cover po revisi - perkopindo
Post on 11-Jun-2022
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DEWAN PIMPINAN PUSATPERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
( DPP - PERKOPINDO )
ODNIPO
KR
EP
Nomor : 02 Tahun 2020
PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
PERATURAN
Nomor : 02 Tahun 2020
TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT,
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN
PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
PERATURAN
DEWAN PIMPINAN PUSATPERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
( DPP - PERKOPINDO )
TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT,
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN
PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
- 1 -
DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
PERATURAN PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2020
Tentang
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT, SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia, pada pasal 31
pasal 42 dan pasal 50 yang mengamanatkan kepada Dewan
Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan
Cabang Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia untuk
membentuk Sekretaritat Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia sesuai dengan tingkatannya ;
b bahwa Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, Sekretariat Dewan
Pimpinan Daerah, dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia dibentuk untuk
memberikan dukungan atas kelancaran Dewan Pimpinan Pusat,
Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia dalam
menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi
untuk mewujudkan visi dan misi Perkumpulan Kontraktor
Profesional Indonesia ;
- 2 -
c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu disusun dan
tetapkan Peraturan Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia Tentang Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat,
Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah, Sekretariat Dewan
Pimpinan Cabang dan Karyawan Perkumpulan Kontraktor
Profesional Indonesia ;
Mengingat : 1.
2
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan ;
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
konstruksi;
3.
4.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0050107.AH.01.07.TAHUN2016
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Kontraktor Profesional Indonesia ;
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahan
Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal
Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi ;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
Kontraktor Profesional Indonesia ;
Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Kontraktor
Profesional Indonesia ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL
INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN
PUSAT, SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG DAN KARYAWAN
PERKUMPULAN KONTRAKTOR PROFESIONAL INDONESIA
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Maksud
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia selanjutnya
disingkat PERKOPINDO adalah Perkumpulan Kontraktor
Profesional Indonesia sebagaimana yang telah disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
0050107.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia.
(2) Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia selanjutnya
disingkat DPP PERKOPINDO sebagai pelaksana organisasi di
tingkat Pusat
(3) Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia selanjutnya
disingkat DPD PERKOPINDO sebagai pelaksana organisasi di
tingkat Provinsi
(4) Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pimpinan Cabang
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia selanjutnya
disingkat DPC PERKOPINDO sebagai pelaksana organisasi di
tingkat Kabupaten/Kota.
(5) Kesekretariatan adalah Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat,
Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah, dan Sekretariat Dewan
Pimpinan Cabang Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia.
Pasal 2
Tujuan
Peraturan ini memiliki tujuan :
(1) Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- 4 -
Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat, Kesekretariatan
Dewan Pimpinan Daerah, dan Kesekretariatan Dewan
Pimpinan Cabang Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia.
(2) Untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih baik,
tertib dan tepat fungsi.
(3) Untuk mewujudkan keseragaman struktur kesekretariatan
disemua tingkatan sehingga koordinasi menjadi mudah,
terarah dan maksimal.
BAB II
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 3
Pembentukan dan Fungsi Sekretariat
Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia membentuk Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia yang
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan fungsi
administrasi, ketatausahaan, dan rumah tangga serta layanan
keanggotaan.
Pasal 4
Struktur Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat
Struktur Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
(1) Direktur Eksekutif
(2) Biro – Biro :
a. Biro Umum
b. Biro Keuangan
c. Biro Sertifikasi Badan Usaha
d. Biro Rumah Tangga
- 5 -
Pasal 5
Direktur Eksekutif
(1) Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Seorang
Direktur Eksekutif
(2) Direktur Eksekutif diangkat oleh Ketua Umum yang diambil
dari unsur karyawan tetap dilingkungan kesekretariatan
Dewan Pimpinan Pusat
(3) Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Ketua Umum
melalui Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
(4) Direktur Eksekutif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Merencanakan dan mengatur jalannya Kesekretariatan
Dewan Pimpinan Pusat.
b. Mengkoordinir dan mengkomunikasikan Biro-Biro agar
dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Karyawan dalam melaksakan tugasnya.
d. Melaksanakan rapat-rapat kesekretariatan sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
e. Melaksanakan Koordinasi, supervisi dan pengawasan
terhadap jalannya kesekretarian Dewan Pimpinan Daerah
dan Kesekretarian Dewan Pimpinan Cabang.
f. Melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan
Pimpinan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan organisasi
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia.
g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dewan
Pimpinan Pusat setiap awal bulan kepada Ketua Umum
melalui Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
h. Melaporkan perkembangan kesekretarian Dewan Pimpinan
Daerah dan Kesekretarian Dewan Pimpinan Cabang
kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal dan
Bendahara Umum.
