481

LapOI3ll Penelitian 10 tallUn UU Perkawinan

PENERAP AN PASAL 3,4, 5 UU No.1 T AHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

~ _______ oleb: Ny. Poerbatin DF. o>n •. ________ -'

Dalam rangka memperingati 10 Jahun telab herlakunya UU No.1 tabun (Tentang Perkawinan), heherapa staf pengajar Falrultas Hukum Universitas

Idonesia dibawah bimbingan Prof Dr. T.O. Ihromi, s.n., M.A., telab mengada· pe~litian tentang .pelaksanaan UU tersebut di beherapa peogadilan Negeri Agama di Jakarta. Penelitian itu dilakukan deogan menganalisa sejumlah

Dari situ diharapkan dapat diketahui sejauh mana UU Perkawinan telab herpengaruh di dalam masyarakat. Berikut ini 3 buab laporao dari penelitian itu.

~lihat usia daripada UU No.1 tahun mengenai perkfwinan yang dinyatakan

berJaku pada tanggal 1 Oktober sudah mencapai usia 10 tahun, Idra­

beraJasan apabila timbui suatu untuk mempelajari hasil pelaksa-

dan mengetahui masalah yang muncul penerapan undang-undang tersebut.

Dari segi sejarah, produk legislatif ini dianggap sebagai suatu kemajuan,

dari segi perlindungan terhadap wanita dan penempatan kedudukan

sarna antara wanita dengan pria; hal telah dapat rnemenuhi tun-

itu juga telah terusahakan adanya hukum dibidang perkawinan, di­

sebelum undang-undang ini berlaku, kenai sejumlah peraturan-peraturan

perkawinan yang berlaku me-golongan-golongan tertentu apabila

melangsungkan perkawinan. Dengan pengalaman sepuluh tabun ini,

banyak masaJah yang muncul dalam undang-undang terse but . . Se­

hal ini, telah diadakan dengan mengumpulkan

keputusan di Pengadilan Agama PllSat. Telah dihimpun dan dipelajari

kasus-kasus mengenai izin poll-

gami dengan suatu maksud/tujuan antara lain: - Memperoleh gambaran tentang pelaksa­

naan Pasal 3, 4, 5, UU no. 1 tahun 1974, mengenai izin poligami di daerah Jakarta Pusat.

- Memperoleh gambaran mengenai masa­lah yan~ umuomya dijadikan a1asan uotuk izin poligami di claerah Jakarta Pusat.

- Memperoleh gambaran mengenai prose­dur yang ditempuh berkenaan dengan penanganan leasus poligami.

Lokasi dan periode yang diteliti

Telah dipilih Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai daerah penelitian dengan beberapa dasar pertimbangan antara Jain: - Jakarta Pusat diperkirakan sebagai wila-

yah dimana rakyat dati lapisan sosial ekonomi atas dan menengah bermukim dan diperkirakan dengan mendalami kasw-kasus yang menyangkut warga dari penghuni wilayah ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menyangkut izin poligami, alasan yang dipergunakan untuk mengajukan izin poligami serta prosedure penanganan secara khas dari golongan tersebut di­atas.

OklOber 1985

482

Tinjauan Umum

Didalam UU No.1 tahun 1974 menge' nai perkawinan terdapat beberapa .. Pasal dLrnana tersurat didalamnya suatu pencer­minan perlindungan terhadap kaum wanita, atau pihak yang lemah.

Pasal yang kami maksud adalah :

Pasal3: ayat 1, yang berbunyi pada asas · oya dalam suatu perkawinan se­seorang pria hanya boleh mempu­nyai seorang istri. Seorang wanita hanya beleh rnempunyai seorang suami.

Pasal 4: Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang 1a wa­jib mengajukan perrnohonan ke­pada Pengadilan di 4aerah tempat tinggalnya.

Pasa15: Untuk dapat mengajukan permo­honan harus dipenuhi syarat-sya­fa t yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 39 : mengenai perceraian.

Pasal 58 : Mengenai perkawinan campuran.

Tidak semua Pasal tersebut diatas hendak di­hahas dalam tulisan ioi. Kami hanya akan mengkhususkan pembahasan mengenai Pasal 3, 4, 5, yaitu mengenai kemungkinan 00-orang suarrri beristeri lebih dari seorang (po­bgami).

