Kajian Regulasi Penyelenggaraan Autonomous Rail Rapid Transit/Tram Otonom di Indonesia:
Penyusunan Naskah Akademik
Kerjasama PenelitianBadan Litbang Kementerian Perhubungan – Institut Teknologi Bandung – Universitas Gadjah Mada
27 April 2021
Agenda| Topik Diskusi Regulasi Tram Otonom
No Topik Penyusun
1 Regulasi Penyelenggaraan Tram Otonom Ir. Sigit P. Santosa MSME, Sc.D., IPU
2Sistem operasi Tram Otonom:a) Tram otonom dalam rencana tata ruang kotab) Isu operasional Tram Otonom
Dr. Ir. Binsar PH NaiposposIr. Sony Sulaksono Wibowo, MT, Ph.D
3Standar teknis Tram Otonom:a) Komponen Teknis & Teknologi, Penyusunan Regulasi Teknis
Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.TDr. Eng. Bentang Arief Budiman
4a) Sistem keselamatan & keamanan, sertifikasi, pengujian,
perawatan tram otonomb) Manajemen risiko
Ir. Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D
5Regulasi Badan Pengelola, Manajemen SDM, Pengusahaandan Pembiayaan Tram Otonom (TO)
Dr.rer.pol Eko Agus Prasetio, S.T., MBA
6 Strategi dan Kerangka regulasi tram otonom Dian Agung Wicaksono SH, LL.M
Tenaga Ahli, Asisten, dan Tim Pendamping
No Nama Posisi
1 Dr. Ir. Sigit P. Santosa, MSME. Ahli Bidang Intelligent Transport
2 Dr. Eng. Bentang Arief Budiman Ahli Bidang Elektrifikasi Transportasi Masal
3 Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D. Ahli Bidang Keselamatan Transportasi Masal
4 Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.T Ahli Bidang Kontrol, Automasi Transportasi
5 Dr. Ir. Binsar PH Naipospos Ahli Bidang Perencanaan Transportasi dan Tata Ruang
6 Dian Agung Wicaksono, SH, LL.M. Ahli Bidang Regulasi dan Hukum
7 Ir. Sony Sulaksono Wibowo, M.T., Ph.D. Ahli Bidang Perencanaan Transportasi Perkotaan
8 Dr.rer.pol.Eko Agus Prasetio, S.T., MBA Ahli Bidang Kajian Bisnis, Pembiayaan dan Manajemen Risiko
Tenaga Ahli
No Nama
1 Muhammad Farda, S.T., M.Sc.(Eng)
2 Adni Bidari Putri, S.T., M.Sc.
3 Siti Raudhatul Fadillah, S.T., M.T.
4 Dita Novizayanti, S.Si.
5 Ulfah Aliifah Rahmah, S.T., M.T.
6
7
Husnul Amri, S.Si.
Bimo Fajar Hantoro, SH
8 Yuniasih Tinekaningrum, SP.
AsistenNo Nama
1 Dr. Agus Edi Susilo, S.E, M.Sc
2 Dr. Agus Santoso, M.Sc.
3 Drs. EK. Rarendra D., M.Sc.
4
5
Ir. Mutharuddin, M.Si, M.MTr.
Subaryata, S.E.
6
7
Yogi Arsandi S.T., M.T.
Budi Dwi Hartanto, S.T., M.Sc.
8 Tetty Sulastri MBA
9 Arbie Sianipar, S.T.
10 Rida Zakiyah, S.T.
Tim Pendamping Teknis – Badan Litbang Kementerian Perhubungan
01Regulasi Penyelenggaraan Tram Otonom(Ir. Sigit P. Santosa MSME, Sc.D., IPU)
1. Benchmarking Regulasi Internasional 2. Regulasi Terkait di Indonesia3. Proses Mapping dan Rencana Regulasi
Benchmark RegulasiTram Otonom
Benchmark| Mapping & Rencana Regulasi Tram Otonom
• Sistem operasi, standar teknis
• Keselamatan, Sertifikasi, SDM
❑PP❑Perpres❑PM
Draft KontenRegulasi Tram
Otonom:
RegulasiKereta/ LLAJ Indonesia
• Mapping Adopsi/Modifikasi
• Rencana KontenRegulasi
Definisi
Definisi Trem Otonom: moda transportasi massal berbasis listrik dengan roda karet yang bergerak pada rel virtual dalambatas tertentu, serta menggunakan sistem otomatis, kontrol keselamatan dan persinyalan yang aktif.
Di beberapa negara lain, istilah TO menggunakan istilah lain seperti Trackless Tram (di Eropa) dan Autonomous Rail-Rapid Transit/ART (di China).
Sistem Tram dan Road Crossing (Belanda)• Perbedaan trem dan kereta:
• Train (kereta) bersifat coarse-meshed, memilikikecepatan tinggi, kapasitas besar, infrastrukturmandiri, terpisah dari jalan.
• Tram bersifat fine-meshed, infrastruktur semi-mandiri, beroperasi seperti kendaraan di jalan.
• Light train di area perkotaan dapat berupa metro atau tram.
• Tipe trem:• City trams: mixed traffic• Regional trams: semi-mixed traffic• Inter-regioinal trams: exclusive lane, express
Pada kajian ini, istilah yang akan digunakan adalah Trem Otonom (TO)
Benchmark| Referensi Regulasi Negara Lain
Sistem Operasi
Aspek Kritis:• Manajemen rekayasa
lalu lintas• Limitasi kecepatan• Alur penumpang dalam
kendaraan TO
Referensi:• DB 43T-1835 (China)• Local railway & Tramway
Act (Belanda)
Standard Teknis
Aspek Kritis:• Spesifikasi teknis teknologi• Standar teknis rangka
kendaraan/sarana• Sistem persinyalan dan
komunikasi• Standar teknis jalur virtual• Ketentuan prasarana jalan
Referensi:• DB 43T-1835 (China)• German Road Traffic Act (German)• BOStrab (German)• UN ECE/Trans/WP.29/2020/81 (UN)• SAE J2399_201409 (SAE
International)• UK Tramways Principles & Guidance
(UK)• UK Design Requirements for Street
Track – Tram (UK)
Bisnis, Pembiayaandan Manajemen Resiko
Sistem Keselamatan
Aspek Kritis:• Standar uji dan inspeksi
untuk peralatan dan mesin kendaraan TO
Referensi:• DB 43T-1837 (China)• Safety tram and road
crossing (Belanda)
Aspek Kritis:• Organisasi dan lingkup
badan pengelola• TKDN dan penelitian
dalam negeri• Manajemen SDM• Skema pengusahaan dan
pembiayaan
Referensi:• DB 43T-1835 (China)
Benchmark| Referensi Regulasi Nasional
Sistem Operasi
Aspek Kritis:• Stakeholders terkait
penyelenggaraan• Posisi perencanaan TO• Manajemen rekayasa
lalu lintas• Prasarana dan fasilitas
pendukung
Referensi:• UU 23 thn 2007• UU 22 thn 2009• PM 20 thn 2010• PM 175 thn 2015• dst
Standard Teknis
Aspek Kritis:• Pembebanan jalan• Spesifikasi teknis
kereta (rangka, sistemmonitoring, kabin, dll.)
