBRR118 Sultra Kab. Kolaka Kendari 12.56 325,000 25,876 TBRR119 Sulsel Kab. Luwu Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD120 Sulsel Kab. Majene Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD122 Sulsel Kab. Pinrang Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD123 Sulsel Kab. Tana Toraja Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD124 Sulsel Kota Parepare Ujung Pandang 11.77 375,000 31,861 TBRSD125 NTB Kab. Bima Mataram 14.76 320,000 21,680 TBRR126 NTB Kab. Lombok Barat Mataram 14.76 320,000 21,680 TBRR127 NTB Kota Mataram Mataram 14.76 320,000 21,680 TBRR128 NTT Kab. Ende Kupang 12.34 330,000 26,742 TBRSD129 NTT Kab. Flores Timur Kupang 12.34 330,000 26,742 TBRSD130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan Kupang 12.34 330,000 26,742 TBRSD131 NTT Kab. Timor Tengah Utara Kupang 12.34 330,000 26,742 TBRSD132 NTT Kota Kupang Kupang 12.34 330,000 26,742 TBRSD133 Papua Kab. Fakfak Jayapura 14.00 530,000 37,857 TBRT134 Papua Kab. Manokwari Jayapura 14.00 530,000 37,857 TBRT

Sumber : BPS IHK 2001, UMK/UMP2001 Kabupaten/Kota/Propinsi di Indonesia Rata-rata : 31,047.09Susenas Kor 2000 BPS Standev : 9,345.65IHK berdasarkan Data IHK Kota Terdekat


Thd IHK

Keterangan :TBR : Singkatan dari Tenaga Kerja - Biaya - Rasio Biaya Tenaga Kerja Formal/IHKHuruf setelah TBR : ST : Sangat Tinggi,



Lampiran 4.2.3.2.2.Indikator Biaya Tenaga Kerja Aktual

Kota Rata-rata Rasio IntensitasNo. Propinsi Kabupaten/Kota Terdekat IHK 2001 Upah TK Rata Upah

TK Thd IHK

1 Sumut Kab. Asahan Pematang Siantar 13.55 369,005 27,233 TBDSD2 Sumut Kab. Dairi Pematang Siantar 13.55 223,433 16,489 TBDR3 Sumut Kab. Deli Serdang Medan 15.50 226,859 14,636 TBDR4 Sumut Kab. Langkat Medan 15.50 281,966 18,191 TBDSD5 Sumut Kab. Simalungun Pematang Siantar 13.55 185,462 13,687 TBDR6 Sumut Kota Binjai Medan 15.50 288,139 18,590 TBDSD7 Sumut Kota Medan Medan 15.50 513,640 33,138 TBDT8 Sumut Kota Pematang Siantar Pematang Siantar 13.55 301,726 22,268 TBDSD9 Sumut Kota Sibolga Sibolga 8.66 326,644 37,719 TBDT

10 Sumut Kota Tanjung Balai Pematang Siantar 13.55 348,634 25,729 TBDSD11 Sumut Kota Tebing Tinggi Pematang Siantar 13.55 203,509 15,019 TBDR12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan Padang 9.86 150,765 15,291 TBDR13 Sumbar Kab. Sijunjung Padang 9.86 345,790 35,070 TBDT14 Sumbar Kota Padang Padang 9.86 580,514 58,876 TBDST15 Sumbar Kota Sawah Lunto Padang 9.86 276,283 28,021 TBDSD16 Riau Kab. Bengkalis Pekan Baru 14.65 508,591 34,716 TBDT17 Riau Kab. Indragiri Hilir Pekan Baru 14.65 256,654 17,519 TBDSD18 Riau Kab. Kampar Pekan Baru 14.65 185,571 12,667 TBDR19 Riau Kota Batam Batam 12.64 422,181 33,400 TBDT20 Riau Kota Pakanbaru Pekan Baru 14.65 633,573 43,247 TBDST21 Jambi Kab. Batanghari Jambi 10.11 345,574 34,181 TBDT22 Jambi Kab. Bungo Jambi 10.11 299,835 29,657 TBDSD23 Jambi Kab. Kerinci Jambi 10.11 351,890 34,806 TBDT24 Sumsel Kab. Muara Enim Palembang 15.15 258,539 17,065 TBDSD25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin Palembang 15.15 349,151 23,046 TBDSD26 Sumsel Kab. Musi Rawas Palembang 15.15 262,982 17,359 TBDSD27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir Palembang 15.15 221,610 14,628 TBDR28 Sumsel Kota Palembang Palembang 15.15 370,155 24,433 TBDSD29 Babel Kab. Bangka Palembang 15.15 313,410 20,687 TBDSD30 Babel Kota Pangkal Pinang Palembang 15.15 267,688 17,669 TBDSD31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Bengkulu 10.58 420,433 39,738 TBDT32 Bengkulu Kota Bengkulu Bengkulu 10.58 342,470 32,370 TBDT33 Lampung Kab. Lampung Barat Bandar Lampung 12.94 181,477 14,024 TBDR34 Lampung Kab. Lampung Selatan Bandar Lampung 12.94 175,317 13,548 TBDR35 Lampung Kab. Lampung Timur Bandar Lampung 12.94 561,462 43,390 TBDST36 Lampung Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 12.94 284,906 22,017 TBDSD37 Banten Kab. Lebak Serang/Cilegon 12.75 171,572 13,457 TBDR38 Banten Kab. Serang Serang/Cilegon 12.75 274,006 21,491 TBDSD39 Banten Kab. Tangerang Serang/Cilegon 12.75 272,489 21,372 TBDSD40 Banten Kota Tanggerang Jakarta 11.52 391,095 33,949 TBDT41 Jabar Kab. Bekasi Jakarta 11.52 240,979 20,918 TBDSD42 Jabar Kab. Bogor Jakarta 11.52 310,363 26,941 TBDSD43 Jabar Kab. Ciamis Bandung 11.91 228,049 19,148 TBDSD44 Jabar Kab. Cirebon Cirebon 12.93 252,636 19,539 TBDSD45 Jabar Kab. Garut Bandung 11.91 200,418 16,828 TBDR46 Jabar Kab. Indramayu Cirebon 12.93 234,341 18,124 TBDSD47 Jabar Kab. Karawang Jakarta 11.52 245,301 21,293 TBDSD



48 Jabar Kab. Kuningan Cirebon 12.93 204,970 15,852 TBDR49 Jabar Kab. Sukabumi Bandung 11.91 176,138 14,789 TBDR50 Jabar Kab. Sumedang Cirebon 12.93 310,076 23,981 TBDSD51 Jabar Kab. Tasik Tasikmalaya 16.71 137,574 8,233 TBDSR52 Jabar Kota Bekasi Jakarta 11.52 601,672 52,228 TBDST53 Jabar Kota Bogor Bandung 11.91 473,805 39,782 TBDT54 Jabar Kota Cirebon Cirebon 12.93 312,852 24,196 TBDSD55 Jabar Kota Sukabumi Bandung 11.91 205,966 17,293 TBDSD56 Jateng Kab. Kendal Semarang 13.98 189,891 13,583 TBDR57 Jateng Kab. Magelang Yogyakarta 12.26 174,039 14,196 TBDR58 Jateng Kab. Pekalongan Tegal 11.26 191,267 16,986 TBDR59 Jateng Kab. Pemalang Tegal 11.26 146,755 13,033 TBDR60 Jateng Kab. Sukoharjo Surakarta 15.58 214,095 13,742 TBDR61 Jateng Kab. Tegal Tegal 11.26 173,590 15,416 TBDR62 Jateng Kota Pekalongan Tegal 11.26 277,549 24,649 TBDSD63 Jateng Kota Semarang Semarang 13.98 322,219 23,049 TBDSD64 Jateng Kota Tegal Tegal 11.26 194,324 17,258 TBDSD65 DIY Kota Yogyakarta Yogyakarta 12.26 548,024 44,700 TBDST66 Jatim Kab. Bangkalan Surabaya 14.13 322,728 22,840 TBDSD67 Jatim Kab. Banyuwangi Jember 13.92 266,070 19,114 TBDSD68 Jatim Kab. Blitar Malang 12.45 153,471 12,327 TBDR69 Jatim Kab. Kediri Kediri 15.91 157,551 9,903 TBDSR70 Jatim Kab. Magetan Kediri 15.91 181,219 11,390 TBDSR71 Jatim Kab. Mojokerto Surabaya 14.13 328,589 23,255 TBDSD72 Jatim Kab. Pamekasan Surabaya 14.13 117,492 8,315 TBDSR73 Jatim Kab. Pasuruan Surabaya 14.13 204,400 14,466 TBDR74 Jatim Kab. Sidoarjo Surabaya 14.13 343,037 24,277 TBDSD75 Jatim Kota Kediri Kediri 15.91 281,658 17,703 TBDSD76 Jatim Kota Malang Malang 12.45 354,711 28,491 TBDSD77 Jatim Kota Mojkerto Surabaya 14.13 253,398 17,933 TBDSD78 Jatim Kota Probolinggo Jember 13.92 348,763 25,055 TBDSD79 Jatim Kota Surabaya Surabaya 14.13 335,844 23,768 TBDSD80 Bali Kab. Badung Denpasar 11.52 406,279 35,267 TBDT81 Bali Kab. Bangli Denpasar 11.52 326,336 28,328 TBDSD82 Bali Kab. Buleleng Denpasar 11.52 195,726 16,990 TBDR83 Bali Kab. Gianyar Denpasar 11.52 265,188 23,020 TBDSD84 Bali Kab. Jembrana Denpasar 11.52 231,183 20,068 TBDSD85 Bali Kab. Tabanan Denpasar 11.52 217,987 18,923 TBDSD86 Bali Kota Denpasar Denpasar 11.52 973,083 84,469 TBDST87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu Sampit 14.69 314,654 21,420 TBDSD88 Kalbar Kab. Ketapang Sampit 14.69 208,324 14,181 TBDR89 Kalbar Kab. Pontianak Pontianak 10.60 388,834 36,682 TBDT90 Kalbar Kab. Sambas Pontianak 10.60 312,590 29,490 TBDSD91 Kalbar Kab. Sanggau Sampit 14.69 307,466 20,930 TBDSD92 Kalteng Kab. Barito Selatan Palangkaraya 13.35 240,817 18,039 TBDSD93 Kalteng Kab. Barito Utara Palangkaraya 13.35 201,587 15,100 TBDR94 Kalteng Kab. Kapuas Palangkaraya 13.35 461,994 34,606 TBDT


TK Thd IHK


95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan Banjarmasin 8.36 220,799 26,411 TBDSD96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara Banjarmasin 8.36 227,124 27,168 TBDSD97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah Banjarmasin 8.36 165,169 19,757 TBDSD98 Kalsel Kab. Tabalong Banjarmasin 8.36 354,771 42,437 TBDST99 Kalsel Kab. Tanah Laut Banjarmasin 8.36 163,884 19,603 TBDSD

100 Kalsel Kab. Tapin Banjarmasin 8.36 267,506 31,998 TBDT101 Kaltim Kab. Berau Balikpapan 10.82 284,434 26,288 TBDSD102 Kaltim Kab. Kutai Samarinda 10.21 568,267 55,658 TBDST103 Kaltim Kab. Pasir Balikpapan 10.82 176,511 16,313 TBDR104 Kaltim Kota Balikpapan Balikpapan 10.82 573,861 53,037 TBDST105 Kaltim Kota Samarinda Samarinda 10.21 409,950 40,152 TBDST106 Sulut Kab. Minahasa Manado 13.30 256,844 19,312 TBDSD107 Sulut Kab. Sangietalaut Manado 13.30 137,544 10,342 TBDSR108 Sulut Kota Bitung Manado 13.30 509,103 38,278 TBDT109 Sulut Kota Manado Manado 13.30 273,513 20,565 TBDSD110 Gorontalo Kab. Gorontalo Manado 13.30 157,807 11,865 TBDR111 Gorontalo Kota Gorontalo Manado 13.30 200,721 15,092 TBDR112 Sulteng Kab. Banggai Palu 18.73 364,366 19,454 TBDSD113 Sulteng Kab. Tolitoli Palu 18.73 157,205 8,393 TBDSR114 Sulteng Kab. Donggala*) Palu 18.73 283,528 15,138 TBDR115 Sulteng Kab. Morowali Palu 18.73116 Sulteng Kab. Poso*) Palu 18.73 209,844 11,204 TBDSR117 Sultra Kab. Buton Kendari 12.56 222,167 17,688 TBDSD118 Sultra Kab. Kolaka Kendari 12.56 331,490 26,392 TBDSD119 Sulsel Kab. Luwu Ujung Pandang 11.77 565,946 48,084 TBDST120 Sulsel Kab. Majene Ujung Pandang 11.77 138,909 11,802 TBDR121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan Ujung Pandang 11.77 208,450 17,710 TBDSD122 Sulsel Kab. Pinrang Ujung Pandang 11.77 184,348 15,663 TBDR123 Sulsel Kab. Tana Toraja Ujung Pandang 11.77 423,974 36,022 TBDT124 Sulsel Kota Parepare Ujung Pandang 11.77 201,451 17,116 TBDSD125 NTB Kab. Bima Mataram 14.76 208,900 14,153 TBDR126 NTB Kab. Lombok Barat Mataram 14.76 130,179 8,820 TBDSR127 NTB Kota Mataram Mataram 14.76 259,474 17,580 TBDSD128 NTT Kab. Ende Kupang 12.34 190,156 15,410 TBDR129 NTT Kab. Flores Timur Kupang 12.34 174,649 14,153 TBDR130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan Kupang 12.34 484,563 39,268 TBDT131 NTT Kab. Timor Tengah Utara Kupang 12.34 186,065 15,078 TBDR132 NTT Kota Kupang Kupang 12.34 319,200 25,867 TBDSD133 Papua Kab. Fakfak Jayapura 14.00 1,058,849 75,632 TBDST134 Papua Kab. Manokwari Jayapura 14.00 346,285 24,735 TBDSD


TK Thd IHK

Sumber : BPS IHK 2001, UMK/UMP2001 Kabupaten/Kota/Propinsi di Indonesia Rata-rata : 24,001Susenas Kor 2000 BPS Standev : 12,585

Keterangan :TBD : Singkatan dari Tenaga Kerja - Biaya - Biaya Aktual/IHKHuruf setelah TBD : ST : Sangat Tinggi,




Lampiran 4.2.3.3.Variabel dan Indikator Produktivitas Tenaga Kerja

1 Sumut Kab. Asahan 3,171,760,030,000 22,025 144,007,265.83 TPPST2 Sumut Kab. Dairi 4,520,750,000 1,247 3,625,300.72 TPPR3 Sumut Kab. Deli Serdang 2,475,804,890,000 133,750 18,510,690.77 TPPSD4 Sumut Kab. Langkat 549,867,800,000 17,334 31,721,922.23 TPPT5 Sumut Kab. Simalungun 673,433,430,000 5,811 115,889,421.79 TPPST6 Sumut Kota Binjai 243,116,580,000 11,598 20,961,939.99 TPPSD7 Sumut Kota Medan 2,342,372,390,000 76,781 30,507,187.85 TPPT8 Sumut Kota Pematang Siantar 646,905,300,000 9,613 67,294,840.32 TPPST9 Sumut Kota Sibolga 62,014,730,000 1,101 56,325,821.98 TPPST

10 Sumut Kota Tanjung Balai 177,469,570,000 4,715 37,639,357.37 TPPT11 Sumut Kota Tebing Tinggi 173,949,520,000 5,425 32,064,427.65 TPPT12 Sumbar Kab. Pesisir Selatan 156,400,260,000 4,296 36,406,019.55 TPPT13 Sumbar Kab. Sijunjung 89,519,130,000 14,990 5,971,923.28 TPPR14 Sumbar Kota Padang 1,147,244,970,000 23,299 49,240,094.85 TPPST15 Sumbar Kota Sawah Lunto 45,778,190,000 1,715 26,692,822.16 TPPT16 Riau Kab. Bengkalis 161,853,350,000 21,864 7,402,732.80 TPPR17 Riau Kab. Indragiri Hilir 239,292,080,000 7,448 32,128,367.35 TPPT18 Riau Kab. Kampar 79,115,630,000 9,720 8,139,468.11 TPPR19 Riau Kota Batam 4,614,239,910,000 47,626 96,884,892.92 TPPST20 Riau Kota Pakanbaru 192,832,940,000 16,989 11,350,458.53 TPPSD21 Jambi Kab. Batanghari 121,765,800,000 16,702 7,290,492.16 TPPR22 Jambi Kab. Bungo 38,588,870,000 5,689 6,783,067.32 TPPR23 Jambi Kab. Kerinci 44,196,160,000 4,834 9,142,772.03 TPPR24 Sumsel Kab. Muara Enim 328,767,000,000 10,763 30,546,037.35 TPPT25 Sumsel Kab. Musi Banyu Asin 2,266,100,000,000 30,156 75,145,907.95 TPPST26 Sumsel Kab. Musi Rawas 215,896,000,000 6,412 33,670,617.59 TPPT27 Sumsel Kab. Ogam Komiring Ilir 291,799,000,000 21,790 13,391,418.08 TPPSD28 Sumsel Kota Palembang 3,885,170,000,000 53,738 72,298,373.59 TPPST29 Babel Kab. Bangka 1,236,362,000,000 19,475 63,484,569.96 TPPST30 Babel Kota Pangkal Pinang 72,886,000,000 3,596 20,268,631.81 TPPSD31 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 9,743,000,000 3,679 2,648,273.99 TPPR32 Bengkulu Kota Bengkulu 27,281,000,000 2,862 9,532,145.35 TPPR33 Lampung Kab. Lampung Barat 27,360,000,000 1,310 20,885,496.18 TPPSD34 Lampung Kab. Lampung Selatan 411,567,000,000 34,522 11,921,875.91 TPPSD35 Lampung Kab. Lampung Timur 168,038,000,000 153,115 1,097,462.69 TPPR36 Lampung Kota Bandar Lampung 1,437,168,000,000 34,240 41,973,364.49 TPPST37 Banten Kab. Lebak 251,121,420,000 10,975 22,881,222.78 TPPSD38 Banten Kab. Serang 3,404,543,000,000 99,107 34,352,195.10 TPPT39 Banten Kab. Tangerang 7,086,959,560,000 246,839 28,710,858.33 TPPT40 Banten Kota Tanggerang 9,472,471,000,000 150,478 62,949,208.52 TPPST41 Jabar Kab. Bekasi 25,503,822,092,000 104,584 243,859,692.61 TPPST42 Jabar Kab. Bogor 5,224,309,990,000 294,702 17,727,433.10 TPPSD43 Jabar Kab. Ciamis 403,750,690,000 57,027 7,079,991.76 TPPR44 Jabar Kab. Cirebon 493,635,040,000 158,690 3,110,687.76 TPPR45 Jabar Kab. Garut 496,518,040,000 78,748 6,305,151.11 TPPR46 Jabar Kab. Indramayu 1,795,983,255,780 28,529 62,952,899.01 TPPST47 Jabar Kab. Karawang 2,268,664,000,000 126,836 17,886,593.71 TPPSD

Nilai Tambah Jumlah TK ProduktivitasNo. Propinsi Kabupaten/Kota Manufaktur Sektor Setahun Intensitas

Manufaktur



Manufaktur

48 Jabar Kab. Kuningan 62,938,410,000 18,991 3,314,117.74 TPPR49 Jabar Kab. Sukabumi 906,851,090,000 91,864 9,871,669.97 TPPR50 Jabar Kab. Sumedang 402,073,380,000 49,697 8,090,496.01 TPPR51 Jabar Kab. Tasik 440,063,220,000 147,974 2,973,922.58 TPPR52 Jabar Kota Bekasi 4,140,751,000,000 132,356 31,284,951.19 TPPT53 Jabar Kota Bogor 732,433,950,000 58,464 12,527,947.97 TPPSD54 Jabar Kota Cirebon 1,593,674,670,000 10,833 147,112,957.63 TPPST55 Jabar Kota Sukabumi 40,536,010,000 9,525 4,255,749.08 TPPR56 Jateng Kab. Kendal 1,441,708,930,000 42,909 33,599,219.98 TPPT57 Jateng Kab. Magelang 503,688,970,000 90,177 5,585,559.18 TPPR58 Jateng Kab. Pekalongan 773,008,281,000 120,304 6,425,457.85 TPPR59 Jateng Kab. Pemalang 453,147,395,000 69,951 6,478,068.86 TPPR60 Jateng Kab. Sukoharjo 663,653,090,000 83,891 7,910,897.35 TPPR61 Jateng Kab. Tegal 503,088,650,000 95,419 5,272,415.87 TPPR62 Jateng Kota Pekalongan 332,512,941,000 37,211 8,935,877.59 TPPR63 Jateng Kota Semarang 3,597,955,583,000 122,095 29,468,492.43 TPPT64 Jateng Kota Tegal 169,642,378,840 15,214 11,150,412.70 TPPSD65 DIY Kota Yogyakarta 390,069,000,000 17,809 21,902,914.26 TPPSD66 Jatim Kab. Bangkalan 64,309,440,000 23,254 2,765,521.63 TPPR67 Jatim Kab. Banyuwangi 211,573,150,000 62,436 3,388,640.37 TPPR68 Jatim Kab. Blitar 76,819,250,000 43,749 1,755,908.71 TPPR69 Jatim Kab. Kediri 374,200,000,000 80,177 4,667,173.88 TPPR70 Jatim Kab. Magetan 127,144,800,000 40,172 3,165,010.46 TPPR71 Jatim Kab. Mojokerto 836,587,320,000 94,564 8,846,784.40 TPPR72 Jatim Kab. Pamekasan 12,485,160,000 28,367 440,129.73 TPPSR73 Jatim Kab. Pasuruan 1,172,346,940,000 141,221 8,301,505.73 TPPR74 Jatim Kab. Sidoarjo 5,706,619,740,000 269,947 21,139,778.33 TPPSD75 Jatim Kota Kediri 10,462,400,500,000 23,293 449,165,006.65 TPPST76 Jatim Kota Malang 2,364,210,390,000 56,688 41,705,658.87 TPPST77 Jatim Kota Mojkerto 85,114,230,000 13,362 6,369,872.03 TPPR78 Jatim Kota Probolinggo 296,001,350,000 10,230 28,934,638.32 TPPT79 Jatim Kota Surabaya 14,081,654,480,000 254,402 55,351,980.25 TPPST80 Bali Kab. Badung 102,652,340,000 14,012 7,326,030.55 TPPR81 Bali Kab. Bangli 54,850,550,000 24,272 2,259,828.20 TPPR82 Bali Kab. Buleleng 195,334,750,000 18,737 10,425,081.39 TPPSD83 Bali Kab. Gianyar 437,852,000,000 76,756 5,704,466.10 TPPR84 Bali Kab. Jembrana 86,609,160,000 19,817 4,370,447.60 TPPR85 Bali Kab. Tabanan 107,300,410,000 21,408 5,012,164.14 TPPR86 Bali Kota Denpasar 383,960,720,000 29,030 13,226,342.40 TPPSD87 Kalbar Kab. Kapuas Hulu 12,343,130,000 2,235 5,522,653.24 TPPR88 Kalbar Kab. Ketapang 276,766,550,000 22,894 12,089,042.98 TPPSD89 Kalbar Kab. Pontianak 1,836,792,310,000 30,329 60,562,244.39 TPPST90 Kalbar Kab. Sambas 195,046,850,000 41,029 4,753,877.75 TPPR91 Kalbar Kab. Sanggau 589,747,390,000 9,339 63,148,879.97 TPPST92 Kalteng Kab. Barito Selatan 51,769,630,000 3,500 14,791,322.86 TPPSD93 Kalteng Kab. Barito Utara 21,111,770,000 1,329 15,885,455.23 TPPSD94 Kalteng Kab. Kapuas 164,992,100,000 11,189 14,745,920.10 TPPSD




Manufaktur

Sumber : BPS, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Susenas Kor 2000 BPS Rata-rata : 30,059,176.63Standev : 53,686,108.76

95 Kalsel Kab. Hulu Sungai Selatan 46,629,383,000 12,489 3,733,636.24 TPPR96 Kalsel Kab. Hulu Sungai Utara 70,408,255,000 6,029 11,678,264.22 TPPSD97 Kalsel Kab. Hulu Sungai Tengah 54,597,928,000 28,767 1,897,936.11 TPPR98 Kalsel Kab. Tabalong 17,259,797,000 3,235 5,335,331.38 TPPR99 Kalsel Kab. Tanah Laut 260,231,926,000 7,338 35,463,603.98 TPPT

100 Kalsel Kab. Tapin 17,948,754,000 6,824 2,630,239.45 TPPR101 Kaltim Kab. Berau 353,265,020,000 4,853 72,793,121.78 TPPST102 Kaltim Kab. Kutai 445,377,330,000 21,410 20,802,304.06 TPPSD103 Kaltim Kab. Pasir 215,751,939,000 8,788 24,550,744.08 TPPSD104 Kaltim Kota Balikpapan 3,520,342,797,000 16,878 208,575,826.34 TPPST105 Kaltim Kota Samarinda 1,938,723,340,000 37,560 51,616,702.34 TPPST106 Sulut Kab. Minahasa 245,631,615,758 11,014 22,301,762.83 TPPSD107 Sulut Kab. Sangietalaut 27,132,000,000 5,294 5,125,047.22 TPPR108 Sulut Kota Bitung 199,265,000,000 5,955 33,461,796.81 TPPT109 Sulut Kota Manado 138,390,000,000 5,476 25,272,096.42 TPPT110 Gorontalo Kab. Gorontalo 116,818,000,000 14,611 7,995,209.09 TPPR111 Gorontalo Kota Gorontalo 26,420,633,279 4,851 5,446,430.28 TPPR112 Sulteng Kab. Banggai 69,808,319,668 10,389 6,719,445.54 TPPR113 Sulteng Kab. Tolitoli 49,002,276,765 7,730 6,339,233.73 TPPR114 Sulteng Kab. Donggala*) 133,854,130,000 8,367 15,997,864.23 TPPSD115 Sulteng Kab. Morowali 27,783,441,630 1,159 23,971,908.22 TPPSD116 Sulteng Kab. Poso*) 81,693,699,607 7,946 10,281,109.94 TPPSD117 Sultra Kab. Buton 56,157,650,000 15,637 3,591,331.46 TPPR118 Sultra Kab. Kolaka 364,675,670,000 2,948 123,702,737.45 TPPST119 Sulsel Kab. Luwu 86,618,350,000 10,924 7,929,178.87 TPPR120 Sulsel Kab. Majene 16,291,210,000 2,111 7,717,295.12 TPPR121 Sulsel Kab. Pangkajene Kepulauan 662,832,010,000 5,636 117,606,815.12 TPPST122 Sulsel Kab. Pinrang 61,041,260,000 2,791 21,870,748.84 TPPSD123 Sulsel Kab. Tana Toraja 33,502,790,000 3,838 8,729,231.37 TPPR124 Sulsel Kota Parepare 14,229,760,000 2,837 5,015,777.23 TPPR125 NTB Kab. Bima 37,972,421,000 8,825 4,302,823.91 TPPR126 NTB Kab. Lombok Barat 49,973,208,000 34,431 1,451,401.59 TPPR127 NTB Kota Mataram 122,176,035,000 9,502 12,857,928.33 TPPSD128 NTT Kab. Ende 7,599,212,000 22,876 332,191.47 TPPSR129 NTT Kab. Flores Timur 2,944,249,000 2,308 1,275,671.14 TPPR130 NTT Kab. Timor Tengah Selatan 4,585,236,629 836 5,484,732.81 TPPR131 NTT Kab. Timor Tengah Utara 4,841,908,423 5,426 892,353.19 TPPSR132 NTT Kota Kupang 44,611,724,236 4,525 9,858,944.58 TPPR133 Papua Kab. Fakfak 73,287,590,000 461 158,975,249.46 TPPST134 Papua Kab. Manokwari 50,433,800,000 3,001 16,805,664.78 TPPSD

Keterangan :TPP : Singkatan dari Tenaga Kerja - Produktivitas - Tenaga KerjaHuruf setelah TPP : ST : Sangat Tinggi,



Lampiran 4.3.Hirarki dan Bobot Faktor, Variabel, Indikator, Intensitas Pemeringkat



Sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian padaBab.III.B.3.1.3. dalam Kerangka Pemikiran; indikatorpemeringkatan ditentukan melalui studi literatur, lokakaryaterbatas para ahli, dan hasil pemeringkatan KPPOD tahun2001. Hasil tersebut diolah lagi oleh sejumlah ahli terbatasdalam suatu panel judgment yang menghasilkan hasil akhirindikator dan hirarki pemeringkatan.