Sebelum UU No.1 tabun 1974 ini diun­dangkan , persoalan mengenai perka\\inan diatur dalam beberapa peraturan anwa lain bagi Warga Negara Indonesia yang ber­agama Islam berlaku hukum Islam yang sudah diresipiir dalam hukum adat. Dalam Hukum Islam sendiri mengenai poligami diatur dalam AI Qur'an Surah .IV ayat 3.

Banyak yang beranggapan bahwa dengan diungkalUlya, UU No. ] tahun 1974 ini, kemungkinan seorang suarrri beristrikan Ie­bm dari seorang Iebih dibatasi dari pada keadaan sebeIumnya. Sebetulnya apabila dipeiajari secara saksarna, surah IV ayat 3 pun sudah memuat batasan-batasan yang nyata mengenai hal ini yaitu seperti ter­surat pada akhir ayat 3 ini yang dituliskan ............ " kalau khawatir tidale a!<an dapat berlaku adil diantara wanita-wanita itu. maka kawinilah seorang saja ........ yang

Huh-um do.J"'~.

demikian itu adalah cara ~ untuk tidak berbuat aniaya. ... dari Surah 4 ayat 3 ini seri:n;@; hatikan dalam kenyataan sellw:>IIli kan dalam undang-unda.ng 1974 kita. hal ini lebih elil ....... tumkan secara jelas dalam serta di dalam penjelasan aiB

dang ini ditegaskan bahwa : ini menganut asas monogaml. bila dikehendaki oleh yang karena hukum dan agama sangkutan mengizinkannya, dapat beristri Iebm dati meskipun hal ini eIi.kell<Ildl.b pihak yang bersangkutan, lakukan apabiIa dipenuhi

terhadap berkas-berkas ten gami di Pengadilan Agama. yang diselesaikan dari tahuu Kasus yang diambil yaitu 25 kasus dari tahun kasus dari tahun 1980.

Gambaran mengenai pillllk-til berurusan/berperkara.

Pengadilan dapar memberi suomi untuk beristn lebih den­

bila dikehendaki o/ell Pil'IQA:-pJiIIII sangkutarl. Yang dimaksud yang bersangkutan dalam P suami dan istrinya.

Dalam pelaksanaannya,

maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan Agama di

tinggalnya dan harus m"rnenllbli .. yang telah ditentukan oleh

Dari kasus yang terkumpul lah 60 kasus, suami sebagai mengaj ukan permohonan iziD gami pada umumnya dan 1:01."". menengah/karyawan biasa _ buruh 28%. pedagang 16%. gai pihak yang memohOIljpc_ ... nya berkisar sekitar 30 - 40

Undcn,-Undan, Perhawlnan

41 tahun keatas = 30%. 20 tahun - 30 tabun = 25%_ Usia istrinya sebagai pihak yang dimintai izin/termohon, umumnya sekitar 21 - 30 tahun = (40%). 31 - 40 tahun = (30%) 40 tabun keatas = (24%). 10 - 20 tahun = (6%). Umur istri kedua (ca.1on istri) sekitar 17 -20 tabun = (45%) 21 - 30 tahun = 41 %. 31 - 40 tahun = 75%. 40 tahun keatas =

7%_ Status istri kedua kebanyakan adalah nyonya (telah pernah bersuami) = 52%. 48% masih nona. Usia perkawinan sebelum poligami (larnanya perkawinan) adalah umumnya 5-10 tahun :2 30%, 11-15 taM tahun = 16%. 16-20 tahun = 13%.1-5 ta­hun = 10%, kurang dati satu = 8%, lebih dari 20 tahun = 13%.