• Persyaratan sisteminformasi dan komunikasi
Referensi:• UU 22 thn 2009• Perpres 55 thn 2019• PP 55 thn 2012• PP 6 thn 2017• PM 175 thn 2015• dst
Bisnis, Pembiayaandan Manajemen Resiko
Sistem Keselamatan
Aspek Kritis:• Standar uji peralatan
dan kendaraan
Referensi:• PM 13 thn 2011
Bisnis, Pembiayaandan Manajemen Resiko
Referensi:• UU 23 thn 2007• Perpres No. 103 2015• Perpres No. 55 2019• PM 31 thn 2012• PM 20 thn 2011• PM 74 2015• PM 91 2018• PM 9 2020• PP 51 2012
Aspek Kritis:• Organisasi dan lingkup
badan pengelola• TKDN dan penelitian
dalam negeri• Manajemen SDM• Skema pengusahaan dan
pembiayaan
Regulasi| Rencana Materi dan Muatan
▪ Definisi tram otonom
▪ Klasifikasi tram berdasarkan cakupan wilayah: kota, regional, inter-regional
▪ Pengaturan prioritas interaksi lalulintas dan kecepatan
▪ Pengaturan jalur operasi (mixed/dedicated)
▪ Standard jalur virtual dan beban jalan (10T)
▪ Standard teknis tram: dimensi, body, interior, kapasitas 5-6/m2, SDM, dan perawatan
▪ Badan / Lembaga pengatur dan pengawas keselamatan
▪ Standard sistem otonom, komunikasi, dan persinyalan
▪ Standar keselamatan
▪ Pengujian dan sertifikasi tram
▪ Tanggung jawab dan penyelidikan kecelakaan
▪ Sertifikasi dan lisensi operator
▪Manajemen operasi, bisnis, mitigasi resiko
Strategy| Rencana Regulasi Tram Otonom
UU • UU 23/2007 Perkeretaapian
PP/ Perpres
•Strategi pengembangan, Badan/Lembaga Pengatur TO
•R&D dan TKDN
• Infrastruktur & charging
•Tata ruang
• Insentif Fiskal & Non-fiskal
PM
•Standar Operasi
•Standar Teknis
•Standar Pelayanan
•Standar Keselamatan
•Pengujian & Sertifikasi
Perlu sinkronisasi rencana regulasi yang melibatkan semua stakeholder:
Resolusi potensi konflik konten regulasi
Penyusunan Naskah Akademik
Naskah Akademiktentang
Penyelenggaraan TremOtonom di Indonesia
RegulasiNasional
Adaptasidan
ModifikasiASPEK
Teknis Yuridis
ManajemenBisnis
TataRuang
RegulasiNegara Lain
Kajian yang pernah dilakukan
FGDData teknis,
proyek eksistingExpert
Judgement
02Sistem Operasi Tram Otonom(Dr. Ir. Binsar PH Naipospos , Ir. Sony Sulaksono Wibowo, MT, Ph.D)
1. Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang Kota
2. Isu Operasional Tram Otonom
Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang
Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Tata Ruang
UU RI Nomor 26 tahun 2007 tentang PenataanRuang• Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencanatata ruang wilayah dapat diberikan insentifdan/atau disinsentif oleh Pemerintah danpemerintah daerah.
• Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;b. Pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lainnya; danc. Pemerintah kepada masyarakat.
Pelaksanaan PenataanRuang
Insentif Trem Otonom• keringanan pajak, pemberian
kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urunsaham
• pembangunan serta pengadaaninfrastruktur;
• kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
• pemberian penghargaan kepadamasyarakat, swasta dan/ataupemerintah daerah.
Disinsentif Trem Otonom• pengenaan pajak yang tinggi
yang disesuaikan denganbesarnya biaya yang dibutuhkanuntuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatanruang; dan/atau
• pembatasan penyediaaninfrastruktur, pengenaankompensasi, dan penalti.
13
• Mayoritas permukiman• Terdapat ruang terbuka hijau di bagian utara
dan selatan Kota Denpasar
Contoh: Kota Denpasar
• 4 Kecamatan• 5 Wilayah Pengembangan• 16 Sub Wilayah Pengembangan
Karakteristik:
14
Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang Kota
No Isu Regulasi Terkait Keterangan
1Diperlukan penentuanprasarana/jalur khusus tram otonom
UU No. 23 Tahun2007 tentangPerkeretaapian
Pasal 35: Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi : a. jalur keretaapi; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api)
2Diperlukan adanya rencana induktrem otonom
PP No. 56 Tahun2009 tentangPenyelenggaraanPerkeretaapian
pasal 34 : Penyusunan rencana induk perkeretaapian dilakukan dengan memperhatikanpenyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api yang meliputi: a. kereta api kecepatan normal; b. kereta api kecepatan tinggi; c. kereta api monorel; d. kereta api motor induksi linier; e. kereta api gerak udara; f. kereta api levitasi magnetik; g. trem; dan h. kereta gantung)
3Diperlukan adanya batasan definisidari jalur tram otonom
PP No. 56 Tahun2009 tentangPenyelenggaraanPerkeretaapian
pasal 42: Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi: a. ruangmanfaat jalur kereta api; b. ruang milik jalur kereta api; dan c. ruang pengawasan jalur kereta api.
4Diperlukan adanya definisi khususterkait tingkat pelayanan tremotonom
PP No. 72 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api
pasal 15 : Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciripelayanan: a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan; b. melayani banyakpenumpang berdiri; c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter; d. melayani penumpangtetap; e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan f. melayani kebutuhan angkutanpenumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.)
5Diperlukan penyesuaian definisibadan jalan karena adanya tram otonom di badan jalan
PP No. 34 Tahun2006 tentang Jalan
pasal 35 : Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
Usulan Regulasi | Sistem Operasi TO
Penyelenggaraan TO• Siapa saja yang bertanggung jawab
dalam operasi TO?• Apa hak dan kewajiban dari pihak
(stakeholder) yang terlibat?
Posisi Perencanaan TO• Ketentuan terkait pembaharuan
pemasukan TO sebagai bagian darirencana induk transportasi(perkeretaapian) di Indonesia.
Penggunaan Jalan• Penyesuaian (manajemen serta
rekayasa lalu lintas) dalampenggunaan jaringan jalan denganadanya TO yang beroperasi.
Peran TO sebagai PenghubungPusat Pertumbuhan• Ketentuan pusat pertumbuhan
mana saja yang dapat dihubungkanoleh TO.
Prasarana dan Fasilitas yang Mendukung TO• Spesifikasi prasarana dan fasilitas
TO mulai dari jalur, tempatperhentian dan signase yangmendukung operasional TO.
