LAPORANPENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA(TEHNIK PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN DESA)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Jalan. Letnan Darna Jambi No. 104 –

KayuagungTelp. (0712) 321302

ANDYKA FATRAKASUBBID PEMDES/KELURAHAN

2

MENGAPA PERLU ADA UU DESA?

PENDAHULUAN

ARTI PENTING UU DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA YANG LEBIH

SEJAHTERA DAN MANDIRI UNTUK MENINGKATKAN PERAN APARAT

PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH

MEWUJUDKAN DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

ISU-ISU STRATEGIS

1. MASALAH KEDUDUKAN DESA2. MASALAH PEMBENTUKAN DESA3. MASALAH KEWENANGAN DESA4. MASALAH KEUANGAN DESA5. MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA6. MASALAH MASA JABATAN KEPALA DESA7. MASALAH PERANGKAT DESA8. MASALAH PRODUK HUKUM DESA

ISU-ISU STRATEGIS

9. MASALAH KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

10. MASALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

11. MASALAH PEMBANGUNAN DESA12. MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN13. MASALAH BADAN USAHA MILIK DESA14. MASALAH KERJASAMA DESA15. MASALAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN16. MASALAH PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

6

APA YANG PERLU DILAKUKAN ??PEMDA DAN PEMDES

7

1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN;

2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN;

3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

HAL-HAL PENTINGYANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN

PEMDES

MENATA HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

PEMERINTAH

PEMDA

PEM-DESA

FUNGSI PEMERINTAH

PUBLIC REGULATIONPUBLIC GOODSEMPOWERMENT

KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM2. ASAS AKUNTABILITAS3. ASAS KETERBUKAAN4. ASAS PROFESIONALITAS

GOOD GOVERNANCE

“PEMERINTAH DESA”

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)

BADANPERMUSYAWARATAN

DESA (BPD)

KEPALADESA

LPM / Lembaga Adat

KEPALAURUSAN

ADMINISTRASI

KEPALAURUSAN

KEUANGAN

KEPALAURUSANUMUM

KEPALASEKSIPEME-

RINTAHAN

KEPALASEKSI

PEMBA-NGUNAN

KEPALASEKSI

KESEJAH-TERAAN

SEKRETARISDESA

KETERANGAN:

CONTOH:

HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPDHUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPMHUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA

KEPALADUSUN

KEPALADUSUN

KEPALADUSUN

TUGAS KEPALA DESA

MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA, MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

PERANGKAT DESA

SEKRETARIAT DESA; PELAKSANA

KEWILAYAHAN; PELAKSANA TEKNIS.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 seksi.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, Jumlah ditentukan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Desa.

PENGANGKAATAN PERANGKAT DESA

WARGA PENDUDUK DESA BERPENDIDIKAN PALING RENDAH

SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAU YANG SEDERAJAT;

BERUSIA 20 TAHUN SAMPAI DENGAN 42 TAHUN;

TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA PALING KURANG 1 TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN

SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERDA KAB/KOTA.

PERANGKAT DESA BERHENTI

MENINGGAL DUNIA. PERMINTAAN

SENDIRI. DIBERHENTIKAN.

PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN

USIA TELAH GENAP 60 TAHUN. BERHALANGAN TETAP. TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI

PERANGKAT DESA. MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI

PERANGKAT DESA.

“BPD”

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;

berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat; bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan

Permusyawaratan Desa; wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota BPDditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

FUNGSI BPD

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

APA KEWAJIBAN KEPALA DESA YANG DIBANTU OLEH SEKDES ???

Pasal 27 UU No.6 Tahun 2014Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

LAPORAN KEPALA DESA MENURUT PP 43 TAHUN 2014

Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 49

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 50 (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 51

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 52

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Pasal

FUNGSI PEMERINTAH

PUBLIC REGULATIONPUBLIC GOODSEMPOWERMENT

KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF

SEKRETARIS DESA ADALAH

KEPALA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA :

HARUS MENGUASAI FUNGSI MANAGEMENT

P.O.A.CPERTANGGUNG JAWABAN /

PELAPORAN ?

Pengertian Laporan Secara Umum Laporan adalah dokument yang

menyajikan informasi dan menyampaikan fakta temuan yang dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Kaidah Umum Pelaporan harus : Tepat, Singkat, dan Jelasbertujuan untuk memudahkan pembaca menangkap dan

mengerti isi laporan

SECARA UMUM ADA 2 JENIS LAPORAN :1. LAPORAN UMUM2. LAPORAN KHUSUS

BENTUK PENYAJIAN LAPORAN :1. NARATIF2. TABEL 3. GRAFIS

ASAS/PRINSIP PELAPORAN /PERTANGGUNG JAWABAN DI

DESAAKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

Untuk menunjangan laporan yang akuntabilitas dan

transparansi hendaknya laporan menganut prinsip:

1. Bersifat formal dan mudah dikomunikasikan;2. Sistimatik3. Skala Prioritas, penting dan relevan4. Perbandingan 5. Akuntabilitas real

JENIS LAPORAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA (LPPD)a. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARANb. LPPD AKHIR MASA JABATAN

LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN (LKPJ)a. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARANb. LKPJ AKHIR MASA JABATAN