Al.san Poligami Menurut UU No.1 tahun 1974 dalam

Pasal 4 ayat 2 dijelaskan alasan-alasan yang clapat diajukan uotuk permohonan izin poligami adalah sebagai berikut :

Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

.a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibanM nya sebagai istri.

b). Istri rnendapat cacad badan atau penya~ kit yang tidak dapat disembuhkan.

c) lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

l),ui kasus yang kami kumpulkan alasan yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menikah lagi umumnya karena untuk menjaga terjadinya hal~hal yang tidak d.i~

inginkan berhubung suaminya telah sering bergaul dengan calon istri kedua maka dilcj,a~ takan bahwa ia menyetujui dengan ikhlas tepada suaminya untuk nikah Iagi densan ...-anita yang sudah lama bergaul dengannya dan antara calon istri kediJa dengan istri pertamanya tidak ada hubungan apaMapa = (30%); alasan lain yang terkumpul menga­takan bahwa antara calon is!ri kedua dengan suaminya telah terianjur mengadakan hu­bungan sex, terlanjur hamil, dan suami bertanggung jawab atas perbuatannya ter­sebut = (26%). 12% dan kasus yang ter­tumpul mengatakan bahwa, istri memberi Jzin suaminya untuk nikah lagi karena mgin mempunyai keturunan lagi serta antara 5Uaminya dengan cajon istri keduanya

483

sudah saling mencintai = (18%). - Alasan lain yang dapat diketengahkan

yang tidak begitu banyak dipakai sebagai alasan dalarn kasus yang terkumpul tersebut antara lain :

Istri tidak sanggup melayani suaminya Iagi (10%).

Ingin mempunyai keturunan (8%)_

Suaminya ingin mempunyai anak lagi karena dari istri pertarna hanya ada anak laki-laki saja atau perempuan saja, serta kedua makhluk tersebut sudah terlanjur saling bergaul (5%):

Suami sanggup membiayai istri lebih dari seorang (3%).

Prosedur yang ditempuh

Dalam PasalS UU No. I tahun 1974 dituliskan bahwa : Untuk dapat mengajukan permohonan ke­pada Pengadilan dalam hal suami akan ber­istri lebih dati seorang, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a). Adanya perserujuan dari istri-istri.

b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istti dan anak-anak mereka.

c). Adanya jaminan bahwa suami akan ber­laku awl terhadap istri-istti dan anak­anak mereka.

PP No.9 tahuo 1975 Pasal 41 menjelasM

kan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a). Ada a tau tidaknya alasan yang memung­kinkan seorang suami kawin lagi yaitu

bahwa istri tidak dapat menjalankan~ kewajibannya sebagai istri.

- bahwa istri mendapat cacad bagan atau penyakit yang tidak dapat di~

sembuhkan.

bahwa 1stri tidak dapat melahirkan keturunan.

b). Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan lisa~ perM setujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

c). Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-onak dengan memper~

Oktober 1985

484

hatikan : surat tanda keterangan mengenai penghasilan suami, yang ditanda tangani oteh bendahara tempat kerja atau

SOIa! keterangan pajak penghasilan surat keterangan lain yang dapat diterima oteh Pengadilan.

d). Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri· istri dan anak-anak mereka dengan per­nyataan at au janji dari suami yang dibuat dalam hemtuk yang ditetapkan untuk itll.

Dari kasus yang dikumpulkan dapat dilihat beberapa butir yang dapat diper­hatikan yaitu :

Setelah Pengadilan memanggil dan men­dengarkan pendapat istri yang bersangkutan dan berpendapat bahwa cukup alasan bagi suami sebagai pemohon untuk beristri lebih dad seomng, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dati seorang.

Dalam keputusannya, sebagai pertim-bangan hukum diketengahkan antara lain :

Bahwa pemohon (suami) dan termohon (istri) adaJah beragama Islam, hingga perkara ini adalah wewenang dari peng· adiJan Agama.

Bahwa pemohon adalah suarni sah dari termohon menu rut pengakuan mereka yang dapat dibuktikan dengan surat nikahnya.

Bahwa termohon menyatakan, mengizin­kan dan menyetujui dengan ikhlas ke· pada pemohon (suami) untuk nikah Jagi dan telah menandatangani surat per~

nyataan tidak berkeberatan untuk dima­du, dihadapan sidang pengadilan dan telah mencukupi persyaratan yang telah ditentukan oteh undang-undang .

Bahwa suami merasa mampu dan sang· gup menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka nanti dan menyatakan sanggup untuk berlaku adiJ terhadap istri·istri dan anak·anaknya dan menandatangani surat pernyataan tersebut di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bahwa antara termohon dan istri kedua tidak ada hubungan apallpa, mngga tidak terdapat halangan nikah sebagai

Hulrum dan Peml>' __ _

tertera dalam Pasal 8 No.1 tahun 1974 (berhubungan dengan istri a tau sebagai bibi a taD

nakan dati istIi) dan juga rangan sebagai tertera daJam AI surah Annisa.