Selanjutnya dengan pengolahan hasil pembobotanindikator dari judgement para ahli sebagaimana dijelaskanpada bagian III.3.1.1. ditentukan bobot indikator (skalapenting tidaknya tiap indikator) terhadap daya tarik investasisuatu daerah, sebagaimana ditampilkan hasilnya dalam baganlampiran 4.3.

Dalam bagan hirarki pemeringkatan pada lampiran 4.3kita bisa lihat 5 faktor penentu daya tarik investasi suatudaerah, dilengkapi dengan bobotnya masing masing. Apabilakita jumlahkan keseluruhan bobot masing masing faktor (levelpertama dari hirarki pemeringkatan) maka jumlah yangdihasilkan harus 1 (satu).

Demikian juga dengan jumlah bobot seluruh variabel yangtercakup dalam faktor yang sama (level kedua hirarkipemeringkatan) harus berjumlah 1 (satu).

Hal yang sama juga berlaku untuk bobot indikatorindikator dalam satu variabel yang sama (level ketiga hirarkipemeringkatan) juga harus berjumlah 1 (satu).

Terakhir, bobot intensitas intensitas dalam tiap indikatoryang sama (level keempat hirarki pemeringkatan) jugaberjumlah 1 (satu).

Bila kita melihat pada turunan selanjutnya dibawah levelintensitas (untuk memudahkan, sebut saja level kelima); makakita akan melihat bahwa nilai intensitas (bukan bobotintensitas) yang terlihat pada level kelima, contoh untukindikator birokrasi dengan intensitas KABSB (singkatan dariKelembagaan – Aparat – Birokrasi – Sangat Baik) adalah0.0248. Jumlah keseluruhan nilai intensitas tertinggi untuksetiap indikator dari 42 (empat puluh dua) indikatorpemeringkatan adalah 1 (satu).

Dengan mengambil contoh indikator birokrasi di atas,nilai intensitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai 0.0248 adalah nilai intensitas KABSB dimanauntuk indikator ‘Birokrasi’ yang dinilai ‘sangatbaik’ akan menghasilkan nilai 0.0248. Sedangkanbila untuk indikator yang sama dinilai ‘sangat jelek’

Lampiran / Appendix 4.4.Perhitungan Nilai Intensitas Indikator Dengan Metode AHP /Calculation of the Value of Indicators Using AHP Method

As discussed in the body of this research reportparticularly in part III.B.3.1.3., indicators weredetermined and developed through study of literature,experts’ choice, and KPPOD’s research result in 2001.The result was conferred with several experts throughpanel judgement then producing the final indicatorsand their structure.

Afterwards, the structure of indicators produced byexperts through panel judgment as explained in partIII.3.1.1. was then valued (the level of the importanceof each indicator) to measure the level of attractivenessof an area to investment, as presented in graph 4.3.

The hierarchy of values of factors, variables, andindicators in graph 4.3. illustrates the five significantfactors determining the attractiveness of an area toinvestment and the weight assigned to each. The totalweight of all factors (the first level in the hierarchy) is1 (one).

Likewise the total weight of all variables undersimilar factor (the second level in the hierarchy) is 1(one).

The same process applies for the value of indicatorsunder one variable (the third level in the hierarchy)wherein the total weight is 1 (one).

The total weight for the intensity assigned to eachindicator (the fourth level in the hierarchy) was likewiseset at one.

Looking at the next level, below the intensity level(to make it simple, just call it the fifth level), we willfind intensity score (not intensity weight) in the fifthl eve l . For example , under government serviceindicator there is KABSB intensity (abbreviation ofInstitutional – Apparatus – Bureaucracy – Excellent),with a score of 0.0248. The total of the entire intensityvalues for each indicator from 42 (forty-two) indicatorsis 1 (one).

Using the above government service indicator assample, the score of its intensity is calculated as follows:

1. The score 0.0248 is KABSB intensity score where“Government Service” indicator, which is valued‘excellent’, produces a score of 0.0248. While, ifsimilar indicator, KABSJ (abbreviation of


KABSJ (singkatan dari Kelembagaan – Aparat –Birokrasi – Sangat Jelek) maka menghasilkan nilai0.0016.

2. Nilai 0.0248 tersebut didapat dari perkalian antarbobot:

intensitas x indikator x variabel x faktor0.513 x 0.673 x 0.226 x 0.318 = 0.0248

3. Pada lampiran 4.5.1. nilai 0.0062 pada indikator‘Birokrasi’ dari Kota Sawahlunto yang dinilai‘baik’ dengan notasi KABB (singkatan dariKelembagaan – Aparat – Birokrasi – Baik),didapat dari perkalian antar bobot:

intensitas x indikator x variabel x faktor0.126 x 0.673 x 0.226 x 0.318 = 0.0062

(Catatan: perbedaan digit hanya karena faktorpembulatan)

Penghitungan dengan cara yang sama juga dilakukan padaintensitas dari indikator indikator lainnya untuk menghasilkannilai intensitas tiap indikator pemeringkatan.

Jumlah kumulatif nilai intensitas dari ke 42 (empat puluhdua) indikator pemeringkatan menghasilkan nilai total, yangkemudian dibandingkan antar daerah untuk mendapatkanhasil urutan peringkat total. Bila suatu daerah mendapatkannilai intensitas tertinggi untuk tiap indikator dari semua 42(empat puluh dua) indikator pemeringkatan, maka nilaitotalnya harus 1 (satu).

Untuk peringkat per kategori maka nilai intensitas yangdijumlahkan berdasarkan intensitas intensitas dari kategorispesifik yang dimaksud. Misalnya peringkat nilai Kelembagaanmerupakan perbandingan nilai kumulatif dari indikatorindikator yang masuk pada faktor Kelembagaan saja.

Institutional – Apparatus – Bureaucracy – ExtremelyBad), is valued ‘extremely bad’, it produces a scoreof 0.0016.

2. The score 0.0248 is obtained by multiplyingthe weights for the following:intensity x indicator x variable x factor0.513 x 0.673 x 0.226 x 0.318 = 0.0248

3. In Appendix 5.1.1. the score 0.0062 given to‘Government Ser v i ce’ ind i ca to r f o rSawahlunto City equivalent to ‘good’ ratingunder KABB (which stands for InstitutionalFactor – Apparatus – Bureaucracy – Good), wasobtained by multiplying the weights of thefollowing:intensity x indicator x variable x factor0.126 x 0.673 x 0.226 x 0.318 = 0.0062

(Note: the product was rounded off )

The same calculation was done for the intensity ofother indicators to produce intensity score of eachindicator.

The total cumulative intensity score of 42 (forty-two) indicators represents the total score , which is usedin the comparison between one area to other areas toget the ranking of total score . An area that obtainedthe highest intensity score for all 42 (forty-two)indicators was given a total score of 1 (one).

Ranking per specif ic factor was done throughcalculation of the intensity score of intended factor.For example, the ranking in terms of institutional factorwas conducted by comparing the cumulative score ofindicators under the institutional factor.

PEMERINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI134KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA, 2002

159

Lampiran 4.5.Hasil Pembobotan Intensitas Indikator dengan Metode AHPLampiran 4.5.1. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Kelembagaan dengan Metode AHP

0.0483 0.0235 0.0771 0.0316 0.0141 0.035 0.0524 0.0194 0.0167 0.3181

TOTALSCORE

Sub TotalKepastian

Hukum

Eks

ekut

if -

Legi

slat

if

Pun

gli L

uar

Biro

kras

i

Pene

gaka

nH

ukum

Kons

iste

nsi

Pera

tura

n

Sub TotalKeuangan

Daerah

Pem

b./

AP

BD

Ret

ribus

i/Pa

jakPeraturan

DaerahSub TotalAparat &

Pelayanan

Peny

alah

-gu

naan

wew

enan

g

Biro

kras

i

Aparatur & Pelayanan Keuangan Daerah Kepastian Hukum

KELEMBAGAAN


1 SUMATERA UTARA (105) KAB. DELI SERDANG (112) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0024 0.0034 0.0012 0.0030 0.0100 0.0289

2 SUMATERA UTARA (109) KAB. LANGKAT (110) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0024 0.0034 0.0012 0.0030 0.0100 0.0298

3 SUMATERA UTARA (89) KAB. SIMALUNGUN (101) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0024 0.0070 0.0012 0.0030 0.0136 0.0365

4 SUMATERA UTARA (77) KOTA TEBING TINGGI (95) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0387

5 SUMATERA UTARA (61) KOTA TANJUNG BALAI (94) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0059 0.0110 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0391

6 SUMATERA UTARA (90) KOTA BINJAI (79) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0441

7 SUMATERA UTARA (54) KOTA MEDAN (71) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0464

8 SUMATERA UTARA (49) KOTA PEMATANG SIANTAR (68) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0477

9 SUMATERA UTARA (13) KOTA SIBOLGA (63) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0020 0.0037 0.0057 0.0054 0.0034 0.0051 0.0072 0.0211 0.0492

10 SUMATERA UTARA (29) KAB. ASAHAN (55) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0132 0.0023 0.0155 0.0054 0.0151 0.0012 0.0030 0.0247 0.0525

11 SUMATERA UTARA (4) KAB. DAIRI (1) 0.0248 0.0030 0.0278 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0165 0.0251 0.0051 0.0043 0.0510 0.0989

12 SUMATERA BARAT (123) KAB. PESISIR SELATAN (114) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0020 0.0023 0.0043 0.0012 0.0034 0.0012 0.0015 0.0073 0.0208

13 SUMATERA BARAT (34) KOTA PADANG (87) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0147 0.0083 0.0009 0.0092 0.0024 0.0070 0.0012 0.0015 0.0121 0.0421

14 SUMATERA BARAT (84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (81) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0024 0.0070 0.0012 0.0030 0.0136 0.0434

15 SUMATERA BARAT (2) KOTA SAWAH LUNTO (2) 0.0126 0.0008 0.0134 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0165 0.0251 0.0099 0.0072 0.0587 0.0922

16 R I A U (5) KOTA BATAM (44) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0083 0.0059 0.0142 0.0095 0.0070 0.0025 0.0043 0.0233 0.0577

17 R I A U (74) KAB. KAMPAR (23) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0059 0.0110 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0663

18 R I A U (9) KOTA PEKAN BARU (20) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0691

19 R I A U (36) KAB. INDRAGIRI HILIR (19) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0020 0.0059 0.0079 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0702

20 R I A U (55) KAB. BENGKALIS (13) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0132 0.0059 0.0191 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0744

21 J A M B I (41) KAB. BUNGOTEBO (11) 0.0248 0.0061 0.0309 0.0046 0.0020 0.0059 0.0079 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0748

22 J A M B I (35) KAB. KERINCI (5) 0.0248 0.0061 0.0309 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0844

23 J A M B I (23) KAB. BATANGHARI (3) 0.0248 0.0061 0.0309 0.0217 0.0020 0.0059 0.0079 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0919

24 SUMATERA SELATAN (113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (105) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0046 0.0051 0.0037 0.0088 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0338

25 SUMATERA SELATAN (88) KAB. MUSI RAWAS (64) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0217 0.0031 0.0037 0.0068 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0489

26 SUMATERA SELATAN (12) KOTA PALEMBANG (54) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0537

160

27 SUMATERA SELATAN (68) KAB. MUARA ENIM (54) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0132 0.0023 0.0155 0.0095 0.0070 0.0051 0.0043 0.0259 0.0537

28 SUMATERA SELATAN (70) KAB. MUSI BANYUASIN (43) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0147 0.0132 0.0059 0.0191 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0578

29 BANGKA BELITUNG (102) KOTA PANGKAL PINANG (111) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0031 0.0023 0.0054 0.0024 0.0034 0.0012 0.0030 0.0100 0.0292

30 BANGKA BELITUNG (59) KAB. BANGKA (72) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0083 0.0037 0.0120 0.0024 0.0034 0.0012 0.0030 0.0100 0.0459

31 BENGKULU (121) KAB. BENGKULU SELATAN (97) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0382

32 BENGKULU (91) KOTA BENGKULU (66) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0483

33 LAMPUNG (125) KAB. LAMPUNG TIMUR (113) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0051 0.0009 0.0060 0.0024 0.0034 0.0012 0.0015 0.0085 0.0237

34 LAMPUNG (122) KAB. LAMPUNG SELATAN (106) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0014 0.0065 0.0024 0.0070 0.0006 0.0015 0.0115 0.0318

35 LAMPUNG (37) KOTA BANDAR LAMPUNG (73) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0024 0.0070 0.0012 0.0015 0.0121 0.0457

36 LAMPUNG (43) KAB. LAMPUNG BARAT (18) 0.0062 0.0008 0.0070 0.0147 0.0051 0.0037 0.0088 0.0095 0.0251 0.0051 0.0015 0.0412 0.0717

37 BANTEN (57) KAB. SERANG (80) 0.0062 0.0008 0.0070 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0024 0.0034 0.0025 0.0072 0.0155 0.0437

38 BANTEN (75) KAB. LEBAK (79) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0147 0.0020 0.0023 0.0043 0.0054 0.0070 0.0051 0.0015 0.0190 0.0441

39 BANTEN (6) TA TANGERANG (50) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0083 0.0037 0.0120 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0551

40 BANTEN (30) KAB. TANGERANG (36) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0217 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0592

41 JAWA BARAT (115) KAB. CIREBON (99) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0376

42 JAWA BARAT (41) KOTA CIREBON (99) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0376

43 JAWA BARAT (65) KAB. KARAWANG (99) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0376

44 JAWA BARAT (107) KAB. SUKABUMI (98) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0377

45 JAWA BARAT (118) KAB. SUMEDANG (90) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0051 0.0009 0.0060 0.0095 0.0070 0.0025 0.0030 0.0220 0.0403

46 JAWA BARAT (73) KAB. INDRAMAYU (88) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0408

47 JAWA BARAT (47) KAB. BOGOR (86) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0423

48 JAWA BARAT (106) KAB. CIAMIS (82) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0020 0.0009 0.0029 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0432

49 JAWA BARAT (114) KAB. GARUT (82) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0147 0.0051 0.0009 0.0060 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0432

50 JAWA BARAT (7) KAB. BEKASI (80) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0083 0.0037 0.0120 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0437

51 JAWA BARAT (119) KAB. TASIKMALAYA (78) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0031 0.0009 0.0040 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0443

52 JAWA BARAT (24) KOTA BOGOR (65) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0487

53 JAWA BARAT (60) KOTA SUKABUMI (59) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0020 0.0023 0.0043 0.0095 0.0070 0.0025 0.0043 0.0233 0.0500

54 JAWA BARAT (111) KAB. KUNINGAN (57) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0217 0.0020 0.0009 0.0029 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0502

0.0483 0.0235 0.0771 0.0316 0.0141 0.035 0.0524 0.0194 0.0167 0.3181

TOTALSCORE

Sub TotalKepastian

Hukum

Eks

ekut

if -

Legi

slat

if

Pun

gli L

uar

Biro

kras

i

Pene

gaka

nH

ukum

Kons

iste

nsi

Pera

tura

n

Sub TotalKeuangan

Daerah

Pem

b./

AP

BD

Ret

ribus

i/Pa

jakPeraturan


Pelayanan

Peny

alah

-gu

naan

wew

enan

g

Biro

kras

i


KELEMBAGAAN



161

55 JAWA BARAT (22) KOTA BEKASI (28) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0217 0.0051 0.0037 0.0088 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0640

56 JAWA TENGAH (50) KAB. SUKOHARJO (75) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0083 0.0009 0.0092 0.0054 0.0070 0.0051 0.0043 0.0218 0.0448

57 JAWA TENGAH (27) KAB. MAGELANG (33) 0.0062 0.0061 0.0123 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0095 0.0151 0.0051 0.0043 0.0340 0.0615

58 JAWA TENGAH (28) KAB. TEGAL (29) 0.0062 0.0061 0.0123 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0638

59 JAWA TENGAH (19) KAB. PEKALONGAN (27) 0.0062 0.0061 0.0123 0.0147 0.0051 0.0009 0.0060 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0644

60 JAWA TENGAH (14) KOTA PEKALONGAN (21) 0.0062 0.0061 0.0123 0.0147 0.0083 0.0023 0.0106 0.0095 0.0151 0.0025 0.0043 0.0314 0.0690

61 JAWA TENGAH (3) KOTA TEGAL (15) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0147 0.0020 0.0037 0.0057 0.0095 0.0151 0.0051 0.0043 0.0340 0.0731

62 JAWA TENGAH (1) KOTA SEMARANG (14) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0217 0.0083 0.0059 0.0142 0.0054 0.0070 0.0051 0.0043 0.0218 0.0733

63 JAWA TENGAH (10) KAB. KENDAL (10) 0.0126 0.0015 0.0141 0.0046 0.0051 0.0009 0.0060 0.0165 0.0251 0.0051 0.0043 0.0510 0.0757

64 JAWA TENGAH (11) KAB. PEMALANG (7) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0147 0.0051 0.0009 0.0060 0.0165 0.0151 0.0051 0.0043 0.0410 0.0804

65 D.I. YOGYAKARTA (33) KOTA YOGYAKARTA (52) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0083 0.0009 0.0092 0.0054 0.0034 0.0025 0.0030 0.0143 0.0544

66 JAWA TIMUR (92) KOTA PROBOLINGGO (107) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0031 0.0023 0.0054 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0312

67 JAWA TIMUR (87) KAB. BLITAR (102) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0009 0.0060 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0364

68 JAWA TIMUR (96) KAB. MAGETAN (100) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0369

69 JAWA TIMUR (72) KAB. MOJOKERTO (92) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0095 0.0070 0.0012 0.0030 0.0207 0.0396

70 JAWA TIMUR (18) KOTA SURABAYA (91) 0.0031 0.0061 0.0092 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0007 0.0156 0.0400

71 JAWA TIMUR (120) KAB. PAMEKASAN (89) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0147 0.0031 0.0014 0.0045 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0404

72 JAWA TIMUR (99) KAB. BANYUWANGI (85) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0424

73 JAWA TIMUR (112) KAB. BANGKALAN (85) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0424

74 JAWA TIMUR (8) KOTA KEDIRI (75) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0095 0.0070 0.0051 0.0043 0.0259 0.0448

75 JAWA TIMUR (85) KOTA MOJOKERTO (71) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0012 0.0030 0.0166 0.0464

76 JAWA TIMUR (82) KAB. KEDIRI (67) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0095 0.0070 0.0012 0.0030 0.0207 0.0480

77 JAWA TIMUR (15) KOTA MALANG (40) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0217 0.0083 0.0014 0.0097 0.0095 0.0070 0.0012 0.0030 0.0207 0.0582

78 JAWA TIMUR (56) KAB. PASURUAN (34) 0.0062 0.0120 0.0182 0.0147 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0614

79 JAWA TIMUR (17) KAB. SIDOARJO (16) 0.0126 0.0008 0.0134 0.0217 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0025 0.0030 0.0301 0.0726

80 BALI (71) KAB. BANGLI (63) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0492

81 BALI (62) KAB. BULELENG (59) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0054 0.0070 0.0025 0.0015 0.0164 0.0500

82 BALI (53) KAB. JEMBRANA (51) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0051 0.0009 0.0060 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0548

0.0483 0.0235 0.0771 0.0316 0.0141 0.035 0.0524 0.0194 0.0167 0.3181

TOTALSCORE

Sub TotalKepastian

Hukum

Eks

ekut

if -

Legi

slat

if

Pun

gli L

uar

Biro

kras

i

Pene

gaka

nH

ukum

Kons

iste

nsi

Pera

tura

n

Sub TotalKeuangan

Daerah

Pem

b./

AP

BD

Ret

ribus

i/Pa

jakPeraturan


Pelayanan

Peny

alah

-gu

naan

wew

enan

g

Biro

kras

i


KELEMBAGAAN


162

83 BALI (52) KAB. TABANAN (47) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0562

84 BALI (26) KOTA DENPASAR (39) 0.0126 0.0015 0.0141 0.0147 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0051 0.0015 0.0190 0.0584

85 BALI (20) KAB. BADUNG (31) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0132 0.0059 0.0191 0.0024 0.0070 0.0012 0.0030 0.0136 0.0630

86 BALI (16) KAB. GIANYAR (17) 0.0248 0.0030 0.0278 0.0147 0.0083 0.0037 0.0120 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0724

87 KALIMANTAN BARAT (104) KAB. KAPUAS HULU (104) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0020 0.0037 0.0057 0.0054 0.0070 0.0051 0.0015 0.0190 0.0339

88 KALIMANTAN BARAT (86) KAB. PONTIANAK (93) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0054 0.0070 0.0051 0.0030 0.0205 0.0394

89 KALIMANTAN BARAT (74) KAB. SANGGAU (84) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0051 0.0043 0.0218 0.0430

90 KALIMANTAN BARAT (110) KAB. KETAPANG (70) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0059 0.0110 0.0054 0.0070 0.0051 0.0043 0.0218 0.0466

91 KALIMANTAN BARAT (103) KAB. SAMBAS (58) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0024 0.0070 0.0051 0.0043 0.0188 0.0501

92 KALIMANTAN TENGAH (95) KAB. KAPUAS (62) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0006 0.0030 0.0282 0.0494

93 KALIMANTAN TENGAH (74) KAB. BARITO SELATAN (41) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0006 0.0030 0.0282 0.0580

94 KALIMANTAN TENGAH (67) KAB. BARITO UTARA (37) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0051 0.0059 0.0110 0.0054 0.0070 0.0099 0.0030 0.0253 0.0587

95 KALIMANTAN SELATAN (116) KAB. TAPIN (96) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0383

96 KALIMANTAN SELATAN (108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (69) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0020 0.0023 0.0043 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0474

97 KALIMANTAN SELATAN (81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (56) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0505

98 KALIMANTAN SELATAN (83) KAB. TANAH LAUT (56) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0505

99 KALIMANTAN SELATAN (78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (45) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0575

100 KALIMANTAN SELATAN (69) KAB. TABALONG (23) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0132 0.0059 0.0191 0.0095 0.0070 0.0025 0.0043 0.0233 0.0663

101 KALIMANTAN TIMUR (39) KOTA SAMARINDA (83) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0147 0.0051 0.0059 0.0110 0.0024 0.0034 0.0025 0.0030 0.0113 0.0431

102 KALIMANTAN TIMUR (22) KAB. KUTAI (32) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0083 0.0059 0.0142 0.0054 0.0151 0.0025 0.0043 0.0273 0.0617

103 KALIMANTAN TIMUR (21) KAB. BERAU (30) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0083 0.0059 0.0142 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0637

104 KALIMANTAN TIMUR (2) KOTA BALIKPAPAN (26) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0083 0.0059 0.0142 0.0095 0.0151 0.0025 0.0030 0.0301 0.0645

105 KALIMANTAN TIMUR (64) KAB. PASIR (24) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0217 0.0051 0.0059 0.0110 0.0054 0.0070 0.0025 0.0030 0.0179 0.0662

106 SULAWESI UTARA (76) KAB. SANGIHE TALAUD (102) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0020 0.0014 0.0034 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0364

107 SULAWESI UTARA (44) KOTA BITUNG (89) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0404

108 SULAWESI UTARA (38) KOTA MANADO (74) 0.0031 0.0061 0.0092 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0024 0.0034 0.0025 0.0030 0.0113 0.0449

109 SULAWESI UTARA (45) KAB. MINAHASA (61) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0147 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0496

110 GORONTALO (101) KAB. GORONTALO (102) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0020 0.0014 0.0034 0.0054 0.0070 0.0025 0.0043 0.0192 0.0364

0.0483 0.0235 0.0771 0.0316 0.0141 0.035 0.0524 0.0194 0.0167 0.3181

TOTALSCORE

Sub TotalKepastian

Hukum

Eks

ekut

if -

Legi

slat

if

Pun

gli L

uar

Biro

kras

i

Pene

gaka

nH

ukum

Kons

iste

nsi

Pera

tura

n

Sub TotalKeuangan

Daerah

Pem

b./

AP

BD

Ret

ribus

i/Pa

jakPeraturan


Pelayanan

Peny

alah

-gu

naan

wew

enan

g

Biro

kras

i


KELEMBAGAAN



163

111 GORONTALO (46) KOTA GORONTALO (38) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0020 0.0023 0.0043 0.0095 0.0070 0.0025 0.0043 0.0233 0.0585

112 SULAWESI TENGAH (100) KAB. POSO (16) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0095 0.0151 0.0051 0.0072 0.0369 0.0726

113 SULAWESI TENGAH (51) KAB. MOROWALI (12) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0031 0.0037 0.0068 0.0095 0.0151 0.0099 0.0030 0.0375 0.0746

114 SULAWESI TENGAH (39) KAB. TOLI TOLI (9) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0046 0.0051 0.0037 0.0088 0.0165 0.0151 0.0051 0.0072 0.0439 0.0760

