peraturan direktur jenderal bina produksi kehutanan nomor : p.9/vi/bpha/2009 … · 2020. 11....
TRANSCRIPT
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.9/VI/BPHA/2009
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR
DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI
DIREKTUR JENDERAL,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
Pasal 34 ayat (2), pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.11/Menhut-II/2009 telah ditetapkan sistem silvikultur yang dapat diterapkan dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi, yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), Tebang Rumpang (TR) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
c. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas
penerapan sistem silvikultur tersebut pada butir b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-undang.......
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan …….
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan alam pada Hutan Produksi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);
13.
14.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2009).
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.
PERTAMA......
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
PERTAMA : Uraian Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana Lampiran Peraturan ini, yaitu : a. Lampiran 1. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). b. Lampiran 2. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). c. Lampiran 3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR). d. Lampiran 4. Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana amar PERTAMA dapat diberlakukan bagi semua pemegang IUPHHK yang memenuhi persyaratan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
KETIGA : Rencana penerapan Sistem Silvikultur dicantumkan dalam Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka :
a. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia;
b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK.226/VI-BPHA/2005 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif/TPTII (Model Silvikultur Intensif);
dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 Agustus 2009
DIREKTUR JENDERAL
Ttd.
Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth: 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Gubernur seluruh Indonesia; 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia; 5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia; 6. Kepala Dinas Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan seluruh Indonesia.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
1
LAMPIRAN 4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS PENANAMAN BUATAN (THPB)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
2
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS PERMUDAAN BUATAN (THPB)
I. PRINSIP-PRINSIP THPB
1. Diterapkan pada areal bekas tebangan dan non hutan yang telah
ditetapkan sebagai areal THPB da lam RKUPHHK.
2. Sistem silvikultur untuk membangun tegakan seumur.
3. Teknik pemanenan dengan tebang habis.
4. Meningkatkan produktivitas lahan dengan permudaan buatan.
II. TUJUAN DAN SASARAN THPB
Tujuan THPB adalah memaksimalkan produktivitas lahan dan kualitas
lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat.
Sasaran THPB adalah hutan alam produksi bekas tebangan di areal Hutan
Produksi (HP) atau Hutan Produksi Konversi (HPK).
III. PENGERTIAN
1. Pemanenan tebang habis adalah tebangan untuk membersihkan lahan
secara keseluruhan tanpa memperhatikan limit diameter.
2. Permudaan buatan adalah kegiatan penanaman hutan menggunakan
bibit yang telah diberi perlakuan terlebih dahulu.
IV. TAHAP KEGIATAN THPB
No. Tahap Kegiatan
1 Penataan Areal Kerja (PAK)
2 Risalah Hutan
3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
4 Pengadaan Bibit
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
3
No. Tahap Kegiatan
5 Penyiapan Lahan
6 Penanaman
7 Pemeliharaan
8 Pemanenan
9 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
V. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
1.1. Prinsip
1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan
RKUPHHK.
2) Dilakukan tidak lebih dari 2 tahun sebelum penanaman.
3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime THPB.
1.2. Perencanaan
1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan.
2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-
petak kerja.
3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan daur tanaman
pokok yang ditetapkan.
4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi
lapangan.
5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai
rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka
secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.
6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.
7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 50.000.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
4
1.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan
prinsip pada angka 1.1 di atas.
2. Risalah Hutan
2.1. Prinsip
Inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 5 % untuk semua
jenis pohon berdiameter > 10 cm.
2.2. Perencanaan
1) Buat rancangan risalah hutan dengan metode jalur sistematis
melalui penarikan contoh awal secara acak dengan intensitas 5 %.
2) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil Risalah
Hutan.
3) Buat peta rencana Risalah Hutan skala minimal 1 : 50.000.
2.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Risalah Hutan
berdasarkan prinsip pada angka 2.1. di atas.
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
3.1. Prinsip
Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3.2. Perencanaan
1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT.
2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan inspeksi.
3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-lain.
3.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PWH berdasarkan
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
5
prinsip pada angka 3.1. di atas.