Catatan Perrutup

Dari kasus yang dilihat bahwa umumnya suami YaJl!: ajukan permohonan izin .poligami dari golongan ekonomi menengah_ kenyataan ini dapatkah mereka sebagai orang yang mempunyai cukup sebirrgga menyatakan beri nafkah kepada istrHstri dan mereka yang diduga tidak sedikit nya? Goiongan bwuh dan peda!!""II.. begitu menonjol jumlahnya untuk gami.

Umur suami dari 60 kasus YDC ajukan izin poligami umumnya 31 40 tahun, kemudian 40 -50 seberapa ban yak jumlahnya. 30-40 tabun dapat digolongka masa puber yang kedua?

Usia istri pertama umumnya 20 sampai 30 tahun. Wanita 20 sampai 30 tahunan sel>etub.,. berada daJam kelompok yang melakukan kewajibannya sebapi istri. Tidak seorang pun dari ism tersebut bekerja di luar rumah. semuanya adalah bekerja eli ibu rumah tangga biasa. kedua umumnya berusia sekitar 20 tahun . Kebanyakan mereka l\ah menikah atau janda (52%). dari mereka adaJah orang-orang mempunyai pekerjaan tertentu ada juga yang bekerja sebagai (13%), buruh · (14%), dagang (1 "usia perkawinan" mereka berkisar 6-10 tabun. Sebetulnya jangka tahUll sampai sepuluh tahun sehingga pembentukan suatu kekeluargaan antara suami/istri terbentuk, jadi bukan lagi tarap an. Apakah usia enam tahun sal"Poi! luh tahun dalam kehidupan sudah menunjukkan kecenderunpa inginkan sesuatu yang baru? Alasan-aJasan yang terkumpul me", ..

Undon,- Undon, Perhawlnan

iItri memberi izin suaminya untuk meni­kedua kali urnurnnya adalah :

menghindari hal-hal yang tidak di­

-=~::~i karena si suami telah saling cinta ,. dengan ealon istri keduanya,

seeara ikhlas istri pertamanya mem­suami untuk menikah kedua kali

alasan lain yang cukup banyak juga

I~~:;~~a~:: adalah karena suaminya sudah '. mengadakan hubungan sex dan

istri keduanya sudah terlanjUI hamil, tersebut sebetulnya tidak termasuk persyaratan pengajuan alasan izin

""'gaml, tapi nampaknya para istri pertama nama baik suaminya dalam

iI",",b"ni1Qn dari halamafl 480.

485

Kesimpulan

Dari catatan diatas dapatlah kiranya kami ambil sedikit gambaran bahwa ;

Prosedur poligami tidak dapat dianggap gampang karena harus ada izin dari istri pertama, harus diselesaikan dalam suatu persidangan di Pengadilan Agama, dimana persyaratan yang tertera dalam undang-undang haws dibuktikan seeara nyata/tertulis kepadahakim dan sebagai­nya.

- Toleransi istri pertama cukup besar dalam keinginannya untuk membahagia­kan suami mereka.

•••••

Sardjono, R .• Masalah Perceraian Menunu Undong-undong Perkawinan 1974 No.1. Burgerlijk Wetboek Indonesin, Burgerliik Wetboek Belanda Lama dan BlIrgerIiik Wetboek' Belanda Bani. Jakarta; Academica, 1979.

Soemiyati, Ny., Hukum Perkawillan Islam dan Undong-undang Perkawinan (Undang­undang No.1 Tahun 1974, ten tang Perkawinan). YogyakaIta: Liberty, 1982.

Suwondo, Nan i. , Kedudukan Wonita Indonesia dolam Hukum dan Masyarakac. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1981.

Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaannya. Bandung; Mawar.

Zahry Hamid, H., Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dall Uf/dong-undang Perka­winan di Indonesia. Yogyakarta : Binacipta, 1976 .

•••••••

Ucapan Selamat

Pemimpin Redaksi beserta seluruh unsur majalah lainnya mengucap· kan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada AguslUs 1985 kepada :

Sdr. Machrup Elrick

Semoga senantiasa mendapatkan kesuksesan dalam menempuh karier selanjutnya.

Okrober 19.85