- 6 -
Pasal 6
Biro Umum
(1) Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat oleh
Ketua Umum dari Karyawan Tetap Kesekretariatan Dewan
Pimpinan Pusat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Biro Umum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Menerima, mendisposisikan, dan mengarsipkan surat
masuk.
b. Mempersiapkan mendistribusikan dan mengarsipkan surat
keluar.
c. Melaksanakan dan mempersiapkan dukungan administrasi
yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
organisasi Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia.
d. Melaksankan dan mempesiapkan kelengkapan rapat-rapat
dilingkungan Dewan Pimpinan Pusat.
e. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan organisasi.
f. Menerima telpon, faks, dan email dan segera
mengkomunikasikannya sesuai dengan maksud dan tujuan
dari telpon, faks dan email yang masuk.
g. Bertindak sebagai operator dalam pengelolaan web
organisasi.
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
Eksekutif.
Pasal 7
Biro Keuangan
(1) Biro Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat oleh
Ketua Umum dari Karyawan Tetap Kesekretariatan Dewan
Pimpinan Pusat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro dapat dibantu
- 7 -
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Biro Keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Mengelola kas kecil yang diberikan oleh Bendahara Umum.
b. Mengeluarkan dana dari Kas kecil untuk keperluan harian
kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
c. Melakukan pembayaran terhadap hak-hak karyawan.
d. Malakukan fasilitasi terhadap operasional Dewan Pimpinan
Pusat.
i. Melaksanakan tindakan keuangan lainnya yang diberikan
oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia.
e. Mencatat dan membukukan dana masuk dan keluar pad
akas kecil.
f. Melaporkan keadaan kas kecil kepada Bendaha Umum
melalui Direktur Eksekutif.
Pasal 8
Biro Rumah Tangga
(1) Biro Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat
oleh Ketua Umum dari Karyawan Tetap Kesekretariatan
Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Biro Rumah Tangga melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai berikut :
a. Merencanakan kebutuhan barang inventaris
kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
b. Mengelola dan mendistribuskan penggunaan barang
inventaris kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
c. Melakukan perawatan terhadap barang inventaris
kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
d. Mengelola ruangan dan penempatan ruangan dengan
- 8 -
memperhatikan keindahan, kerapian dan kebersihan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
e. Melakukan pengadaan barang dan ATK untuk keperluan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
f. Melaksanakan urusan terkait :
- Listrik
- Telpon
- Air
g. Melaksanakan urusan dapur kesekretariatan Dewan
Pimpinan Pusat.
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
Eksekutif
Pasal 9
Biro Sertifikasi Badan Usaha
(1) Biro Sertifikasi Badan Usaha dipimpin oleh Kepala Biro yang
diangkat oleh Ketua Umum dari Karyawan Tetap
Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Biro Sertifikasi Badan Usaha melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai berikut :
a. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data atas
permohonan keanggotaan.
b. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data atas
permohonan perpanjangan keanggotaan
c. Melakukan pelayanan Aproval yang diajukan oleh Dewan
Pimpinan Daerah.
d. Melola database keanggotaan.
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
Eksekutif.
- 9 -
BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 10
Pembentukan dan Fungsi Sekretariat
Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia membentuk Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia yang
berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
(2) Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan fungsi
administrasi, ketatausahaan, dan rumah tangga serta layanan
keanggotaan.
Pasal 11
Struktur Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah
Struktur Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
(1) Direktur Daerah
(2) Bagian – Bagian :
a. Bagian Umum
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Rumah Tangga
d. Bagian Sertifikasi Badan Usaha:
Pasal 12
Direktur Daerah
(1) Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Seorang
Direktur Daerah
(2) Direktur Daerah diangkat oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah
yang diambil dari unsur karyawan tetap dilingkungan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah
(3) Direktur Daerah bertanggung jawab kepada Ketua melalui
Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Direktur Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Merencanakan dan mengatur jalannya Kesekretariatan
- 10 -
Dewan Pimpinan Daerah.
b. Mengkoordinir dan mengkomunikasikan Bagian-Bagian
agar dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Karyawan dalam melaksakan tugasnya.
d. Melaksanakan rapat-rapat kesekretariatan sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
e. Melaksanakan Koordinasi, supervisi dan pengawasan
terhadap jalannya kesekretariatan Dewan Pimpinan
Cabang.
f. Melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan
Pimpinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan organisasi
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia.
g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dewan
Pimpinan Daerah setiap awal bulan kepada Ketua melalui
Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah.
h. Melaporkan perkembangan kesekretariatan Dewan
Pimpinan Cabang kepada Ketua melalui Sekretaris dan
Bendahara Dewan Pimpinan Daerah.
Pasal 13
Bagian Umum
(1) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat
oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Karyawan Tetap
Kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Bagian Umum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Menerima, mendopisisikan, dan mengarsipkan surat
masuk.
b. Mempesiapkan mendistribusikan dan mengarsipkan surat
keluar.
- 11 -
c. Melaksanakan dan mempersiapkan dukungan administrasi
yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan organisasi Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia.
d. Melaksankan dan mempesiapkan kelengkapan rapat-rapat
dilingkungan Dewan Pimpinan Daerah.
e. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan organisasi tingkat
daerah.
f. Menerima telpon, faks, dan email dan segera
mengkomunikasikannya sesuai dengan maksud dan tujuan
dari telpon, faks dan email yang masuk.
g. Bertindak sebagai operator dalam pengelolaan web
organisasi.
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Daerah.