115 SULAWESI TENGAH (28) KAB. BANGGAI (8) 0.0062 0.0061 0.0123 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0165 0.0151 0.0051 0.0072 0.0439 0.0783

116 SULAWESI TENGAH (40) KAB. DONGGALA (4) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0165 0.0151 0.0051 0.0072 0.0439 0.0870

117 SULAWESI TENGGARA (48) KAB. KOLAKA (53) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0046 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0151 0.0051 0.0030 0.0327 0.0539

118 SULAWESI TENGGARA (79) KAB. BUTON (22) 0.0062 0.0030 0.0092 0.0217 0.0020 0.0023 0.0043 0.0095 0.0151 0.0051 0.0030 0.0327 0.0679

119 SULAWESI SELATAN (94) KAB. MAJENE (76) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0070 0.0012 0.0043 0.0179 0.0446

120 SULAWESI SELATAN (93) KAB. TANA TORAJA (48) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0054 0.0070 0.0012 0.0043 0.0179 0.0556

121 SULAWESI SELATAN (63) KAB. PINRANG (42) 0.0062 0.0008 0.0070 0.0147 0.0051 0.0023 0.0074 0.0095 0.0070 0.0051 0.0072 0.0288 0.0579

122 SULAWESI SELATAN (98) KAB. LUWU (35) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0217 0.0020 0.0023 0.0043 0.0054 0.0070 0.0012 0.0043 0.0179 0.0595

123 SULAWESI SELATAN (31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (30) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0147 0.0132 0.0023 0.0155 0.0054 0.0070 0.0012 0.0043 0.0179 0.0637

124 SULAWESI SELATAN (25) KOTA PARE-PARE (6) 0.0248 0.0008 0.0256 0.0147 0.0020 0.0023 0.0043 0.0165 0.0070 0.0099 0.0043 0.0377 0.0823

125 NUSA TENGGARA BARAT (124,) KAB. LOMBOK BARAT (109) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0024 0.0034 0.0025 0.0015 0.0098 0.0302

126 NUSA TENGGARA BARAT (126) KAB. BIMA (108) 0.0031 0.0015 0.0046 0.0046 0.0083 0.0014 0.0097 0.0054 0.0034 0.0012 0.0015 0.0115 0.0304

127 NUSA TENGGARA BARAT (66) KOTA MATARAM (77) 0.0126 0.0015 0.0141 0.0046 0.0083 0.0023 0.0106 0.0054 0.0070 0.0012 0.0015 0.0151 0.0444

128 NUSA TENGGARA TIMUR (120) KAB. FLORES TIMUR (103) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0046 0.0051 0.0037 0.0088 0.0054 0.0034 0.0051 0.0015 0.0154 0.0349

129 NUSA TENGGARA TIMUR (117) KAB. ENDE (60) 0.0031 0.0030 0.0061 0.0217 0.0051 0.0014 0.0065 0.0054 0.0034 0.0051 0.0015 0.0154 0.0497

130 NUSA TENGGARA TIMUR (97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (44) 0.0062 0.0015 0.0077 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0054 0.0151 0.0051 0.0043 0.0299 0.0577

131 NUSA TENGGARA TIMUR (72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (25) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0147 0.0031 0.0023 0.0054 0.0095 0.0070 0.0051 0.0043 0.0259 0.0647

132 NUSA TENGGARA TIMUR (32) KOTA KUPANG (21) 0.0126 0.0061 0.0187 0.0147 0.0083 0.0014 0.0097 0.0095 0.0070 0.0051 0.0043 0.0259 0.0690

133 PAPUA (80) KAB. MANOKWARI (49) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0051 0.0037 0.0088 0.0095 0.0070 0.0025 0.0072 0.0262 0.0552

134 PAPUA (58) KAB. FAKFAK (46) 0.0126 0.0030 0.0156 0.0046 0.0051 0.0059 0.0110 0.0095 0.0070 0.0025 0.0072 0.0262 0.0574

0.0483 0.0235 0.0771 0.0316 0.0141 0.035 0.0524 0.0194 0.0167 0.3181

TOTALSCORE

Sub TotalKepastian

Hukum

Eks

ekut

if -

Legi

slat

if

Pun

gli L

uar

Biro

kras

i

Pene

gaka

nH

ukum

Kons

iste

nsi

Pera

tura

n

Sub TotalKeuangan

Daerah

Pem

b./

AP

BD

Ret

ribus

i/Pa

jakPeraturan


Pelayanan

Peny

alah

-gu

naan

wew

enan

g

Biro

kras

i


KELEMBAGAAN


164

1 SUMATERA UTARA (105) KAB. DELI SERDANG (86) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0325

2 SUMATERA UTARA (109) KAB. LANGKAT (86) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0325

3 SUMATERA UTARA (13) KOTA SIBOLGA (17) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0017 0.0095 0.0048 0.0049 0.0209 0.0025 0.0009 0.0020 0.0040 0.0094 0.0750

4 SUMATERA UTARA (29) KAB. ASAHAN (74) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0020 0.0012 0.0079 0.0025 0.0009 0.0020 0.0040 0.0094 0.0373

5 SUMATERA UTARA (4) KAB. DAIRI (8) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0037 0.0095 0.0048 0.0012 0.0192 0.0041 0.0031 0.0012 0.0040 0.0124 0.0947

6 SUMATERA UTARA (49) KOTA PEMATANG SIANTAR (86) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0325

7 SUMATERA UTARA (54) KOTA MEDAN (83) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0005 0.0094 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0346

8 SUMATERA UTARA (61) KOTA TANJUNG BALAI (80) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0353

9 SUMATERA UTARA (77) KOTA TEBING TINGGI (80) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0353

10 SUMATERA UTARA (89) KAB. SIMALUNGUN (86) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0325

11 SUMATERA UTARA (90) KOTA BINJAI (86) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0325

12 SUMATERA BARAT (123) KAB. PESISIR SELATAN (75) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0025 0.0114 0.0025 0.0009 0.0012 0.0009 0.0055 0.0369

13 SUMATERA BARAT (2) KOTA SAWAH LUNTO (9) 0.0153 0.0163 0.0214 0.0530 0.0030 0.0095 0.0048 0.0049 0.0222 0.0041 0.0031 0.0032 0.0040 0.0144 0.0896

14 SUMATERA BARAT (34) KOTA PADANG (58) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0017 0.0024 0.0020 0.0025 0.0086 0.0025 0.0009 0.0005 0.0040 0.0079 0.0500

15 SUMATERA BARAT (84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (46) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0017 0.0095 0.0048 0.0025 0.0185 0.0025 0.0009 0.0012 0.0009 0.0055 0.0575

16 R I A U (36) KAB. INDRAGIRI HILIR (45) 0.0062 0.0080 0.0214 0.0356 0.0023 0.0024 0.0094 0.0025 0.0166 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0591

17 R I A U (5) KOTA BATAM (24) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0048 0.0012 0.0131 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0681

18 R I A U (55) KAB. BENGKALIS (62) 0.0153 0.0080 0.0048 0.0281 0.0023 0.0024 0.0048 0.0025 0.0120 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0466

19 R I A U (74) KAB. KAMPAR (45) 0.0062 0.0080 0.0214 0.0356 0.0023 0.0024 0.0094 0.0025 0.0166 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0591

20 R I A U (9) KOTA PEKAN BARU (18) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0012 0.0177 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0727

21 J A M B I (23) KAB. BATANGHARI (15) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0030 0.0095 0.0048 0.0025 0.0198 0.0041 0.0018 0.0012 0.0040 0.0111 0.0756

22 J A M B I (35) KAB. KERINCI (15) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0030 0.0095 0.0048 0.0025 0.0198 0.0041 0.0018 0.0012 0.0040 0.0111 0.0756

23 J A M B I (42) KAB. BUNGOTEBO (15) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0030 0.0095 0.0048 0.0025 0.0198 0.0041 0.0018 0.0012 0.0040 0.0111 0.0756

24 SUMATERA SELATAN (113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (84) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0009 0.0042 0.0343

25 SUMATERA SELATAN (12) KOTA PALEMBANG (14) 0.0153 0.0163 0.0214 0.0530 0.0030 0.0048 0.0094 0.0012 0.0184 0.0025 0.0009 0.0012 0.0009 0.0055 0.0769

26 SUMATERA SELATAN (68) KAB. MUARA ENIM (66) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0017 0.0048 0.0048 0.0012 0.0125 0.0025 0.0004 0.0012 0.0019 0.0060 0.0429

27 SUMATERA SELATAN (70) KAB. MUSI BANYUASIN (84) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0009 0.0042 0.0343

Lampiran 4.5.2. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Sosial Politik dengan Metode AHP

0.0523 0.0311 0.0724 0.012 0.0184 0.0289 0.0095 0.0086 0.0064 0.0071 0.0141 0.2608

TOTALSCORESub Total

Budaya

Eto

s Ke

rja

Sub TotalSosialPolitik

Unj

ukR

asa

Sub TotalKeamanan

Keamanan Sosial Politik Budaya

SOSIAL POLITIK


Ada

t-is

tiada

t

Non

Dis

krim

inas

i

Terb

uka

Sta

bilit

asPo

litik

Konf

likM

asya

raka

t

Part

isip

asi

Mas

yara

kat

Kece

pata

nA

para

t

Gan

ggua

nM

asya

raka

t

Gan

ggua

nU

saha


165

28 SUMATERA SELATAN (88) KAB. MUSI RAWAS (84) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0009 0.0042 0.0343

29 BANGKA BELITUNG (102) KOTA PANGKAL PINANG (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

30 BANGKA BELITUNG (59) KAB. BANGKA (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

31 BENGKULU (121) KAB. BENGKULU SELATAN (80) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0353

32 BENGKULU (91) KOTA BENGKULU (80) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0353

33 LAMPUNG (122) KAB. LAMPUNG SELATAN (79) 0.0062 0.0021 0.0102 0.0185 0.0014 0.0024 0.0048 0.0012 0.0098 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0357

34 LAMPUNG (125) KAB. LAMPUNG TIMUR (94) 0.0034 0.0021 0.0048 0.0103 0.0017 0.0011 0.0020 0.0005 0.0053 0.0003 0.0004 0.0005 0.0009 0.0021 0.0177

35 LAMPUNG (37) KOTA BANDAR LAMPUNG (73) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0381

36 LAMPUNG (43) KAB. LAMPUNG BARAT (29) 0.0153 0.0163 0.0102 0.0418 0.0017 0.0024 0.0094 0.0049 0.0184 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0667

37 BANTEN (30) KAB. TANGERANG (47) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0048 0.0005 0.0124 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0562

38 BANTEN (57) KAB. SERANG (56) 0.0062 0.0080 0.0214 0.0356 0.0014 0.0048 0.0020 0.0012 0.0094 0.0025 0.0004 0.0012 0.0019 0.0060 0.0510

39 BANTEN (6) TA TANGERANG (22) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0048 0.0012 0.0131 0.0041 0.0018 0.0020 0.0040 0.0119 0.0697

40 BANTEN (75) KAB. LEBAK (31) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0017 0.0048 0.0020 0.0005 0.0090 0.0041 0.0031 0.0012 0.0040 0.0124 0.0661

41 JAWA BARAT (106) KAB. CIAMIS (89) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0286

42 JAWA BARAT (107) KAB. SUKABUMI (65) 0.0153 0.0036 0.0102 0.0291 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0431

43 JAWA BARAT (111) KAB. KUNINGAN (89) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0286

44 JAWA BARAT (114) KAB. GARUT (89) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0286

45 JAWA BARAT (115) KAB. CIREBON (89) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0286

46 JAWA BARAT (118) KAB. SUMEDANG (90) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0005 0.0019 0.0045 0.0279

47 JAWA BARAT (119) KAB. TASIKMALAYA (92) 0.0034 0.0036 0.0048 0.0118 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0258

48 JAWA BARAT (22) KOTA BEKASI (23) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0005 0.0170 0.0000 0.0018 0.0020 0.0040 0.0078 0.0695

49 JAWA BARAT (24) KOTA BOGOR (20) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0005 0.0170 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0720

50 JAWA BARAT (41) KOTA CIREBON (92) 0.0034 0.0036 0.0048 0.0118 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0258

51 JAWA BARAT (47) KAB. BOGOR (20) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0005 0.0170 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0720

52 JAWA BARAT (60) KOTA SUKABUMI (52) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0017 0.0048 0.0048 0.0025 0.0138 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0538

53 JAWA BARAT (65) KAB. KARAWANG (55) 0.0062 0.0036 0.0214 0.0312 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0522

54 JAWA BARAT (7) KAB. BEKASI (20) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0005 0.0170 0.0025 0.0018 0.0020 0.0040 0.0103 0.0720

55 JAWA BARAT (73) KAB. INDRAMAYU (89) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0011 0.0048 0.0012 0.0088 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0286

0.0523 0.0311 0.0724 0.012 0.0184 0.0289 0.0095 0.0086 0.0064 0.0071 0.0141 0.2608

TOTALSCORESub Total

Budaya

Eto

s Ke

rja


Unj

ukR

asa

Sub TotalKeamanan


SOSIAL POLITIK


Ada

t-is

tiada

t

Non

Dis

krim

inas

i

Terb

uka

Sta

bilit

asPo

litik

Konf

likM

asya

raka

t

Part

isip

asi

Mas

yara

kat

Kece

pata

nA

para

t

Gan

ggua

nM

asya

raka

t

Gan

ggua

nU

saha

166

56 JAWA TENGAH (1) KOTA SEMARANG (3) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0030 0.0095 0.0094 0.0012 0.0231 0.0041 0.0031 0.0032 0.0067 0.0171 0.1033

57 JAWA TENGAH (10) KAB. KENDAL (12) 0.0062 0.0163 0.0214 0.0439 0.0023 0.0095 0.0094 0.0049 0.0261 0.0041 0.0018 0.0032 0.0067 0.0158 0.0858

58 JAWA TENGAH (11) KAB. PEMALANG (6) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0030 0.0095 0.0094 0.0025 0.0244 0.0041 0.0018 0.0020 0.0019 0.0098 0.0973

59 JAWA TENGAH (14) KOTA PEKALONGAN (7) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0023 0.0095 0.0012 0.0049 0.0179 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.0969

60 JAWA TENGAH (19) KAB. PEKALONGAN (1) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0023 0.0095 0.0094 0.0049 0.0261 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.1051

61 JAWA TENGAH (27) KAB. MAGELANG (2) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0023 0.0095 0.0094 0.0049 0.0261 0.0041 0.0031 0.0032 0.0040 0.0144 0.1036

62 JAWA TENGAH (28) KAB. TEGAL (5) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0023 0.0048 0.0094 0.0049 0.0214 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.1004

63 JAWA TENGAH (3) KOTA TEGAL (4) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0030 0.0048 0.0094 0.0049 0.0221 0.0041 0.0031 0.0032 0.0067 0.0171 0.1023

64 JAWA TENGAH (50) KAB. SUKOHARJO (13) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0041 0.0018 0.0032 0.0067 0.0158 0.0795

65 D.I. YOGYAKARTA (33) KOTA YOGYAKARTA (44) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0030 0.0048 0.0048 0.0012 0.0138 0.0041 0.0018 0.0020 0.0040 0.0119 0.0592

66 JAWA TIMUR (112) KAB. BANGKALAN (79) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0020 0.0049 0.0110 0.0012 0.0004 0.0012 0.0019 0.0047 0.0357

67 JAWA TIMUR (120) KAB. PAMEKASAN (79) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0020 0.0049 0.0110 0.0012 0.0004 0.0012 0.0019 0.0047 0.0357

68 JAWA TIMUR (15) KOTA MALANG (42) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0009 0.0020 0.0019 0.0073 0.0598

69 JAWA TIMUR (17) KAB. SIDOARJO (57) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0030 0.0095 0.0048 0.0025 0.0198 0.0025 0.0004 0.0012 0.0019 0.0060 0.0502

70 JAWA TIMUR (18) KOTA SURABAYA (40) 0.0153 0.0163 0.0102 0.0418 0.0030 0.0048 0.0020 0.0005 0.0103 0.0006 0.0009 0.0032 0.0040 0.0087 0.0608

71 JAWA TIMUR (56) KAB. PASURUAN (32) 0.0153 0.0163 0.0102 0.0418 0.0030 0.0095 0.0048 0.0012 0.0185 0.0012 0.0002 0.0020 0.0009 0.0043 0.0646

72 JAWA TIMUR (72) KAB. MOJOKERTO (33) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0017 0.0024 0.0048 0.0025 0.0114 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0635

73 JAWA TIMUR (8) KOTA KEDIRI (25) 0.0153 0.0163 0.0102 0.0418 0.0030 0.0095 0.0020 0.0049 0.0194 0.0025 0.0004 0.0020 0.0019 0.0068 0.0680

74 JAWA TIMUR (82) KAB. KEDIRI (49) 0.0153 0.0036 0.0102 0.0291 0.0030 0.0048 0.0094 0.0025 0.0197 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0553

75 JAWA TIMUR (85) KOTA MOJOKERTO (77) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0025 0.0120 0.0012 0.0009 0.0005 0.0019 0.0045 0.0365

76 JAWA TIMUR (87) KAB. BLITAR (28) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0095 0.0094 0.0049 0.0261 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0670

77 JAWA TIMUR (92) KOTA PROBOLINGGO (77) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0025 0.0120 0.0012 0.0009 0.0005 0.0019 0.0045 0.0365

78 JAWA TIMUR (96) KAB. MAGETAN (35) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0049 0.0214 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0623

79 JAWA TIMUR (99) KAB. BANYUWANGI (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0049 0.0144 0.0012 0.0009 0.0005 0.0019 0.0045 0.0389

80 BALI (16) KAB. GIANYAR (10) 0.0254 0.0163 0.0214 0.0631 0.0023 0.0048 0.0094 0.0012 0.0177 0.0012 0.0009 0.0012 0.0040 0.0073 0.0881

81 BALI (20) KAB. BADUNG (16) 0.0254 0.0080 0.0214 0.0548 0.0023 0.0024 0.0094 0.0012 0.0153 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0753

82 BALI (26) KOTA DENPASAR (29) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0017 0.0048 0.0048 0.0025 0.0138 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0667

83 BALI (52) KAB. TABANAN (26) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0095 0.0048 0.0012 0.0178 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0677

0.0523 0.0311 0.0724 0.012 0.0184 0.0289 0.0095 0.0086 0.0064 0.0071 0.0141 0.2608

TOTALSCORESub Total

Budaya

Eto

s Ke

rja


Unj

ukR

asa

Sub TotalKeamanan


SOSIAL POLITIK


Ada

t-is

tiada

t

Non

Dis

krim

inas

i

Terb

uka

Sta

bilit

asPo

litik

Konf

likM

asya

raka

t

Part

isip

asi

Mas

yara

kat

Kece

pata

nA

para

t

Gan

ggua

nM

asya

raka

t

Gan

ggua

nU

saha


167

84 BALI (53) KAB. JEMBRANA (43) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0012 0.0009 0.0012 0.0009 0.0042 0.0596

85 BALI (62) KAB. BULELENG (38) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0048 0.0005 0.0124 0.0012 0.0009 0.0012 0.0009 0.0042 0.0613

86 BALI (71) KAB. BANGLI (34) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0048 0.0012 0.0131 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0630

87 KALIMANTAN BARAT (103) KAB. SAMBAS (85) 0.0034 0.0012 0.0048 0.0094 0.0017 0.0007 0.0120 0.0025 0.0169 0.0025 0.0018 0.0020 0.0009 0.0072 0.0335

88 KALIMANTAN BARAT (104) KAB. KAPUAS HULU (64) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0017 0.0011 0.0094 0.0049 0.0171 0.0012 0.0004 0.0005 0.0009 0.0030 0.0445

89 KALIMANTAN BARAT (110) KAB. KETAPANG (88) 0.0034 0.0036 0.0102 0.0172 0.0017 0.0011 0.0020 0.0025 0.0073 0.0025 0.0018 0.0020 0.0009 0.0072 0.0317

90 KALIMANTAN BARAT (74) KAB. SANGGAU (72) 0.0062 0.0036 0.0048 0.0146 0.0017 0.0007 0.0120 0.0025 0.0169 0.0025 0.0018 0.0020 0.0009 0.0072 0.0387

91 KALIMANTAN BARAT (86) KAB. PONTIANAK (82) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0011 0.0020 0.0025 0.0073 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0347

92 KALIMANTAN TENGAH (67) KAB. BARITO UTARA (71) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0017 0.0048 0.0020 0.0025 0.0110 0.0012 0.0009 0.0005 0.0009 0.0035 0.0389

93 KALIMANTAN TENGAH (74) KAB. BARITO SELATAN (69) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0011 0.0094 0.0012 0.0134 0.0012 0.0009 0.0020 0.0040 0.0081 0.0415

94 KALIMANTAN TENGAH (95) KAB. KAPUAS (76) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0011 0.0048 0.0012 0.0094 0.0012 0.0009 0.0012 0.0040 0.0073 0.0367

95 KALIMANTAN SELATAN (108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

96 KALIMANTAN SELATAN (116) KAB. TAPIN (80) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0012 0.0101 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0353

97 KALIMANTAN SELATAN (69) KAB. TABALONG (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

98 KALIMANTAN SELATAN (78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

99 KALIMANTAN SELATAN (81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (71) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0389

100 KALIMANTAN SELATAN (83) KAB. TANAH LAUT (70) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0017 0.0024 0.0048 0.0025 0.0114 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0396

101 KALIMANTAN TIMUR (2) KOTA BALIKPAPAN (21) 0.0153 0.0036 0.0214 0.0403 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0031 0.0020 0.0040 0.0116 0.0709

102 KALIMANTAN TIMUR (21) KAB. BERAU (61) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0030 0.0024 0.0094 0.0012 0.0160 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0478

103 KALIMANTAN TIMUR (22) KAB. KUTAI (11) 0.0153 0.0163 0.0214 0.0530 0.0023 0.0095 0.0094 0.0049 0.0261 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0873

104 KALIMANTAN TIMUR (39) KOTA SAMARINDA (67) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0048 0.0048 0.0012 0.0131 0.0025 0.0009 0.0020 0.0040 0.0094 0.0425

105 KALIMANTAN TIMUR (64) KAB. PASIR (78) 0.0062 0.0036 0.0102 0.0200 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0359

106 SULAWESI UTARA (38) KOTA MANADO (51) 0.0153 0.0080 0.0048 0.0281 0.0017 0.0048 0.0094 0.0025 0.0184 0.0025 0.0018 0.0012 0.0019 0.0074 0.0539

107 SULAWESI UTARA (44) KOTA BITUNG (41) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0607

108 SULAWESI UTARA (45) KAB. MINAHASA (41) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0607

109 SULAWESI UTARA (76) KAB. SANGIHE TALAUD (41) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0607

110 GORONTALO (101) KAB. GORONTALO (41) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0094 0.0025 0.0190 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0607

111 GORONTALO (46) KOTA GORONTALO (37) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0030 0.0048 0.0094 0.0025 0.0197 0.0025 0.0018 0.0020 0.0019 0.0082 0.0614

0.0523 0.0311 0.0724 0.012 0.0184 0.0289 0.0095 0.0086 0.0064 0.0071 0.0141 0.2608

TOTALSCORESub Total

Budaya

Eto

s Ke

rja


Unj

ukR

asa

Sub TotalKeamanan


SOSIAL POLITIK


Ada

t-is

tiada

t

Non

Dis

krim

inas

i

Terb

uka

Sta

bilit

asPo

litik

Konf

likM

asya

raka

t

Part

isip

asi

Mas

yara

kat

Kece

pata

nA

para

t

Gan

ggua

nM

asya

raka

t

Gan

ggua

nU

saha

168

112 SULAWESI TENGAH (100) KAB. POSO (93) 0.0034 0.0021 0.0048 0.0103 0.0030 0.0007 0.0010 0.0025 0.0072 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0227

113 SULAWESI TENGAH (28) KAB. BANGGAI (27) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0037 0.0024 0.0094 0.0025 0.0180 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.0674

114 SULAWESI TENGAH (39) KAB. TOLI TOLI (27) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0037 0.0024 0.0094 0.0025 0.0180 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.0674

115 SULAWESI TENGAH (40) KAB. DONGGALA (27) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0037 0.0024 0.0094 0.0025 0.0180 0.0041 0.0031 0.0020 0.0067 0.0159 0.0674

116 SULAWESI TENGAH (51) KAB. MOROWALI (30) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0030 0.0024 0.0094 0.0049 0.0197 0.0041 0.0031 0.0020 0.0040 0.0132 0.0664

117 SULAWESI TENGGARA (48) KAB. KOLAKA (53) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0048 0.0025 0.0144 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0531

118 SULAWESI TENGGARA (79) KAB. BUTON (53) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0048 0.0048 0.0025 0.0144 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0531

119 SULAWESI SELATAN (25) KOTA PARE-PARE (36) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0095 0.0048 0.0049 0.0215 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0615

120 SULAWESI SELATAN (31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (48) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0024 0.0094 0.0012 0.0153 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0557

121 SULAWESI SELATAN (63) KAB. PINRANG (39) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0017 0.0095 0.0020 0.0049 0.0181 0.0025 0.0009 0.0020 0.0040 0.0094 0.0610

122 SULAWESI SELATAN (93) KAB. TANA TORAJA (60) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0494

123 SULAWESI SELATAN (94) KAB. MAJENE (48) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0023 0.0024 0.0094 0.0012 0.0153 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0557

124 SULAWESI SELATAN (98) KAB. LUWU (63) 0.0153 0.0036 0.0102 0.0291 0.0023 0.0024 0.0048 0.0012 0.0107 0.0012 0.0009 0.0012 0.0019 0.0052 0.0450

125 NUSA TENGGARA BARAT (124) KAB. LOMBOK BARAT (87) 0.0062 0.0021 0.0048 0.0131 0.0017 0.0011 0.0048 0.0005 0.0081 0.0025 0.0031 0.0012 0.0040 0.0108 0.0320

126 NUSA TENGGARA BARAT (126) KAB. BIMA (91) 0.0062 0.0021 0.0048 0.0131 0.0017 0.0011 0.0020 0.0012 0.0060 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0260

127 NUSA TENGGARA BARAT (66) KOTA MATARAM (50) 0.0153 0.0036 0.0214 0.0403 0.0017 0.0024 0.0020 0.0012 0.0073 0.0012 0.0018 0.0020 0.0019 0.0069 0.0545

128 NUSA TENGGARA TIMUR (117) KAB. ENDE (81) 0.0153 0.0036 0.0048 0.0237 0.0017 0.0011 0.0020 0.0012 0.0060 0.0012 0.0002 0.0020 0.0019 0.0053 0.0350