4. Pengadaan Bibit
4.1. Prinsip
1) Menggunakan bibit jenis ekonomis, dapat berasal dari biji, atau
cabutan, atau stek, atau kultur jaringan.
2) Dalam hal pengadaan bibit untuk daur ke-2 dan berikutnya dapat
menggunakan anakan yang berasal dari trubusan pohon-pohon yang
telah ditebang.
3) Tanaman dapat terdiri dari lebih dari satu jenis.
4.2. Perencanaan
1) Buat rencana persemaian: lokasi, sumber bibit, bangunan, SDM,
peralatan.
2) Buat rencana kebutuhan bibit.
4.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pengadaan Bibit berdasarkan
prinsip pada angka 4.1. di atas.
5. Penyiapan Lahan
5.1. Prinsip
1) Penyiapan lahan tanpa bakar untuk kegiatan penanaman.
2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3) Dalam hal areal yang masih berpotensi, pemanfaatannya masuk ke
dalam target RKT.
5.2. Perencanaan
1) Buat rancangan penyiapan lahan untuk penanaman berdasarkan RKT
yang disahkan.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
6
2) Penyiapan lahan untuk tahun ke-2 dan berikutnya mempertimbangkan
realisasi tanaman tahun sebelumnya.
5.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penyiapan Lahan
berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.
6. Penanaman
6.1. Prinsip
1) Meningkatkan produktivitas lahan pada blok RKT.
2) Menggunakan bibit jenis ekonomis.
3) Segera melakukan penanaman setelah penyiapan lahan.
6.2. Perencanaan
1) Buat rencana penanaman
2) Buat dan kelola tanaman dengan menggunakan bibit jenis ekonomis.
6.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penanaman
berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas.
7. Pemeliharaan
7.1. Prinsip
Meningkatkan riap tanaman.
7.2. Perencanaan
Buat rencana pemeliharaan, antara lain penyulaman, penyiangan,
pendangiran, pemangkasan, dan penjarangan.
7.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemeliharaan
berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
7
8. Pemanenan
8.1. Prinsip
1) Pemanenan dilakukan setelah mencapai umur daur.
2) Pemanenan dengan tebang habis.
3) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
8.2. Perencanaan
1) Menyusun rencana pemanenan.
2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang
telah disahkan.
8.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan
berdasarkan prinsip pada angka 8.1. di atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
9.1. Prinsip
1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran
hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.
2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
9.2. Perencanaan
Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik
dalam 1 periode RKT.
9.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan
Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 9.1. di atas.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
8
VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
1. Prinsip
1.1. Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.
1.2. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.
1.3. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.
2. Perencanaan
Buat rencana pemantauan dan penilaian.
3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemantauan dan
Penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
DIREKTUR JENDERAL
Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
1
LAMPIRAN 3. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG RUMPANG (TR)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
2
PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM SILVIKULTUR TEBANG RUMPANG (TR)
I. PRINSIP-PRINSIP TR
1. Sistem Silvikultur untuk Tegakan Tidak Seumur
2. Teknik Pemanenan dengan Tebang Kelompok (rumpang) secara teratur dan
tersusun dalam satu jaringan jalan sarad (yang menuju ke satu TPn)
3. Unit manajemen terkecil adalah TPn
4. Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur
5. Mempertahankan Keanekaragaman Hayati
6. Menciptakan Ruang Tumbuh Optimal bagi permudaan
II. TUJUAN DAN SASARAN
Peningkatan produktivitas hutan tegakan tak seumur melalui tebang dalam
kelompok rumpang yang memiliki sifat :
1. Kompromi antara ekologi dan ekonomi
2. Mudah dalam pengendalian pengawasannya
Tujuan TR adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur
melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk
meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari.
Sasaran TR adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK
atau KPHP.
III. PENGERTIAN
1. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok
vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1 – 2 kali tinggi pohon tepinya.
2. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon
di dalam bentuk rumpang.
3. Perapihan rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
3
pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali
permudaan.