Pasal 14
Bagian Keuangan
(1) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat
oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Karyawan Tetap
Kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
berikut :
a. Mengelola kas kecil yang diberikan oleh Bendahara
Dewan Pimpinan Daerah.
b. Mengeluarkan dana dari Kas kecil untuk keperluan harian
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
c. Melakukan pembayaran terhadap hak-hak karyawan.
d. Malakukan fasilitasi terhadap operasional Dewan
Pimpinan Daerah.
e. Melaksanakan tindakan keuangan lainnya yang diberikan
oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan ketentuan
- 12 -
peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia.
f. Mencatat dan membukukan dana masuk dan keluar pada
kas kecil.
g. Melaporkan keadaan kas kecil kepada Bendaha melalui
Direktur Daerah.
Pasal 15
Bagian Rumah Tangga
(1) Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Bagian yang
diangkat oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Karyawan
Tetap Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Bagian Rumah Tangga melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai berikut :
a. Merencanakan kebutuhan barang inventaris
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
b. Mengelola dan mendistribuskan penggunaan barang
inventaris kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
c. Melakukan perawatan terhadap barang inventaris
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
d. Mengelola ruangan dan penempatan ruangan dengan
memperhatikan keindahan, kerapian dan kebersihan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
e. Melakukan pengadaan barang dan ATK untuk keperluan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
f. Melaksanakan urusan terkait :
- Listrik
- Telpon
- Air
g. Melaksanakan urusan dapur kesekretariatan Dewan
Pimpinan Daerah.
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
- 13 -
Daerah
Pasal 16
Bagian Sertifikasi Badan Usaha
(1) Bagian Sertifikasi Badan Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian
yang diangkat oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari
Karyawan Tetap Kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian dapat dibantu
oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.
(3) Bagian Sertifikasi Badan Usaha melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai berikut :
a. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data atas
permohonan keanggotaan.
b. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data atas
permohonan perpanjangan keanggotaan
c. Melakukan meneruskan permohonan Aproval kepada
Dewan Pimpinan Pusat.
d. Melola database keanggotaan.
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur
Daerah.
BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 17
Pembentukan dan Fungsi
Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang
(1) Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Kontraktor
Profesional Indonesia membentuk Sekretariat Dewan
Pimpinan Cabang Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
(2) Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Seorang
Direktur Cabang.
(3) Direktur Cabang diangkat oleh Ketua Dewan Pimpinan
Cabang yang diambil dari unsur karyawan tetap dilingkungan
kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang
- 14 -
(4) Direktur Cabang melaksanakan tugas administrasi,
ketatausahaan, dan rumah tangga serta layanan
keanggotaan.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Cabang dapat
dibantu oleh Staff Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang
sesuai dengan kebutuhan.
(6) Direktur Cabang bertanggung jawab kepada Ketua melalui
Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang.
BAB V
KARYAWAN PERKOPINDO
Pasal 18
Penerimaan Karyawan PERKOPINDO
(1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan
Dewan Pimpinan Cabang menerima karyawan
PERKOPINDO sesuai dengan tingkatannya.
(2) Jumlah penerimaan karyawan PERKOPINDO disesuaikan
dengan rencana kebutuhan dan kemampuan keuangan
masing-masing kesekretariatan sesuai dengan tingkatannya..
(3) Tata cara penerimaan karyawan ditetapkan oleh Ketua
Umum ditingkat pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah
ditingkat provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang
ditingkat kabupaten/Kota.
(4) Penerimaan Karyawan dilakukan dengan cara yang lazim,
terbuka dan selektif.
(5) Calon Karyawan yang diterima adalah yang memenuhi
persyaratan usia, pendidikan, keahlian sesuai dengan
kebutuhan dan persyaratan jabatan yang ditetapkan.
Pasal 19
Perjanjian Kerja
(1) Hubungan Kerja Karyawan dimulai dengan Perjanjian Kerja
(2) Perjanjian Kerja dilakukan secara tertulis dengan Surat
Perjanjian Kerja
(3) Surat Perjanjian Kerja dibuat dan dilaksanakan sesuai
- 15 -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Untuk pertama kalinya dalam penerimaan karyawan
kesekretariatan, Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh
Katua Umum bersama Karyawan untuk tingkat Pusat, Ketua
Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Provinsi dan Ketua
Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota.
(5) Bilamana struktur kesekretariatan sudah berjalan
sebagaimana mestinnya, Surat Perjanjian Kerja
ditandatangani oleh Direktur Eksekutif bersama karyawan,
Direkrur Daerah bersama karyawan dan Direktur Cabang
bersama karyawan dengan terlebih dahulu meminta
persetujuan dari Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan
Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan
tingkatannya.
Pasal 20
Perjanjian Kerja Waktu Tententu
(1) Perjajian Kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak mensyaratkan adanya
masa percobaan kerja.
(3) Perjanjian kerrja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui.
(5) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diadakan untuk
kegiatan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan.
(6) Selama karyawan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu
tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja karyawan.
- 16 -
Pasal 21
Penjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu melalui tahapan
sebagai berikut :
a. Masa magang paling lama 3 (tiga) bulan
b. Masa percobaan kerja minimal 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali masa percobaan kerja.