Ilustrasi Implementasi pada rencana jalur trem Surabaya untuk operasional TO
US-3 Taman Bungkul: 6/2 D US-6 Panglima Sudirman: 4/2 D
US-22/23 Tunjungan/Genteng: 2/1
US-16 JL. Rajawali: 4/1
US-9 Embong Malang: 4/2 UD
US-26 JL. Sonokembang: 4/2 D
US-17 Jembatan Merah: 4/2 D
US-12 Bubutan: 5/1
26 STASIUN TRAM
Jarak antar stasiun• Max : 0,75 km• Min : 0,40 km
Sumber:Pra Studi Kelayakan AUMC PemkotSurabaya (2012)
Isu Regulasi terkait Operasional
ASPEK LAJUR JALAN• Ketentuan jumlah lajur jalan• Ketentuan lajur operasional → paling kanan, kiri,
contra flow• Dedikasi lajur → full/part dedicated lane
KELAS DAN FUNGSI JALAN• Minimum fungsi dan kelas jalan
BATASAN KECEPATAN• Kecepatan mendekati persimpangan (approach
speed)• Kecepatan pada lajur jalan
PRIORITAS DI PERSIMPANGAN• Pengaturan lampu → signal priority• Prioritas pada simpang tidak bersinyal• Prioritas dengan penyeberang jalan
PENGATURAN DI KAWASAN KHUSUS• Kawasan Zona selamat sekolah, RS, dll
Isu Operasional Tram Otonom |
Usulan Regulasi | Sistem Operasi TO
▪ TO dioperasikan pada fungsi jalan minimum Kolektor Primer
▪ TO hanya dapat dioperasikan pada jalan yang memiliki sekurang-kurangnya 4/2 D (4 lajur 2 arah terbagi).
▪ TO pada segmen jalan dengan minimum 6/2D (6 lajur dua arah terbagi)
o Memiliki dedicated lane dengan pembatas fisik dan menggunakan jalur yang paling jalan
o Jenis perkerasan pada jalur TO disesuaikan dengan karakteristik operasional TO (terkait sensor)
o Pada kondisi khusus, TO-lane dapat sharing hanya dengan angkutan umum jenis bus.
▪ TO dapat dioperasikan kriteria yang kurang dari 6/2D dengan pembatasan
o Minimal 4/2 D dan dengan manajemen lalu lintas yang ketat (Larangan parking on-street dan bebas hambatan samping sepanjang waktu)
o Penerapan contra flow dimungkinkan jika digunakan pembatas fisik
LAJU
R O
PER
ASIO
NA
L
▪ Batasan kecepatan:
o Persimpangan: 20 km/jamo Ruas jalan dg pembatas fisik: 60 km/jamo Ruas jalan dg share-lane: 40 km/jam
KEC
EP
ATA
N▪ Sistem kontrol dan sensor pada TO sedemikian rupa sehingga setiap mendekati
persimpangan bersinyal, selalu mendapatkan 'green light’ (TO priority system)
▪ Sistem navigasi pada TO untuk real time information tentang kedatangan TO pada
halteTEK
NO
LOG
I
Vucan R Vuchic, “Urban Transit: Operations, Planning, and Economics”, John Wiley & Sons., Inc., 2005
Usulan Regulasi | Isu Konflik TO dengan Lalu lintas dan Pedestrian
▪ TO priority system pada persimpangan bersinyal
▪ Kewajiban kendaraan mendahulukan TO
▪ Integrasi rambu dan isyarat untuk lalu lintas, penyebrang jalan dan
pergerakan TO
PERSIMPANGAN SEBIDANG
▪ Tidak ada fasilitas zebra cross dengan dan tanpa isyarat pada jalur TO
kecuali di persimpangan bersinyal
▪ Halte TO menggunakan median jalan dan akses menuju halte hanya dari
simpang-simpang terdekat.
▪ JPO khusus disediakan jika jarak antar simpang lebih besar dari 400 meter
KONFLIK DENGAN PEDESTRIAN
Rambu dan marka jalur TO
Sistem isyarat TO (klakson, bel, atau lampu isyarat pada
lajur, dll)
Rambu larangan memotong lajur TO
Larangan berhenti di lajur TO
Batasan kecepatan kendaraan
Integrasi pemberi isyarat lalu lintas, untuk kendaraan
dan TO
Rambu petunjuk dan rambu informasi untuk lalu lintas dan
pedestrian
SISTEM PERAMBUAN (RAMBU & MARKA)
03Standar Teknis Tram Otonom(Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.T, Dr. Eng. Bentang Arief Budiman )
1. Komponen Teknis & Teknologi, Skema PenyusunanRegulasi Teknis
2. Sistem Elektrifikasi, Rancang Bangun, SistemPenggerak, dan Sistem Charging
Standar Teknis| Trem Otonom
Gambaran umum kontrol Tram Otonom (level SAE 3-4):• Dibekali dengan sistem pemandu otonom terbaru• Navigasi di koridor khusus dengan mengikuti lajur virtual
dari sistem sensor optic, GPS dan LiDAR (kendalilongitudinal dan lateral)
• Masih terdapat masinis, dengan fungsi pengawasan dan
Automated Driving SystemLongitudinal & Lateral Control
Lane KeepingObstacle DetectionTrem Konvensional Trem Otonom
Gambaran umum kontrol Tram Konvensional:• Kendali longitudinal (traksi dan rem)• Navigasi di rel yang dedicated• Masinis sebagai pengemudi dan pembaca
sistem sinyal, sistem keselamatan, dsb• GoA Level 0-4
Standar Teknis| Komponen Teknis Trem OtonomKendali Longitudinal & Lateral (DDT – DDT fallback)
Navigasi (Geo-Guidance; IMU; optical guidance) Telekomunikasi Data (5G)
Sistem pengenalansinyal/rambu-rambu
Standar Teknis| Skema Penyusunan Regulasi
EU Directive 34/2012: traffic on
local railway; EU Directive
49/2004: Railway Safety
Directive
Uni-Eropa
Local railway &
Tramway Act; Safety
tram and road crossing
Belanda
BOStrab 1987/2007:
Construction and
operation of Light Rail
system
Jerman
Trem
KonvensionalTrem
Otonom
Adaptasi dan
Evaluasi
SAE J2399_201409
(Adaptive Cruise Control
Operating Characteristics and
User Interface)
UU 23/2007; PP 6/2017; PP 61/2016;
PM 175/2015; PM 13/2011 tentang
Kereta; UU 22/2009; PM 44 /2018; PM
45 2019; PP 55/2012 tentang LLAJ; PP
56 2019; Perpres 55/2019 Kendaraan
listrik
Indonesia
Regulation for safety and
risk for Tramways
GB/T 30008 – 2018 : Provision on
the operation and management of