129 NUSA TENGGARA TIMUR (120) KAB. FLORES TIMUR (65) 0.0153 0.0080 0.0048 0.0281 0.0017 0.0048 0.0020 0.0012 0.0097 0.0012 0.0002 0.0020 0.0019 0.0053 0.0431

130 NUSA TENGGARA TIMUR (32) KOTA KUPANG (19) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0049 0.0214 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0726

131 NUSA TENGGARA TIMUR (72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (19) 0.0153 0.0080 0.0214 0.0447 0.0023 0.0048 0.0094 0.0049 0.0214 0.0025 0.0009 0.0012 0.0019 0.0065 0.0726

132 NUSA TENGGARA TIMUR (97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (54) 0.0062 0.0080 0.0214 0.0356 0.0014 0.0024 0.0048 0.0049 0.0135 0.0025 0.0004 0.0003 0.0005 0.0037 0.0528

133 PAPUA (58) KAB. FAKFAK (68) 0.0062 0.0080 0.0102 0.0244 0.0017 0.0024 0.0048 0.0025 0.0114 0.0025 0.0009 0.0005 0.0019 0.0058 0.0416

134 PAPUA (80) KAB. MANOKWARI (59) 0.0153 0.0080 0.0102 0.0335 0.0017 0.0024 0.0048 0.0025 0.0114 0.0025 0.0009 0.0005 0.0009 0.0048 0.0497

0.0523 0.0311 0.0724 0.012 0.0184 0.0289 0.0095 0.0086 0.0064 0.0071 0.0141 0.2608

TOTALSCORESub Total

Budaya

Eto

s Ke

rja


Unj

ukR

asa

Sub TotalKeamanan


SOSIAL POLITIK


Ada

t-is

tiada

t

Non

Dis

krim

inas

i

Terb

uka

Sta

bilit

asPo

litik

Konf

likM

asya

raka

t

Part

isip

asi

Mas

yara

kat

Kece

pata

nA

para

t

Gan

ggua

nM

asya

raka

t

Gan

ggua

nU

saha


169

0.0481 0.0463 0.0239 0.0219 0.0151 0.0123 0.1676

TOTALSCORE

Sub TotalStrukturEkonomi

Potensi Ekonomi Struktur Ekonomi

EKONOMI DAERAH

NO. PROPINSI KABUPATEN/KOTA NilaiTambahTersier

NilaiTambah

Sekunder

NilaiTambahPrimer

Sub TotalPotensi

EkonomiIPMTumbuh

PDRBPerkapita

1 SUMATERA UTARA (105) KAB. DELI SERDANG (32) 0.0062 0.0222 0.0051 0.0335 0.0042 0.0043 0.0004 0.0089 0.0424

2 SUMATERA UTARA (109) KAB. LANGKAT (64) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0265

3 SUMATERA UTARA (13) KOTA SIBOLGA (14) 0.0126 0.0222 0.0051 0.0399 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0483

4 SUMATERA UTARA (29) KAB. ASAHAN (1) 0.0247 0.0222 0.0051 0.0520 0.0076 0.0069 0.0004 0.0149 0.0669

5 SUMATERA UTARA (4) KAB. DAIRI (39) 0.0062 0.0222 0.0051 0.0335 0.0042 0.0006 0.0004 0.0052 0.0387

6 SUMATERA UTARA (49) KOTA PEMATANG SIANTAR (11) 0.0247 0.0062 0.0079 0.0388 0.0016 0.0069 0.0019 0.0104 0.0492

7 SUMATERA UTARA (54,) KOTA MEDAN (29) 0.0247 0.0016 0.0079 0.0342 0.0016 0.0023 0.0048 0.0087 0.0429

8 SUMATERA UTARA (61) KOTA TANJUNG BALAI (24) 0.0247 0.0062 0.0051 0.0360 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0444

9 SUMATERA UTARA (77) KOTA TEBING TINGGI (50) 0.0126 0.0016 0.0079 0.0221 0.0016 0.0043 0.0048 0.0107 0.0328

10 SUMATERA UTARA (89) KAB. SIMALUNGUN (60) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0278

11 SUMATERA UTARA (90) KOTA BINJAI (78) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0016 0.0043 0.0019 0.0078 0.0221

12 SUMATERA BARAT (123) KAB. PESISIR SELATAN (77) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0227

13 SUMATERA BARAT (2) KOTA SAWAH LUNTO (34) 0.0247 0.0016 0.0051 0.0314 0.0076 0.0010 0.0019 0.0105 0.0419

14 SUMATERA BARAT (34) KOTA PADANG (16) 0.0247 0.0062 0.0079 0.0388 0.0016 0.0023 0.0048 0.0087 0.0475

15 SUMATERA BARAT (84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (57) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0076 0.0023 0.0019 0.0118 0.0293

16 R I A U (36) KAB. INDRAGIRI HILIR (45) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0076 0.0010 0.0019 0.0105 0.0351

17 R I A U (5) KOTA BATAM (3) 0.0247 0.0222 0.0079 0.0548 0.0009 0.0069 0.0004 0.0082 0.0630

18 R I A U (55) KAB. BENGKALIS (49) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0330

19 R I A U (74) KAB. KAMPAR (94) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0177

20 R I A U (9) KOTA PEKAN BARU (10) 0.0126 0.0222 0.0079 0.0427 0.0009 0.0023 0.0048 0.0080 0.0507

21 J A M B I (23) KAB. BATANGHARI (87) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0076 0.0023 0.0019 0.0118 0.0201

22 J A M B I (35) KAB. KERINCI (81) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0214

23 J A M B I (42) KAB. BUNGOTEBO (101) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0154

24 SUMATERA SELATAN (113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (72) 0.0062 0.0062 0.0014 0.0138 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0245

25 SUMATERA SELATAN (12) KOTA PALEMBANG (54) 0.0126 0.0030 0.0051 0.0207 0.0009 0.0069 0.0019 0.0097 0.0304

26 SUMATERA SELATAN (68) KAB. MUARA ENIM (64) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0265

27 SUMATERA SELATAN (70) KAB. MUSI BANYUASIN (86) 0.0062 0.0030 0.0008 0.0100 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0203

28 SUMATERA SELATAN (88) KAB. MUSI RAWAS (71) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0246

Lampiran 4.5.3. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Ekonomi Daerah dengan Metode AHP

170

29 BANGKA BELITUNG (102) KOTA PANGKAL PINANG (44) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0042 0.0023 0.0048 0.0113 0.0359

30 BANGKA BELITUNG (59) KAB. BANGKA (21) 0.0126 0.0133 0.0051 0.0310 0.0076 0.0069 0.0004 0.0149 0.0459

31 BENGKULU (121) KAB. BENGKULU SELATAN (101) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0154

32 BENGKULU (91) KOTA BENGKULU (46) 0.0062 0.0133 0.0079 0.0274 0.0016 0.0010 0.0048 0.0074 0.0348

33 LAMPUNG (122) KAB. LAMPUNG SELATAN (85) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0204

34 LAMPUNG (125) KAB. LAMPUNG TIMUR (73) 0.0016 0.0133 0.0000 0.0149 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0243

35 LAMPUNG (37) KOTA BANDAR LAMPUNG (20) 0.0247 0.0030 0.0051 0.0328 0.0016 0.0069 0.0048 0.0133 0.0461

36 LAMPUNG (43) KAB. LAMPUNG BARAT (38) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0076 0.0006 0.0004 0.0086 0.0389

37 BANTEN (30) KAB. TANGERANG (65) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0016 0.0069 0.0004 0.0089 0.0264

38 BANTEN (57) KAB. SERANG (79) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0016 0.0069 0.0004 0.0089 0.0218

39 BANTEN (6) TA TANGERANG (22) 0.0247 0.0062 0.0051 0.0360 0.0009 0.0069 0.0019 0.0097 0.0457

40 BANTEN (75) KAB. LEBAK (81) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0214

41 JAWA BARAT (106) KAB. CIAMIS (82) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0213

42 JAWA BARAT (107) KAB. SUKABUMI (77) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0227

43 JAWA BARAT (111) KAB. KUNINGAN (99) 0.0030 0.0030 0.0051 0.0111 0.0016 0.0010 0.0019 0.0045 0.0156

44 JAWA BARAT (114) KAB. GARUT (104) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0016 0.0010 0.0019 0.0045 0.0142

45 JAWA BARAT (115) KAB. CIREBON (100) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0016 0.0023 0.0019 0.0058 0.0155

46 JAWA BARAT (118) KAB. SUMEDANG (100) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0016 0.0023 0.0019 0.0058 0.0155

47 JAWA BARAT (119) KAB. TASIKMALAYA (89) 0.0030 0.0030 0.0051 0.0111 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0195

48 JAWA BARAT (22) KOTA BEKASI (58) 0.0126 0.0016 0.0051 0.0193 0.0009 0.0069 0.0019 0.0097 0.0290

49 JAWA BARAT (24) KOTA BOGOR (18) 0.0062 0.0222 0.0079 0.0363 0.0009 0.0043 0.0048 0.0100 0.0463

50 JAWA BARAT (41) KOTA CIREBON (5) 0.0247 0.0222 0.0051 0.0520 0.0009 0.0069 0.0019 0.0097 0.0617

51 JAWA BARAT (47) KAB. BOGOR (95) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0016 0.0069 0.0008 0.0093 0.0176

52 JAWA BARAT (60) KOTA SUKABUMI (88) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0009 0.0010 0.0048 0.0067 0.0196

53 JAWA BARAT (65) KAB. KARAWANG (78) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0016 0.0043 0.0019 0.0078 0.0221

54 JAWA BARAT (7) KAB. BEKASI (6) 0.0247 0.0222 0.0051 0.0520 0.0009 0.0069 0.0004 0.0082 0.0602

55 JAWA BARAT (73) KAB. INDRAMAYU (42) 0.0247 0.0016 0.0014 0.0277 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0367

56 JAWA TENGAH (1) KOTA SEMARANG (12) 0.0247 0.0062 0.0079 0.0388 0.0009 0.0043 0.0048 0.0100 0.0488

57 JAWA TENGAH (10) KAB. KENDAL (69) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0042 0.0069 0.0008 0.0119 0.0248

0.0481 0.0463 0.0239 0.0219 0.0151 0.0123 0.1676

TOTALSCORE



EKONOMI DAERAH


NilaiTambah

Sekunder

NilaiTambahPrimer

Sub TotalPotensi

EkonomiIPMTumbuh

PDRBPerkapita


171

58 JAWA TENGAH (11) KAB. PEMALANG (82) 0.0016 0.0062 0.0051 0.0129 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0213

59 JAWA TENGAH (14) KOTA PEKALONGAN (70) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0043 0.0019 0.0104 0.0247

60 JAWA TENGAH (19) KAB. PEKALONGAN (84) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0016 0.0043 0.0019 0.0078 0.0207

61 JAWA TENGAH (27) KAB. MAGELANG (89) 0.0030 0.0030 0.0051 0.0111 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0195

62 JAWA TENGAH (28) KAB. TEGAL (100) 0.0016 0.0030 0.0051 0.0097 0.0016 0.0023 0.0019 0.0058 0.0155

63 JAWA TENGAH (3) KOTA TEGAL (53) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0042 0.0043 0.0048 0.0133 0.0308

64 JAWA TENGAH (50) KAB. SUKOHARJO (84) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0016 0.0043 0.0019 0.0078 0.0207

65 D.I. YOGYAKARTA (33) KOTA YOGYAKARTA (33) 0.0247 0.0016 0.0079 0.0342 0.0009 0.0023 0.0048 0.0080 0.0422

66 JAWA TIMUR (112) KAB. BANGKALAN (103) 0.0030 0.0062 0.0008 0.0100 0.0016 0.0010 0.0019 0.0045 0.0145

67 JAWA TIMUR (120) KAB. PAMEKASAN (106) 0.0016 0.0016 0.0008 0.0040 0.0076 0.0006 0.0008 0.0090 0.0130

68 JAWA TIMUR (15) KOTA MALANG (30) 0.0247 0.0030 0.0051 0.0328 0.0009 0.0043 0.0048 0.0100 0.0428

69 JAWA TIMUR (17) KAB. SIDOARJO (23) 0.0247 0.0016 0.0079 0.0342 0.0016 0.0069 0.0019 0.0104 0.0446

70 JAWA TIMUR (18) KOTA SURABAYA (26) 0.0247 0.0016 0.0079 0.0342 0.0009 0.0069 0.0019 0.0097 0.0439

71 JAWA TIMUR (56) KAB. PASURUAN (107) 0.0030 0.0016 0.0014 0.0060 0.0016 0.0043 0.0008 0.0067 0.0127

72 JAWA TIMUR (72) KAB. MOJOKERTO (75) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0042 0.0043 0.0019 0.0104 0.0233

73 JAWA TIMUR (8) KOTA KEDIRI (6) 0.0247 0.0222 0.0051 0.0520 0.0009 0.0069 0.0004 0.0082 0.0602

74 JAWA TIMUR (82) KAB. KEDIRI (81) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0214

75 JAWA TIMUR (85) KOTA MOJOKERTO (67) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0009 0.0023 0.0048 0.0080 0.0255

76 JAWA TIMUR (87) KAB. BLITAR (83) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0042 0.0006 0.0019 0.0067 0.0210

77 JAWA TIMUR (92) KOTA PROBOLINGGO (55) 0.0126 0.0016 0.0051 0.0193 0.0016 0.0043 0.0048 0.0107 0.0300

78 JAWA TIMUR (96) KAB. MAGETAN (100) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0016 0.0023 0.0019 0.0058 0.0155

79 JAWA TIMUR (99) KAB. BANYUWANGI (74) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0042 0.0006 0.0019 0.0067 0.0242

80 BALI (16) KAB. GIANYAR (56) 0.0126 0.0062 0.0051 0.0239 0.0016 0.0023 0.0019 0.0058 0.0297

81 BALI (20) KAB. BADUNG (27) 0.0247 0.0062 0.0051 0.0360 0.0016 0.0010 0.0048 0.0074 0.0434

82 BALI (26) KOTA DENPASAR (16) 0.0247 0.0062 0.0079 0.0388 0.0016 0.0023 0.0048 0.0087 0.0475

83 BALI (52) KAB. TABANAN (81) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0214

84 BALI (53) KAB. JEMBRANA (62) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0042 0.0010 0.0048 0.0100 0.0275

85 BALI (62) KAB. BULELENG (62) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0042 0.0010 0.0048 0.0100 0.0275

86 BALI (71) KAB. BANGLI (91) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0016 0.0010 0.0019 0.0045 0.0188

0.0481 0.0463 0.0239 0.0219 0.0151 0.0123 0.1676

TOTALSCORE



EKONOMI DAERAH


NilaiTambah

Sekunder

NilaiTambahPrimer

Sub TotalPotensi

EkonomiIPMTumbuh

PDRBPerkapita

172

87 KALIMANTAN BARAT (103) KAB. SAMBAS (69) 0.0030 0.0133 0.0014 0.0177 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0248

88 KALIMANTAN BARAT (104) KAB. KAPUAS HULU (45) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0076 0.0010 0.0019 0.0105 0.0351

89 KALIMANTAN BARAT (110) KAB. KETAPANG (49) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0330

90 KALIMANTAN BARAT (74) KAB. SANGGAU (19) 0.0062 0.0222 0.0051 0.0335 0.0076 0.0043 0.0008 0.0127 0.0462

91 KALIMANTAN BARAT (86) KAB. PONTIANAK (66) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0069 0.0008 0.0119 0.0262

92 KALIMANTAN TENGAH (69) KAB. BARITO UTARA (9) 0.0247 0.0133 0.0051 0.0431 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0525

93 KALIMANTAN TENGAH (74) KAB. BARITO SELATAN (48) 0.0126 0.0062 0.0051 0.0239 0.0076 0.0010 0.0019 0.0105 0.0344

94 KALIMANTAN TENGAH (95) KAB. KAPUAS (68) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0250

95 KALIMANTAN SELATAN (108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (81) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0214

96 KALIMANTAN SELATAN (116) KAB. TAPIN (52) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0317

97 KALIMANTAN SELATAN (69) KAB. TABALONG (13) 0.0126 0.0222 0.0051 0.0399 0.0076 0.0006 0.0004 0.0086 0.0485

98 KALIMANTAN SELATAN (78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (37) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0393

99 KALIMANTAN SELATAN (81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (40) 0.0247 0.0016 0.0051 0.0314 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0385

100 KALIMANTAN SELATAN (83) KAB. TANAH LAUT (61) 0.0126 0.0016 0.0051 0.0193 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0277

101 KALIMANTAN TIMUR (2) KOTA BALIKPAPAN (2) 0.0247 0.0222 0.0079 0.0548 0.0016 0.0069 0.0019 0.0104 0.0652

102 KALIMANTAN TIMUR (21) KAB. BERAU (4) 0.0247 0.0222 0.0051 0.0520 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0623

103 KALIMANTAN TIMUR (22) KAB. KUTAI (13) 0.0126 0.0222 0.0051 0.0399 0.0076 0.0006 0.0004 0.0086 0.0485

104 KALIMANTAN TIMUR (39) KOTA SAMARINDA (7) 0.0247 0.0133 0.0079 0.0459 0.0009 0.0043 0.0048 0.0100 0.0559

105 KALIMANTAN TIMUR (64) KAB. PASIR (8) 0.0247 0.0133 0.0051 0.0431 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0534

106 SULAWESI UTARA (38) KOTA MANADO (31) 0.0126 0.0133 0.0079 0.0338 0.0016 0.0023 0.0048 0.0087 0.0425

107 SULAWESI UTARA (44) KOTA BITUNG (15) 0.0126 0.0222 0.0051 0.0399 0.0016 0.0043 0.0019 0.0078 0.0477

108 SULAWESI UTARA (45) KAB. MINAHASA (17) 0.0062 0.0222 0.0079 0.0363 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0470

109 SULAWESI UTARA (76) KAB. SANGIHE TALAUD (25) 0.0062 0.0222 0.0051 0.0335 0.0076 0.0010 0.0019 0.0105 0.0440

110 GORONTALO (101) KAB. GORONTALO (96) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0167

111 GORONTALO (46) KOTA GORONTALO (41) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0016 0.0010 0.0048 0.0074 0.0377

112 SULAWESI TENGAH (100) KAB. POSO (76) 0.0016 0.0062 0.0051 0.0129 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0232

113 SULAWESI TENGAH (28) KAB. BANGGAI (35) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0410

114 SULAWESI TENGAH (39) KAB. TOLI TOLI (36) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0397

115 SULAWESI TENGAH (40) KAB. DONGGALA (75) 0.0030 0.0062 0.0051 0.0143 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0233

0.0481 0.0463 0.0239 0.0219 0.0151 0.0123 0.1676

TOTALSCORE



EKONOMI DAERAH


NilaiTambah

Sekunder

NilaiTambahPrimer

Sub TotalPotensi

EkonomiIPMTumbuh

PDRBPerkapita


173

116 SULAWESI TENGAH (51) KAB. MOROWALI (59) 0.0062 0.0133 0.0000 0.0195 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0289

117 SULAWESI TENGGARA (48) KAB. KOLAKA (47) 0.0126 0.0062 0.0051 0.0239 0.0076 0.0023 0.0008 0.0107 0.0346

118 SULAWESI TENGGARA (79) KAB. BUTON (93) 0.0030 0.0016 0.0051 0.0097 0.0042 0.0023 0.0019 0.0084 0.0181

119 SULAWESI SELATAN (25) KOTA PARE-PARE (46) 0.0062 0.0133 0.0079 0.0274 0.0016 0.0010 0.0048 0.0074 0.0348

120 SULAWESI SELATAN (31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (43) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0042 0.0069 0.0004 0.0115 0.0361

121 SULAWESI SELATAN (63) KAB. PINRANG (75) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0076 0.0010 0.0004 0.0090 0.0233

122 SULAWESI SELATAN (93) KAB. TANA TORAJA (90) 0.0016 0.0062 0.0051 0.0129 0.0042 0.0010 0.0008 0.0060 0.0189

123 SULAWESI SELATAN (94) KAB. MAJENE (63) 0.0062 0.0062 0.0051 0.0175 0.0076 0.0010 0.0008 0.0094 0.0269

124 SULAWESI SELATAN (98) KAB. LUWU (92) 0.0016 0.0016 0.0051 0.0083 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0186

125 NUSA TENGGARA BARAT (124) KAB. LOMBOK BARAT (105) 0.0030 0.0030 0.0008 0.0068 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0139

126 NUSA TENGGARA BARAT (126) KAB. BIMA (94) 0.0030 0.0062 0.0014 0.0106 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0177

127 NUSA TENGGARA BARAT (66) KOTA MATARAM (51) 0.0062 0.0133 0.0051 0.0246 0.0009 0.0023 0.0048 0.0080 0.0326

128 NUSA TENGGARA TIMUR (117) KAB. ENDE (97) 0.0016 0.0062 0.0014 0.0092 0.0042 0.0010 0.0019 0.0071 0.0163

129 NUSA TENGGARA TIMUR (120) KAB. FLORES TIMUR (98) 0.0016 0.0062 0.0014 0.0092 0.0042 0.0006 0.0019 0.0067 0.0159

130 NUSA TENGGARA TIMUR (32) KOTA KUPANG (80) 0.0062 0.0016 0.0051 0.0129 0.0016 0.0023 0.0048 0.0087 0.0216

131 NUSA TENGGARA TIMUR (72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (102) 0.0016 0.0062 0.0008 0.0086 0.0042 0.0010 0.0008 0.0060 0.0146

132 NUSA TENGGARA TIMUR (97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (104) 0.0016 0.0062 0.0008 0.0086 0.0042 0.0006 0.0008 0.0056 0.0142

133 PAPUA (58) KAB. FAKFAK (28) 0.0030 0.0222 0.0051 0.0303 0.0076 0.0043 0.0008 0.0127 0.0430

134 PAPUA (80) KAB. MANOKWARI (71) 0.0062 0.0030 0.0051 0.0143 0.0076 0.0023 0.0004 0.0103 0.0246

0.0481 0.0463 0.0239 0.0219 0.0151 0.0123 0.1676

TOTALSCORE



EKONOMI DAERAH


NilaiTambah

Sekunder

NilaiTambahPrimer

Sub TotalPotensi

EkonomiIPMTumbuh

PDRBPerkapita

174

1 SUMATERA UTARA (105) KAB. DELI SERDANG (64) 0.0019 0.0025 0.0031 0.0075 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0221

2 SUMATERA UTARA (109) KAB. LANGKAT (35) 0.0015 0.0027 0.0008 0.0050 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0338

3 SUMATERA UTARA (13) KOTA SIBOLGA (9) 0.0015 0.0032 0.0113 0.0160 0.0015 0.0020 0.0035 0.0273 0.0468

4 SUMATERA UTARA (28) KAB. ASAHAN (11) 0.0006 0.0027 0.0008 0.0041 0.0060 0.0088 0.0148 0.0273 0.0462

5 SUMATERA UTARA (4) KAB. DAIRI (95) 0.0006 0.0025 0.0015 0.0046 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0154

6 SUMATERA UTARA (49) KOTA PEMATANG SIANTAR (8) 0.0015 0.0032 0.0008 0.0055 0.0060 0.0088 0.0148 0.0273 0.0476

7 SUMATERA UTARA (54) KOTA MEDAN (24) 0.0025 0.0032 0.0113 0.0170 0.0060 0.0020 0.0080 0.0140 0.0390

8 SUMATERA UTARA (61) KOTA TANJUNG BALAI (16) 0.0015 0.0025 0.0113 0.0153 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0441

9 SUMATERA UTARA (77) KOTA TEBING TINGGI (25) 0.0019 0.0032 0.0113 0.0164 0.0060 0.0020 0.0080 0.0140 0.0384

10 SUMATERA UTARA (89) KAB. SIMALUNGUN (19) 0.0015 0.0027 0.0031 0.0073 0.0060 0.0020 0.0080 0.0273 0.0426

11 SUMATERA UTARA (90) KOTA BINJAI (25) 0.0025 0.0032 0.0113 0.0170 0.0060 0.0088 0.0148 0.0066 0.0384

12 SUMATERA BARAT (123) KAB. PESISIR SELATAN (59) 0.0006 0.0027 0.0031 0.0064 0.0022 0.0020 0.0042 0.0140 0.0246

13 SUMATERA BARAT (2) KOTA SAWAH LUNTO (42) 0.0015 0.0025 0.0015 0.0055 0.0022 0.0088 0.0110 0.0140 0.0305

14 SUMATERA BARAT (34) KOTA PADANG (7) 0.0025 0.0032 0.0113 0.0170 0.0022 0.0014 0.0036 0.0273 0.0479

15 SUMATERA BARAT (84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (116) 0.0006 0.0009 0.0008 0.0023 0.0022 0.0020 0.0042 0.0028 0.0093

16 R I A U (36) KAB. INDRAGIRI HILIR (31) 0.0019 0.0027 0.0015 0.0061 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0349

17 R I A U (5) KOTA BATAM (21) 0.0034 0.0032 0.0031 0.0097 0.0022 0.0020 0.0042 0.0273 0.0412

18 R I A U (55) KAB. BENGKALIS (63) 0.0019 0.0027 0.0068 0.0114 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0222

19 R I A U (74) KAB. KAMPAR (90) 0.0015 0.0027 0.0015 0.0057 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0165

20 R I A U (9) KOTA PEKAN BARU (39) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0060 0.0014 0.0074 0.0066 0.0319

21 J A M B I (23) KAB. BATANGHARI (83) 0.0015 0.0027 0.0031 0.0073 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0181

22 J A M B I (35) KAB. KERINCI (84) 0.0025 0.0027 0.0015 0.0067 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0175

23 J A M B I (42) KAB. BUNGOTEBO (71) 0.0006 0.0009 0.0015 0.0030 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0206

24 SUMATERA SELATAN (113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (97) 0.0015 0.0004 0.0015 0.0034 0.0029 0.0020 0.0049 0.0066 0.0149

25 SUMATERA SELATAN (12) KOTA PALEMBANG (1) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0569

26 SUMATERA SELATAN (68) KAB. MUARA ENIM (36) 0.0015 0.0027 0.0031 0.0073 0.0029 0.0088 0.0117 0.0140 0.0330

27 SUMATERA SELATAN (70) KAB. MUSI BANYUASIN (20) 0.0006 0.0009 0.0008 0.0023 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0413

28 SUMATERA SELATAN (88) KAB. MUSI RAWAS (45) 0.0019 0.0009 0.0015 0.0043 0.0029 0.0088 0.0117 0.0140 0.0300

0.0099 0.0097 0.0235 0.0144 0.0163 0.0525 0.1263

TOTALSCORE

Sub TotalBiaya

TenagaKerja

Ketersediaan Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja

TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS


Produk-tivitas

UpahAktual/IHK

UMP/IHK

Sub TotalKetersediaan

TenagaKerja

PencariKerjaSLTP

UsiaProduktif

Lampiran 4.5.4. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Tenaga Kerja & Produktivitas dengan Metode AHP