(2) Masa magang dan masa percobaan dimaksudkan untuk
menumbuhkan dedikasi dan loyalitas serta menumbuhkan
kemampuan bersosialisasi dilingkungan kesekretariatan.
(3) Karyawan selama masa magang dan masa percobaan tidak
dapat memenuhi standar kerja yang telah ditentukan, dapat
diputuskan untuk tidak dilanjutkan atau diberhentikan baik
sebelum masa Surat Perjanjian Kerja berakhir atau pada saat
habisnya masa Surat Perjanjian Kerja.
Pasal 22
Karyawan Tetap
(1) Karyawan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) dan ayat
(2) yang dinilai memiliki kinerja baik dalam melaksanakan
tugasnya dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Karyawan
Tetap.
(2) Karyawan Tetap ditetapkan dengan Keputusan Tentang
Pengangkatan Karyawatan Tetap yang ditandatanggani oleh
Ketua Umum untuk Karyawan Tetap Sekretariat Dewan
Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk
Karyawan Tetap Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah, dan
Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk Karyawan Tetap
Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Karyawan harus menandatangani Fakta Integritas sebelum
diberikannya Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan
Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2).
- 17 -
BAB VI
JABATAN
Pasal 23
Penempatan Jabatan
(1) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Kontraktor Profesional
Indonesia menetapkan Struktur Kesekretariatan
sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 11 dan pasal 17.
(2) Pengisian dan penempatan Karyawan pada Jabatan sesuai
dengan struktur kesekretariatan dilakukan oleh Dewan
Pimpinan Pusat, Dewam Pimpinan Daerah dan Dewan
Pimpinan Cabang sesuai dengan tingkatannya, dengan
memperhatikan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan.
(3) Pengisian dan penempatan jabatan sebagaimana dimaksud
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum, Ketua
Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan
Cabang sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 24
Perubahan Jabatan
(1) Sekretaris Jenderal, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah,
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang dapat mengusulkan alih-
tugas karyawan pada jabatan tertentu sesuai dengan
tingkatannya.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan
diputuskan didalam Rapat Dewan Pimpinan sesuai dengan
tingkatannya.
(3) Perubahan Jabatan Kesekretariatran ditetapkan dengan
Keputusan.
(4) Perubahan Jabatan dapat bersifat Promosi, Mutasi, dan
Demosi.
- 18 -
BAB VII
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KARYAWAN
Pasal 25
Penilaian Prestasi Kerja
(1) Sekretaris Jenderal, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah,
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang secara berkala menilai
prestasi kerja Karyawan Kesekretariatan sesuai dengan
tingkatannya.
(2) Hasil penilaian prestasi kerja sebaimana dimaksud ayat (1)
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan
kenaikan gaji dan atau promosi jabatan serta pemberian
bonus karyawan.
Pasal 26
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(1) Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
Karyawan, PERKOPINDO memberikan kesempatan kepada
Karyawan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan
melalui pendidikan dan pelatihan didalam maumpun diluar
PERKOPINDO.
(2) Biaya keikut-sertaan Karyawan dalam pendidikan dan
pelatihan ditanggung oleh PERKOPINDO sesuai dengan
tingkatannya.
(3) Selama menjalani pendidikan dan pelatihan yang ditugaskan,
Karyawan tetap mendapatkan gaji penuh dengan semua
fasilitas dan tunjangan yang menjadi haknya.
(4) Karyawan yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan yang
sifatnya berjenjang, terlebih dahulu harus menandatangani
Surat Perjanjian yang berisi ketentuan pendidikan.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN
Pasal 27
Hak Karyawan
(1) Setiap Karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan
- 19 -
sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan PERKOPINDO sesuai dengan tingkatannya.
(2) Setiap Karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan
dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan
pekerjaan dan tanggungjawabnya.
(3) Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja
serta cuti.
(4) Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan
dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan
yang berlaku.
(5) Setiap karyawan diikut-sertakan dalam Jaminan Kesehatan
dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai sesuai dengan
ketentua peraturan perundang–undang yang berlaku.
(6) Setiap karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan
hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas
yang diberikan oleh PERKOPINDO, berhak memperoleh
pembelaan hukum dari PERKOPINDO sesuai dengan
tingkatannya.
Pasal 28
Kewajiban Karyawan
(1) Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab.
(2) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan orgnisasi
(3) Memelihara dan meningkat keutuhan, kekompakan,
persatuan dan kesatuan sesama karyawan Kesekretariatan.
(4) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
(5) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik
PERKOPINDO dengan sebaik – baiknya.
(6) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
(7) Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya.
(8) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi
- 20 -
kerjanya.
(9) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
mengembangkan kariernya.
Pasal 29
Keteritiban Masuk Kerja
(1) Setiap Karyawan wajib masuk bekerja pada hari kerja sesuai
dengan jam kerja yang telah ditentukan.
(2) Tidak dibenarkan datang terlambat atau pulang lebih cepat
dari jam yang telah ditentukan, kecuali telah mendapat izin
dari atasan yang diberi wewenang.