urban rail transit
China
UK
DBT 43/2020: Sistem operasi
ART, Design, Acceptance,
Technical Spec, Operation,
China
UN
ECE/TRANS/WP.29/2020/81
UN
SAE
China DB/T 43
Bab 18.1 (Wireless Communication)
Jerman BOStrab
Fourth part : § 23 (Communication
Installations)
Standar Teknis| Usulan Aturan Trem Otonom
PP No 56 Tahun 2009
pasal 103-109 (Fasilitas Pengoperasian Kereta Api)
146 ayat 4 (Uji Fungsi Peralatan Persinyalan)
PP No 6 Tahun 2019
pasal 136 (Persyaratan Umum Peralatan Persinyalan)
PM No 44 Tahun 2018
pasal 2-11 (Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan)
PP No 56 Tahun 2009
pasal 110-111 (Fasilitas Pengoperasian Kereta Api)
pasal 127 (pembangunan prasarana perkeretaapian)
146 ayat 5 (Uji Fungsi Peralatan Telekomunikasi)
PM No 45 Tahun 2018
pasal 2-11 (Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi)
PM 175 tahun 2015
Pasal 40 (Peralatan Pengendali Kereta)
China DBT 43
Bab 8.1 (Virtual Track )
15.3 (Signal System)
Jerman BOStrab
Sixth part : § 51 (Signals)
- Peralatan persinyalan mekanik (wesel) menjadi sistem intersection signal priority
- Perlu mengadopsi standar marka jalanpada DB/T 43
- Persinyalan (tanda/marka) disesuaikandengan standar kendaraan otonom
- Komunikasi berbasis data (data audio video)- Membutuhkan implementasi jaringan 5G- Kebutuhan komunikasi antara penumpang
dan pusat sistem kendali- Dibutuhkan mekanisme uji komunikasi data
SAE
SAE J2399_201409 (Adaptive Cruise Control) Operating characteristics and User interfaceSAE J3197_202004 (Automated Driving System Data Logger)UN/ECE /TRANS/WP.29/2020/81Bab 4-8 (ALKS & OEDR) Annex 5 (test specification for ALKS)German Road TrafficAct Straßenverkehrsgeset (StVG) 2017§1a (Motor Vehicles With Highly or Fully Automated Driving Function)China DB/T 43Bab 17 (Intelligent Control System)
- Penambahan standar/regulasi kontrol lateral- Penambahan standar/regulasi sistem OEDR
atau sistem sensor- Penambahan standar/regulasi perangkat
minimum untuk fungsi otonom (fungsiACC/lane keeping dsb)
- Penambahan standar/regulasi uji sistemotonom (uji ALKS/ACC berdasar UN/ECE)
- Penambahan standar sistemredundancy/minimum risk manouvre
Regulasi existing
Regulasi existing
Regulasi existing Potensi Adopsi Regulasi
Potensi Adopsi Regulasi
Potensi Adopsi Regulasi Ringkasan Evaluasi
Ringkasan Evaluasi
Ringkasan Evaluasi
Sist
em
Sin
yal
Sist
em
Ko
mu
nik
asi
Sist
em
Oto
mas
i
Standar Teknis | Sistem Elektrifikasi
RancangBangun
Radius Putar Trem Otonom (TO)
Sambungan Kereta
Dimensi TO
Berat TO
SistemPenggerak
Batas Kecepatan Traksi
Kemampuan Menanjak
Sistem PengeremanRegeneratif
Kapasitas Baterai
SistemCharging
Jenis PengisianBaterai
PersyaratanInstalasi
DistribusiTegangan
Standar Teknis | Rancang Bangun
Rekomendasi Rancang Bangun TO
• Badan kereta terbuat dari high strength steel dan aluminium alloy.
• Dimensi maksimum P x L x T kereta adalah 32 x 2,6 x 3,4 meter.
• Berat maksimum TO adalah 10 ton per gerbong.
• Sambungan gerbong dapat secara mekanis maupun virtual.
Tantangan rancang bangun Trem Otonom (TO)
Radius putar
Standar Teknis | Sistem Penggerak
• TO menggunakan sistem penggerak seperti pada Battery Electric Vehicle.
• Sistem penggerak pada TO menggunakan Motor Listrik yang dapat menambah
fitur Regenerative Braking dengan rekomendasi efisiensi diatas 95%.
• 1 kWh = 0.2 – 0.4 km (karena ada energi listrik untuk sensor dan GPS)
• TO menggunakan sistem multi-axle steering sehingga semua gandar dirancang
untuk dapat dikemudikan.
• Baterai yang rekomendasikan untuk TO adalah jenis lithium-titanate (LTO)1
dengan daya sebesar 600 kWh.2
Kemampuan Menanjak
Standar Teknis | Sistem Charging
Jenis pengisian baterai kendaraan listrik:
• Slow charging dilakukan dengan kecepatan kurang dari 4 kW
• Fast charging dengan kecepatan antara 10-20 kW
• Ultrafast charging dengan kecepatan lebih tinggi dari 20 kW dan bahkan dapat mencapai
400 kW
• Battery swapt sebagai alternatif sistem charging pada TO
Trem Otonom memerlukan regulasi ultrafast charging dan battery swapt pada kapasitas besar
Standar Teknis| Regulasi yang DiperlukanR
anca
ng
Ban
gun
Sist
emPe
ngg
erak
Sist
emC
ha
rgin
g
- PP 55 Tahun 2012 Pasal 5&54 (Dimensi Kendaraan Bermotor, Jalan, dan Beratnya), Pasal 12 (Sudut Kemiringan Minimum), Pasal 71 (Radius Putar), dan Pasal107&109 (Alat Perangkai Kereta)- UU 22 Tahun 2009 Pasal 19 (Pengelompokan Jalan)
- UU 22 Tahun 2009 Pasal 21 (Batas Kecepatan pada Jalan Bebas Hambatan)- PP 55 Tahun 2012 Pasal 12 (Kesesuaian Daya MesinPenggerak terhadap BeratKendaraan), Pasal 67 (EfisiensiSistem Rem)
- PM ESDM 13 Tahun 2020 Pasal 3&4 (Jenis Arus, Konektor, dan Teknologi yang Digunakan), Pasal 16 (Fasilitas Penukaran Baterai)- Perpres 55 Tahun 2019 Pasal 22-25 (Infrastruktur Pengisian Listrik)
- China DB 43T-1837 5.2 (Dimensi TO), 4.2.2 (Radius Putar)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 70-82 (Struktur Kereta dan Perangkatnya)- Jerman BOStrab Federal Regulations Fifth Part (Rancang Bangun, Material, Dimensi, dan Interior TO)- UK Tramways Principles & Guidance BAB 8 (Desain dan Konstruksi Tram)