175

29 BANGKA BELITUNG (102) KOTA PANGKAL PINANG (53) 0.0019 0.0025 0.0031 0.0075 0.0029 0.0088 0.0117 0.0066 0.0258

30 BANGKA BELITUNG (59) KAB. BANGKA (19) 0.0019 0.0009 0.0008 0.0036 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0426

31 BENGKULU (121) KAB. BENGKULU SELATAN (102) 0.0015 0.0009 0.0008 0.0032 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0140

32 BENGKULU (91) KOTA BENGKULU (80) 0.0019 0.0032 0.0031 0.0082 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0190

33 LAMPUNG (122) KAB. LAMPUNG SELATAN (98) 0.0006 0.0009 0.0015 0.0030 0.0029 0.0020 0.0049 0.0066 0.0145

34 LAMPUNG (125) KAB. LAMPUNG TIMUR (56) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0029 0.0014 0.0043 0.0028 0.0250

35 LAMPUNG (37) KOTA BANDAR LAMPUNG (1) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0569

36 LAMPUNG (43) KAB. LAMPUNG BARAT (103) 0.0006 0.0009 0.0008 0.0023 0.0029 0.0020 0.0049 0.0066 0.0138

37 BANTEN (30) KAB. TANGERANG (22) 0.0019 0.0025 0.0113 0.0157 0.0015 0.0088 0.0103 0.0140 0.0400

38 BANTEN (57) KAB. SERANG (18) 0.0006 0.0027 0.0113 0.0146 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0434

39 BANTEN (6) TA TANGERANG (5) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0015 0.0020 0.0035 0.0273 0.0487

40 BANTEN (75) KAB. LEBAK (62) 0.0006 0.0004 0.0068 0.0078 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0224

41 JAWA BARAT (106) KAB. CIAMIS (69) 0.0025 0.0009 0.0031 0.0065 0.0029 0.0088 0.0117 0.0028 0.0210

42 JAWA BARAT (107) KAB. SUKABUMI (104) 0.0019 0.0004 0.0031 0.0054 0.0029 0.0020 0.0049 0.0028 0.0131

43 JAWA BARAT (111) KAB. KUNINGAN (85) 0.0025 0.0004 0.0068 0.0097 0.0029 0.0020 0.0049 0.0028 0.0174

44 JAWA BARAT (114) KAB. GARUT (66) 0.0015 0.0009 0.0113 0.0137 0.0029 0.0020 0.0049 0.0028 0.0214

45 JAWA BARAT (115) KAB. CIREBON (58) 0.0025 0.0009 0.0068 0.0102 0.0029 0.0088 0.0117 0.0028 0.0247

46 JAWA BARAT (118) KAB. SUMEDANG (76) 0.0019 0.0009 0.0031 0.0059 0.0022 0.0088 0.0110 0.0028 0.0197

47 JAWA BARAT (119) KAB. TASIKMALAYA (109) 0.0019 0.0004 0.0031 0.0054 0.0018 0.0021 0.0039 0.0028 0.0121

48 JAWA BARAT (22) KOTA BEKASI (32) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0015 0.0014 0.0029 0.0140 0.0348

49 JAWA BARAT (24) KOTA BOGOR (48) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0015 0.0020 0.0035 0.0066 0.0280

50 JAWA BARAT (41) KOTA CIREBON (3) 0.0034 0.0032 0.0031 0.0097 0.0060 0.0088 0.0148 0.0273 0.0518

51 JAWA BARAT (47) KAB. BOGOR (37) 0.0019 0.0027 0.0113 0.0159 0.0015 0.0088 0.0103 0.0066 0.0328

52 JAWA BARAT (60) KOTA SUKABUMI (38) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0029 0.0088 0.0117 0.0028 0.0324

53 JAWA BARAT (65) KAB. KARAWANG (34) 0.0034 0.0027 0.0113 0.0174 0.0015 0.0088 0.0103 0.0066 0.0343

54 JAWA BARAT (7) KAB. BEKASI (13) 0.0019 0.0027 0.0031 0.0077 0.0015 0.0088 0.0103 0.0273 0.0453

55 JAWA BARAT (73) KAB. INDRAMAYU (15) 0.0019 0.0004 0.0031 0.0054 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0444

56 JAWA TENGAH (1) KOTA SEMARANG (17) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0029 0.0088 0.0117 0.0140 0.0436

57 JAWA TENGAH (10) KAB. KENDAL (57) 0.0019 0.0009 0.0031 0.0059 0.0029 0.0020 0.0049 0.0140 0.0248

0.0099 0.0097 0.0235 0.0144 0.0163 0.0525 0.1263

TOTALSCORE

Sub TotalBiaya

TenagaKerja




Produk-tivitas

UpahAktual/IHK

UMP/IHK


TenagaKerja

PencariKerjaSLTP

UsiaProduktif

176

58 JAWA TENGAH (11) KAB. PEMALANG (61) 0.0015 0.0004 0.0113 0.0132 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0240

59 JAWA TENGAH (14) KOTA PEKALONGAN (54) 0.0019 0.0027 0.0031 0.0077 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0253

60 JAWA TENGAH (19) KAB. PEKALONGAN (91) 0.0015 0.0009 0.0031 0.0055 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0163

61 JAWA TENGAH (27) KAB. MAGELANG (93) 0.0025 0.0009 0.0015 0.0049 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0157

62 JAWA TENGAH (28) KAB. TEGAL (75) 0.0019 0.0004 0.0068 0.0091 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0199

63 JAWA TENGAH (3) KOTA TEGAL (27) 0.0025 0.0025 0.0113 0.0163 0.0060 0.0088 0.0148 0.0066 0.0377

64 JAWA TENGAH (50) KAB. SUKOHARJO (82) 0.0025 0.0025 0.0068 0.0118 0.0018 0.0020 0.0038 0.0028 0.0184

65 D.I. YOGYAKARTA (33) KOTA YOGYAKARTA (49) 0.0034 0.0032 0.0068 0.0134 0.0060 0.0014 0.0074 0.0066 0.0274

66 JAWA TIMUR (112) KAB. BANGKALAN (81) 0.0025 0.0004 0.0015 0.0044 0.0029 0.0088 0.0117 0.0028 0.0189

67 JAWA TIMUR (120) KAB. PAMEKASAN (115) 0.0025 0.0004 0.0015 0.0044 0.0018 0.0021 0.0039 0.0019 0.0102

68 JAWA TIMUR (15) KOTA MALANG (2) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0022 0.0088 0.0110 0.0273 0.0562

69 JAWA TIMUR (17) KAB. SIDOARJO (40) 0.0034 0.0032 0.0031 0.0097 0.0060 0.0088 0.0148 0.0066 0.0311

70 JAWA TIMUR (18) KOTA SURABAYA (3) 0.0034 0.0032 0.0031 0.0097 0.0060 0.0088 0.0148 0.0273 0.0518

71 JAWA TIMUR (56) KAB. PASURUAN (86) 0.0025 0.0009 0.0031 0.0065 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0173

72 JAWA TIMUR (72,) KAB. MOJOKERTO (52) 0.0025 0.0027 0.0031 0.0083 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0259

73 JAWA TIMUR (8) KOTA KEDIRI (4) 0.0034 0.0025 0.0068 0.0127 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0517

74 JAWA TIMUR (82) KAB. KEDIRI (100) 0.0025 0.0009 0.0031 0.0065 0.0029 0.0021 0.0050 0.0028 0.0143

75 JAWA TIMUR (85) KOTA MOJOKERTO (41) 0.0034 0.0032 0.0068 0.0134 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0310

76 JAWA TIMUR (87) KAB. BLITAR (107) 0.0025 0.0009 0.0015 0.0049 0.0029 0.0020 0.0049 0.0028 0.0126

77 JAWA TIMUR (92) KOTA PROBOLINGGO (28) 0.0025 0.0025 0.0031 0.0081 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0369

78 JAWA TIMUR (96) KAB. MAGETAN (96) 0.0025 0.0027 0.0031 0.0083 0.0018 0.0021 0.0039 0.0028 0.0150

79 JAWA TIMUR (99) KAB. BANYUWANGI (79) 0.0034 0.0009 0.0015 0.0058 0.0018 0.0088 0.0106 0.0028 0.0192

80 BALI (16) KAB. GIANYAR (60) 0.0034 0.0025 0.0008 0.0067 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0243

81 BALI (20) KAB. BADUNG (81) 0.0034 0.0032 0.0015 0.0081 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0189

82 BALI (25) KOTA DENPASAR (64) 0.0034 0.0032 0.0015 0.0081 0.0060 0.0014 0.0074 0.0066 0.0221

83 BALI (52) KAB. TABANAN (55) 0.0034 0.0027 0.0015 0.0076 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0252

84 BALI (53) KAB. JEMBRANA (51) 0.0034 0.0027 0.0031 0.0092 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0268

85 BALI (62) KAB. BULELENG (67) 0.0025 0.0027 0.0015 0.0067 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0213

86 BALI (71) KAB. BANGLI (65) 0.0025 0.0009 0.0008 0.0042 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0218

0.0099 0.0097 0.0235 0.0144 0.0163 0.0525 0.1263

TOTALSCORE

Sub TotalBiaya

TenagaKerja




Produk-tivitas

UpahAktual/IHK

UMP/IHK


TenagaKerja

PencariKerjaSLTP

UsiaProduktif


177

87 KALIMANTAN BARAT (103) KAB. SAMBAS (78) 0.0015 0.0009 0.0031 0.0055 0.0022 0.0088 0.0110 0.0028 0.0193

88 KALIMANTAN BARAT (104) KAB. KAPUAS HULU (68) 0.0025 0.0027 0.0015 0.0067 0.0029 0.0088 0.0117 0.0028 0.0212

89 KALIMANTAN BARAT (110) KAB. KETAPANG (95) 0.0015 0.0009 0.0015 0.0039 0.0029 0.0020 0.0049 0.0066 0.0154

90 KALIMANTAN BARAT (74) KAB. SANGGAU (19) 0.0019 0.0009 0.0008 0.0036 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0426

91 KALIMANTAN BARAT (86) KAB. PONTIANAK (33) 0.0006 0.0009 0.0015 0.0030 0.0022 0.0020 0.0042 0.0273 0.0345

92 KALIMANTAN TENGAH (67) KAB. BARITO UTARA (74) 0.0019 0.0027 0.0008 0.0054 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0200

93 KALIMANTAN TENGAH (74) KAB. BARITO SELATAN (51) 0.0019 0.0027 0.0008 0.0054 0.0060 0.0088 0.0148 0.0066 0.0268

94 KALIMANTAN TENGAH (95) KAB. KAPUAS (70) 0.0019 0.0027 0.0015 0.0061 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0207

95 KALIMANTAN SELATAN (108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (80) 0.0019 0.0009 0.0031 0.0059 0.0015 0.0088 0.0103 0.0028 0.0190

96 KALIMANTAN SELATAN (116) KAB. TAPIN (114) 0.0025 0.0004 0.0015 0.0044 0.0015 0.0020 0.0035 0.0028 0.0107

97 KALIMANTAN SELATAN (69) KAB. TABALONG (110) 0.0025 0.0027 0.0008 0.0060 0.0015 0.0014 0.0029 0.0028 0.0117

98 KALIMANTAN SELATAN (78) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (92) 0.0019 0.0004 0.0008 0.0031 0.0015 0.0088 0.0103 0.0028 0.0162

99 KALIMANTAN SELATAN (81) KAB. HULU SUNGAI UTARA (72) 0.0019 0.0009 0.0008 0.0036 0.0015 0.0088 0.0103 0.0066 0.0205

100 KALIMANTAN SELATAN (83) KAB. TANAH LAUT (47) 0.0019 0.0009 0.0015 0.0043 0.0015 0.0088 0.0103 0.0140 0.0286

101 KALIMANTAN TIMUR (2) KOTA BALIKPAPAN (6) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0015 0.0014 0.0029 0.0273 0.0481

102 KALIMANTAN TIMUR (21) KAB. BERAU (12) 0.0025 0.0027 0.0031 0.0083 0.0015 0.0088 0.0103 0.0273 0.0459

103 KALIMANTAN TIMUR (22) KAB. KUTAI (87) 0.0019 0.0027 0.0031 0.0077 0.0015 0.0014 0.0029 0.0066 0.0172

104 KALIMANTAN TIMUR (39) KOTA SAMARINDA (23) 0.0034 0.0032 0.0031 0.0097 0.0015 0.0014 0.0029 0.0273 0.0399

105 KALIMANTAN TIMUR (64) KAB. PASIR (99) 0.0019 0.0009 0.0015 0.0043 0.0015 0.0020 0.0035 0.0066 0.0144

106 SULAWESI UTARA (39) KOTA MANADO (10) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0060 0.0088 0.0148 0.0140 0.0467

107 SULAWESI UTARA (44) KOTA BITUNG (30) 0.0034 0.0032 0.0068 0.0134 0.0060 0.0020 0.0080 0.0140 0.0354

108 SULAWESI UTARA (45) KAB. MINAHASA (43) 0.0034 0.0025 0.0031 0.0090 0.0060 0.0088 0.0148 0.0066 0.0304

109 SULAWESI UTARA (76) KAB. SANGIHE TALAUD (88) 0.0019 0.0027 0.0015 0.0061 0.0060 0.0021 0.0081 0.0028 0.0170

110 GORONTALO (101) KAB. GORONTALO (89) 0.0019 0.0009 0.0031 0.0059 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0167

111 GORONTALO (46) KOTA GORONTALO (50) 0.0025 0.0025 0.0113 0.0163 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0271

112 SULAWESI TENGAH (100) KAB. POSO (92) 0.0015 0.0027 0.0015 0.0057 0.0018 0.0021 0.0039 0.0066 0.0162

113 SULAWESI TENGAH (28) KAB. BANGGAI (77) 0.0019 0.0027 0.0015 0.0061 0.0018 0.0088 0.0106 0.0028 0.0195

114 SULAWESI TENGAH (39) KAB. TOLI TOLI (99) 0.0019 0.0027 0.0031 0.0077 0.0018 0.0021 0.0039 0.0028 0.0144

115 SULAWESI TENGAH (40) KAB. DONGGALA (106) 0.0006 0.0009 0.0008 0.0023 0.0018 0.0020 0.0038 0.0066 0.0127

0.0099 0.0097 0.0235 0.0144 0.0163 0.0525 0.1263

TOTALSCORE

Sub TotalBiaya

TenagaKerja




Produk-tivitas

UpahAktual/IHK

UMP/IHK


TenagaKerja

PencariKerjaSLTP

UsiaProduktif

178

116 SULAWESI TENGAH (51) KAB. MOROWALI (111) 0.0006 0.0009 0.0015 0.0030 0.0018 0.0000 0.0018 0.0066 0.0114

117 SULAWESI TENGGARA (48) KAB. KOLAKA (14) 0.0015 0.0027 0.0015 0.0057 0.0029 0.0088 0.0117 0.0273 0.0447

118 SULAWESI TENGGARA (79) KAB. BUTON (113) 0.0006 0.0027 0.0031 0.0064 0.0018 0.0000 0.0018 0.0028 0.0110

119 SULAWESI SELATAN (25) KOTA PARE-PARE (46) 0.0019 0.0032 0.0068 0.0119 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0295

120 SULAWESI SELATAN (31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (4) 0.0019 0.0009 0.0068 0.0096 0.0060 0.0088 0.0148 0.0273 0.0517

121 SULAWESI SELATAN (63) KAB. PINRANG (73) 0.0015 0.0027 0.0015 0.0057 0.0060 0.0020 0.0080 0.0066 0.0203

122 SULAWESI SELATAN (93) KAB. TANA TORAJA (94) 0.0006 0.0027 0.0015 0.0048 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0156

123 SULAWESI SELATAN (94) KAB. MAJENE (94) 0.0006 0.0027 0.0015 0.0048 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0156

124 SULAWESI SELATAN (98) KAB. LUWU (105) 0.0015 0.0027 0.0015 0.0057 0.0029 0.0014 0.0043 0.0028 0.0128

125 NUSA TENGGARA BARAT (124) KAB. LOMBOK BARAT (112) 0.0015 0.0004 0.0015 0.0034 0.0029 0.0021 0.0050 0.0028 0.0112

126 NUSA TENGGARA BARAT (126) KAB. BIMA (101) 0.0006 0.0027 0.0031 0.0064 0.0029 0.0020 0.0049 0.0028 0.0141

127 NUSA TENGGARA BARAT (66) KOTA MATARAM (44) 0.0025 0.0025 0.0068 0.0118 0.0029 0.0088 0.0117 0.0066 0.0301

128 NUSA TENGGARA TIMUR (117) KAB. ENDE (108) 0.0006 0.0004 0.0015 0.0025 0.0060 0.0020 0.0080 0.0019 0.0124

129 NUSA TENGGARA TIMUR (120) KAB. FLORES TIMUR (107) 0.0006 0.0004 0.0008 0.0018 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0126

130 NUSA TENGGARA TIMUR (32) KOTA KUPANG (29) 0.0034 0.0032 0.0113 0.0179 0.0060 0.0088 0.0148 0.0028 0.0355

131 NUSA TENGGARA TIMUR (72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (110) 0.0006 0.0004 0.0008 0.0018 0.0060 0.0020 0.0080 0.0019 0.0117

132 NUSA TENGGARA TIMUR (97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (107) 0.0006 0.0004 0.0008 0.0018 0.0060 0.0020 0.0080 0.0028 0.0126

133 PAPUA (58) KAB. FAKFAK (26) 0.0015 0.0027 0.0031 0.0073 0.0022 0.0014 0.0036 0.0273 0.0382

134 PAPUA (80) KAB. MANOKWARI (71) 0.0006 0.0009 0.0015 0.0030 0.0022 0.0088 0.0110 0.0066 0.0206

0.0099 0.0097 0.0235 0.0144 0.0163 0.0525 0.1263

TOTALSCORE

Sub TotalBiaya

TenagaKerja




Produk-tivitas

UpahAktual/IHK

UMP/IHK


TenagaKerja

PencariKerjaSLTP

UsiaProduktif


179

0.0138 0.0141 0.0058 0.016 0.0175 0.0095 0.0089 0.0073 0.204 0.0139 0.1272

TOTALSCORE

Sub TotalKualitas

Infra-struktur

List

rik

Sub TotalKeter-

sediaanInfra-

truktur

Ketersediaan Infrastruktur Fisik Kualitas Infrastruktur Fisik

INFRASTUKTUR FISIK


Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

List

rik

Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

Lampiran 4.5.5. Hasil Pembobotan Intensitas Indikator-Indikator Faktor Infrastruktur Fisik dengan Metode AHP

1 SUMATERA UTARA (105) KAB. DELI SERDANG (66) 0.0018 0.0038 0.0017 0.0031 0.0007 0.0111 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0199

2 SUMATERA UTARA (109) KAB. LANGKAT (75) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0106 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0076 0.0182

3 SUMATERA UTARA (13) KOTA SIBOLGA (26) 0.0066 0.0033 0.0006 0.0031 0.0011 0.0147 0.0035 0.0035 0.0007 0.0033 0.0052 0.0162 0.0309

4 SUMATERA UTARA (29) KAB. ASAHAN (41) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0132 0.0003 0.0031 0.0015 0.0033 0.0052 0.0134 0.0266

5 SUMATERA UTARA (4) KAB. DAIRI (23) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0158 0.0006 0.0014 0.0015 0.0074 0.0052 0.0161 0.0319

6 SUMATERA UTARA (49) KOTA PEMATANG SIANTAR (41) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0154 0.0035 0.0014 0.0022 0.0033 0.0008 0.0112 0.0266

7 SUMATERA UTARA (54) KOTA MEDAN (18) 0.0066 0.0051 0.0017 0.0071 0.0007 0.0212 0.0035 0.0035 0.0026 0.0033 0.0008 0.0137 0.0349

8 SUMATERA UTARA (61) KOTA TANJUNG BALAI (32) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0158 0.0003 0.0014 0.0015 0.0074 0.0022 0.0128 0.0286

9 SUMATERA UTARA (77) KOTA TEBING TINGGI (50) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0158 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0246

10 SUMATERA UTARA (89) KAB. SIMALUNGUN (61) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0132 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0220

11 SUMATERA UTARA (90) KOTA BINJAI (54) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0154 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0242

12 SUMATERA BARAT (123) KAB. PESISIR SELATAN (88) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0007 0.0076 0.0018 0.0006 0.0007 0.0016 0.0008 0.0055 0.0131

13 SUMATERA BARAT (2) KOTA SAWAH LUNTO (26) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0005 0.0011 0.0132 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0052 0.0177 0.0309

14 SUMATERA BARAT (34) KOTA PADANG (12) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0044 0.0011 0.0150 0.0035 0.0031 0.0026 0.0074 0.0052 0.0218 0.0368

15 SUMATERA BARAT (84) KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG (56) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0114 0.0018 0.0031 0.0022 0.0033 0.0022 0.0126 0.0240

16 R I A U (36) KAB. INDRAGIRI HILIR (72) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0086 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0188

17 R I A U (5) KOTA BATAM (1) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0074 0.0052 0.0218 0.0467

18 R I A U (55) KAB. BENGKALIS (64) 0.0018 0.0051 0.0017 0.0031 0.0007 0.0124 0.0003 0.0031 0.0015 0.0016 0.0022 0.0087 0.0211

19 R I A U (74) KAB. KAMPAR (67) 0.0018 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0095 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0197

20 R I A U (9) KOTA PEKAN BARU (24) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0031 0.0007 0.0133 0.0018 0.0014 0.0026 0.0074 0.0052 0.0184 0.0317

21 J A M B I (23) KAB. BATANGHARI (28) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0097 0.0018 0.0035 0.0022 0.0074 0.0052 0.0201 0.0298

22 J A M B I (35) KAB. KERINCI (49) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0097 0.0035 0.0006 0.0015 0.0074 0.0022 0.0152 0.0249

23 J A M B I (42) KAB. BUNGOTEBO (47) 0.0005 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0093 0.0035 0.0014 0.0015 0.0074 0.0022 0.0160 0.0253

24 SUMATERA SELATAN (113) KAB. OGAN KOMERING ILIR (35) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0281

25 SUMATERA SELATAN (12) KOTA PALEMBANG (21) 0.0066 0.0051 0.0017 0.0071 0.0011 0.0216 0.0035 0.0031 0.0026 0.0016 0.0008 0.0116 0.0332

26 SUMATERA SELATAN (68) KAB. MUARA ENIM (40) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0044 0.0029 0.0141 0.0018 0.0031 0.0022 0.0033 0.0022 0.0126 0.0267

27 SUMATERA SELATAN (70) KAB. MUSI BANYUASIN (35) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0071 0.0007 0.0194 0.0003 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0087 0.0281

180

28 SUMATERA SELATAN (88) KAB. MUSI RAWAS (55) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0154 0.0003 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0087 0.0241

29 BANGKA BELITUNG (102) KOTA PANGKAL PINANG (69) 0.0005 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0097 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0008 0.0095 0.0192

30 BANGKA BELITUNG (59) KAB. BANGKA (69) 0.0005 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0097 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0008 0.0095 0.0192

31 BENGKULU (121) KAB. BENGKULU SELATAN (71) 0.0018 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0095 0.0018 0.0006 0.0015 0.0033 0.0022 0.0094 0.0189

32 BENGKULU (91) KOTA BENGKULU (58) 0.0066 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0143 0.0018 0.0006 0.0015 0.0033 0.0022 0.0094 0.0237

33 LAMPUNG (122) KAB. LAMPUNG SELATAN (77) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0111 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0004 0.0067 0.0178

34 LAMPUNG (125) KAB. LAMPUNG TIMUR (66) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0132 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0004 0.0067 0.0199

35 LAMPUNG (37) KOTA BANDAR LAMPUNG (29) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0145 0.0018 0.0031 0.0022 0.0074 0.0004 0.0149 0.0294

36 LAMPUNG (43) KAB. LAMPUNG BARAT (74) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0089 0.0018 0.0006 0.0015 0.0033 0.0022 0.0094 0.0183

37 BANTEN (30) KAB. TANGERANG (3) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0029 0.0221 0.0035 0.0035 0.0026 0.0074 0.0052 0.0222 0.0443

38 BANTEN (57) KAB. SERANG (16) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0071 0.0011 0.0177 0.0018 0.0014 0.0022 0.0074 0.0052 0.0180 0.0357

39 BANTEN (6) KOTA TANGERANG (3) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0029 0.0221 0.0035 0.0035 0.0026 0.0074 0.0052 0.0222 0.0443

40 BANTEN (75) KAB. LEBAK (59) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0123 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0022 0.0109 0.0232

41 JAWA BARAT (106) KAB. CIAMIS (30) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0293

42 JAWA BARAT (107) KAB. SUKABUMI (42) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0029 0.0163 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0265

43 JAWA BARAT (111) KAB. KUNINGAN (44) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0071 0.0262

44 JAWA BARAT (114) KAB. GARUT (36) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0279

45 JAWA BARAT (115) KAB. CIREBON (33) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0044 0.0057 0.0196 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0284

46 JAWA BARAT (118) KAB. SUMEDANG (36) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0279

47 JAWA BARAT (119) KAB. TASIKMALAYA (30) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0191 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0293

48 JAWA BARAT (22) KOTA BEKASI (9) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0022 0.0147 0.0396

49 JAWA BARAT (24) KOTA BOGOR (9) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0022 0.0147 0.0396

50 JAWA BARAT (41) KOTA CIREBON (17) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0102 0.0351

51 JAWA BARAT (47) KAB. BOGOR (9) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0022 0.0147 0.0396

52 JAWA BARAT (60) KOTA SUKABUMI (13) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0071 0.0029 0.0216 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0149 0.0365

53 JAWA BARAT (65) KAB. KARAWANG (9) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0022 0.0147 0.0396

54 JAWA BARAT (7) KAB. BEKASI (9) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0035 0.0031 0.0026 0.0033 0.0022 0.0147 0.0396

55 JAWA BARAT (73) KAB. INDRAMAYU (31) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0057 0.0218 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0071 0.0289

0.0138 0.0141 0.0058 0.016 0.0175 0.0095 0.0089 0.0073 0.204 0.0139 0.1272

TOTALSCORE

Sub TotalKualitas

Infra-struktur

List

rik

Sub TotalKeter-

sediaanInfra-

truktur


INFRASTUKTUR FISIK


Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

List

rik

Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n


181

56 JAWA TENGAH (1) KOTA SEMARANG (2) 0.0066 0.0051 0.0017 0.0071 0.0029 0.0234 0.0035 0.0035 0.0026 0.0074 0.0052 0.0222 0.0456