IV. TAHAP KEGIATAN
No. Tahap Kegiatan
1 Penataan Areal Kerja (PAK)
2 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
3 Risalah Rumpang
4 Pembuatan rumpang
5 Pembinaan rumpang
6 Pemanenan
7 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
V. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
1.1. Prinsip
1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan
RKUPHHK.
2) Satu petak kerja di dalam TR adalah satu TPn dengan jaringan jalan
sarad dan rumpang-rumpang yang didukungnya
3) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.
4) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TR.
1.2. Perencanaan
1) Perencanaan dalam Peta
a. Pedomani RKUPHHK yang telah disahkan.
b. Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-
petak kerja.
c. Sesuaikan jumlah blok dan petak-petak kerja dengan siklus tebang
yang ditetapkan.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
4
d. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi
lapangan.
e. Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai
rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka
secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.
f. Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.
g. Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000.
1.3 Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan prinsip
pada angka 1.1. di atas.
2. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
2.1. Prinsip
Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
2.2. Perencanaan
a. Buat rencana lokasi base camp, TPK, TPn, pondok kerja, dan lain-lain.
b. Buat rencana jaringan jalan sarad pada setiap TPn, rencana jalan utama
dan jalan cabang.
c. Plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan (Ro) dan calon
rumpang untuk setengah umur daur berikutnya (Ro+½daur) pada jaringan
jalan sarad.
d. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah.
e. Buat peta rencana risalah skala 1 : 5.000.
2.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PWH berdasarkan prinsip
pada angka 2.1. di atas.
3. Risalah Hutan
3.1. Prinsip
1) Risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan (Ro)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
5
pada setiap jaringan sarad.
2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK.
3.2. Perencanaan
1) Siapkan peta rencana TPn, jalan sarad dan plotting rumpang hasil kegiatan
2)
2) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah
3.3. Pelaksanaan di Lapangan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk risalah hutan berdasarkan
prinsip pada angka 3.1. di atas, dan sekaligus membuat peta jaringan jalan
sarad dan sebaran rumpang pada setiap TPn dengan skala 1 : 1.000.
4. Pembuatan Rumpang
4.1. Prinsip
1) Pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang
2) Memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon primer.
3) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
4.2. Perencanaan
1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang skala 1 :
1.000.
2) Penebangan dilaksanakan pada petak-petak kerja dalam blok RKT yang
telah disahkan.
4.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemanenan berdasarkan
prinsip angka 4.1. di atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
5. Pembinaan Rumpang
5.1. Prinsip
1) Memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik
2) Menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
6
terbaik.
5.2. Perencanaan
1) Pilih dan tandai anakan-anakan pohon terbaik satu tahun setelah
pembuatan rumpang, jarak antar anakan 3 – 4 m
2) plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan
dalam periode 2 tahunan sampai permudaan bebas dari naungan.
5.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pembinaan rumpang berdasarkan
pedoman angka 5.1. di atas.
6. Pemanenan
6.1. Prinsip
1) TPn, jalan sarad dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen,
2) Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur
tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPn dan jalan sarad
baru.
3) Efiseien, efektif, tertib dan ramah lingkungan
6.2. Perencanaan
1) Risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja
2) Penebangan dilaksanakan pada petak kerja dalam blok RKT yang telah
disahkan
6.3 Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembinaan rumpang
berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas.
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
7.1. Prinsip
1) Perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian
hasil hutan.
2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
7
7.2. Perencanaan
Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik
dalam 1 periode RKT.
7.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan Pengamanan
Hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.
VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
1. Prinsip
1) Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.
2) Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.
3) Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.
2. Perencanaan
Buat rencana pemantauan dan penilaian.
3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemantauan dan Penilaian
berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
DIREKTUR JENDERAL Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
1
LAMPIRAN 2. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
2
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ)
I. PRINSIP-PRINSIP TPTJ
1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur.
2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih.
3. Meningkatkan riap.
4. Mempertahankan keanekaragaman hayati.
5. Menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman.
6. Penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur.
II. TUJUAN dan SASARAN
Tujuan TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak
seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur
untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari.
Sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal
IUPHHK atau KPHP.
III. PENGERTIAN
1. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter
tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan
keanekaragaman hayati setempat.
2. Penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka
pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan
setempat.
3. Jalur antara adalah jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan
untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman
hayati.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
3
IV. TAHAP KEGIATAN TPTJ
No. Tahap Kegiatan
1 Penataan Areal Kerja (PAK)
2 Inventarisasi Hutan
3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
4 Pengadaan Bibit
5 Tebang Naungan
6 Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
7 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur
8 Pembebasan dan Penjarangan
9 Pemanenan
10 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
V. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
1.1. Prinsip
1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan
RKUPHHK.
2) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.
3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTJ.
1.2. Perencanaan
1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan.
2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-
petak kerja.
3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang
ditetapkan.
4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi
lapangan.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
4
5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai
rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka
secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.
6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.
7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000.
1.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penataan Areal
Kerja (PAK) berdasarkan prinsip pada angka 1.1. di atas.
2. Inventarisasi Hutan
2.1. Prinsip
1) Inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100 % untuk
pohon niagawi dengan diameter > 40 cm; dan pohon yang
dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK.
2.2. Perencanaan
1) Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang
ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK.
2) Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara -
Selatan).
3) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil
Inventarisasi Hutan.
4) Buat peta rencana Inventarisasi Hutan skala 1 : 5.000.
2.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Inventarisasi Hutan
berdasarkan prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat
peta kontur dan peta sebaran pohon skala 1 : 1.000.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
5
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
3.1. Prinsip
Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3.2. Perencanaan
1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT.
2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan
peta kontur hasil Inventarisasi Hutan.
3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, TPn, pondok kerja, dan lain-
lain.
3.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembukaan Wilayah
Hutan (PWH) berdasarkan prinsip pada angka 3.1. di atas.
4. Pengadaan Bibit
4.1. Prinsip
Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat, dapat berasal dari
biji, atau cabutan, atau stek, atau kultur jaringan.
4.2. Perencanaan
1) Buat rencana persemaian: lokasi, sumber bibit (pohon plus),
bangunan, SDM, peralatan.
2) Buat rencana kebutuhan bibit.
4.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pengadaan Bibit
berdasarkan prinsip pada angka 4.1. di atas.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
6
5. Tebang Naungan
5.1. Prinsip
1) Pembebasan dari naungan pohon dominan.
2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3) Penebangan pohon diameter > 40 cm dan masuk ke dalam target
RKT.
5.2. Perencanaan
1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :
1.000.
2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT
yang telah disahkan.
5.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Tebang Naungan
berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
6.1. Prinsip
1) Membuat ruang tumbuh.
2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3) Penebangan dapat dilakukan pada semua pohon dalam jalur dan
masuk ke dalam target RKT.
6.2. Perencanaan
1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :
1.000.
2) Membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur + 20 meter
dan jarak tanam dalam jalur + 5 meter.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
7
3) Membuat jalur tanam selebar + 3 meter.
4) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT
yang telah disahkan.
6.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Penyiapan dan
Pembuatan Jalur Tanam berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di
atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
7. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur
7.1. Prinsip
1) Meningkatkan produktivitas pada blok RKT.
2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.
7.2. Perencanaan
1) Buat dan kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis
unggulan lokal.
2) Buat peta rencana penanaman dalam jalur.
7.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Penanaman dan
Pemeliharaan Tanaman Jalur berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di
atas.
8. Pembebasan dan Penjarangan
8.1. Prinsip
1) Meningkatkan riap pohon binaan.
2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman
jalur.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
8
8.2. Perencanaan
1) Menetapkan pohon terbaik dari permudaan alam di jalur antara
dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di petak
kerja.
2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing.
3) Membuat peta pohon binaan hasil pembebasan.
8.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pembebasan dan
Penjarangan berdasarkan prinsip angka 8.1. di atas.
2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida
yang ramah lingkungan khusus pohon besar.
9. Pemanenan
9.1. Prinsip
1) Pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang
pilih pada jalur antara untuk pohon diameter > 40 cm.
2) Memanen tidak boleh melebihi riap.
3) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
9.2. Perencanaan
1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon binaan
skala 1 : 1.000.