- China DB 43T-1837 6.8&6.9 (Batas Kecepatan Berdasarkan Jumlah Muatan), 6.11 (Kinerja Pengereman Berdasarkan Jumlah Muatan Dan Kondisi Jalan), 12 (SistemPengereman), 14 (Fungsi yang Perlu Ada pada Baterai)- China DB 43T-1835 5.2.5 (Batas Kecepatan Berdasarkan Kondisi di Jalan), 5.3.4 (Persentase Perlambatan terhadap Pengereman Maksimum), 5.3.5 (Batas Kecepatan saat Melewati Perlintasan Sebidang)- China DB 43T-1836 10.1.6.7.8 (Pengaturan Baterai)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 67 & 69 (Running Gear dan Perangkat Pengereman), Chapter 10 (Operasi Perkeretaapian)- Jerman BOStrab Federal Regulations Sixth Part: § 49 & § 50 (Batas Kecepatan), Appendix 2 (Parameter Pengereman)
- China DB 43T-1837 4.4 (Besar Tegangan)- China DB 43T-1835 15.1.3 (Tingkat Tegangan), 18.4 (Fasilitas Power)- China DB 43T-1836 9.1.3 (Persyaratan Perangkat Catu Daya AC dan DC), 9.2.9 (Fungsi Proteksi pada Sistem Charging), 9.2.8.2 & 9.2.8.3 (Perlindungan Three-proof Protection dan Anti Karat), 9.4.4 (Persyaratan Instalasi)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 50 (Peralatandan Distribusi Tenaga Listrik)- UK Tramways Principles & Guidance BAB 6 (Sistem Listrik untuk Traksi Tram)- Jerman BOStrab Federal Regulations Fourth Part: § 24-§ 26 (Instalasi CatuDaya)
- Diperlukan regulasi untukukuran TO- Radius putar dan berat TO sudahsesuai dengan regulasi yang ada- Diperlukan regulasi untuk alatperangkai TO
- Diperlukan regulasi batas kecepatandan kemampuan menanjak yang lebihspesifik berdasarkan kondisi tertentu- Diperlukan regulasi batas pengeremandan sistem yang digunakan berdasarkankondisi tertentu- Diperlukan regulasi mengenai baterai
- Diperlukan regulasi mengenai persyarataninstalasi yang lebih lengkap- Diperlukan regulasi mengenai distribusitenaga listrik dengan besar pembagiannya- Diperlukan regulasi mengenai sistemcharging selama di halte dan terminal karena tempat yang bersinggunganlangsung dengan pengguna jalan lainnya
Regulasi existing Regulasi referensi Ringkasan Evaluasi
04Sistem Keselamatan & Manajemen Resiko(Ir. Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D)
1. Standar, Sertifikasi, Perawatan2. Manajemen Risiko
Regulasi TO | Sistem KeselamatanM
AN
AJE
MEN
RIS
IKO
IDENTIFIKASI
EVALUASI
PEMETAAN
MITIGASI
IMPLEMENTASI
HA
SIL
SAFETY, HEALTH, ENVIROOPERATIONAL
NON OPERATIONALAKAR PENYEBAB
MITIGASI:• STANDAR, SPESIFIKASI, SERTIFIKASI• PROSEDUR PENYELENGGARAAN
• SUMBER DAYA MANUSIA• HUKUM DAN REGULASI
• SOSIALISASI DAN EDUKASI
Regulasi TO | Sistem Keselamatan
• Evaluasi Potensi Risiko Keselamatan
Kategori Potensi Risiko
Kebolehjadian Konsekuensi Mitigas
Kecelakaan tabrakan
Rendah - Sedang Sedang - Tinggi Desain, Perawatan, dan operasional
Kegagalan traksi Rendah Rendah Desain, Perawatan
Kegagalan sistem operasi
Rendah Rendah - Tinggi Desain, Perawatan
Kegagalan layanan Rendah Rendah Desain, Perawatan
Kegagalan mekanik Rendah Sedang Desain, Perawatan
Bencana Rendah – Tinggi Sedang - Tinggi Desain, operasional
Non teknis Rendah - Sedang Rendah - Tinggi Desain, operasional
Klasifikasi konsekuensi:• Rendah: tidak signifikan
pada operasional.• Sedang: menimbulkan
kecelakaan tanpa korban jiwa, dengan kerugian signifikan.
• Tinggi: menimbulkan korban jiwa dan/atau menimbulkan kerugian yang sangat besar
Penyelenggara perlu melakukan risk analysis secara lebih detail dalam kajian pendahuluan, berdasarkan kondisi spesifik di lapangan dan teknologi yang digunakan
Regulasi TO | Sistem Keselamatan
• Mitigasi Risiko Keselamatan
DESAINRancang bangun dan rekayasa dan kalitas
manufaktur yang baik dapat mencegah dan menurunkan konsekuensi
kegagalan/kecelakaan
OPERASISOP operator dalam intervensi/override
operasi TO, Pembinaan kedisiplinan SDM, mencegah dan/atau menurunkan
konsekuensi risiko
PERAWATANPerawatan sarana mencegah kegagalan shg menurunkan risiko kegagalan/kecelakaan
• PM Standar, Spesifikasi Teknis: mengadopsi PM 175/2015, dg tambahan penting: Teknologi pencegahan kecelakaan (CAS, LDWS, mannual override), Speed limit, crashworthiness
• PM Uji sertifikasi kelaikan, mengadopsi PM 13/2011 dan code/standar, dg tambahan penting: uji dinamis (dlm Uji Pertaama dan Uji Berkala) mengakomodasi berbagai skenario kegagalan sistem
• Perlu PM operasi, sebagai turunan dari PP 56/2019 (saat ini belum ditemukan PM yang mengatur operasi), dg aspek penting: Pengaturan peran operator berdasarkan Level Otonomi 3 atau 4 (SAE); Penyusunan SOP oleh penyelenggara yg disetujui oleh regulator, spt: inspection, supervisi selama operasi, override/manual operation; Pengembangan dan pembinaan SDM;
• PM Sertifikasi operator
• Perlu PM perawatan, sebagai turunan dari PP 56/2019 (saat ini belum ditemukan PM yang mengatur perawatan), dengan prinsip program perawatan disusun oleh penyelenggara dan distujui oleh regulator, yg mengacu pada strategi perawatan code/standar, dan modern (reliability/risk/condition-based)
• PM sertifikasi tenaga pemeriksa dan perawatan mengadopsi PM 8, 9, 16, 17 / 2017;
• PM standar tempat dan peralatan perawatan, mengadopsi PM 18/2019.