57 JAWA TENGAH (10) KAB. KENDAL (5) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0057 0.0249 0.0018 0.0014 0.0022 0.0074 0.0052 0.0180 0.0429

58 JAWA TENGAH (11) KAB. PEMALANG (32) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0052 0.0115 0.0286

59 JAWA TENGAH (14) KOTA PEKALONGAN (22) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0149 0.0320

60 JAWA TENGAH (19) KAB. PEKALONGAN (18) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0057 0.0217 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0132 0.0349

61 JAWA TENGAH (27) KAB. MAGELANG (22) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0149 0.0320

62 JAWA TENGAH (28) KAB. TEGAL (25) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0031 0.0011 0.0163 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0149 0.0312

63 JAWA TENGAH (3) KOTA TEGAL (15) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0018 0.0031 0.0015 0.0074 0.0052 0.0190 0.0361

64 JAWA TENGAH (50) KAB. SUKOHARJO (8) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0071 0.0029 0.0216 0.0018 0.0014 0.0026 0.0074 0.0052 0.0184 0.0400

65 D.I. YOGYAKARTA (33) KOTA YOGYAKARTA (6) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0071 0.0029 0.0216 0.0035 0.0014 0.0026 0.0074 0.0052 0.0201 0.0417

66 JAWA TIMUR (112) KAB. BANGKALAN (45) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0172 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0260

67 JAWA TIMUR (120) KAB. PAMEKASAN (45) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0172 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0260

68 JAWA TIMUR (15) KOTA MALANG (28) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0011 0.0203 0.0035 0.0014 0.0022 0.0016 0.0008 0.0095 0.0298

69 JAWA TIMUR (17) KAB. SIDOARJO (4) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0071 0.0029 0.0221 0.0035 0.0031 0.0026 0.0074 0.0052 0.0218 0.0439

70 JAWA TIMUR (18) KOTA SURABAYA (2) 0.0066 0.0051 0.0017 0.0071 0.0029 0.0234 0.0035 0.0035 0.0026 0.0074 0.0052 0.0222 0.0456

71 JAWA TIMUR (56) KAB. PASURUAN (7) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0029 0.0190 0.0035 0.0035 0.0022 0.0074 0.0052 0.0218 0.0408

72 JAWA TIMUR (72) KAB. MOJOKERTO (37) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0029 0.0190 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0278

73 JAWA TIMUR (8) KOTA KEDIRI (19) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0198 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0052 0.0149 0.0347

74 JAWA TIMUR (82) KAB. KEDIRI (45) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0172 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0260

75 JAWA TIMUR (85) KOTA MOJOKERTO (57) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0150 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0238

76 JAWA TIMUR (87) KAB. BLITAR (45) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0172 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0260

77 JAWA TIMUR (92) KOTA PROBOLINGGO (44) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0150 0.0035 0.0031 0.0022 0.0016 0.0008 0.0112 0.0262

78 JAWA TIMUR (96) KAB. MAGETAN (45) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0071 0.0011 0.0172 0.0035 0.0014 0.0015 0.0016 0.0008 0.0088 0.0260

79 JAWA TIMUR (99) KAB. BANYUWANGI (34) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0071 0.0011 0.0177 0.0035 0.0031 0.0015 0.0016 0.0008 0.0105 0.0282

80 BALI (16) KAB. GIANYAR (23) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0029 0.0189 0.0035 0.0014 0.0026 0.0033 0.0022 0.0130 0.0319

81 BALI (20) KAB. BADUNG (10) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0044 0.0029 0.0194 0.0035 0.0014 0.0026 0.0074 0.0052 0.0201 0.0395

82 BALI (26) KOTA DENPASAR (11) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0044 0.0029 0.0194 0.0035 0.0031 0.0026 0.0074 0.0022 0.0188 0.0382

83 BALI (52) KAB. TABANAN (27) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0035 0.0014 0.0026 0.0033 0.0022 0.0130 0.0301

0.0138 0.0141 0.0058 0.016 0.0175 0.0095 0.0089 0.0073 0.204 0.0139 0.1272

TOTALSCORE

Sub TotalKualitas

Infra-struktur

List

rik

Sub TotalKeter-

sediaanInfra-

truktur


INFRASTUKTUR FISIK


Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

List

rik

Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

182

84 BALI (53) KAB. JEMBRANA (30) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0031 0.0011 0.0163 0.0035 0.0014 0.0026 0.0033 0.0022 0.0130 0.0293

85 BALI (62) KAB. BULELENG (39) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0031 0.0011 0.0158 0.0035 0.0014 0.0026 0.0016 0.0022 0.0113 0.0271

86 BALI (71) KAB. BANGLI (33) 0.0066 0.0033 0.0017 0.0044 0.0011 0.0171 0.0035 0.0014 0.0026 0.0016 0.0022 0.0113 0.0284

87 KALIMANTAN BARAT (103) KAB. SAMBAS (65) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0031 0.0011 0.0090 0.0003 0.0014 0.0015 0.0074 0.0008 0.0114 0.0204

88 KALIMANTAN BARAT (104) KAB. KAPUAS HULU (89) 0.0005 0.0033 0.0006 0.0005 0.0007 0.0056 0.0003 0.0003 0.0026 0.0033 0.0008 0.0073 0.0129

89 KALIMANTAN BARAT (110) KAB. KETAPANG (92) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0005 0.0007 0.0071 0.0006 0.0014 0.0007 0.0016 0.0008 0.0051 0.0122

90 KALIMANTAN BARAT (74) KAB. SANGGAU (93) 0.0009 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0037 0.0018 0.0006 0.0003 0.0016 0.0008 0.0051 0.0088

91 KALIMANTAN BARAT (86) KAB. PONTIANAK (34) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0031 0.0011 0.0163 0.0018 0.0031 0.0015 0.0033 0.0022 0.0119 0.0282

92 KALIMANTAN TENGAH (67) KAB. BARITO UTARA (87) 0.0005 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0033 0.0018 0.0031 0.0015 0.0033 0.0008 0.0105 0.0138

93 KALIMANTAN TENGAH (74) KAB. BARITO SELATAN (73) 0.0009 0.0013 0.0017 0.0031 0.0007 0.0077 0.0018 0.0003 0.0003 0.0033 0.0052 0.0109 0.0186

94 KALIMANTAN TENGAH (95) KAB. KAPUAS (52) 0.0009 0.0013 0.0017 0.0044 0.0007 0.0090 0.0003 0.0003 0.0022 0.0074 0.0052 0.0154 0.0244

95 KALIMANTAN SELATAN (108) KAB. HULU SUNGAI SELATAN (85) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0014 0.0003 0.0033 0.0022 0.0078 0.0158

96 KALIMANTAN SELATAN (116) KAB. TAPIN (83) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0170

97 KALIMANTAN SELATAN (69) KAB. TABALONG (83) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0170

98 KALIMANTAN SELATAN (78) KAB. HULU SUNGAI UTARA (83) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0170

99 KALIMANTAN SELATAN (81) KAB. HULU SUNGAI TENGAH (83) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0170

100 KALIMANTAN SELATAN (83) KAB. TANAH LAUT (81) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0010 0.0011 0.0080 0.0006 0.0031 0.0015 0.0033 0.0008 0.0093 0.0173

101 KALIMANTAN TIMUR (2) KOTA BALIKPAPAN (14) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0044 0.0011 0.0176 0.0035 0.0031 0.0026 0.0074 0.0022 0.0188 0.0364

102 KALIMANTAN TIMUR (21) KAB. BERAU (68) 0.0009 0.0038 0.0017 0.0010 0.0011 0.0085 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0022 0.0109 0.0194

103 KALIMANTAN TIMUR (22) KAB. KUTAI (60) 0.0040 0.0038 0.0017 0.0031 0.0011 0.0137 0.0018 0.0014 0.0015 0.0016 0.0022 0.0085 0.0222

104 KALIMANTAN TIMUR (39) KOTA SAMARINDA (20) 0.0066 0.0038 0.0017 0.0044 0.0011 0.0176 0.0035 0.0014 0.0015 0.0074 0.0022 0.0160 0.0336

105 KALIMANTAN TIMUR (64) KAB. PASIR (83) 0.0009 0.0051 0.0017 0.0010 0.0011 0.0098 0.0018 0.0006 0.0007 0.0033 0.0008 0.0072 0.0170

106 SULAWESI UTARA (38) KOTA MANADO (38) 0.0040 0.0051 0.0017 0.0044 0.0007 0.0159 0.0018 0.0035 0.0026 0.0016 0.0022 0.0117 0.0276

107 SULAWESI UTARA (44) KOTA BITUNG (48) 0.0009 0.0038 0.0017 0.0010 0.0007 0.0081 0.0035 0.0031 0.0022 0.0074 0.0008 0.0170 0.0251

108 SULAWESI UTARA (45) KAB. MINAHASA (63) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0010 0.0007 0.0085 0.0018 0.0014 0.0015 0.0074 0.0008 0.0129 0.0214

109 SULAWESI UTARA (76) KAB. SANGIHE TALAUD (77) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0005 0.0007 0.0080 0.0003 0.0006 0.0007 0.0074 0.0008 0.0098 0.0178

110 GORONTALO (101) KAB. GORONTALO (66) 0.0018 0.0038 0.0017 0.0031 0.0007 0.0111 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0199

111 GORONTALO (46) KOTA GORONTALO (53) 0.0018 0.0038 0.0017 0.0044 0.0007 0.0124 0.0035 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0119 0.0243

0.0138 0.0141 0.0058 0.016 0.0175 0.0095 0.0089 0.0073 0.204 0.0139 0.1272

TOTALSCORE

Sub TotalKualitas

Infra-struktur

List

rik

Sub TotalKeter-

sediaanInfra-

truktur


INFRASTUKTUR FISIK


Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

List

rik

Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n


183

112 SULAWESI TENGAH (100) KAB. POSO (78) 0.0009 0.0033 0.0003 0.0031 0.0011 0.0087 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0177

113 SULAWESI TENGAH (28) KAB. BANGGAI (50) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0031 0.0029 0.0108 0.0006 0.0014 0.0022 0.0074 0.0022 0.0138 0.0246

114 SULAWESI TENGAH (39) KAB. TOLI TOLI (80) 0.0009 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0037 0.0006 0.0014 0.0022 0.0074 0.0022 0.0138 0.0175

115 SULAWESI TENGAH (40) KAB. DONGGALA (56) 0.0009 0.0038 0.0017 0.0031 0.0007 0.0102 0.0006 0.0014 0.0022 0.0074 0.0022 0.0138 0.0240

116 SULAWESI TENGAH (51) KAB. MOROWALI (62) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0044 0.0007 0.0099 0.0006 0.0014 0.0003 0.0074 0.0022 0.0119 0.0218

117 SULAWESI TENGGARA (48) KAB. KOLAKA (79) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0086 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0022 0.0090 0.0176

118 SULAWESI TENGGARA (79) KAB. BUTON (82) 0.0009 0.0033 0.0006 0.0031 0.0007 0.0086 0.0018 0.0006 0.0007 0.0033 0.0022 0.0086 0.0172

119 SULAWESI SELATAN (25) KOTA PARE-PARE (46) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0005 0.0007 0.0102 0.0018 0.0035 0.0015 0.0033 0.0052 0.0153 0.0255

120 SULAWESI SELATAN (31) KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN (76) 0.0009 0.0038 0.0017 0.0031 0.0007 0.0102 0.0006 0.0014 0.0003 0.0033 0.0022 0.0078 0.0180

121 SULAWESI SELATAN (63) KAB. PINRANG (51) 0.0018 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0106 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0052 0.0139 0.0245

122 SULAWESI SELATAN (93) KAB. TANA TORAJA (74) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0097 0.0006 0.0003 0.0022 0.0033 0.0022 0.0086 0.0183

123 SULAWESI SELATAN (94) KAB. MAJENE (86) 0.0009 0.0013 0.0017 0.0005 0.0007 0.0051 0.0006 0.0031 0.0003 0.0033 0.0022 0.0095 0.0146

124 SULAWESI SELATAN (98) KAB. LUWU (69) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0097 0.0006 0.0031 0.0003 0.0033 0.0022 0.0095 0.0192

125 NUSA TENGGARA BARAT (124) KAB. LOMBOK BARAT (52) 0.0066 0.0033 0.0006 0.0044 0.0007 0.0156 0.0018 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0088 0.0244

126 NUSA TENGGARA BARAT (126) KAB. BIMA (91) 0.0018 0.0013 0.0006 0.0005 0.0007 0.0049 0.0006 0.0014 0.0015 0.0033 0.0008 0.0076 0.0125

127 NUSA TENGGARA BARAT (66) KOTA MATARAM (56) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0128 0.0035 0.0014 0.0022 0.0033 0.0008 0.0112 0.0240

128 NUSA TENGGARA TIMUR (117) KAB. ENDE (70) 0.0040 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0068 0.0018 0.0014 0.0022 0.0016 0.0052 0.0122 0.0190

129 NUSA TENGGARA TIMUR (120) KAB. FLORES TIMUR (72) 0.0018 0.0033 0.0003 0.0005 0.0007 0.0066 0.0018 0.0014 0.0022 0.0016 0.0052 0.0122 0.0188

130 NUSA TENGGARA TIMUR (32) KOTA KUPANG (43) 0.0040 0.0033 0.0017 0.0031 0.0007 0.0128 0.0035 0.0031 0.0015 0.0033 0.0022 0.0136 0.0264

131 NUSA TENGGARA TIMUR (72) KAB. TIMOR TENGAH UTARA (84) 0.0018 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0046 0.0018 0.0031 0.0015 0.0033 0.0022 0.0119 0.0165

132 NUSA TENGGARA TIMUR (97) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (74) 0.0040 0.0033 0.0003 0.0005 0.0007 0.0088 0.0018 0.0014 0.0022 0.0033 0.0008 0.0095 0.0183

133 PAPUA (58) KAB. FAKFAK (90) 0.0005 0.0013 0.0003 0.0005 0.0007 0.0033 0.0003 0.0031 0.0022 0.0016 0.0022 0.0094 0.0127

134 PAPUA (80) KAB. MANOKWARI (85) 0.0009 0.0033 0.0017 0.0005 0.0007 0.0071 0.0003 0.0031 0.0015 0.0016 0.0022 0.0087 0.0158

0.0138 0.0141 0.0058 0.016 0.0175 0.0095 0.0089 0.0073 0.204 0.0139 0.1272

TOTALSCORE

Sub TotalKualitas

Infra-struktur

List

rik

Sub TotalKeter-

sediaanInfra-

truktur


INFRASTUKTUR FISIK


Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n

List

rik

Tele

pon

Pela

buha

nU

dara

Pela

buha

nLa

ut

Jala

n


Lampiran 5. Kajian Peraturan DaerahLampiran 5.1.Panduan Kajian Peraturan Daerah / Guideline in Anallyzing Regional Regulation

Kajian produk hukum daerah (peraturan daerah, SKKepala Daerah, dll), dilakukan dengan melihat tingkatkebermasalahan setiap produk hukum tersebut. Tingkatkebermasalahan produk hukum daerah dikelompokkanmenjadi empat tingkat, sebagai berikut :

I. TIDAK BERMASALAH :

Tidak ditemukan adanya permasalahan sama sekali,atau kesalahan yang ditemukan tidak cukup signifikan,misalnya kesalahan pengetikan, redaksional, dansebagainya. Dengan kesalahan seperti di atas dianggabtidak bermasalah, sepanjang kesalahan tersebut tidakmenimbulkan permasalah yuridis, substansial, danprinsip.

II. BERMASALAH YURIDIS :

Merupakan permasalahan-permasalahan yangdiakibatkan pelanggaran ketentuan yuridis yangsifatnya tidak subtansial dan prisip, seperti:

1. Relevansi Acuan Yuridis : apabila acuan yurisis yangdigunakan sebagai dasar konsideran perda tidakrelevan dengan apa yang diatur dalam perda yangbersangkutan. Sebagai contoh Perda yang mengaturtentang peternakan menggunakan UU, PP, yangmengatur tentang Pertambangan sebagai salah satudasar konsiderannya, dan sebagainya.

2. Acuan Yuridis Tidak Up to date : apabila acuanyuridis yang digunakan oleh perda sudah tidak upto date lagi (sudah diganti/dirubah/tidak berlaku).Sebagai contoh Perda Pajak dan Retribusi yangditetapkan pada tahun 2001, menggunakankonsideran yuridis UU No.18 Tahun 1997.

3. Kelengkapan Yuridis : secara material ada beberapapersyaratan sebagaimana diatur dalam UU No.34Tahun 2000 dan PP No.65 dan 66 Tahun 2001.Seperti :

The re g i on s’ l e ga l p roduc t s (Reg iona lRegulation, Decree of the Regent/Mayor, etc.) isanalyzed by looking as its problem levels, classifiedinto four categories:

NON-PROBLEMATIC

This category is given to those regional productsshowing no problem at all or not showing anysignificant problem such as typographical error,grammar, etc. Such incremental problems are justconsidered non-problematic so long as no juridical,substantial, and principle problems are found.

JURIDICALLY PROBLEMATIC

This category is for those regional products showingproblems related to the violation of juridical provisions,which are not substantial and principle in nature. Thelikely problems are as follows:

1. Irrelevance of Juridical Reference : Thejuridical reference used in the consideration ofregional regulation is not relevant with thesub s tance re gu la t ed in such re gu la t i on .Regional Regulation for Animal Husbandry, forexample, uses Law or Government Regulationon Mining as its reference.

2. Out of Date Juridical Reference : Thejuridical reference used is out of date because it hasbeen amended or no longer applicable. For example,a regional regulation on regional tax or regionalretribution stipulated in 2001 still uses Law Number18 Year 1997 as its juridical reference while it hasbeen amended by a new one.

3. Juridical Incompleteness : There are somerequirements for a regional regulation onregional tax or regional retribution to beconsidered complete as regulated in Law



a. Perda Pajak Sekurang-kurangnya mengatur:

1) Nama, obyek, dan subyek pajak;2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara

penghitungan pajak;3) Wilayah pemungutan;4) Masa pajak;5) Penetapan;6) Tata cara pembayaran dan penagihan;7) Kadaluwarsa;8) Sanksi administratif; dan9) Tanggal mulai berlaku.

b. Perda Retribusi Sekurang-kurangnyamengatur mengenai :1) Nama, obyek, dan subyek Retribusi;2) Golongan retribusi; Cara mengukur

tingkat penggunaan jasa yangbersangkutan;

3) Struktur dan besarnya tarif;4) Wilyah pungutan;5) Tata cara pemungutan;6) Sanksi administratif;7) Tata cara penagihan; dan8) Tanggal berlaku.

Untuk Perda yang termasuk bermasalah YURIDISrekomendasi yang diberikan adalah di “REVISI” /“DILENGKAPI”, dengan disertai / disebutkan secarajelas usulan revisi atau bagian-bagian yang perlu direvisi.Misalnya : penghilangan atau penambahan pasal-pasaltertentu.

III. BERMASALAH SUBSTANSI :

Merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan subtansial seperti ketidak sesuaianantara tujuan dan isi yang diatur, kejelasanobyek, subyek, hak dan kewajiban para pihak,prosedur, standar pelayanan, filosofi pungutan,prinsip golongan, dan sebagainya, sepert iberikut :

1. Diskoneksi antara Tujuan dan Isi : antara tujuanyang hendak dicapai, (yang termuat dalam bagiantujuan perda / pengaturan) tidak sesuai denganmateri yang diatur dalam pasal-pasal yang lainnya.Contoh : Perda yang dibuat dengan tujuan untuk

Number 34 Year 2000 and GovernmentRegulation Number 65 and 66 Year 2001 suchas:a. Regional Regulation on Regional Tax,

at least, should regulate the followingsubjects:1) Name, object, and subject of tax;2) Ba s i s o f impo s i t i on , t a r i f f , and

calculation method;3) Area of collection;4) Tax period;5) Stipulation;6) Payment and collection procedures;7) Expiration;8) Administrative sanction; and9) Date of effective implementation.

b. Regional Regulation on retribution, atleast, should regulate the following:1) Name, object, and subject of retribution;2) Categorization, method in measuring

service utility level;3) Structure and amount of tariff;4) Area of collection;5) Collection procedure;6) Administrative sanction;7) Claim procedure; and8) Date of effective implementation.

Regional regulations with juridical problemswere re commended f o r REVISION orPERFECTION, sp e c i f i ed wi th c l ea rrecommendation on what should be revised orperfected. For example, several artic les maynecessarily be removed or added.

III. SUBSTANTIALLY PROBLEMATIC

This category refers to the violation of substantialprovisions such as discrepancy between the objective andthe content, unclear definition of object and/or subjectand/or rights and obligations of the parties involved,unclear procedures, unclear service standards, violationto the philosophy of user charges, categorization, and soon. Specified problems and their operational definitionsare as follows:

1. Discrepancy between the objective and thecontent : Provisions provided in the succeedingarticles are not consistent with the objective asdefined in the previous article. For example, aregional regulation may be composed for the


perlidungan / pelestarian lingkungan hidup, ternyatadalam pasal-pasal yang lain semata-mata hanyamengatur tentang perdagangan / usaha usahatertentu dan hanya untuk peningkatan PAD semata(kehutanan, limbah, dlsb) dan tidak ada pasal-pasalyang baik secara eksplisit maupun implisit mengatursesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Kejelasan obyek : obyek pungutan / perda tidakdideskripsikan secara jelas sehinggamengakibatkan gray area yang mengakibatkanmultiintepretatif.

3. Kejelasan Subyek : subyek pungutan / perdatidak dideskripsi secara jelas sehinggamengakibatkan gray area yang mengakibatkanmultiintepretatif.

4. Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut(Subyek dari Pemberlakuan Perda) maupunPemerintah : Tidak dijelaskan / diatur (secara tegas)mengenai hak dan kewajiban wajib pungut (subyekyang dituju dari pemberlakuan perda) maupun hakdan kewajiban dari pemda, sehingga mengakibatkanketidak pastian hukum.

5. Kejelasan Prosedur dan Birokrasi (standarpelayanan) : perda tidak mengatur (tidak secarajelas) tentang prosedur dan birokrasi yangmenyangkut standar pelayanan, seperti waktupelayanan, persyaratan, biaya (struktur tarif ),dan sebagainya.

6. Filosofi dan Prinsip Pungutan (Pajak,Retribusi, Golongan Retribusi, Sumbangan,dlsb) : Peraturan mengenai pungutan (pajak,retribusi) tidak sesuai dengan filosofi dasar atauprinsip dasar dari berbagai pungutan tersebut,seperti tidak adanya kontraprestasi secaralangsung (tidak ada pelayanan / imbal balikjasa) dalam perda tentang retribusi. Demikianjuga kesalahan dalam penetapan golonganretribusi, yang dapat mengakibatkan kesalahansecara teknis (misalnya penentuan dasar danstruktur tarif ) maupun substansi dari pungutanyang bersangkutan.

Untuk produk hukum yang termasuk dalam kategoribermasalah SUBSTANSI direkomendasikan untuk di“REVISI” atau “DITINJAU ULANG”. Untuk produkhukum yang direkomendasikan untuk ditinjau ulang,

protection of the environment as stated in thearticle on the objective of the regulation butin most of the articles it simply regulatesmatters related to trading or tariff oriented toaccumulation of Original Regional Revenue(PAD).

2. Unclear definition of object : A regionalre gu la t i on doe s no t p rov ide any c l ea rdescription on the object subjected to levyletting it as a gray area wherein multipleinterpretations may be developed and violationon it may be triggered.

3. Unclear definition of subject : A regional regulationdoes not provide any clear description on the subject oflevy letting it as a gray area wherein multipleinterpretations may be developed and violation on itmay be triggered

4. Unclear def init ion of the r ights andobligations of both taxpayer or retributionpayer and government : Righ t s andobligations of the taxpayer or retribution payerand that of the government are not clearlydefined, leading to law ambiguity.

5. Unclear procedures and service standardsA regional regulation does not provide any cleardescription on the procedures and service standards suchas deadline, requirements, tariff, and so on.

6. Philosophy and principles of levy (tax, retribution,classification, contribution, etc.) : Regulation of levy(tax or retribution) is not compatible with the philosophyof such kind of levy. Regional regulation on retribution,for example, perhaps does not provide any provision onthe direct benefit supposed to be enjoyed by retributionpayer. A certain regional regulation on retribution maywrongly define the category it belongs, leading to wrongstipulation of tariff stipulation basis and structure).

The regional products with SUBSTANTIALproblems are recommended for REVISION orREVIEW. Problematic articles to be reviewedshould be indicated.



perlu dilakukan investigasi lebih jauh tentang pasal-pasalkrusial / bermasalah.

IV. BERMASALAH PRINSIP :

Bermasalah secara prinsip merupakan pelanggaranterhadap berbagai prinsip secara makro, sepertiberdampak negatif terhadap perekonomian,bertentangan dengan kepentingan umum, aspekkeadilan dan kemampuan masyarakat, pelanggarankewenangan,dan lain-lain, yang dijabarkan sebagaiberikut :

1. Prinsip Kesatuan Wilayah Ekonomi (free internaltrade): Perda melanggar Kesatuan WilayahEkonomi, yang memandang negara sebagai satukesatuan ekonomi yang tidak terpisah-pisahkan,daerah dipandang sebagai bagian integral dalamkesatuan wilayah, sehingga perpindahan barang danatau jasa / perdagangan dalam negeri (antar daerah)bebas dari hambatan baik tarif maupun non tarif.Pelanggaran atas prinsip ini mengakibatkanterancamnya keutuhan wilayah perekonomiannasional.

2. Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat (monopoli,oligopoli, monopsomi, kemitraan wajib, dlsb) : Perdamengakibatkan berkurangnya / hilangnya akses dankesempatan yang sama bagi tiap lapisan masyarakatuntuk melakukan kegiatan usaha / terlibat dalamkegiatan usaha tertentu, dan menutup persaingansecara sehat dari masing-masing pihak karena adanyamonopoli, oligopoli dll, atau adanya peraturanmengenai kemitraan wajib yang dapatmengakibatkan (bertendesi) peluang praktek KKNmaupun mengakibatkan hubungan yang tidakseimbang, atau ketergantungan dari masing-masingpihak.

3. Berdampak Negatif terhadap Perekonomian :Peraturan dalam perda yang mengakibatkan adanyatambahan biaya (ekonomi biaya tinggi) bagikalangan dunia usaha maupun masyarakat karena,struktur tarif yang tidak wajar, double taxation baikdengan peraturan perpajakan yang lebih tinggi(pusat) maupun tumpang tindih dengan peraturanlain yang sejajar, sehingga menpungutan tersebutmengakibatkan terganggunya perekonomian(terhambatnya perkembangan usaha, bahanmematikan perekonomian usaha, menghalangikesempatan masyarakat untuk menabung dll).