(3) Mengisi daftar hadir :
a. Sebelum dan sesudah bekerja, setiap karyawan wajib
mengisi sendiri daftar hadir di tempat yang telah
disediakan.
b. Karyawan yang tidak mengisi daftar hadir atau pengisian
daftar hadir oleh orang lain, dianggap tidak hadir atau
tidak masuk kerja.
(4) Ijin tidak masuk kerja
a. Karyawan yang tidak dapat masuk bekerja, wajib meminta
izin kepada atasannya yang berwenang.
b. Karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang
jelas dapat diberikan peringatan oleh atasan yang
berwewenang.
Pasal 30
Tata Tertib Kerja
(1) Setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja masing –
masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan
pekerjaan sehingga benar – benar tidak akan menimbulkan
kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan
(2) Seiap karyawan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan
di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan
keselamatan barang inventaris yang berada dibawah
tanggung jawabnya.
- 21 -
(3) Setiap karyawan wajib bersikap, berperilaku, berpakaian
yang pantas dan sopan. Bagi mereka yang bekerja pada
bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya memerlukan
kseragaman dan atau peralatan perlindungan diri, diharuskan
memakai pakaian kerja dan alat pengaman yang telah
ditentukan dan disediakan oleh Kesekretariatan..
(4) Apabila karyawan menemui hal–hal yang dapat
membahayakan keselamatan karyawan dan atau organiasi
harus segera melaporkan kepada atasannya atau bidang lain
yang terkait.
Pasal 31
Pengawasan Berlakunya Tata Tertib Kerja
(1) Semua unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan
Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan atasan bekewajiban
mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap Karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan tingkatannya.
(2) Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
tata tertib dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan.
Pasal 32
Rahasia Jabatan
(1) Karyawan diwajibkan menyimpan semua rahasia yang
bersangkutan dengan organisasi..
(2) Karyawan tidak dibenarkan menyimpan di luar
kesekretariatan, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau
membawa keluar catatan atau dokumen–dokumen yang
bersifat rahasia tanpa ijin khusus dari Dewan Pimpinan
sesuai dengan tingkatannya.
(3) Pada waktu pemetusan hubungan kerja semua surat–surat,
catatan atau dokumen–dokumen yang berkaitan dengan
pekerjaan dan organisasi harus diserahkan oleh karyawan
kepada atasannya.
- 22 -
BAB IX
LARANGAN BAGI KARYAWAN
Pasal 33
Penggunaan Milik Kesekretariatan
(1) Setiap karyawan dilarang menyalah-gunakan, memiliki,
menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat
berharga milik organisasi.
(2) Setiap karyawan dilarang membawa ke luar lingkungan
Kesekretariatan barang Inventaris tanpa ijin tertulis dari
penanggungjawab.
(3) Setiap karyawan dilarang menggunakan barang inventaris
untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya,
selain kepentingan Organisasi.
(4) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2),
termasuk barang-barang bekas pakai atau barang-barang
yang tidak dipergunakan lagi.
Pasal 34
Pencegahan bahaya Kebakaran
(1) Setiap karyawan tidak boleh merokok di tempat-tempat yang
dilarang merokok yang ditentukan oleh Kesekretariatan.
(2) Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan yang dapat
menimbulkan kebakaran di lingkungan kesekretariatan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas sehingga
menimbulkan kerugian akan dikenakan hukuman pemutusan
hubungan kerja, tanpa mengurangi kewajiban untuk
membayar segala kerugian berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 35
Larangan Menerima Pemberian
(1) Setiap karyawan dilarang menerima komisi dari pembelian
atau jasa untuk kepentingan pribadi.
(2) Setiap karyawan dilarang untuk meminta atau menerima
- 23 -
hadiah yang diketahui atau diduga ada hubungannya dengan
kedudukan atau jabatan karyawan di sekretariatan atau
hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tak
langsung dari pelaksanaan tugas kesekretariatan.
(3) Hadiah sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) adalah
pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas dan
lain sebagainya termasuk pemberian potongan harga dan
komisi.
Pasal 36
Larangan Kerja Rangkap di Luar
(1) Setiap karyawan kesekretariatan PERKOPINDO dilarang
bekerja rangkap di asosiasi jasa konstruksi lainnya, baik
sebagai karyawan maupun sebagai pengurus.
(2) Setiap karyawan dilarang bekerja rangkap di
Instansi/Perusahaan lain kecuali untuk hal-hal yang akan
mendapat pertimbangan seperti:
a. Pengajar atau Dosen tidak tetap.
b. Menurut penilaian Dewan Pimpinan mempunyai fungsi
sosial dan kebudayaan yang dapat mengangkat nama
karyawan dan Oganisasi.
Pasal 37
Larangan Melakukan Tindakan Yang Bertentangan Dengan
Peraturan Perundang-Undangan
(1) Setiap karyawan tidak diperkenankan melakukan tindakan
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dikenakan sanksi hingga hukuman pemutusan
hubungan kerja.