Regulasi TO | Sistem Keselamatan
• Inventarisasi Kebutuhan Regulasi yang terkait Sistem Keselamatan
Peraturan Menteri Perhubungan (PM):1. Standar spesifikasi teknis TO2. Uji Sertifikasi Kelayakan TO3. Sertifikasi Operator TO4. Sertifikasi Tenaga Perawatan TO5. Lokasi dan Fasilitas Perawatan TO6. Persyaratan Operasi TO7. Persyaratan Perawatan Sarana TO8. Persyaratan Perawatan Prasarana Jalur
TO
SK Dirjen KA atau Peraturan Badan pengelola atau SK Penyelenggara:1. SOP Operasional TO2. SOP Perawatan TO3. Program pengembangan dan
pembinaan SDM
05Regulasi Badan Pengelola, Manajemen SDM, Pengusahaan dan Pembiayaan Tram Otonom (TO)(Dr. rer.pol. Eko Agus Prasetio, S.T., MBA)
1. Kerangka Peraturan2. Muatan Peraturan
a) Referensi utamab) Poin peraturan yang dimodifikasi untuk TOc) Skala Prioritas Muatan Peraturan
Kerangka Peraturan
BadanPengelola
SusunanOrganisasi
LingkupKebijakan
Transportasi
Penegakan Hukum
Sistem Informasi danTelekomunikasi
Tata Ruang
Teknologi, Industri, dan Insentif Fiskal
ManajemenSDM
PengembanganSDM
Pusat Pelatihan SDM
KomponenPengembanganSDM
LingkupPelatihan
Kompetensi danStandarKompetensi
TahapanPengembanganSDM
Aspek Utama
Fasilitas
Pengusahaan danPembiayaan
Skema Usaha dan Pembiayaan
BiayaPengoperasian
Pengusahaandan Pelayanan
PerizinanBadan Usaha
PembiayaanImplementasiRencana Induk
WewenangPenyelenggaraanSubsidi
Proses PemilihanBadan Usaha TO
Aspek PembelianLayanan
Wewenang dalamPembelian Layanan
Izin Usaha
Izin Operasi
KewajibanBadan Usaha
Persyaratan TO sebagai angkutanbarang
Komponen sistempelayanan TO
Penilaian KualitasPelayanan
SistemPengumpulanTarif
Faktor penentubiayapengoperasian
Komponen biayapengoperasian
PM tentang Sistem Operasi TOPerpres tentang Penyelenggaraan TO
Ringkasan Muatan Peraturan
BadanPengelola
ManajemenSDM
Pengusahaan danPembiayaan
Susunan Organisasi Badan Pengelola
Lingkup Kebijakan Badan Pengelola
Transportasi
Mengatur sinkronisasi TO dengan moda lain di dalam ekosistem transportasi nasional
Penegakan Hukum
Merumuskan kebijakan penegakan hukum dan perluasan literasi masyarakat
Teknologi, Industri dan Insentif
Merumuskan standar teknologi, kesiapan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi, izinpenyelenggaraan usaha, kebijakan insentif dan investasi, penentuan TKDN dan penelitian dalamnegeri:• TKDN bertahap mulai minimum 35% pada 2 tahun pertama, hingga 80% pada tahun ke-10 dst.• Penelitian dan inovasi teknologi industri TO berada di dalam negeri
Sistem Informasi dan Telekomunikasi
Merumuskan kebijakan aliran data beserta standar sistem informasi dan telekomunikasi
Tata Ruang
Merumuskan standar tata ruang TO
Kompetensi dan standar kompetensi SDM TO (termasuk aspek kendaraan listrik dan mitigasi risiko)
Tahapan pengembangan SDM TO
Fasilitas dan lingkup pusat pelatihan
Wewenang pembelian layanan
Penerbitan izin usaha dan izin operasi
Perjanjian kerja dengan badan usaha
Skema bisnis TO sebagai angkutan barang
Penilaian manajemen kualitas pelayanan
Sistem pengumpulan tarif secara terpusat
Skala Prioritas Kebijakan
High-priority
Medium priority
Low priority
Muatan Peraturan| Badan Pengelola
BadanPengelola
SusunanOrganisasi
LingkupKebijakan
Transportasi
Penegakan Hukum
Sistem Informasi danTelekomunikasi
Tata Ruang
Teknologi, Industri, dan Insentif Fiskal
Dimuat dalam Perpres tentang Penyelenggaraan TO
Referensi Utama:• Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BPTJ)• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) untuk Transportasi Jalan• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tenteng Badan Pengatur Jalan Tol• Studi ITB-Kemenhub, ”Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Otonom Berbasis Energi Listrik Di Wilayah Ibu Kota
Negara (Kajian Kebijakan Dan Regulasi”, 2020• Benchmarking peraturan dan studi literatur
Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Susunan Organisasi
• Jumlah direktorat disesuaikan dengan jumlah lingkup kebijakan (5 Direktorat)• Rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh aktor multi-kementerian• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai
dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan• Lingkup Kebijakan
• Transportasi: mengatur sinkronisasi TO dengan moda lain di dalam ekosistem transportasi nasional• Penegakan hukum: merumuskan kebijakan penegakan hukum dan perluasan literasi masyarakat• Teknologi, Industri dan Insentif: merumuskan standar teknologi, kesiapan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi, izin
penyelenggaraan usaha, kebijakan insentif dan investasi, penentuan TKDN dan penelitian dalam negeri:• TKDN bertahap mulai minimum 35% pada 2 tahun pertama, hingga 80% pada tahun ke-10 dst.• Penelitian dan inovasi teknologi industri TO berada di dalam negeri
• Sistem informasi dan telekomunikasi: merumuskan kebijakan aliran data beserta standar sistem informasi dan telekomunikasi• Tata Ruang: merumuskan standar tata ruang
Skala Prioritas Muatan Peraturan
Low Medium High
• Susunan Organisasi• Lingkup Kebijakan
N/AN/A
Muatan Peraturan| Manajemen SDM
ManajemenSDM
PengembanganSDM
Pusat Pelatihan SDM
KomponenPengembanganSDM
LingkupPelatihan
Kompetensi danStandarKompetensi
TahapanPengembanganSDM
Aspek Utama
Fasilitas
Dimuat dalam Perpres tentang Penyelenggaraan TO
Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian• PP 51 2012 tentang SDM di bidang Transportasi• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)
Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Kompetensi terkait kendaraan listrik dan mitigasi risiko termasuk kepada standar kompetensi SDM TO• Tahapan pengembangan SDM TO dalam rangka peningkatan pelayanan diawali dengan pembentukan
motivasi internal hingga pembentukan mekanisme pengawasan sosial• Pusat pelatihan perlu memliki fasilitas lengkap mulai dari alat simulasi mengemudi, laboratorium,
perpustakaan dan ruang kelas• Pusat pelatihan perlu memberikan keahlian secara menyeluruh, baik hal teknis, pra-kerja, maupun
keterampilan vokasi
Skala Prioritas Muatan Peraturan
Low Medium High
• Komponen Pengembangan SDM• Tahapan Pengembangan SDM• Kompetensi dan Standar Kompetensi• Lingkup Pelatihan
• Aspek utama pusat pelatihanSDM
• Fasilitas pusat pelatihanSDM
Muatan Peraturan| Pengusahaan dan Pembiayaan - 1
Pengusahaan danPembiayaan
Skema Usaha dan Pembiayaan
PerizinanBadan Usaha
PembiayaanImplementasiRencana Induk
WewenangPenyelenggaraanSubsidi
Proses PemilihanBadan Usaha TO
Aspek PembelianLayanan
Wewenang dalamPembelian Layanan
Izin Usaha
Izin Operasi
Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Penumpang Umum
Perkotaan• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)
Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Badan pengelola, bersama dengan Menteri, gubernur, bupati/walikota turut berwenang dalam pembelian layanan• Izin usaha diterbitkan oleh pemerintah dan diketahui oleh badan pengelola• Untuk memperoleh izin usaha, badan usaha perlu melakukan koordinasi dengan badan pengelola• Untuk memperoleh izin operasi, badan usaha perlu memiliki prosedur mitigasi risiko sarana TO• Izin operasi diterbitkan oleh pemerintah dan diketahui oleh badan pengelola• Perjanjian kerja dengan badan usaha akan melibatkan badan pengelola
Skala Prioritas Muatan Peraturan
Low Medium High
• Pembiayaan Implementasi rencana induk• Wewenang penyelenggaraan subsidi• Aspek pembelian layanan• Wewenang dalam pembelian layanan• Perizinan badan usaha
• Proses pemilihan badan usahaTO
N/A
Dimuat dalamPM tentang Sistem Operasi TO
Dimuat dalamPerpres tentang Penyelenggaraan
TO
Muatan Peraturan| Pengusahaan dan Pembiayaan - 2
Pengusahaan danPembiayaan
BiayaPengoperasian
Pengusahaandan Pelayanan
KewajibanBadan Usaha
Persyaratan TO sebagai angkutanbarang
Komponen sistempelayanan TO
Penilaian KualitasPelayanan
SistemPengumpulanTarif
Faktor penentubiayapengoperasian
Komponen biayapengoperasian
Dimuat dalam PM tentang Sistem Operasi TO
Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Penumpang Umum
Perkotaan• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)
Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Persyararatan TO sebagai angkutan barang:
• Dimodifikasi dari persyaratan kereta sebagai angkutan barang• Badan usaha TO dapat berbentuk BUMN, BUMD, PT atau Koperasi• Penilaian manajemen kualitas pelayanan melibatkan pihak ketiga dan dilaksanakan secara teratur• Sistem pengumpulan tarif dibuat secara terpusat dengan mendukung metode multipayment
Skala Prioritas Muatan Peraturan
Low Medium High
• Kewajiban badan usaha• Komponen sistem pelayanan TO• Sistem pengumpulan tarif
• Penilaian kualitas pelayanan• Faktor penentu biaya
pengoperasian• Komponen biaya pengoperasian
• Persyaratan TO sebagaiangkutan barang
06Strategi dan Kerangka Regulasi Tram Otonom(Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.)