2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT
9.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Pemanenan
berdasarkan prinsip pada angka 9.1. di atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
9
10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
10.1. Prinsip
1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari
kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil
hutan.
2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
10.2. Perencanaan
Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara
periodik dalam 1 periode RKT.
10.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan
Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 10.1. di atas.
VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
1. Prinsip
1.1. Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.
1.2. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.
1.3. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.
2. Perencanaan
Buat rencana pemantauan dan penilaian.
3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemantauan dan
Penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
DIREKTUR JENDERAL Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
1
LAMPIRAN 1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
2
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)
I. PRINSIP-PRINSIP TPTI
1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur
2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih
3. Meningkatkan riap sebagai aset
4. Mempertahankan keanekaragaman hayati
II. TUJUAN DAN SASARAN TPTI
Tujuan TPTI adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak
seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka
memperoleh panenan yang lestari.
Sasaran TPTI adalah pada hutan alam produksi di areal IUPHHK atau KPHP.
III. PENGERTIAN
1. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter
tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan
keanekaragaman hayati setempat.
2. Pembinaan tegakan tinggal adalah kegiatan yang dikerjakan setelah
kegiatan tebang pilih meliputi perapihan, pembebasan, pengayaan,
pemeliharaan.
IV. TAHAP KEGIATAN TPTI
No. Tahap Kegiatan
1 Penataan Areal Kerja (PAK)
2 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
3
No. Tahap Kegiatan
4 Pemanenan
5 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan
6 Pembebasan Pohon Binaan
7 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
V. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
1.1. Prinsip
1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan
RKUPHHK.
2) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.
3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI.
1.2. Perencanaan
1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan.
2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-
petak kerja.
3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang
ditetapkan.
4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi
lapangan.
5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai
rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka
secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.
6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.
7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
4
1.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan
prinsip pada angka 1.1. di atas.
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
2.1. Prinsip
1) Risalah hutan dengan intensitas 100 % untuk pohon niagawi
dengan diameter > 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai
ketentuan yang berlaku.
2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK.
2.2. Perencanaan
1) Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang
ada di dalam blok RKT, berdasarkan peta hasil PAK.
2) Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara - Selatan).
3) Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP.
4) Buat peta rencana ITSP skala 1 : 5.000.
2.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk ITSP berdasarkan
prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat peta kontur
dan sebaran pohon skala 1 : 1.000.
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
3.1. Prinsip
Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3.2. Perencanaan
1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
5
2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan peta
kontur hasil ITSP.
3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-lain.
3.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja PWH berdasarkan prinsip
pada angka 3.1. di atas.
4. Pemanenan
4.1. Prinsip
1) Memanen tidak boleh melebihi riap.
2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
3) Perapihan tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.
4.2. Perencanaan
1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :
1.000.
2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang
telah disahkan.
3) Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus
mengidentifikasi lokasi pengayaan.
4.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan
berdasarkan prinsip pada angka 4.1. di atas.
2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan
5.1. Prinsip
1) Memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT.
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
6
2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.
5.2. Perencanaan
1) Buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal.
2) Buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan.
5.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman Pengayaan berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.
6. Pembebasan Pohon Binaan
6.1. Prinsip
1) Meningkatkan riap pohon binaan.
2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman
pengayaan.
3) Tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.
6.2. Perencanaan
1) Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di petak kerja.
2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing.
3) Membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan.
6.3. Pelaksanaan
1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembebasan Pohon
Binaan berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas,
2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang
ramah lingkungan khusus pohon besar.
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
7.1. Prinsip
1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran
this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com
7
hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.
2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
7.2. Perencanaan
Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik
dalam 1 periode RKT.
7.3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan
Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.
VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
1. Prinsip
1.1. Sebagai umpan balik untuk peningkatan riap.
1.2. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL.
1.3. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT.
2. Perencanaan
Buat rencana pemantauan dan penilaian.
3. Pelaksanaan
Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemantauan dan
Penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
DIREKTUR JENDERAL Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA NIP. 19571020 198203 1 002