- 24 -
BAB X
PENGGAJIAN
Pasal 38
Penetapan Gaji
(1) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan sistem dan peraturan
penggajian yang berlaku di PERKOPINDO dan diatur dalam
ketentuan tersendiri
(2) Kenaikan gaji karyawan ditetapkan sebagai berikut :
a. Karyawan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan Keputusan Ketua
Umum.
b. Karyawan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan
Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
c. Karyawan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan
Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Besar kenaikan gaji merujuk pada laju inflasi, prestasi &
kondite karyawan serta kemampuan keuangan organisasi
dimasing-masing tingkatan.
(4) Penetapan gaji terendah tidak kurang dari upah minimal yang
ditetapkan oleh Pemerintah setempat.
Pasal 39
Komponen Gaji
(1) Komponen gaji karyawan terdiri atas:
a. Gaji Pokok.
b. Tunjangan Tetap
- Tunjangan Jabatan
c. Tunjangan Tidak Tetap
- Tunjangan Operasional lainnya sesuai kebutuhan
dan kebijakan organisasi
(2) Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang
menempati jabatan struktural dalam keksekretariatan.
(3) Tunjangan operasional lainnya diberikan kepada karyawan
- 25 -
yang menjalankan tugas tertentu yang dalam pelaksanaan
kerja membutuhkan pengeluaran biaya seperti komunikasi,
perjalanan dinas dan lainnya.
(4) Pengaturan besaran tunjangan tetap dan tidak tetap diatur
dalam surat keputusan tersendiri.
Pasal 40
Pembayaran Gaji
Gaji karyawan dibayarkan selambatnya pada hari kerja terakhir
pada bulan yang bersangkutan/
BAB XI
KESEJAHTERAAN
Pasal 41
Program Jaminan Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan
(1) Karyawan PERKOPINDO diikutsertakan dalam program
Jamanan Ketanagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.
(2) Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 42
Konsumsi
(1) Kesekretariatan menyediakan fasilitas konsumsi kepada
karyawan atau bila tidak diberikan dalam bentuk natura
maka wajib diberikan dalam bentuk uang tunai.
(2) Pengaturan waktu pemberian dan besarnya fasilitas
konsumsi diatur dalam surat keputusan tersendiri.
Pasal 43
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
(1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan kepada
Karyawan Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi Karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah
bekerja sebagai Karyawan Tetap minimal selama 1(satu)
tahun diberikan 1 (satu) kali THR atau sesuai
- 26 -
kemampuan perusahaan.
b. Bagi Karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah
bekerja sebagai karyawan tetap di bawah 1 (satu) tahun
jumlah THR yang diberikan dihitung proporsional, yaitu
1/12 dari THR untuk tiap bulan masa kerja yang genap.
c. Karyawan yang sebelum saat tanggal Hari Raya telah
berhenti bekerja dari Perusahaan tidak berhak atas THR.
d. Besaran THR adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan
Jabatan setelah dikurangi zakat dan pajak.
(2) Bagi karyawan honorer dan kontrak diberikan THR yang
besarannya akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan sesuai
dengan tingkatannya.
Pasal 44
Uang Duka Kematian
(1) Bila Karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan
kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang
jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada
keluarganya atau ahli warisnya diberikan:
a. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
b. Uang duka.
c. Santunan kematian yang dilaksanakan melalui program
Jaminan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
(2) Bila Karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, di
samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai
dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarga nya atau
ahli warisnya diberikan:
a. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
b. Uang duka.
c. Santunan kecelakaan kerja yang dilaksanakan melalui
program jaminan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bila yang meninggal adalah istri/suami karyawan, anak
karyawan, orang tua (bukan mertua) karyawan maka akan
- 27 -
diberikan uang duka.
(4) Besarnya uang duka ditetapkan tersendiri berdasarkan
keputusan Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 45
Pinjaman
(1) Untuk meringankan beban Karyawan, Kesekretariatan
memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman tanpa
bunga bagi Karyawan untuk keperluan yang dianggap
penting dan mendesak.
(2) Pinjaman diberikan kepada karyawan yang telah bekerja
minimal 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya pinjaman maksimal adalah 3 (tiga) kali kali gaji total
dan harus lunas paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.
(4) Pinjaman dapat diberikan atau ditolak tergantung kondisi
keuangan PERKOPINDO dimasing-masing tingkatan
(5) Permintaan pinjaman berikutnya akan diproses apabila
pinjaman sebelumnya telah dibayar lunas 1 (satu) bulan
sebelum permohonan baru diajukan.
Pasal 46
Penghargaan Masa Kerja
Karyawan berhak mendapatkan penghargaan dari PERKOPINDO
atas dedikasinya untuk setiap masa kerja 5 (lima) tahun secara
terus menerus sebagai karyawan.
BAB XII
PERJALANAN DINAS
Pasal 47
Perjalanan Dinas
(1) Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar kota, daerah atau
ke luar negeri yang dilakukan dalam rangka tugas dan atas
perintah atau persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pimpinan
sesuai dengan tingkatannya
- 28 -
(2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) dengan keputusan Ketua Umum, Ketua Dewan
Pimpinan Daerah, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang
sesuai dengan tingkatannya dengan mempertimbangkan
efesiensi dan kemampuan keuangan organisasi.