1. Mendudukkan ART dalam Sistem Hukum Indonesia: Pijakan Yuridis Trem Otonom
2. Pemetaan Aktor dalam Penyelenggaraan Trem Otonom3. Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas)
❶Mendudukkan ART dalam Sistem Hukum Indonesia
ASPEK UU KA UU LLAJ KETERANGAN
Moda • Kereta Api: sarana perkeretaapian dengan
tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di
jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta
api (vide Pasal 1 angka 2 UU KA).
• Sarana perkeretaapian: kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel (vide Pasal 1 angka 9 UU KA).
• Kendaraan: suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (vide Pasal 1
angka 7 UU LLAJ).
• Kendaraan Bermotor: setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan
di atas rel (vide Pasal 1 angka 8 UU LLAJ).
• Kendaraan Tidak Bermotor: setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan (vide Pasal 1 angka 9 UU
LLAJ).
Dari aspek moda, ART tidak dapat masuk
dalam kualifikasi Kendaraan, karena ART
bergerak di atas garis pengarah ART (line
follower) yang berfungsi sebagai jalan rel.
Jalur Jalan rel: satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari
baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di
permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau
bergantung beserta perangkatnya yang
mengarahkan jalannya kereta api (vide Pasal 1 angka
7 UU KA).
• Jalan: seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide Pasal 1 angka 12 UU
LLAJ).
• Jalan: prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel (vide Pasal 1 angka 4 UU Jalan).
• Dari aspek jalur, ART merupakan moda
yang bergerak di atas jalan rel dalam
definisi satu kesatuan konstruksi yang
terbuat dari konstruksi lain (line follower)
yang terletak di permukaan tanah, yang
berfungsi mengarahkan jalannya ART.
• Oleh karena itu, ART tidak termasuk
sebagai moda yang menggunakan jalan
sebagai media pergerakannya secara an
sich.
Penggolongan KA menurut jenis (vide Pasal 4 UU KA):
a. Kereta api kecepatan normal;
b. Kereta api kecepatan tinggi;
c. Kereta api monorel;
d. Kereta api motor induksi linear;
e. Kereta api gerak udara;
f. Kereta api levitasi magnetik;
g. Trem; dan
h. Kereta gantung.
-
ART dari aspek penggolongan lebih dekat
dengan trem, mengingat Trem didefinisikan
sebagai Kereta api yang bergerak di atas
jalan rel yang sebidang dengan jalan (vide
Penjelasan Pasal 4 huruf g UU KA).
→ UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN ART DI
INDONESIA, MAKA TEKNOLOGI ART HARUS
DISESUAIKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA.
❷ Pemetaan Aktor dalam Penyelenggaraan Trem Otonom
Pemetaan Aktor
dan Kewenangan
Aktor yang
Terlibat Langsung
dalam
Penyelenggaraan
Trem Otonom
Kementerian
Perhubungan
Kementerian
Kominfo
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
PUPR
Pemerintah
Daerah
(Provinsi dan
Kab/Kota)
Polri
manajemen SDM
(pengemudi, staf
operasional)
sarana trem (rancang
bangun, sensor, sinyal,
navigasi, elektrifikasi, dll) →
memberikan delegatie
provisio ke PM Spektek
dan PM Uji dan Sertifikasi
rancang bangun dan
industri trem otonom
dalam negeri
prasarana trem (jalur,
stasiun, fasilitas operasi)
manajemen dan rekayasa lalu lintas (marka,
rambu, keselamatan, kecelakaan,
penegakan hukum)
Dikarenakan melibatkan lebih dari
1 K/L, maka perlu untuk
membentuk peraturan
perundang-undangan yang dapat
mengkoordinasi semua K/L yang terlibat, yaitu Peraturan Presiden.
❸ Sistematika dan Materi Muatan:
Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (1)
SISTEMATIKA MATERI MUATAN
BAB I
Ketentuan
Umum
Ketentuan umum berisi: (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
dan/atau (c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
BAB II
Penyelenggara
Trem Otonom
Memuat kewenangan yang dimiliki oleh aktor penyelenggara TO sebagai
berikut:
a. Kementerian Perhubungan, meliputi:
1) mengatur standar dan tata cara perawatan prasarana dan sarana TO;
2) mengatur syarat dan kualifikasi tenaga yang melakukan perawatan
prasarana dan sarana TO;
3) mengatur tata cara pengujian prasarana dan sarana TO;
4) mengatur kualifikasi petugas pengatur perjalanan TO;
5) mengatur rencana induk perkeretaapian nasional yang di dalamnya
terdapat TO;
6) mengatur standar spesifikasi teknis TO;
7) mengatur jenis, kegiatan, dan kelas stasiun TO;
8) mengatur teknis peralatan persinyalan TO;
9) mengatur teknis peralatan telekomunikasi TO;
10) mengatur teknis instalasi listrik TO;
11) mengatur proses dan tata cara pelaksanaan rancang bangun dan
rekayasa sarana TO.
b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:
1) mengatur penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan status jalan
untuk penyelenggaraan TO;
2) mengatur persyaratan teknis jalan untuk penyelenggaraan TO;
3) mengatur kelas jalan untuk penyelenggaraan TO.
c. Kementerian Komunikasi dan Informatika, meliputi pemberian izin untuk
penyelenggaraan telekomunikasi khusus dalam penyelenggaraan TO.