4. Menghalangi / Mengurangi Kesempatan

IV. PRINCIPALLY PROBLEMATIC

This category refers to the violation of principlesagreed in the national level such as avoidance ofa negative impact on the economy, respect to publicinterest, justice, high consideration to people’scapabi l i ty, observance on the s eparat ion o fauthority, and so on. The problems of this kindand their operational definitions are as follows:

1. Violation to the principle of Free InternalTrade : A regional regulation violates theprinciple of Free Internal Trade, considering acountry as an integrated, indivisible economicunit wherein regions are simply integral partof it and wherein inter-regional flow of goodsand services is free from any tariff and non-tariff barriers. Violation to this principlesimply means threat to economic unity.

2. Violation to the principle of Fair BusinessCompet i t ion (monopoly, o l i gopo ly,monopsony, mandatory partnership, etc.)A regional regulation leads to the decreased orlost of access or opportunity of a certain groupof people to a certain business due to theexis tence of unfair provis ions, which aremonopoly or oligopoly in nature. It may be inthe form of mandatory partnership that issuscept ib le to corruption, co l lus ion, andnepotism, and unfair to some parties.

3. Negative impact to the economy : A regionalregulation causes high cost economy for thebusiness community and the whole communitybecause of unfair tariff, and double taxation(the same tax object has been imposed with taxthrough other regulations either in the nationallevel or regional level). This imposition limitsthe deve lopment o f the bus ines s and theopportunity of the people to save.

4. Violation of public interest : A regional


masyarakat untuk memperoleh akses (melanggarkepentingan umum) : Perda mengakibatkanterganggunya kehidupan / kepentingan umummasyarakat atau mengurangi kesempatan masyarakatuntuk memperoleh akses terhadap berbagai sumberdaya yang seharusnya dapat mereka peroleh,(ekonomi, politik, kebebasan beragama, dansebagainya).

5. Pelanggaran Kewenangan Pemerintahan : Perdamengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadikewenangannya sebagai daerah otonom, ataumerupakan kewenanga tingkat pemerintahan yanglebih tinggi atau di bawahnya.

Untuk produk hukum daerah yang melanggar baik satuatau lebih atas persoalan “PRINSIP” direkomendasikanuntuk “DIBATALKAN”.

regulation curb the opportunity for the peopleto have access on resources and conditions theyare entitled to (in terms of economy, politics,religious freedom, etc.)

5. Violation of authority : A regional regulationregulates matters beyond or not under the levelof authority of concerned regional government.It is the authority of a higher or lower level ofthe government.

The regional regulations with these PRINCIPLEprob l ems sha l l b e re commended f o rCANCELLATION.


189

NO.

PRODUKHUKUM

DAERAH(1)

REKOMENDASI(5)

KETERANGAN(6)

TINJAUAN

Bentuk / Obyek(2)

Harmonisasi denganProduk Hukum yang

Lebih Tinggi atauProduk Hukum lainnya

(3)

Kepentingan Umum(4)

Perda KotaS u r a b a y a(Propinsi JawaTimur) No.16Tahun 1998tentang Pa jakP e n e r a n g a nJa lan (Mula iber laku tg l 12Oktober 1998)

Pajak Daerah yangdikenakan kepada orangpribadi atau badan atassetiap penggunaantenaga listrik di wilayahdaerah yang tersediapenerangan jalan yangrekeningnya dibayaroleh pemerintah Daerah(psl 2, 3 & 4). Tarif pajak(dasar pengenaannyaadalah Nilai Jual tenagalistrik) ditetapkan: 1)Penggunaan listrik PLNbukan untuk industrisebesar 6%, 2) Penggu-naan listrik PLN untukindustri sebesar 3%, 3)Penggunaan listrikbukan listrik PLN sebe-sar 9% (psl 5 & 6).

1. Salah satu landasan hukum(konsideran) yang digu-nakan Perda ini, yaitu UUNo.5/1974 tentang Pokok-pokok PemerintahanDaerah telah dinyatakan tid-ak berlaku lagi seiring dib-erlakukannya UU No.22/1999 tentang PemerintahanDaerah (psl 131 UU No.22/1999).

2. Meskipun belum men-jadikan UU No.34/2000 se-bagai salah satu landasanhukumnya, sebagai Perdayang mengatur Pajak, Per-da ini telah memenuhikelengkapan yuridis fomalPeraturan Daerah tentangPajak berdasarkan Pasal 4ayat (3) UU No.34/2000.

Karena masih menggu-nakan PP No.19/1997tentang Pajak Daerahsebagai salah satulandasan hukumnya,penetapan tarif PajakPenerangan Jalan untukindustri tidak sesuaidengan Pasal 60 ayat (3)PP No.65/2001 tentangPajak Daerah, dimanaNilai Jual Tenaga Listrikuntuk kegiatan industridan sejenisnya ditetap-kan 30%; sehingga se-harusnya tarif PajakPenerangan jalan untukindustri dalam Perda iniadalah 3% dan 9% dari30% Nilai Jual tenagalistrik.

Direvisi.1. Menjadikan UU No.22/1999

tentang PemerintahanDaerah sebagai landasanhukum (konsideran) Perdaini.

2. Menjadikan UU No.34 Tahun2000 tentang PerubahanAtas UU No.18 tahun 1997tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sebagaisalah satu landasan hukum(konsideran) Perda ini.

3. Menjadikan PP No.65/2001tentang Pajak Daerahsebagai salah satu landasanhukum (konsideran) Perdaini dan merevisi ketentuantarif Pajak Penerangan jalanuntuk industri menjadi 3%dan 9% dari 30% Nilai Jualtenaga listrik, sesuai denganketentuan pada Pasal 60ayat (3) PP No.65/2001.

Masih berlaku(se jak d iun-dangkan tang-gal 12 Oktober1998)

142

Lampiran 5.2. Contoh Kajian Perda dari Kota Surabaya

190

Lampiran 5.3. Statistik Kebermasalahan Produk Hukum Daerah yang Dianalisis


191

1 SUMUT Kab. Asahan 1 P.29/00 & SK 328/00 Sumb wajib perkebunan negara & perusahaanperkebunan swasta

2 SUMUT Kab. Dairi 2 P.07/00 (Pengusahaan hutan)3 P.29/01 (Usaha perfilman)4 SK 60/01 (Pengujian berkala kendaraan bermotor)5 SK 62/01 (Pemakaian kekayaan daerah)

3 SUMUT Kab. Deli Serdang 6 P.25/98 (Retri izin peruntukan penggn tanah)7 P.03/00 (Retri pasar)8 P.06/00 (Retri limbah cair)9 P.08/00 (RIG)

10 P.12/00 (Retri pemeriksaan, pengsn & penyediaan racun api11 P.13/00 (Retri IMB)12 P.15/00 (Retri izin pengmbln hasil hutan ikutan)13 P.16/00 (Retri pengwsn mutu bibit ayam ras niaga umur sehari (DOC)14 P.19/00 (Izin penebangan atau pemnftn kayu karet15 P.22/00 (Retri izin usaha perikanan)16 P.25/00 (Pajak produksi hasil tambak)17 P.27/00 (Pajak produksi hasil tanaman perkebunan negara/daerah, swasta

& rakyat18 P.28/00 (Penerimaan sumb pihak ketiga)19 P.14/00 (Retri pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hean)20 P.17/00 (Retri izin bongkar muat barang dagngn)21 P.18/00 (Retri pelyn dokumen SKSHH untuk mengangkut hasil hutan)

4 SUMUT Kab. Langkat 22 P.40/02 (Retri izin pengelolaan & pengusahaan air bawah tanah dan airpermukaan

5 SUMUT Kab. Simalungun 23 P.11/98 (RIG)24 P.08/00 (Retri pemeriksaan kesehatan hewan & penggnan rumah potong

hewan25 P.22/01 (Retri tanda daftar gudang)26 P.24/01 (Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri)27 P.16/01 (Retribusi izin pemanfaatan kayu pada tanah milik perkebunan

negara , perkebunan swasta dan perkebunan milik perorangan)28 P.15/01 (Retribusi pemungutan hasil hutan non kayu)29 P.33/01 (Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media

Luar Ruang, Media Elektronik Dan Media Baru)30 P.41/01 (Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan)

Lampiran 5.4. Peraturan Daerah dan Jenis Pelanggarannya

NO. PROPINSI KABUPATEN/KOTA No PERDA ATAU SK KEPDA0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS KEBERMASALAHAN

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

192



31 P.39/01 (Kontribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan PerusahaanPerkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun)

32 P.28/01 (Retribusi Lalu Lintas Produksi Perikanan Dan Peternakan DiKabupaten Simalungun)

33 P.26/01 (Retribusi Izin Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian BahanBakar Minyak Untuk umum, Pemasaran Bahan Bakar Khusus SertaPengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas)

6 SUMUT Kota Binjai 34 P.04/00 (Retri tmp pemotongan unggas)35 P.05/00 (Retri pengelolaan & pengusahaan burung walet36 P.17/01 (Retribusi Wajib Pendaftaran Dan Pemeriksaan Kendaraan Tidak

Bermotor Di Kota Binjai)37 P.05/01 (Izin tempat usaha)

7 SUMUT Kota Medan 38 P.07/98 (Pajak pengmln & pengolhn galian C)39 P.12/98 (Retri penggantian biaya cetak peta)40 P.13/98 (Retri izin peruntukan penggnan tanah)41 P.14/98 (Retri IMB)42 P.16/98 (RIG)43 P.03/98 (PHR)44 P.04/98 (Pajak hiburan)45 P.06/98 (PPJ)46 P.08/98 (Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan)47 P.10/98 (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir)48 P.17/98 (Retribusi Izin Trayek)49 P.09/01 (Pajak hiburan)50 P.31/01 (Retri IMB)51 P.25/01 (Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha

Sendiri Dan Kepentingan Umum)52 P.30/01 (Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan

Beras)8 SUMUT Kota Pemtg Sian 53 P.17/01 (RIG)

54 P.19/01 (Retri izin tempat usaha)55 P.20/01 (Retribusi penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi)

9 SUMUT Kota Sibolga 56 P.12/00 (Retribusi pasar grosir atau pertokoan)57 P.08/00 (Pajak reklame)58 P.13/00 (Retribusi terminal)59 P.17/00 (Retribusi izin gangguan)

10 SUMUT Kota Tanjung Balai 60 P.02/01 (Pajak penangkaran sarang burung walet)

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔


193



61 P.03/01 (Retri peruntukan penggunaan tanah)62 P.04/01 (Sumb pihak ketiga kepada Pemkot Tjg Balai63 P.06/01 (Retri tambat kapal/boat

11 SUMUT Kota Tebing Tinggi 64 P.07/98 (Pajak pengmln & pengolhn galian C)65 P.18/98 (Retri pasar grosir atau pertokoan)66 P.21/98 (Retri rumah potong hewan)67 P.23/98 (Retri izin peruntukan penggnan tanah)68 P.26/98 (RIG)

12 SUMBAR Kab. Pesisir Sel 69 P.15/01 (PPJ)70 P.13/01 (Retri pemeliharaan jalan)

13 SUMBAR Kab. Sawahlunto 71 P.12/00 (Retri terminal)72 P.14/00 (Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet)73 P.10/00 (PPJ)74 P.13/00 (Perlengkapan jalan)75 P.17/01 (Pengelolaan dan pengusahaan pertambangan)76 P.09/00 (Retri pasar)77 P.08/00 (RIG)

14 SUMBAR Kota Padang 78 P.27/97 (Pajak bahan galian C)79 P.28/97 (Pajak pemftn air bwh tanah & air permukaan80 P.04/00 (Retri IMB)81 P.05/98 (PPJ)82 P.03/98 (Pajak hiburan)83 P.06/98 (Pajak reklame)84 P.07/98 (Retri rumah potong hewan)85 P.11/01 (Retri izin trayek)

15 SUMBAR Kota Sawahlunto 86 P.05/02 (Retri IMB)87 P.06/02 (Retri persampahan)

16 R I A U Kab. Bengkalis 88 P.45/01 (Pajak reklame)89 P.40/01 (Pengambilan galian C)90 P.43/01 (Pajak restoran)91 P.44/01 (Pajak hiburan)92 P.41/01 (PPJ)93 P.20/00 (Pengelolaan SD perikanan)94 P.27/01 (Pembentukan OTK kantor pengel pasar)95 P.32/01 (Pembentk OTK penanaman modal)

17 R I A U Kab. Indragiri Hilir 96 P.14/01 (Energi & ketenagalistrikan)18 R I A U Kab. Kampar 97 P.08/98 (Retri pasar grosir atau pertokoan)

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

194



98 P.17/00 (Retri izin peruntukan penggn tanah)99 P.23/00 (Sumb wajib pengusaha perkebunan)

100 P.22/00 (Penerimaan sumb pihak ketiga)101 P.05/99 (IMB)102 P.09/99 (Retri izin pengambilan hasil hutan ikutan)103 P.13/00 (Retri parkir di tepi jalan umum)104 P.14/00 (Retri angkutan hasil alam)105 P.16/00 (RIG)

19 R I A U Kota Batam 106 P.09/01 (Lalu lintas & angkutan jalan)107 P.12/01 (Ketentuan pemberian surat izin usaha perdagangan Kota Batam)108 P.13/01 (Ketentuan pemberian izin usaha industri,izin perluasan dan tanda

daftar industri Kota Batam)109 P.16/01 (Penerimaan Sumbangan dari pihak ketiga)

20 R I A U Kota Pekanbaru 110 P.06/00 (Retri pasar)111 P.07/00 (Izin tempat usaha)112 P.09/00 (Perizinan usaha perikanan)

21 J A M B I Kab. Batanghari 113 P.12/00 (Retri pengujian kendrn bermotor)114 P.13/00 (Izin penggnan jalan)

22 J A M B I Kab. Bungo 115 P.10/00 (Retri pangkalan hasil bumi)23 J A M B I Kab. Kerinci 116 P.02/98 (Pajak pengambln galian C)

117 P.03/99 (Retri rmh potong hewan)118 P.04/99 (Retri izin trayek)119 P.10/99 (Retri izin perutnukan penggnan tanah)120 P.11/99 (Retri penggantian biaya cetak peta)121 P.12/99 (Retri IMB)122 P.14/99 (Retri pengolahan limba cair)123 P.06/00 (Retri IG)124 P.10/00 (Retri pasar)

24 SUMSEL Kab. Muara Enim 125 P.30/01 (Pengusahaan pertamb umum)126 P.32/01 (Penyelenggaraan usaha Migas)127 P.39/01 (Izin pemungt hasil hutan kayu)128 P.23/01 (SITU)129 P.22/01 (Izin perubahan penggunaan tanah)130 P.09/98 (Retri izin peruntukan penggunaan tanah)131 P.04/01 (Retri penjualan produksi bibit benih132 P.13/01 (Retri IMB)133 P.18/01 (IPHHBK)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔


195



134 P.19/01 (IPK pada hutan rkyt atau tanah milik)135 P.20/01 (Iizin usaha perkebunan)136 P.21/01 (Izin usaha indtri hasil tnman perkebunan)

25 SUMSEL Kab. Musi Banyu 137 P.06/99 (Retri rumah potong hewan)138 P.08/99 (Retri izin trayek)139 P.09/99 (RIG)140 P.18/99 (Retribusi pasar)

26 SUMSEL Kab. Musi Rawas 141 P.05/00 (Retri pasar)142 P.21/01 (Pajak pengusahaan sarang burung walet)143 P.19/01 (Pajak restoran)144 P.18/01 (Pajak hotel)

27 SUMSEL Kab. OKI 145 P.11/01 (Pengelln & pembanftn SD kelautan, perikanan dan lingk perairan146 P.14/01 (Meterai Daerah)147 P.15/01 (Pajak perusahaan industri daerah)148 P.16/01 (Izin TDP, izin usaha industri, izin tanda daftar gudang149 P.25/01 (Perizinan pmftn hasil hutan pada hutan produksi alam)150 P.26/01 Pemgtn kayu & bukan kayu pada hutan rakyat, kayu cerucuk &

penimbunan kayu151 P.28/01 (Usaha pertambangan umum mengenai pajak pembln dan penglln152 P.12/01 (Tanda pencatatan kegiatan perikanan153 P.13/01 (Pungutan pmnftn SD ikan)154 P.19/01 (Retri IPHHK pada hutan rakyat)155 P.20/01 (Retri izin lalin hasil buah-buahan & buah kelapa sawit

28 SUMSEL Kota Palembang 156 P.22/01 (Retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan)157 P.20/01 (Pungutan biaya administrasi (leges)158 P.19/01 (Pengusahaan dan retribusi perpasaran swasta).159 P.12/01 (Izin peruntukan dan penggunaan tanah)160 P.21/02 (Pembinaan & retri jasa angkutan laut, sungai & penyeberangan161 P.20/02 (Pajak parkir)162 P.19/02 (Retri parkir)163 P.15/02 (pembinaan & retri di bidang industri)164 P.14/02 (Retri IMB)

29 BABEL Kota Bangka 165 P.06/01 (Pengelolaan pertambangan umum)30 BABEL Kota Pangkal Png 166 P.02/99 (Retri pasar)

167 P.10/00 (Penerimaan sumb pihak ketiga)168 P.05/01 (Retri izin tempat usaha)169 P.05/02 (Retri penerbitan surat izin usaha perdgn

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

196



170 P.07/02 (Retri penerbitan surat izin usaha industri)171 P.09/00 (Sumbangan Wajib Pengusahaan Sarang burung walet dan

pelestarian)31 BENGKULU Kab. Bengkulu Sel 172 P.08/01 (Retri produksi kayu atas izin pemnftn hasil hutan kayu pada tanah

milik173 P.09/01 (Izin pemanfaatan kayu)174 P.10/01 (Retri izin kepemilikan gergaji rantai)175 P.05/00 (Pedomaan pengelolaan & pengusahaan sarang burung walet)176 P.21/00 (Retri kartu ternak)177 P.22/00 (Retri pengeluaran hewan ternak ke luar Kab. Bengkulu Selatan)178 P.23/00 (Retri pemeriksaan hewan ternak & bahan asal hewan ternak ke

luar daerah)179 P.24/00 (Retri hasil hutan ikutan)180 P.25/00 (Retri membawa hasil perkebunan ke luar daerah)181 P.26/00 (Retri produksi usaha pemerintah Kab. Bengkulu Selatan)182 P.07/01 (Izin pemanfaatan kayu pada tanah milik)

32 BENGKULU Kota Bengkulu 183 P.06/02 (Retri izin usaha peternakan & peredaran sarana produksipeternakan

184 P.05/02 (Retri izin usaha pemotongan hewan & penjualan hasil ternak)185 P.09/02 (RIG)186 P.08/02 (Retri izin usaha perdagangan)187 P.10/02 (Retri izin tempat usaha)188 P.02/02 (Pajak hiburan)189 P.14/02 (Retri surat izin usaha jasa konstruksi)

33 LAMPUNG Kab. Lampung Brt 190 P.04/98 (Pajak hotel dan rest)191 P.06/98 (Pajak hiburan)192 P.13/98 (Retri tmp penginapan)193 P.15/98 (Retri izin perutnukan tanah)194 P.07/98 (Pengambilan galian C)195 P. 02/98 (Retri pasar grosir atau pertokoan196 P.07/98 (Pajak pengmln & pengolhn galian C)197 P.24/98 (Pasar)198 P.07/01 (Retri tandan buah segar kelapa sawit)

34 LAMPUNG Kab. Lampung Sel 199 P.05/98 & SK 06/00 (Pajak reklame)35 LAMPUNG Kab. Lampung Timur 200 P. 05/00 (Pajak penfmbln & penglhn galian C)

201 P.11/00 (RIG)202 P.15/00 (Retri pasar grosir atau pertokoan)

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔


197



203 P.07/00 (Pajak hiburan)204 P.06/00 (PHR)205 P.09/00 (Retri izin trayek)206 P.10/00 (Retri atas izin penggunaan tanah)207 P.16/00 (Retri pasar)208 P.20/00 (Retri rumah potong hewan)

36 LAMPUNG Kota Bandar Lamp 209 P.06/00 (Retri terminal)210 P.10/00 (PPJ)

37 BANTEN Kab. Lebak 211 P.29/01 & SK 06/01 Retri pemeriksaan kesehatan hewan, hasil ternak &hasil ikutannya di luar rmh ptg hewan yang dikeluarkan & dimasukan dari& ke Kab. Lebak

212 SK 11/00 (Penetapan biaya penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi)213 SK 20/01 (Petunjuk pelaksanaan pemberian izin bagi perusahaan dalam

rangka penanaman modal)38 BANTEN Kab. Serang 214 P.09/01 (Pengel tempat pelelangan ikan)

215 P.07/01 (Retribusi Kayu)216 P.05/02 (Pajak restoran)217 P.04/02 (Pajak hotel)218 P.08/01 (Retri pemrksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya

39 BANTEN Kab. Tangerang 219 P.03/00 (Retri biaya cetak peta)220 P.01/00 & SK 08/00 (RIG)221 P.06/96 (Ketent pengenaan retri plynan perumahan thd penggn rumah

oleh bukan pemilik222 P.05/99 (PHR)223 P.02/01 (Penyelnggran lalin)224 P.01/01 (Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat)225 P.04/00 (Retri Di Tepi Jalan Umum)226 P.02/00 (Retribusi Terminal)227 P.06/99 (PPJ)228 P.07/99 (Retri izin trayek)229 P.03/99 (Pajak reklame)230 P.04/99 (Pajak hiburan)231 P.06/00 (Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta

Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Potensi Daerah)40 BANTEN Kota Tangerang 232 P.19/96 (Retri pasar)

233 P.08/99 (Pajak reklame)234 P.09/00 (retri rmh ptng hewan& tata niaga ternak)

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

198



235 P.10/99 (PPJ)236 P.02/01 (Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir Swasta)237 P.07/00 (Retri terminal)238 P.09/99 (PHR)239 P.11/00 (Pajak hiburan)240 P.19/96 (Retribusi Pasar Tempat Perdagangan Umum Dan Jasa)P.22/00241 P.22/00 (Pengujian Kendaraan Bermotor)242 P.17/00 (Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta)

41 JABAR Kab. Bekasi 243 P.13/01 (Pertambangan umum)244 P.05/01 (Pelynan di bid ketenagakerjaan)245 P.19/01 (Pemberian izin mempkerjakan TK WNA pen-datang & iuran dana

pengembangan keahlian & keterampilan246 P.25/00 Retri tmp khusus parkir

42 JABAR Kab. Bogor 247 P.21/00 (Retri pengujian kendrn bermotor)248 P.15/02 (Pajak hotel)249 P.16/02 (Pajak restoran)250 P.17/02 (Pajak hiburan)251 P.18/02 (Pajak reklame)252 P.19/02 (Pajak pengambilan & pemnftn galian C)253 P.20/02 (Pajak parkir)254 P.07/02 (Retri izin usaha industri)255 P.08/02 (Retri izin usaha perdagangan)256 P.09/02 (Retri izin usaha pariwisata)257 P.10/02 (Retri izin usaha sarana wisata)258 P.11/02 (Retri izin pengusahaan obyek & daya tarik wisata

43 JABAR Kab. Ciamis 259 P.22/00 (Retri izin peruntukan penggnan tanah)260 P.08/01 (Penyelenggrn & retri pelelangan ikan)261 P.20/00 (RIG)262 P.18/01 (Retri izin trayek)263 P.09/01 (Izin usaha perikanan & kelautan)264 P.16/01 (Retri izn usaha angkutan)265 P.01/00 (Pajak reklame)266 P.21/00 (Retri IMB)267 P.03/02 (Pengelolaan air bawah tanah)268 P.20/01 (Izin usaha kepariwisataan & budaya)269 P.21/01 (Retri tempat rekreasi & pariwisata)270 P.35/01 (Retri izin lokasi & penetapan lokasi)

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔


199



44 JABAR Kab. Cirebon 271 P.26/96 (IMB)272 P.51/01 (Pajak hasil usaha sarang burung walet)273 P.53/01 (Penyelenggaraan pelelangan ikan)274 P.54/01 (Tempat pelelangan ikan)

45 JABAR Kab. Garut 275 P.25/01 (Pajak parkir)276 P.19/01 (PPJ)277 P.13/00 (Retri plynan izin usaha indsutri & perdgn)278 P.15/01 (Pelayanan izin gangguan & izin tmp usaha)279 P.05/01 (Retri pelyn izin trayek angkutan penumpang umum280 P.06/01 (Retri plyn izin usaha angkutan)281 P.27/01 (Pajak televisi)282 P.07/01 (Retri plyn izin bongkar muat)283 P.26/01 (Pajak sarang burng walet)284 P.34/01 (Penerimaan sumb pihak ketiga)285 P.32/01 (Retri perizinan pengambilan air bawah tanah & air permukaan286 P.09/01 (Retri plyn izin pengelolaan kayu milik)287 P.14/01 (Retri pelayanan pemeriksaan susu perah)288 P.10/01 (Retri plyn izin usaha perdagngan)289 P.06/99 (Pajak hiburan)290 P.04/99 (Pajak reklame)291 P.05/99 (PHR)292 P.08/99 (Retri pasar)293 P.01/00 (Retri terminal)294 P.02/00 (Retri rumah potong hewan)

46 JABAR Kab. Indramayu 295 P.02/01 (Bangunan di Kab. Indramayu)296 P.26/01 (Iizin usaha perdagangan)297 P.27/01 (Retri izin usaha industri)298 P.29/01 (Penyelenggrn wajib daftar perusahaan299 P.33/01 (Retri izin pembuatan, pengusahaan tambak & pengelolaan tmp

penjualan hasil tambak300 P.34/01 (Retri izin usaha pembenihan udang)301 P.11/01 (Retri dispensasi bongkar muat barang)

47 JABAR Kab. Karawang 302 P.10/01 (Retri izin usaha perdagangan)303 P.18/01 (Retri izin pertmbgn umum)304 P.22/01 (Retri plyn bid. ketenagkerjaan)305 P.15/01 (Pengendlian perizinan & Retri limbah pdt)

48 JABAR Kab. Kuningan 306 P.15/01 (Pajak Restoran)

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

200



49 JABAR Kab. Sukabumi 307 P.09/01 (Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan)50 JABAR Kab. Sumedang 308 P.52/00 (Pengusahaan pertmbgn umum)51 JABAR Kab. Tasikmly 309 P.32/00 (Retri pemberian izin & biaya pembongkaran reklame