(3) Karyawan yang melakukan perjalan dinas harus dibekali
dengan Surat Tugas dari Ketua Umum, Ketua Dewan
Pimpinan Daerah, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang
sesuai dengan tingkatannya.
(4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membuat
laporan perajalan dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah dilakukannya perjalanan dinas.
BAB XIII
WAKTU KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 48
Hari Kerja dan Jam Kerja
(1) Jam kerja Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat,
Keekretariatan Dewan Pimpinan Daerah, dan
Kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang mengikuti jam
kerja yang berlaku pada jm kerja Pemerintah Nasional dan
atau jam kerja Pemerintah Daerah setempat .
(2) Hari dan jam kerja yang bersifat khusus ditentukan tersendiri
oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan
Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 49
Hari Libur
(1) Hari libur PERKOPINDO adalah hari libur resmi yang
dinyatakan libur oleh Pemerintah dan atau Pemerintah
Daerah dan atau kebijakan Dewan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia sesuai
kebutuhan.
(2) Hari libur karena adanya kebijakan dari Dewan Pimpinan
Pusat Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia harus
- 29 -
ditetapkan dengan Keputusan dan diditribusikan ke Dewan
Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan pihak-pihak
terkait.
(3) Hari libur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat bersifat local
karena alasan penting dan atau kebutuhan di daerah.
Pasal 50
Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit
(1) Apabila karyawan tidak hadir kerja pada hari kerjanya karena
sakit maka secepatnya yang bersangkutan/keluarganya
wajib menyampiakan ke Sekretariat secara lisan atau secara
tertulis.
(2) Karyawan yang tidak hadir kerja pada hari kerjanya lebih dari
2 (dua) hari karena sakit diharuskan membawa Surat
Keterangan Dokter atau surat keterangan lainnya yang dapat
menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit.
Pasal 51
Ijin Meninggalkan Pekerjaan
Dengan Mendapatkan Upah Penuh
(1) Dalam hal-hal penting, karyawan dapat diberi ijin untuk tidak
hadir pada hari kerjanya dengan mendapat upah penuh yaitu
untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:
a. Kematian suami/isteri, orang tua/mertua atau anak/ menantu
b. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah
c. Pernikahan karyawan
d. Pernikahan anak karyawan
e. Khitanan anak
f. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan
(2) Bila keperluan-keperluan seperti tersebut pada ayat (1)
berlangsung di luar kota, maka lamanya ijin tidak hadir
disesuaikan..
(3) Untuk keperluan-keperluan tersebut pada butir (1) di atas,
kecuali untuk kematian dan kelahiran, karyawan diharuskan
mengajukan permohonan ijin kepada atasannya selambat
- 30 -
lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.
Pasal 52
Tidak Hadir Tanpa Ijin/Mangkir
(1) Karyawan yang tidak hadir pada hari kerjanya tanpa ijin atau
tanpa adanya pemberitahuan dianggap tidak hadir tanpa
iji/mangkir diberikan sanksi berupa surat peringatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut berkanaan karyawan yang tidak hadir
tanpa ijin/mangkir akan diatur lebih lanjut.
BAB XIV
CUTI
Pasal 53
Ketentuan Cuti
(1) Kesekretariatan PERKOPINDO disemua tingkatan
diberlakukan ketentuan Cuit bagi karyawan Tetap
PERKOPINDO.
(2) Ketentuan cuti bagi Karyawan Tetap PERKOPNDO
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 54
Jenis Cuti
(1) Karyawan Tetap berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti
Melahirkan
(2) Lamanya waktu cuti yang diberikan sesuai dengan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Prosedur Pengajuan Cuti
(1) Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 minggu
sebelumnya.
(2) Untuk kepentingan PERKOPINDO, Kesekretariatan dapat
menunda waktu cuti karyawan.
(3) Penundaan waktu cuti sebagaimana dimaksud ayat (2),
karyawan yang bersangkutan diberikan kompensasi berupa
- 31 -
cuti tambahan yang lamanya ditentukan oleh Dewan Pimpinan
Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Cuti melahirkan tidak dapat dilakukan penundaan dengan
alasanpun.
BAB XV
SANkSI
Pasal 56
Ketentuan Sanksi
(1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang
melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan
peraturan organsiasi atau kesepakaran kerja bersama dapat
dikenakan sanksi.
(2) Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kerugian
bagi organisasi maka selain dikenakan sanksi, karyawan wajib
mengganti kerugian kepada organisasi
(3) Jenis sanksi yang diberikan adalah pemberian surat
peringatan pertama, kedua dan ketiga.
(4) Setelah surat peringatan ketiga, dapat dilakukan pemutusan
hubungan kerja.
Pasal 57
Pemberian Surat Peringatan
(1) Surat Peringatan satu, kedua dan ketiga tidak perlu diberikan
menurut urut-urutannya, tapi dinilai dari besar kecilnya
pelanggaran yang dilakukan karyawan.
(2) Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka
surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam)
bulan.