d. Kementerian Perindustrian, meliputi fasilitasi industri TO menjadi jenis
industri strategis dalam negeri.
e. Pemerintah Daerah, meliputi:
1) memasukkan TO dalam rencana induk perkeretaapian daerah;
2) memberikan izin usaha, izin pembangunan, pengadaan, dan izin
operasi prasarana dan sarana TO sesuai lingkup kewenangan
daerah;
3) memberikan izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan untuk jalur kereta TO sesuai lingkup kewenangan
daerah;
4) menetapkan jaringan jalur dan kelas stasiun kereta TO sesuai
lingkup kewenangan daerah;
5) Penetapan jaringan pelayanan kereta TO sesuai lingkup
kewenangan daerah;
6) melakukan penyesuaian rencana tata ruang.
f. Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:
1) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan
penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, termasuk kecelakaan TO; dan
2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3) koordinasi dengan penyelenggara jalan (dalam hal ini sesuai status
jalan) untuk penegakan hukum terhadap rambu lalu lintas dan
marka jalan sebagai pembatas lalu lintas kereta TO, serta kewajiban
mendahulukan perjalanan TO.
❸ Sistematika dan Materi Muatan:
Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (2)
SISTEMATIKA MATERI MUATAN
BAB III
Sarana dan Prasarana Trem Otonom
Memuat pengaturan Sarana Trem Otonom yang meliputi:
1. Badan Kereta
2. Sistem Penggerak
3. Sistem Baterai
4. Sistem Kontrol
5. Sistem Komunikasi
6. Sistem Otonomi
Memuat pengaturan Prasarana Trem Otonom yang meliputi:
1. Jalur
2. Trek Virtual
3. Rambu Lalu Lintas
4. Sistem Pengisian Daya
5. Stasiun
6. Fasilitas Operasi
Memberikan delegatie provisio untuk membentuk:
(a) PMHub tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom; dan
(b) PMHub tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom.
BAB IV
Penyelenggaraan Sarana Trem Otonom
Penyelenggaraan sarana Trem Otonom, meliputi kegiatan:
a. pengadaan sarana;
b. pengoperasian sarana;
c. perawatan sarana; dan
d. pengusahaan sarana.
Memberikan delegatie provisio untuk membentuk:
(a) PMHub tentang Sistem Operasi Trem Otonom;
(b) PMHub tentang Perizinan Trem Otonom.
BAB V
Penyelenggaraan Prasarana Trem Otonom
Penyelenggaraan prasarana Trem Otonom, meliputi kegiatan:
a. pembangunan prasarana;
b. pengoperasian prasarana;
c. perawatan prasarana; dan
d. pengusahaan prasarana.
BAB VI
Manajemen Sumber Daya Manusia
Mengatur mengenai:
1. Komponen Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Lingkup SDM yang Wajib Mendapatkan Pelatihan
3. Standar Kompetensi
4. Tahapan Pengembangan SDM
5. Pusat Pelatihan
BAB VII
Badan Pengelola Trem Otonom
Memuat mengenai:
1. Susunan Organisasi BPTO
2. Kewenangan BPTO
BAB VIII
Skema Usaha dan Pembiayaan Trem Otonom
Mengatur mengenai pengadaan TO dan kewenangan dari Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan TO antara lain penetapan trayek, penetapan tarif, dan monitoring dan
evaluasi.
BAB IX
Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (b) nama singkat
Peraturan Perundang-undangan; (c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan (d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
❸ Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas): PMHub tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom
SISTEMATIKA MATERI MUATAN
BAB I Ketentuan Umum Ibid.
BAB II
Persyaratan Umum
Memuat pengaturan sebagai berikut:
1. Dasar pengadaan sarana TO
2. Dasar pertimbangan penetapan spesifikasi teknis TO
3. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan spesifikasi teknis TO (ruang bebas prasarana dan sarana TO, lebar jalan rel, dsb.)
BAB III
Persyaratan Teknis
Mengatur mengenai spesifikasi teknis dari:
1. Konstruksi dan Komponen, yang meliputi: rangka dasar, badan kereta, kabin awak, bogie, peralatan penerus daya, peralatan penggerak, peralatan pengereman, peralatan
perangkai, peralatan pengendali, peralatan keselamatan, dan peralatan penghalau rintangan.
2. Peralatan Penunjang, yang meliputi: klakson atau penanda suara, lampu, peralatan komunikasi, dan informasi perjalanan asal tujuan.
3. Perlengkapan Penunjang, yang meliputi: ruang dapur, ruang makan, ruang bagasi, dan toilet.
BAB IV
Persetujuan Teknis
Mengatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam pemberian persetujuan spesifikasi teknis TO.
BAB V Ketentuan Penutup Ibid.
❸ Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas): PMHub tentang Standar Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom
SISTEMATIKA MATERI MUATAN
BAB I Ketentuan Umum Ibid.
BAB II
Pengujian Trem Otonom
Memuat pengaturan mengenai Jenis Pengujian:
1. Uji Pertama, meliputi: uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis, dan uji dinamis.
2. Uji Berkala, meliputi: uji statis dan dinamis.
a. Uji Rancang Bangun dan Rekayasa, meliputi: rangka dasar; badan; kabin masinis; bogie; peralatan penerus daya; peralatan penggerak; peralatan pengereman; peralatan
perangkai; peralatan pengendali; peralatan keselamatan; dan peralatan penghalau rintangan.
b. Uji Statis, meliputi: dimensi; ruang batas sarana; berat; pengereman; kecacatan; pembebanan; sirkulasi udara; temperatur; kelistrikan; kebisingan; intensitas cahaya; penanda
suara; peralatan komunikasi; dan kebocoran.
c. Uji Dinamis, meliputi: pengereman; temperatur; getaran; pembebanan dan kemampuan tarik; percepatan; sirkulasi udara; kelistrikan; kebisingan; jarak tempuh; dan otonomi.
BAB III
Pelaksanaan Pengujian
Trem Otonom
Mengatur mengenai pelaksanaan pengujian TO sebagai berikut:
1. Dokumen permohonan pengujian TO
2. Mekanisme pelaksanaan pengujian TO
3. Dokumen luaran terhadap TO yang telah lulus pengujian berikut kewenangan penerbitan dokumen pengujian
4. Kewajiban dari penyelenggara TO yang memegang dokumen pengujian
5. Sanksi administratif dan tata cara penerapan sanksi terhadap penyelenggara TO yang melakukan pelanggaran kewajiban
BAB IV Ketentuan Penutup Ibid.
Rekomendasi Produk Hukum
1. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (TO)
2. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom (TO)• Persyaratan teknis• Persetujuan spesifikasi teknis
3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Penguhian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom(TO)• Pengujian TO• Pelaksanaan pengujian TO• Sertifikasi dan lisensi operator
4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Operasi Trem Otonom (TO)• Sistem pengoperasian TO• Standar pelayanan dan fasilitas TO• Pengusahaan dan pelayanan TO• Biaya pengoperasioan TO• Perizinan badan usaha TO
Terima kasih