310 P.01/98 (Pajak pengambilan & pengeolhn galian C)311 P.18/98 (Pajak hiburan)312 P.10/02 (Pajak parkir)313 P.11/02 (Pajak hotel)314 P.12/02 (Pajak restoran)315 P.30/00 (Izin aneka usaha hasil hutan)316 P.42/00 (Iizin usaha angkutan)317 P.43/00 (Izin bongkar muat )

52 JABAR Kota Bekasi 318 P.05/01 (Pelynan & retri di bid ketenagakerjaan)319 P.04/01 (Penyelenggaraan & ujian berkala kndr bermtr

53 JABAR Kota Bogor 320 P.08/99 (RIG)321 P.12/99 (Retri pasar)322 P.05/01 (Retri pemeriksaan susu murni)323 P.04/01 (Retri pemasukan, penampungan & pengeluaran hewan324 P.06/01 (Retri pemeriksaan, pemotongan & pemsaran daging ayam325 P.07/01 (Retri pemakaian jln utk angkt barang326 P.03/02 (Penyelenggrn lalin & jalan)327 P.07/02 (Pemanfaatan air bawah tanah & permukaan)328 P.10/02 (Retri IMB)329 P.11/02 (retri pengujian kendaraan bermotor)330 P.13/02 (Retri izin usaha jasa konstruksi)331 P.15/02 (Pajak hotel)332 P.16/02 (Pajak restoran)

54 JABAR Kota Cirebon 333 P.26/96 (IMB)334 P.07/98 (Pajak pengmln & pengolhn galian C)335 P.02/01 (Izin UU Gangguan)336 P.03/01 (RIG)337 P.12/01 (Izin usaha kepariwisataan)338 P.02/98 (PHR)339 P.03/98 (Pajak hiburan)340 P.05/98 (PPJ)341 P.06/98 (Pajak pemanftn air bawah tanah & permkn

55 JABAR Kota Sukabumi 342 P.01/98 (Pajak hotel dan restoran)343 P.04/98 (PPJ)

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔


201



344 P.03/02 (Retri pasar)345 P.09/00 (Izin gg)

56 JATENG Kab. Kendal 346 P.23/01 (Izin usaha kepariwisataan)347 P.22/01 (Retri jasa usaha di bidang peternakan)348 SK.50/01 (Smbg pihak ketiga dari pengusaha perikanan

57 JATENG Kab. Magelang 349 P.05/99 (Retri pasar)350 P.05/00 (Bangunan)351 P.13/00 (Kartu ternak)352 P.14/01 (Retri izin tebang kayu rakyat & penerbitan SKSHH atau SAKM

58 JATENG Kab. Pekalongan 353 P.02/01 (Retri plynan persampahan/kebersihan)354 P.04/01 (Retri pasar grosir & pertokoan)355 P.05/01 (Retri plyn kesehatan di puskesmas)356 P.07/01 (Perusahaan daerah)

59 JATENG Kab. Pemalang 357 P.16/01 (Pajak sarang burung walet)358 P.17/01 (Retri izin pengelolaan & pengusahaan sarang burung walet359 P.19/01 (Retri izin trayek)360 P.9/88 (Sumb pihak ketiga kepada daerah)361 P.22/01 (Surat izin tebang kayu hutan rakyat & penerbitan SKSHH)

60 JATENG Kab. Sukoharjo 362 P.28/01 (Retri izin trayek)363 P.30/01 (Retri izin ketenagakerjaan)364 P.31/01 (Retri plyn ketenagakerjaan)365 P.32/01 (Retri izin keselamatan & kesehatan kerja)

61 JATENG Kab. Tegal 366 P.06/99 (Retri pasar)367 P.01/98 (Pajak pengambilan & pengeolhn galian C)368 P.05/98 (PHR)369 P.07/98 (PPJ)370 P.16/00 (Izin usaha angkutan)

62 JATENG Kota Pekalongan 371 P.05/99 (RIG)372 P.02/01 (Retri pelyn persampahan/kebersihan)373 P.04/01 (Retri pasar grosir & pertokoan)374 P.05/01 (Retri plyn kesehatan di puskesmas)375 P.07/01 (Persuahaan daerah)

63 JATENG Kota Semarang 376 P.13/01 (Pajak hotel)377 P.08/01 (Pajak restoran)378 P.12/01 (PPJ)

64 JATENG Kota Tegal 379 P.05/01 (RIG)380 P.04/00 (Retri parkir di tepi jalan umum)

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

202



381 P.07/01 (Penerimaan sumb pihak ketiga)382 P.09/00 (Retri pasar)

65 DIY Kota Yogyakarta 383 P.06/00 (Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah)384 P.06/01 (Retri perizinan angkutan)

66 JATIM Kab. Bangkalan 385 P.12/00 (Retri rumah potong hewan)386 P.10/00 (Retri terminal)

67 JATIM Kab. Banyuwangi 387 P.10/98 (Pajak pengmbln & penglhn galian C)388 P.22/98 (RIG)389 P.23/98 (Retri izin peruntukan penggnan tanah)390 P.04/98 (Retri izin trayek)391 P.11/98 (PHR)392 P.20/98 (PPJ)393 P.21/98 (Retri parkir)

68 JATIM Kab. Blitar 394 P.23/00 (Retri kartu ternak)395 P.27/00 (Retri izin pengbln hasil hutan rky non kayu396 P.24/00 (Retri pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah &

dipasarkan di Kab.Blitar397 P.26/00 (Retri izin tebang kayu desa / htn rky & kayu hasil perkebunan

serta penerbitan SAKM)69 JATIM Kab. Kediri 398 P.03/00 (Retri tmp khusus parkir)

399 P.04/00 (Retri terminal)400 P22/01 (Retri pasar)401 P.15/01 (Pajak Restoran)402 P.17/01 (Pajak penggunaan tenaga listrik)403 P.31/01 (Izin usaha jasa konstruksi)

70 JATIM Kab. Magetan 404 P.09/00 (Retri IMB)405 P.21/00 (Retri usaha daerah)406 P.23/00 (Retri kepemilikan kartu ternak)407 P.24/00 (Retri pemeliharaan jalan)

71 JATIM Kab. Mojokerto 408 P.04/00 (Retri pasar)409 P.05/00 (RIG)410 P.07/00 (Retri pasar grosir atau pertokoan)411 P.03/00 (Retri penyelenggaraan parkir)412 P.02/00 (Retri rumah potong hewan)

72 JATIM Kab. Pamekasan 413 P.05/00 (Retri pasar)414 P.03/00 (PPJ)415 P.04/00 (Pajak reklame)

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔


203



416 P.07/00 (Retri izin trayek)417 P.05/00 (Retri pasar)

73 JATIM Kab. Pasuruan 418 P.04/00 (Iuran pengelolaan irigasi)419 P.06/00 (IMB)420 P.14/01 (Retri pasar)421 P.18/01 (Retri kartu ternak)

74 JATIM Kab. Sidoarjo 422 P.08/01 (Pajak hotel)423 P.09/01 (Pajak restoran)424 P.12/01 (PPJ)425 P.26/01 (Retri izin gangguan)426 P.31/01 (Retri ketenagakerjaan daerah)

75 JATIM Kota Kediri 427 P.02/02 (Perizinan usaha jasa konstruksi)428 P.08/00 (Retri izin gangguan)429 P.02/01 (Retri perizinan dlm industri perdgangan)430 P.03/02 (PPJ)431 P.05/02 (Pajak hiburan)

76 JATIM Kota Malang 432 P.03/02 (Pajak parkir)433 P.02/02 (Retri pelayanan parkir)434 P.01/02 (Penyelenggaran parkir)

77 JATIM Kota Mojokerto 435 P.04/00 (Retri IMB)436 P.06/00 (Retri izin trayek)437 P.07/00 (Retri pemakaian kekayaan daerah)

78 JATIM Kota Probolinggo 438 P.03/00 (Retri pasar)439 P.14/00 (Retri IMB)440 P.15/01 (Retri pasar grosir pelelangan ikan)441 P.11/01 (Sumb pihak ketiga)442 P.04/01 (Izin usaha perikanan)443 P.11/00 (Retri rumah potong hewan)444 P.05/00 (Retri parkir)445 P.04/00 (Retri terminal)446 P.10/00 (RIG)447 SK 27/00 (Pedomaan perizinan usaha penggilingan padi, huler &

penyosohan beras79 JATIM Kota Surabaya 448 P.07/00 (Penyelenggaraan perparkiran)

449 P.09/00 (Retri parkir di tepi jalan umum)450 P.10/00 (Ketentuan umum penggn jalan)451 P.16/98 (PPJ)

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

204



80 BALI Kab. Badung 452 P.11/99 (Retri rumah potong hewan)453 P.10/99 (Retri izin trayek)454 P.19/99 (Retri parkir di depan umum)455 P.08/99 (RIG)456 P.07/99 (Izin peruntukan penggn tanah)457 P.09/99 (Retri IMB)

81 BALI Kab. Bangli 458 P.17/01 (Retri pasar hewan & biaya jual beli hewan459 P.19/01 (Retri pasar)

82 BALI Kab. Buleleng 460 P.02/00 (Retri izin trayek)461 P.05/00 (Retri izin usaha & izin UU Gg)462 P.09/00 (Retri rmh ptg hewan dan pengws lalin ternak463 P.10/00 (Retri terminal)464 P.07/01 (Retri & sewa pemakaian kekayaan daera)

83 BALI Kab. Gianyar 465 P.07/00 (Retri izin penebangan kayu & bambu rkyt466 P.03/00 (Pajak reklame)467 P.02/99 (PHR)468 P.03/98 (Pajak pengmbln & penglln galian C)469 P.11/98 (PPJ)470 P.13/98 (Retri IMB)471 P.17/96 (Retri pasar hewan & biaya surat jual-beli hewan472 P.04/94 (Izin trayek angktn penumpang umum)473 P.06/00 (Retri rumah potong hewan)474 P.05/00 (Retri izin tempat penjualan minuman beralkohol)

84 BALI Kab. Jembrana 475 P.22/01 (Retri izin pemotongan ternak & penanganan daging serta hasilikutannya

476 P.23/01 (Pajak Restoran)477 P.24/01 (Retri pasar grosir pelalangan ikan)478 P.25/01 (Pajak hotel)479 P.26/01 (Retri pasar hewan)480 P.27/01 (Retri izin usaha peternkan)481 P.28/01 (Retri atas pengawasan & pengendalian mutu komoditas hasil

pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, dan perkebunan sertahasil industri

85 BALI Kab. Tabanan 482 P.03/00 (Pengujian berkala kendr bermotor)483 P.04/00 (Retri dan pengelolaan terminal)484 P.07/81 (Uang izin bangunan)485 P.03/97 (Izin UU Gg)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔


205



486 P.06/99 (Retri pasar)487 P.08/99 (Retri parkir di tepi jln umum)

86 BALI Kota Denpasar 488 P.04/01 (PHR)489 P.17/01 (Retri usaha perikanan)490 P.03/01 (Usaha pemondokan)491 P.06/01 (IMB)

87 KALBAR Kab. Kps Hulu 492 P.11/00 (Pedomaan pengelolaan sarang walet)493 P.09/99 (Retri izin pengambilan hasil hutan ikutan)

88 KALBAR Kab. Ketapang 494 P.04/00 (Retri izin perutnukan penggn tanah)495 P.07/00 (Retri IMB)496 P.05/00 (Retri izin terminal)497 P.07/01 (Pajak parkir)498 P.09/01 (Pungutan thd hasil TBS499 P.10/01 (Pungutan thd hasil produksi minyak kelapa sawit (CPO) & sawit

inti89 KALBAR Kab. Pontianak 500 P.03/00 (Retri IMB)

501 P.04/00 (Retri parkir)502 P.07/00 (Retri rumah potong hewan)503 P.08/00 (Retri pasar)504 P.19/01 (Retri peredaran hasil hutan & hasil hutan iktn)505 P.20/01 (Retri pengganti nilai tegakan)506 P.23/01 (Retri pemeriksaan ternak)

90 KALBAR Kab. Sambas 507 P.03/98 (Pajak pengmbln & penglln galian C)508 P.02/00 (Retri pasar grosir atau pertokoan)509 P.03/00 (RIG)510 P.12/98 (Pajak parkir)511 P.11/98 (Retri pasar)512 P.05/98 (PPJ)513 P.04/98 (PHR)514 P.02/98 (Pajak pemanfaatn air bawah tanah & permkn)

91 KALBAR Kab. Sanggau 515 P.04/00 (Retri IMB)516 P.09/00 (Retri Angkutan TBS, kelapa sawit & CPO517 P.13/00 (Retri pmtgn hewan & lalin hewan)518 P.03/00 (Retri pasar)519 P.05/00 (Retri izin trayek)520 P.07/00 (Retri pemakaian kekayaan daerah)

92 KALTENG Kab. Barito Sel 521 P.13/02 (Retri usaha perfilman dan infokom)

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

206



522 P.08/02 (Izin pemungutan hasil hutan)523 P.09/02 (Izin usaha pemnftn hasil hutan kayu pada hutan alam produksi524 P.11/02 (Hak pengusahaan hutan)

93 KALTENG Kab. Barito Utara 525 P.04/99 (Retri pasar)526 P.05/00 (Retri terminal angkt penumpang & barang)527 P.06/00 (Retri tmp tambat kapal)

94 KALTENG Kab. Kapuas 528 P.06/00 (Pungutan daerah & penyetoran iuran kehutanan dari hak IPHHberupa kayu

529 P.11/00 (Izin industri kayu)530 P.14/00 (Pengangkutan & penjualan hasil pertanian & industri ke laur

wilayah Kab. Kapuas531 P.10/00 (Pungutan daerah atas pengangkutan atau penjualan kayu keluar

daerah kabupaten kapuas)532 P.12/00 (Penertiban dan pungutan hasil hutan berupa kayu dari hasil

pelelangan)533 P.05/00 (Tata cara pemungutan hasil hutan berupa kayu)

95 KALSEL Kab. HSS 534 P.03/01 (Retri izin pemgtn hasil hutan pada hutan hak)535 P.10/01 (RIG)536 P.11/01 (Retri pasar grosir atau pertokoan)537 P.04/01 (Retri terminal)538 P.05/01 (Retri izin usaha beca)539 P.06/01 (Retri pengujian kendrn bermotor)

96 KALSEL Kab. HST 540 P.10/01 (Pengelolaan pertambangan umum)541 P.10/99 (Retri izin trayek)542 P.07/99 (Retri pasar grosir atau pertokoan)543 P.06/99 (Retri pasar)544 P.05/99 (Retri tempat khusus parkir)

97 KALSEL Kab. HSU 545 P.33/01 (Retri pemakaian toko milik pemerintah)98 KALSEL Kab. Tabalong 546 P.02/00 (Retri terminal)

547 P.03/00 (Retri izin trayek & operasi angkutan orang)548 P.09/01 (Pajak parkir)549 P.10/01 (Pajak hotel)550 P.11/01 (Pajak restoran)

99 KALSEL Kab. Tanah laut 551 P.30/95 (Pemngtn retri thd pemberian izin pembukaan tanah552 P.02/98 (Pajak pengambln galian C)553 P.13/98 (RIG)554 P.08/99 (Retri pasar grosir atau pertokoan)

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔


207



100 KALSEL Kab. Tapin 555 P.05/00 (Sumbangan Pihak Ketiga Atas Hasil Tambang Batubara yangDibawah ke luar dari Areal Pertambangan

556 P.04/00 (Pemb & pengelolaan jalan perusahaan)557 P.05/00 (Pengujian kendaraan bermotor)558 P.04/01 (Retri pemakaian kekayaan daerah)

101 KALTIM Kab. Berau 559 P.21/00 (Pengelln & pengusahaan sarang burung walet102 KALTIM Kab. Kutai 560 P.36/00 (Usaha perikanan)

561 P.12/01 (Izin mempekerjakan WNA pendatang)562 P.09/01 (Izin usaha industri)563 P.07/01 (Pengyel pengusahaan migas)564 P.14/01 (Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu)565 P.25/00 (PPJ)566 P.24/00 (Pajak Reklame)

103 KALTIM Kab. Pasir 567 P.13/99 (Retri IMB)568 P.18/99 (Retri penggtn biaya cetak peta)569 P.16/99 (Retri tmpt pendaratan kapal)570 P.11/99 (PPJ)571 P.12/99 (PHR)

104 KALTIM Kota Balikpapan 572 P.22/00 (Retri pasar)573 P.27/00 (Izin operasional tmp pendrtn kapal perikanan574 P.29/00 (Iizin pengmln & penglhn galian C)575 P.34/00 (Pengurusan & pembinaan pasar)576 P.36/00 (Sumb pihak ketiga)577 P.21/00 (Retri tmp pendaratan kapal periknan

105 KALTIM Kota Samarinda 578 P.20/97 (Pajak pengmln & penglhn galian C)579 P.05/98 (PHR)580 P.06/98 (PPJ)

106 SULUT Kab. Minahasa 581 P.07/98 (Pajak pengmln & pengolhn galian C)582 P.07/99 (Retri pasar)583 P.09/99 (Retri rumah potong hewan)584 P.10/99 (RIG)585 P.30/00 (Pungutan perikanan)586 P.29/00 (Retri tempat pendrtn kapal)

107 SULUT Sangihe Talaud 587 P.05/00 (Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol)588 P.07/01 (Usaha perikanan)589 P.08/01 (Retribusi pelelangan ikan dan penertiban/ pengendalian hasil

perikanan)

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

208



590 P.05/02 (Retribusi izin trayek , izin usaha angkutan dan kartu pengawasan)591 P.11/02 (Usaha pertambangan bahan galian gol C)

108 SULUT Kota Bitung 592 P.09/00 (Retri perikanan)593 P.10/00 (Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah

Daerah)594 P.18/01 (Retribusi pertambangan dan energi Kota Bitung)

109 SULUT Kota Manado 595 P.06/02 (Pajak hotel)596 P.10/02 (Retri pengamanan/pengawasan agribisnis)597 P.14/02 (Retri pelayanan pengusaha kecil dan menengah)598 P.16/02 (Retri perlindungan Hub.Kerja)599 P.07/02 (Pajak restoran)

110 GORONTALO Kab. Gorontalo 600 P.09/00 (Retri izin peruntukan penggn tanah)601 P.12/00 (Retri izin pengmlan hasil hutan ikutan)602 P.13/00 (Sumb pihak ketiga)603 P.62/00 (Retri izin pengolahan & penjualan kayu bakar604 P.63/00 (Retri izin pemilikan & penggnan gergaji rantai605 P.65/00 (Retri pengamanan & pembinan usaha perkbn606 P.67/00 (Retri izin penangkapan & budidaya ikan di danau Limboto

111 GORONTALO Kota Gorontalo 607 P.06/01 (Retri pemakaian kekayaan daerah)608 P.08/00 (Retri tempat khusus parkir)609 P.06/00 (Retri pasar)610 P.04/00 (Retri izin trayek)611 P.01/00 (Retri pasar grosir atau pertokoan)612 P.07/00 (Retri parkir di tepi jalan umum)613 SK 1157/01 (Penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi

112 SULTENG Kab. Banggai 614 P.08/00 (RIG)615 P.02/00 (Retri pasar grosir atau pertokoan)616 P.10/00 (Retri tmp pendrtn kapal)

113 SULTENG Kab. Tolitoli 617 P.11/99 (Retri pasar grosir atau pertokoan)618 P.03/01 (Retribusi Terminal Angkutan Darat)619 P.04/01 (Retribusi Izin Trayek)

114 SULTENG Kab. Donggala 620 P.04/00 (RIG)621 P.05/00 (Retri IMB)622 P.02/00 (Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum)

115 SULTENG Kab. Morowali 623 P.59/01 (Retri tmp pendaratan kapal)624 P.66/01 (Izin pemilikan & pemakaian grji rantai)625 P.68/01 ( Penerimaan sumb pihak ketiga)

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔


209



626 P.57/01 (Retri pemotongan hewan ternak)627 P.41/01 (PR)628 P.42/01 (PH)629 P.43/01 (PPJ)630 P.46/01 (Pajak pengambl galian C)631 P.49/01 (Retri izin peruntukan penggn tanah)632 P.50/01 (Retri IG)633 P.57/01 (Retri pemotgan hewan ternak)

116 SULTENG Kab. Poso 634 P.07/00 (Penerimaan sumb pihak ketiga635 P.23/01 (Pemanfaatan hutan & pemgtn hasil htn)636 P.24/01 IPHHK & IPHHBK serta IPK637 P.25/01 (Retri izin usaha perikanan)638 P.26/01 (Pajak alat penangkapan ikan)639 P.30/01 (Izin pemilikan & penggnan gergaji rnti)

117 SULRA Kab. Buton 640 P.06/00 (Retri izin trayek)641 P.05/00 (RIG)642 P.09/00 (Retri izin peruntukan penggunaan tanah)

118 SULSEL Kab. Luwu 643 P.04/00 (Retri pasar atau pertokoan)644 P.05/00 (RIG)645 P.06/00 (Retri IMB)

119 SULRA Kab. Kolaka 646 P.08/95 & SK 74/00 (Retri pengeluaran hasil pertanian120 SULSEL Kab. Majene 647 SK 169/00 (Tata cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek dan Prosedur

Administrasi Pemberian Izin Trayek)648 SK 373/01 (Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan,

Koperasi atau Perorangan yg Bergerak di Bidang Hasil Hutan)121 SULSEL Kab. Pangkajene 649 P.11/01 (Retri izin peruntukan penggunaan tanah)

650 P.08/01 (Rretribusi jasa pelabuhan sungai dan tempat pendaratan kapal)651 P.09/01 (Retribusi pengujian kendaraan bermotor)

122 SULSEL Kab. Pinrang 652 P.01/00 (Retri rumah potong hewan)653 P.02/02 (Retri izin pengambl hasil hutan ikutan)654 P.12/90 (Pajak galian C)655 P.05/00 (Retri tempat parkir)

123 SULSEL Kab. Tana Toraja 656 P.06/00 (Retri pasar)657 P.09/00 (Retri izin peruntukan penggn tanah)658 P.12/00 (Retri pasar grosir)659 P.03/96 (Penerimaan sumb pihak ketiga)

124 SULSEL Kota Parepare 660 P.05/99 (Retri rumah potong hewan)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

210



661 P.06/99 (Retri izin tempat penjl minuman beralkohol)662 P.04/99 (Retri izin gangguan)663 P.09/99 (IMB)664 P.12/99 (Retri izin peruntukan pengg. tanah)

125 NTB Kab. Bima 665 P.03/00 (Retri tempat khusus parkir)666 P.04/00 (Pengelolaan & pengusahaan sarang burung walet)667 P.14/00 (Retri pemakaian kekayaan daerah)

126 NTB Kab. Lombok Barat 668 P.21/01 (Retri surat IIPHH bukan kayu & Retri HH bukan kayu669 P.14/00 (Usaha perikanan)670 P.17/00 (Retri pasar ternak)671 P.01/00 (Retri IMB)672 P.14/01 (Usaha perikanan)673 P.15/01 (Pungutan hasil perikanan)674 P.16/01 (Retri kartu pemilikan ternak)675 P.19/01 (Retri pelyn kesehatan hewan)

127 NTB Kota Mataram 676 P.01/00 (PHR)677 P.03/00 (Retri pasar)678 P.22/01 (RIG)679 P.03/01 (Retri izin usaha perdagangan)680 P.04/01 (Retri izin usaha perindustrian)

128 NTT Kab. Ende 681 P.11/00 (Retri izin trayek)682 P.13/00 (Retri parkir di tepi jalan umum)

129 NTT Kab. Flores Timur 683 P.06/00 (RIG)684 P.02/00 (Sumb atas pengumpulan & pengeluaran hasil pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut, kehutanan dan hasilperindustrian

685 P.04/00 (PPJ)686 P.05/00 (Retri pengujian berkala kendrn bermotor)

130 NTT Kab. TTS 687 P.08/00 (Retri penjualan prod usaha daerah)688 P.07/00 (Retri pemakaian kekayaan daerah)689 P.40/01 (Retri izin budidaya ikan)

131 NTT Kab. TTU 690 P.01/01 (Retri terminal)691 P.02/01 (Retri pengujian kendrn bermotor)692 P.40/01 (Retri izin budidaya ikan)693 P.41/01 (Retri izin penagkapan ikan)

132 NTT Kota Kupang 694 P.05/00 (Angkot di Kota Kupang)695 P.18/00 (Pengujian berkala kendrn bermotor)

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔


211

696 P.04/01 (Surat izin usaha perdagangan)697 P.06/01 (Izin usaha industri & tanda daftar industri)698 P.10/01 (Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan)699 P.11/01 (Retri perizinan usaha perikanan)700 P.05/01 (Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol

133 PAPUA Kab. Fak Fak 701 P.05/00 (Retri izin pengamblan hasil hutan ikutan)702 P.06/00 (Izin Gg)703 P.03/00 (Retri pemakaian kekayaan daerah)704 P.04/00 (Retri izn tmp penjualan minuman beralkhl)

134 PAPUA Kab. Manokwari 705 P.04/98 (Pajak pengambilan galian C)706 P.05/98 (PPJ)707 SK 224/98 (Standar Kompensasi bagi masya adat atas kayu yang

dipungut pada areal hak ulayat)708 P.05/90 (Pajak potong hewan)709 P.09/90 (Retri izin usaha perdagangan hewan, bahan asal hewan,

pemotongan hewan dan sarana produxi

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

152 30 162 58 32 76 5 81 234 46 24 9 95 11 15

14.8 2.9 15.7 5.6 3.1 7.4 0.5 7.9 22.7 4.5 2.3 0.9 9.2 1.1 1.5



JUMLAH PELANGGARAN PER JENIS PELANGGARAN

PROSENTASE

KETERANGAN JENIS KEBERMASALAHAN:

TIDAK BERMASALAH0 : Secara umum tidak bermasalah

KRITERIA YURIDIS1 : Relevansi acuan yuridis2 : Up to date acuan yuridis3 : Kelengkapan yuridis formal

KRITERIA SUBSTANSI4 : Diskoneksi tujuan & isi, konsistensi psl5 : Kejelasan obyek6 : Kejelasan subyek7 : Tak jelas hak & kewjb wajib pungut atau pemda8 : Kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur; atau struktur & standar tarif9 : Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan

KRITERIA PRINSIP10 : Keutuhan wil eko nasional dan prinsip free internal trade11 : Persaingan sehat12 : Dampak ekonomi negatif13 : Menghalangi akses masyarakat & kepent. umum (lingk. hidup)14 : Pelanggaran kewenangan pemerintahan

tim peneliti kppod · instrumen yang dapat mendorong daerah daerah ... dalam persepsi dunia usaha,...

Documents