PENGINFORMASIAN LPPD kpd MASYARAKAT

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kpd Bupati/Walikota

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi”“ Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,

serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran”

LPPD AKHIR MASA JABATAN“ Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”

LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN“ Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat

melalui BPD; meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa selama satu tahun anggaran “

LKPJ AKHIR MASA JABATAN

“ Kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa “

MATERI MUATAN1. YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA,

SEMUA KEGIATAN DESA BERDASARKAN KEEWENANGAN DESA YANG ADA SERTA TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, DAN PEMERINTAH KAB/KOTA

2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KEPADA BPD :A. PELAKSANAAN PERDESB. PELAKSANAAN PERATURAN KADESC. PELAKSANAAN APBDesa

3. MUATAN MATERI BERUPA INFORMASI YANG DISAMPAIKAN KEPADA MASY. ADALAH POKOK-POKOK KEGIATAN DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Diproritaskan pada program utama yang dilaksanakan tanpa

mengurangi arti pentingya program-program lainnya

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1.SETIAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA DICATAT OLEH DESA DAN DILAPORKAN KEPADA DESA

2.KADES WAJIB MEMPERTANGGUNG-JAWABKAN PELAKSANAAN APBDesa DAN MERUPAKAN KELENGKAPAN LPPD DAN LKPD

PELAKSANAAN ANGGARAN (APBDesa)

1.DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PRINSIP HEMAT, TERARAH DAN TERKENDALI SESUAI DENGAN RENCANA KEGIATAN PEMDES.

2.DITETAPKAN DGN PERDES DAN DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN KADES

3.DILAKUKAN OLEH SEORANG BENDAHARA DESA

4.HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DESA

INFORMASI LPPD

Kepada Masyarakat Wajib Secara Tertulis (media setempat) dan Secara

Lisan (dalam pertemuan) Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun Memuat:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;- Pelaksanaan Perdes, Peraturan Kades dan Keputusan Kepala Desa;- Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa.

LAPORAN PELAKSANAAN PERDES

MENGURAIKAN BUKU DATA PERATURAN DESA (Model A.1)

MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS PELAKSANAAN PERATURAN DESA YANG ADA

MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS TENTANG KEBERHASILAN/KENDALA PELAKSANAAN PERDES

MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS LANGKAH LEBIH LANJUT DARI PELAKSANAAN PERDES

1. Mengapa Kades diharuskan membuat LPPD ?

2. Mengapa Kades perlu membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD ?

MENGAPA ?????

PENILAIAN LAPORAN

1. EVALUASI BPD TIDAK DALAM KAPASITAS MENOLAK/MENERIMA

2. LAPORAN KADES DIGUNAKAN SBG DASAR EVALUASI BUPATI/WALIKOTA DAN UNTUK BAHAN PEMBINAAN

CONTOH LAPORAN DESA

FORMAT SAMPUL LAPORAN DESA LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR

TAHUN ANGGARAN 20XX

DESA XXXXXXXXKECAMATAN XXXXXX

SISTIMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN Dasar Hukum dan Gambaran Umum DesaBAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Desa, Prioritas DesaBAB III KEWENANGANGAN DESA Urusan Hak Asal Usul Desa, Urusan Pemerintahan yang diserahkan KabuptenBAB IV TUGAS PERBANTUAN Tugas Perbantuan yang diterima & Tugas Perbantuan yang diberikanBAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA Kerjasama Desa, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Batas Desa, Pencegahan dan Penanggulanga Bencana, Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban UmumBAB VI HASIL KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG TELAH DICAPAIBAB VII PERMASALAHAN YANG DIHADAPIBAB VIII KESIMPULAN DAN SARANBAB IX PENUTUPLAMPIRAN

CONTOH LAPORANPENYELENGGARAAN PEMDES

DAFTAR ISIKATA PENGANTARBAB I. PENDAHULUAN

LAPORAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS KEADAAN UMUM DESA 1. Luas wilayah 2. Batas wilayah 3. Keadaan geografis dan

Topografi Desa 4. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

5. Jumlah Dusun/Lingkungan, RW dan RT

6. Jumlah Penduduk7. Keadaan Sosial Ekonomi

dan Budaya Masyarakat8. Prasarana

BAB II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN

1. Organisasi Pemerintahan Desa 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Badan Permusyawaratan Desa 4. Peraturan Desa/Keputusan Desa 5. Kedudukan Keuangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa

BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH

A. Program Pembangunan Desa 1. Program Jangka Menengah Desa 2. Program Jangka PendekB. Peningkatan Pelayanan Kepada

MasyarakatC. Melaksanakan Kegiatan Dalam

Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa

D. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Pusat dan

Pemerintahan DaerahE. Melaksanakan Tugas

Dalam Rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

BAB IV. HASIL KEGIATAN PEMERINTAH DESA YANG TELAH DICAPAI

BAB V. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

BAB VI. PENUTUPLAMPIRAN

TERIMA KASIH

SEKIAN &

Hidup memang kegelapan,Kecuali jika ada doronganDan semua dorongan buta belaka,Kecuali jika ada pengetahuanDan segala pengetahuan adalah hampa,kecuali jika ada pekerjaanDan segenap pekerjaan adalah sia-sia,kecuali jika ada kecintaan(Kahlil Gibran)