(3) Apabila karyawan melakukan pelanggaran sebelum
berakhirnya masa berlaku surat peringatan pertama, maka
seketika itu surat peringatan kedua diterbitkan, yang
mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan
sejak diterbitkannya peringatan kedua.
(4) Apabila karyawan masih melakukan pelanggaran sebelum
- 32 -
surat peringatan kedua habis masa berlakunya, maka
seketika itu diterbitkan surat peringatan ketiga (terakhir) yang
berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
peringatan ketiga.
(5) Apabila karyawan masih melakukan pelanggaran sebelum
surat peringatan ketiga (terakhir) habis masa berlakunya,
maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.
(6) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
surat peringatan sudah terlampaui, dan karyawan yang
bersangkutan melakukan pelanggaran kembali maka surat
peringatan yang diterbitkan adalah kembali sebagai
peringatan pertama, kedua atau ketiga sesuai besar kecilnya
pelanggaran yang dilakukan karyawan.
(7) Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya
mendidik karyawan agar dapat memperbaiki kesalahannya
dan sebagai waktu evaluasi terhadap kinerja karyawan yang
bersangkutan.
Pasal 58
Skorsing
(1) Selama proses Pemutusan Hubungan Kerja, baik organisasi
maupun karyawan harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.
(2) Perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing kepada
karyawan yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan
Kerja dengan tetap wajib membayar upah dan hak-hak
lainnya yang biasa diterima karyawan.
BAB XVI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 59
Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja
Hubungan kerja antara karyawan dengan PERKOPINDO putus
karena:
(1) Karyawan mengundurkan diri
- 33 -
(2) Karyawan mencapai usia pensiun dan atau selesai masa
kontrak dan tidak diperpanjang.
(3) Karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan
organisasi dan kesepakatan kerja
(4) Karyawan sakit berkepanjangan
(5) Karyawan meninggal dunia
(6) Karyawan tidak hadir tanpa ijin/ mangkir 5 (lima) hari berturut-
turut
(7) Karyawan ditahan oleh pihak berwajib.
Pasal 60
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri
(1) Karyawan yang ingin memutuskan hubungan kerjanya
dengan PERKOPINDO, wajib mengajukan permintaan
berhenti secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua
Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dan
Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Sebelum berhenti karyawan tersebut harus memenuhi syarat:
a. Menyerahkan kembali semua milik Organisasi yang
berada dalam penguasaannya dan atau di bawah
tanggung jawabnya, yang meliputi seluruh barang
inventaris dan surat-surat serta naskah-naskah lain baik
dalam bentuk asli maupun rekaman/copy.
b. Melakukan serah terima pekerjaan.
c. Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban
keuangan lainnya dengan organisasi.
d. Tidak terikat dalam ikatan dinas dan atau pendidkan
yang dalam pembiayaan organisasi
e. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal
mulai pengunduran diri.
- 34 -
Pasal 61
Pemutusan Hubungan Kerja Karena mencapai Usia Pensiun
(1) Seorang karyawan yang telah mencapai usia genap 50 tahun,
akan diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari
organisasi.
(2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana ayat (1) akan
disampaikan secara tertulis kepada karyawan yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
sebelumnya.
(3) Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pada akhir
bulan.
Pasal 62
Pemutusan Hubungan Kerja Pelanggaran Peraturan Organisasi
dan Kesepakatan Kerja
Karyawan tetap melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan
ketiga (terakhir) belum habis masa berlakunya dapat dilakukan
pemutusan hubungan kerja.
Pasal 63
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit Berkepanjangan
PERKOPINDO dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah
melampaui batas 6 (enam) bulan kepada karyawan yang
mengalami sakit berkepanjangan dan menurut keterangan dokter
tidak sehat jasmani dan atau rohani untuk melanjutkan pekerjaan
Pasal 64
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia
Apabila karyawan meninggal dunia, maka hubungan kerja secara
otomatis putus.
Pasal 65
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir
Karyawan yang tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa ijin resmi sebelumnya dan karyawan tidak dapat
- 35 -
memberikan keterangan dengan bukti yang sah yang dapat diterima
oleh perusahaan, dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali
secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri.
Pasal 66
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Ditahan Pihak Berwajib
1. Dalam hal Karyawan ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan
PERKOPINDO, maka kesekretariatan tidak wajib membayar
gaji
2. PERKOPINDO dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap karyawan yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat
melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam
proses perkara pidana.
3. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum
masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud berakhir dan
karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka PERKOPINDO
wajib mempekerjakan karyawan kembali.
4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum
masa 6 (enam) bulan berakhir dan karyawan dinyatakan
bersalah, maka PERKOPINDO dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada karyawan yang bersangkutan
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Ketentuan Peralihan
(1) Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, Sekretariat Dewan
Pipinan Daerah dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang
PERKOPINDO yang telah terbentuk sebelum keputusan ini
ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan akan dilakukan
penyesuaian sebagaimana mestinya.
(2) Dewan Pimpinan Daerah yang baru terbentuk di Provinsi dan
Dewan Pimpinan Cabang yang baru terbentuk di
top related